Ida Fauziyah

Ida Fauziyah adalah politisi perempuan yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Ia menjadi aktivis di organisasi itu sejak remaja. Mulai dari Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) saat di bangku sekolah, kemudian menjadi aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ketika kuliah. Selain itu, ia juga aktif di organisasi perempuan yakni Fatayat NU dan Muslimat NU.

Bekal pengalaman organisasi sejak remaja mengantarkannya terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI empat periode dari 1999 hingga 2018. Malang melintang di parlemen membuatnya didapuk untuk menemani Sudirman Said dalam Pilkada Jawa Tengah 2018.

Meski gagal dalam Pilkada Jateng tak membuatnya mundur dari dunia politik. Ia tetap melangkah maju pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Tim Kampanye Nasional 2019. Peran Ida dalam menggalang suara perempuan melalui jaringan NU di seluruh Indonesia ikut serta memuluskan langkah Jokowi untuk periode keduanya memimpin negeri ini.

Berkat peran dan pengalamannya, ia dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024. Ida tercatat sebagai menteri perempuan pertama yang mengurusi ketenagakerjaan sejak Orde Baru.

Perempuan kelahiran Mojokerto, Jawa Timur 16 Juli 1969 ini adalah anak keempat dari enam bersaudara. Putri pasangan almarhum H. Syahroni dan Hj. Musyarofah ini tumbuh di Desa Kedungmaling, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sang ayah pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Persatuan Pembangunan, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga.

Ida Fauziyah menghabiskan masa sekolah dasar dan sekolah menengah di Desa Kedungmaling, Mojokerto tempat kelahirannya. Setelah lulus SMP, Ida remaja melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Ida pun mulai aktif berorganisasi dengan terlibat dalam IPPNU.

Selepas tiga tahun menimba ilmu di MAN Tambakberas, Ida muda melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel. Jiwa kepemimpinannya mulai berkembang dan terasah di kampus itu dengan terlibat dalam PMII dan organisasi kelompok nahdliyin NU. Meski aktif berorganisasi, Ida tetap berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya selama empat tahun dan lulus tahun 1993. Kemudian menjadi guru di Jombang dan Surabaya sebelum terjun sebagai politisi di DPR Senayan Jakarta.

Di antara kesibukannya sebagai anggota DPR, Ida masih bisa melanjutkan studi program master di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, Jakarta. Selanjutnya, ia mengambil program doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ida  berhasil menyelesaikan disertasi dengan judul “Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Kemampuan mempertahankan disertasinya membuat Ida meraih predikat cum laude dengan IPK 3.87.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus perhatian pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menjanjikan Kartu Prakerja untuk mendukung peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia. Jokowi kembali menegaskan hal itu saat memanggil Ida Fauziyah untuk menjabat Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024.

Setelah resmi menjadi menteri, Ida pun mempersiapkan program Kartu Prakerja sebagai program unggul kementeriannya. Program itu diharapkan bisa membantu warga yang tak lagi bekerja. Anggaran Kartu Prakerja awalnya disiapkan sebesar Rp 10 triliun untuk 2 juta orang. Di masa pendemi Covid-19, jumlah anggaran itu dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang penerima manfaat kartu tersebut. Penerima Kartu Prakerja mendapat total Rp 3,55 juta, terdiri dari bantuan pelatihan daring Rp 1 juta dan insentif Rp 2,4 juta untuk empat bulan.

Meski demikian, Kartu Prakerja itu tidak lantas menjadi obat mujarab pengangguran di kala pendemi Covid-19. Para aktivis buruh menilai program itu tidak tepat di tengah pandemi Covid-19. Mereka berpendapat, anggaran program Kartu Prakerja yang sedemikian besar akan lebih tepat dan lebih bermanfaat jika direalokasikan untuk program bantuan langsung tunai bagi jutaan buruh yang terkena PHK atau dirumahkan (Kompas, 11/5/2020).

Kementerian Ketenagakerjaan pun menetapkan enam kebijakan strategis untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja. Enam kebijakan itu adalah  paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja, jaring pengaman sosial melalui program perluasan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja formal dan informal, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi korban PHK, perluasan program industri padat karya, serta perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (Kompas.com, 18/6/2020).

Pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus perhatian pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menjanjikan Kartu Prakerja untuk mendukung peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia. Jokowi kembali menegaskan hal itu saat memanggil Ida Fauziyah untuk menjabat Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024.

Setelah resmi menjadi menteri, Ida pun mempersiapkan program Kartu Prakerja sebagai program unggul kementeriannya. Program itu diharapkan bisa membantu warga yang tak lagi bekerja. Anggaran Kartu Prakerja awalnya disiapkan sebesar Rp 10 triliun untuk 2 juta orang. Di masa pendemi Covid-19, jumlah anggaran itu dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang penerima manfaat kartu tersebut. Penerima Kartu Prakerja mendapat total Rp 3,55 juta, terdiri dari bantuan pelatihan daring Rp 1 juta dan insentif Rp 2,4 juta untuk empat bulan.

Meski demikian, Kartu Prakerja itu tidak lantas menjadi obat mujarab pengangguran di kala pendemi Covid-19.  Para aktivis buruh menilai program itu tidak tepat di tengah pandemi Covid-19. Mereka berpendapat, anggaran program Kartu Prakerja yang sedemikian besar akan lebih tepat dan lebih bermanfaat jika direalokasikan untuk program bantuan langsung tunai bagi jutaan buruh yang terkena PHK atau dirumahkan (Kompas, 11/5/2020).

Kementerian Ketenagakerjaan pun menetapkan enam kebijakan strategis untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja. Enam kebijakan itu adalah  paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja, jaring pengaman sosial melalui program perluasan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja formal dan informal, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi korban PHK, perluasan program industri padat karya, serta perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (Kompas.com, 18/6/2020).

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berfoto bersama dengan peserta rapat sebelum membuka Rapat Koordinasi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi se-Indonesia. Rakor membahas tentang RUU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (20/2/2020).