Paparan Topik | Otonomi Daerah

Memahami Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta kian memastikan lepasnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Jakarta diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian nasional, kota global, dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh Topan Yuniarto
KOMPAS/AGUS SUSANTO Lanskap metropolitan Jakarta, menjelang malam, Rabu (11/12/2019). Praktik desentralisasi asimetrik sudah berlangsung di Provinsi DKI [...]

Artikel Terkait

Paparan Topik

6 Mei 2024
Jabodetabek: Konsep, Sejarah, dan Relasi Wilayah Aglomerasi

Sejak prakemerdekaan, Jakarta telah menjadi lokasi pusat kegiatan ekonomi dan mendorong lahirnya aglomerasi kota. Namun,...

Paparan Topik

3 Mei 2024
Sejarah Kebijakan Otonomi Daerah

Setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan, sistem pemerintahan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi merupakan upaya...

Paparan Topik

15 Januari 2024
Desentralisasi Asimetris: Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Menyangga Keutuhan NKRI

Desentralisasi asimetris merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah karena sebab-sebab khusus. Konsep...

Paparan Topik

18 Desember 2023
Sejarah Peraturan Keistimewaan Yogyakarta

Aturan terkait Keistimewaan Yogyakarta disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 (UU KDIY). Kesultanan Ngayogyakarta...

Paparan Topik Lainnya

1 November 2024
Hari Inovasi Indonesia: Mendorong Kreativitas untuk Masa Depan
30 October 2024
Digitalisasi Ekonomi Indonesia: Maraknya Transaksi Tanpa Tunai
28 October 2024
Makna Sumpah Pemuda Bagi Generasi Z
26 October 2024
Transisi Kekuasaan dan Hari Pertama Para Presiden Indonesia
25 October 2024
Tata Kelola Kualitas Udara Jakarta
23 October 2024
Postur Kabinet Merah Putih
21 October 2024
Pidato Pelantikan Presiden dari Era Soekarno hingga Prabowo Subianto
18 October 2024
Kabinet Zaken: Antara Keahlian, Kecakapan, dan Harapan