Paparan Topik | Otonomi Daerah

Memahami Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta kian memastikan lepasnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Jakarta diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian nasional, kota global, dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh Topan Yuniarto
KOMPAS/AGUS SUSANTO Lanskap metropolitan Jakarta, menjelang malam, Rabu (11/12/2019). Praktik desentralisasi asimetrik sudah berlangsung di Provinsi DKI [...]

Artikel Terkait

Paparan Topik

6 Mei 2024
Jabodetabek: Konsep, Sejarah, dan Relasi Wilayah Aglomerasi

Sejak prakemerdekaan, Jakarta telah menjadi lokasi pusat kegiatan ekonomi dan mendorong lahirnya aglomerasi kota. Namun,...

Paparan Topik

3 Mei 2024
Sejarah Kebijakan Otonomi Daerah

Setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan, sistem pemerintahan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi merupakan upaya...

Paparan Topik

15 Januari 2024
Desentralisasi Asimetris: Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Menyangga Keutuhan NKRI

Desentralisasi asimetris merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah karena sebab-sebab khusus. Konsep...

Paparan Topik

18 Desember 2023
Sejarah Peraturan Keistimewaan Yogyakarta

Aturan terkait Keistimewaan Yogyakarta disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 (UU KDIY). Kesultanan Ngayogyakarta...

Paparan Topik Lainnya

20 Mei 2024
Hari Kebangkitan Nasional: Upaya Membangun Bangsa Melalui Olahraga
18 Mei 2024
Forum Air Sedunia: Air untuk Kemakmuran Bersama
18 Mei 2024
Liga 1 Indonesia: Musim Sulit Bagi Tim-Tim Juara
17 Mei 2024
Generasi Z: Definisi, Profesi, dan Gaji
15 Mei 2024
Mengenal Amicus Curiae
14 Mei 2024
Profil Empat Tim Calon Juara Liga 1 Musim 2023 – 2024
13 Mei 2024
Sistem Politik Indonesia: Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
10 Mei 2024
Memahami Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta