Sejarah Peraturan Keistimewaan Yogyakarta

Sebelum reformasi posisi kepala daerah istimewa diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa. Kriteria kepala daerah dinilai dari aspek kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan sesuai adat istiadat di suatu daerah.

Pada tahun 1957 peraturan berubah, kepala daerah istimewa diangkat dari kandidat yang diusulkan DPRD berdasarkan keturunan keluarga berkuasa. Khusus daerah tingkat I, presiden memilki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan kepala daerah istimewa.

Sejak merdeka berbagai peraturan terkait kepala kepala daerah di Yogyakarta telah dikeluarkan pemerintah, berbagai peraturan tersebut berbunyi senada yakni menetapkan raja dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Amandemen UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 18 Agustus 2000 membawa dampak panjang khususnya bagi DIY. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Peraturan ini bertentangan dengan peraturan keistimewaan Yogyakarta yang tertuang pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada penjelasan pasal 122 disebutkan keistimewaan Yogyakarta salah satunya adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta, dan wakil gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam.

Peraturan terkait pemerintahan di Yogyakarta diperbarui dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Undang-undang ini menyebut pemerintahan Yogyakarta masih mengacu pada UU Nomor 22 tahun 1999. Pada pasal 225 UU Nomor 32 tahun 2004 juga ditegaskan daerah-daerah yang memiliki status istimewa diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah tersebut meliputi Daerah Khusus Ibukota, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi DIY.

Undang-undang yang secara khusus mengatur keistimewaan DIY setelah reformasi baru disahkan pada tahun 2012 melalui UU Nomor 13 Tahun 2012. Undang-undang ini keluar menyusul polemik masa jabatan gubernur DIY yang tidak terakomodir dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan setiap warga menjadi kepala daerah dalam dua kali masa jabatan yang sama.

Pada UU Nomor 13 Tahun 2012 jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY dipertegas dalam Pasal 18 yang secara tidak langsung mempersempit ruang bagi calon gubernur dan wakil gubernur DIY. Syarat utama untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY adalah calon harus bertahta sebagai sultan (gubernur), atau adipati (wakil gubernur).

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Gubernur DI Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengkubuwono X  (kanan)  dan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X saat mengikuti sidang pengujian materiil UU No 13 2012 tentang Keistimewaan DIY sebagai pihak terkait  di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (17/11/2016). Agenda sidang itu untuk mendengarkan keterangan dari perwakilan Dewan Perwakilan Daerah dan Margarito Kamis sebagai saksi ahli.

Disahkannya UU KDIY pada tahun 2012 tak membuat DIY bebas polemik. Perdebatan kembali muncul terkait suksesi kepala daerah selepas HB X. Perbedaan pendapat terjadi di keluarga Keraton antara Sultan HB X dengan tiga adiknya yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, dan GBPH Yudhaningrat.

Permasalahan yang diperdebatkan terkait Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Sultan menilai perlu adanya revisi pasal yang menyatakan calon gubernur wajib menyerahkan riwayat hidup yang mencakup, antara lain pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Pasal ini dinilai diskriminatif karena secara tidak langsung gubernur dan wakil gubernur DIY harus laki-laki karena ada poin riwayat hidup istri. Perdebatan ini meluas hingga persoalan suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta karena Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki. Menurut ketiga adik sultan, tidak perlu ada revisi dalam raperdais karena sudah sesuai dengan UU KDIY.

Buntut dari perdebatan ini, Sultan HB X mengeluarkan sabda tama atau amanat pada 6 Maret 2015. Sultan meminta agar kerabat Keraton tidak lagi berkomentar ihwal suksesi karena tak seorang pun bisa mendahului titah Raja. Sabda tama dalam bahasa Jawa terdiri dari delapan poin yang didahului dua paragraf pembuka. Pada poin kedua, Sultan menyatakan, yang bisa memutuskan takhta Keraton hanyalah Raja.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sabda tama di Bangsal Kencono Keraton Yogyakarta, Yogyakarta (10/5/2012). Sabda tama tersebut berisi penegasan sifat Keistimewaan Yogyakarta yang diwujudkan antara lain dalam hal penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta.

Pada pertengahan 2016, kurang lebih setahun setelah kegaduhan di Keraton, UU KDIY digugat di Mahkamah Konstitusi. Penggugat bernama Muhammad Sholeh, penduduk Jawa Timur, yang juga seorang pengacara. Ia merasa dirugikan oleh berlakunya pasal yang mengatur tentang pengisian, persyaratan, tata cara pengajuan calon, serta verifikasi dan penetapan gubernur dan wagub. Menurut Sholeh, isi dari pasal-pasal ini tidak demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada 28 Juli 2016. Putusan tersebut menyatakan keistimewaan persyaratan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan salah satu perwujudan kewenangan istimewa DIY. MK menolak permohonan Sholeh karena pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum.

Tak puas dengan putusan MK, Delapan warga Daerah Istimewa Yogyakarta memperbaiki permohonan uji materi UUK DIY di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (25/10/2016). Para pemohon terdiri dari beragam profesi seperti perangkat desa, pegiat hak perempuan, dan abdi dalem Keraton Yogyakarta.

Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum para pemohon mewakili menguji konstitusionalitas Pasal 18 Ayat (1) huruf m UUK DIY yang mengatur adanya kata ”istri” di dalam daftar riwayat hidup yang harus diserahkan oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dalam keteranganya di MK pada 17 November 2016, Sultan HB X menyatakan bahwa tata cara pergantian jabatan Gubernur DIY sekaligus Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah urusan internal keraton.

Perang argumentasi di MK berlanjut. Pada sidang 8 Februari 2017, Sultan HB X berhadapan dengan adiknya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat yang menjadi ahli dari pihak terkait untuk menolak uji materi. GBPH Yudhaningrat menyebut, Sultan adalah khalifatullah sehingga bisa dimaknai ia adalah seorang pemimpin laki-laki. Tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad hingga Sultan HB X.

Drama Keraton Yogyakarta berakhir dengan putusan MK yang memutuskan, Pasal 18 Ayat (1) Huruf m UUK DIY bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (31/8/2017). Dengan putusan MK ini maka perempuan dapat menjabat sebagai gubernur DIY.

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan dan politikus J Kristiadi menuju ke ruang kerjanya setelah menggelar jumpa pers terkait penyerahan naskah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta (4/9/2012) di Kepatihan, Yogyakarta. Proses penyusunan UU Keistimewaan DI Yogyakarta memakan waktu panjang karena berlangsung selama 9 tahun dan melalui lima kali masa persidangan.

Seolah tak tuntas, setelah persoalan UUK DIY selesai di MK isu politik dinasti kembali bergulir enam tahun kemudian menjelang pemilu 2024. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyebut adanya praktik politik dinasti di DIY karena gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih melalui pemilu.

Pernyataan Ade Armando tersebut berupa video yang diunggah di Twitter (sekarang X) pada 2 Desember 2023. Dalam video itu, dia mengomentari aksi mahasiswa di Yogyakarta yang menolak politik dinasti. Menurut Ade, aksi mahasiswa menjadi ironis karena para mahasiswa itu berada di wilayah mempraktikkan politik dinasti.

Gubernur DIY Sultan HB X menanggapi pernyataan Ade Armando. Sri Sultan HB X menyatakan keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah (4/12/2023).

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Dampak Letusan Gunung Kelud. Abu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Kelud menyelimuti kawasan Perempatan Tugu, Yogyakarta, Jumat (14/2/2014) pagi. Hujan abu vulkanik mengakibatkan jarak pandang hanya berkisar 5 hingga 10 meter dan mengganggu aktivitas perekonomian di Yogyakarta.

Buntut dari pernyataanya, Ade Armando dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa.

Ketua umum PSI Kaesang Pangarep memberikan ultimatum kepada kadernya Ade Armando untuk keluar dari partai bila tak taat konstitusi (6/12/2023). (LITBANG KOMPAS)