Pekerja Jalanan di Ibu Kota

Jakarta sebagai kota megapolitan memang tetap akan menjadi gula yang menggiurkan bagi para pengadu nasib. Namun, mereka yang terkendala dengan pendidikan dan ketrampilan yang kurang memadai akan kesulitan dalam mencari pekerjaan di ibu kota, terlebih tekanan ekonomi di tengah ketidakpastian pandemi. Hal ini berdampak bagi para pengadu nasib, sehingga mereka terpaksa mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu pilihan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan dan pendidikan khusus adalah menjadi pekerja jalanan, di antaranya menjadi badut, ondel-ondel jalanan, manusia “silver”, pemusik jalanan, dan pengamen jalanan. Sejatinya tujuan dari pekerja jalanan salah satunya adalah untuk menghibur para warga yang ditemui di lampu merah dan kemudian mereka mendapatkan imbalan atas atraksi mereka.

Pekerja jalanan seperti badut jalanan menjadi fenomena yang marak akhir-akhir ini. Beragam variasi pakaian dan dandanan mulai dari menggunakan kostum boneka besar, bertopeng, sampai merias tebal wajah memang semakin jamak ditemui dalam keseharian.

Pekerja badut jalanan tidak jauh berbeda dengan umumnya pengamen jalanan dan pemusik jalanan lainnya. Jika pengamen dan pemusik jalanan selama ini identik dengan mereka yang bernyanyi dan bermain alat musik, badut jalanan memiliki cara berbeda untuk menjajakan hiburannya kepada masyarakat. Hiburan yang dijajakan mulai dari bernyanyi, berjoget, sampai beragam gerakan yang mengundang gelak tawa.

Selain badut jalanan ada pengamen kostum jalanan lainnya, seperti manusia ”silver” dan ondel-ondel jalanan. Manusia “silver” adalah orang-orang yang mengecat dirinya atau mewarnai seluruh tubuh mereka dengan pewarna zat aktif silver atau yang biasa kita sebut perak.

Keberadaan badut jalanan, ondel-ondel jalanan, manusia “silver”, pemusik jalanan, dan pengamen jalanan memang kian mudah ditemui saat kondisi krisis pandemi covid-19. Dalam situasi serba sulit, pekerja jalanan seolah menjadi pilihan untuk mencari penghidupan. Latar belakang pekerja jalanan ini di antaranya disebabkan karena kehilangan pekerjaan dan tekanan ekonomi yang kompleks akibat gelombang Covid-19 yang tak terkendali. Hal ini membuat orang seperti tak lagi punya banyak pilihan untuk bertahan. Termasuk pula para pengamen yang lebih dulu eksis, beberapa terbawa tren ikut beralih model ngamen.

Pemprov DKI Jakarta berusaha merealisasi penanganan masalah sosial, hal ini berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda ini secara tegas melarang berbagai aktivitas jalanan di antaranya adalah pengemis, pengamen, hingga pedagang asongan. Upaya penertiban ruang publik tersebut, secara tidak langsung berdampak bagi mereka pekerja jalanan. Sanksi bagi pelanggar perda tersebut adalah hukuman penjara 10 sampai 60 hari dan denda Rp 100.000 hingga paling besar Rp 20.000.000.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya penertiban dengan melakukan razia para pekerja jalanan, pengamen, pengemis, gelandangan, dan sebagainya, kemudian ditampung di panti sosial. Mereka diberi pendidikan ketrampilan selama enam bulan agar bisa berkarya mandiri yang lebih baik. Bagi yang terjaring razia namun bukan penduduk Jakarta, mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya. Namun, upaya penertiban tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Masih dijumpai para pekerja jalanan di ibu kota sampai saat ini.