KOMPAS.COM
Fakta Singkat
Nama Lengkap
dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.
Lahir
Kulon Progo, 30 Juli 1964
Almamater
Universitas Gadjah Mada
Jabatan Terkini
Kepala BKKBN
Selama memimpin Kabupaten Kulon Progo, Hasto Wardoyo dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Salah satu program unggulannya yakni “bela-beli Kulon Progo” yang merupakan konsep mewujudkan upaya Kulon Progo membangun perekonomiannya sendiri. Konsep ini menanamkan ideologi kepada seluruh masyarakat Kulon Progo untuk sebisa mungkin menggunakan produk-produk lokal yang diproduksi di Kabupaten Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Belum usai tugasnya sebagai bupati di periode keduanya, Presiden Jokowi menunjuk Hasto Wardoyo sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juli 2019. Kader PDIP ini ditunjuk menjadi Kepala BKKBN, tak lepas dari kesuksesannya saat memimpin Kulon Progo.
Sebagai Kepala BKKBN, Hasto didaulat Presiden RI Joko Widodo sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia pada Januari 2021. Hasto dan BKKBN bertekad menurunkan prevalensi stunting sesuai yang ditargetkan Presiden Jokowi, yakni pada 2024 turun 14 persen dari angka 27,6 persen pada 2019, sekaligus mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera.
Putra Kulon Progo
Hasto Wardoyo merupakan putra asli Kulon Progo. Pria yang lahir pada 26 Maret 1964 ini menghabiskan masa kecilnya di tempat kelahirannya. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Sermo III dan lulus Tahun 1976. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kokap dan lulus Tahun 1980.
Tak berselang kemudian Hasto melanjutkan ke SMA Negeri 1 Wates dan menyelesaikan pendidikan menengahnya itu pada tahun 1983. Ia lantas melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Enam tahun beselang, ia menyelesaikan pendidikan kedokteran dan menyandang gelar dokter dari kampus tersebut.
Hasto lantas melanjutkan pendidikan Spesialis I Fakultas Kedokteran UGM dan lulus tahun 2000. Ia kemudian mengambil pendidikan Spesialis II di bidang obstetri dan ginekologi (dokter obgyn), atau biasa disebut spesialis kandungan, di kampus yang sama. Ia menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) pada tahun 2006.
PRI
Artikel Terkait
Karier
Setelah menyandang gelar dokter tahun 1989, Hasto mengawali kariernya sebagai dokter inpres yang ditugaskan di pedalaman Kalimantan. Ia ditugaskan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pada awal tugasnya, Hasto sering bertugas menggunakan perahu apung untuk mendatangi masyarakat yang membutuhkan pertolongannya di pedalaman Kalimantan di hulu Sungai Mahakam.
Pria kelahiran Kulon Progo ini tercatat pernah menjabat sebagai dokter Rumah Sakit Daerah di beberapa daerah di Kaltim seperti di Kabupaten Kutai dan Kota Bontang. Ia juga membuka praktek dokter umum di Bontang, Kaltim.
Lima tahun kemudian, Hasto meninggalkan kehidupannya sebagai dokter di Kalimantan Timur untuk kembali ke kampung halamannya, Kulon Progo, Yogyakarta. Ia lantas menjadi dokter di RSUP Dokter Sardjito sejak 1995 dan menduduki jabatan penting di rumah sakit tersebut sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung, RSUP Dr. Sardjito (2010).
Hasto juga tak lupa menularkan ilmunya kepada calon dokter di UGM dengan menjadi Dosen di Fakultas Kedokteran, Program Studi Obstetri dan Ginekologi (2000–2011), serta Sekretaris Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM. Ia lantas menjabat Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi FK UGM (2008–2011).
Setelah lama mengabdi kepada masyarakat di bidang Kesehatan, ia kemudian mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kulon Progo pada 2011. Dalam pilkada tersebut, Hasto yang berpasangan dengan Sutedjo dan diusung oleh PDIP, PAN, dan PPP berhasil memenangkan pilkada mengalahkan tiga pasangan lainnnya.
Pasangan Hasto-Sutedjo berhasil mendapatkan suara terbanyak dengan 105.965 suara. Sementara pasangan Mulyono dan Ahmad Sumiyanto sebanyak 67.125 suara, pasangan Suprapta dan So’im sebanyak 42.516 suara, serta pasangan Sarwidi dan Hartikah sebanyak 13.272 suara.
Hasto Wardoyo dan Sutedjo dilantik oleh Gubernur DIY sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo periode 2011–2016 pada 24 Agustus 2011.
Lima tahun kemudian, pasangan itu kembali mengikuti Pilkada Kulon Progo 2017. Hasto-Sutejo kembali diusung oleh PDIP, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura dalam pilkada tersebut. Usai pemilihan, pasangan itu meraih 219.225 suara atau 85,6 persen, mengungguli pasangan Zuhadmono Azhari – Iriani Pramastuti dari Gerindra yang mendapat 36.809 suara atau 14,4 persen.
Hasto-Sutedjo kembali dilantik oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017–2022 di Kepatihan Pemda DIY pada 22 Mei 2017.
Selama menjabat bupati, banyak gebrakan yang dilakukan Hasto Wardoyo, antara lain, gerakan Bela Beli Kulon Progo, sebuah semangat untuk memfavoritkan, menggunakan, dan membeli produk buatan lokal, dan peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang melarang reklame dan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok di Kulon Progo.
Belum genap masa tugas periode keduanya, Hasto mundur dari jabatan bupati karena dipercaya Presiden Jokowi memimpin Lembaga non-kementerian, yakni Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Ia resmi menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juli 2019.
Pada 25 Januari 2021, selain memimpin BKKBN, Hasto didaulat sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Jokowi menargetkan kasus stunting di Indonesia pada 2024 bisa turun 14 persen dari angka 27,6 persen pada 2019.
Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam kegiatan percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur, pada 23 Maret 2022.
Daftar penghargaan
- Nugra Jasadarma Pustaloka (2015)
- Best Smart Governance Category Smart Regency 2018
- Penghargaan Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik 2018 dan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 Kategori Utama
- The Best Innovative Government of Exellence 2018
- Penghargaan Best Communicators 2018 kategori Bupati
- Penghargaan Bupati Entrepreneur Award 2018
- Peringkat V Innovative Government Award 2018 Kategori Pemerintah Kabupaten Terinovatif
- Penghargaan WHO 2019 atas apresiasi untuk Kepala Daerah yang sangat berperan dalam pembatasan peredaran tembakau
- Tanda Kehormatan Satya Lancana Pembangunan di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019
- Anugerah Universitas Gadjah Mada atau UGM Award (2019)
- Gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (2020)
- Honorary Award dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) (2022)
Penghargaan
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mendapatkan penghargaan Honorary Award dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) pada Juli 2022. Penghargaan itu diberikan karena Hasto Wardoyo dinilai berhasil menyukseskan penerapan kesehatan reproduksi di Indonesia melalui programnya di BKKBN. Sebelumnya, Hasto mendapat UGM Award (2019), dan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (2020).
Penghargaan itu melengkapi sejumlah penghargaan yang didapat Hasto selama menjabat bupati Kulon Progo, antara lain, Penghargaan Best Communicators kategori Bupati (2018), Penghargaan Bupati Entrepreneur Award (2018), Penghargaan WHO atas apresiasi untuk Kepala Daerah yang sangat berperan dalam pembatasan peredaran tembakau (2019), dan Tanda Kehormatan Satya Lancana Pembangunan di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (2019).
BKKBN
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.Og (K) secara simbolik menyematkan selendang Duta Bapak Asuh Anak Stunting kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M di Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang digelar di Sleman, Yogyakarta, Rabu (29/06/2022). Hal itu sekaligus menandai dimulainya program Bapak Asuh Anak Stunting yang digagas oleh BKKBN.
Menurunkan stunting
Sebagai Kepala BKKBN, Hasto didaulat Presiden RI Joko Widodo pada 25 Januari 2021 sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia dan Jokowi menargetkan kasus tengkes atau stunting di Indonesia pada 2024 bisa turun 14 persen dari angka 27,6 persen pada 2019.
Berkaitan dengan tugas tersebut, Hasto membeberkan lima pilar utama yang diusung dalam strategi nasional dalam upaya penurunan tengkes, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Pilar pertama adalah meningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Hal itu dilaksanakan dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang sudah ada di 34 provinsi serta, di tingkat kabupaten/kota.
Sementara pilar kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui menggalakannya dengan penguatan media center, launching pendampingan dan konseling, sosialisasi percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja, serta visit media gathering.
Adapun pilar ketiga, konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian dan lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah desa. Pilar keempat yakni peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pilar terakhir adalah penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
Kepala BKKBN juga menuturkan lembaga yang dipimpinnya membuat Program Pendamping Keluarga dalam mencegah bayi lahir stunting. Pendamping Keluarga ini terdiri dari bidan, kader Keluarga Berencana (KB), kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Para Pendamping Keluarga ini akan mengarahkan dan mendampingi para calon pengantin dan ibu hamil hingga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Para Pendamping Keluarga ini akan mengarahkan penduduk untuk cek status gizi, dan perkembangan bayi dengan memastikan calon ibu hamil mengonsumsi asupan nutrisi yang sehat.
BKKBN
Harta kekayaan
Hasto Wardoyo melaporkan harta kekayaannya tahun 2021 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp5,45 miliar. Laporan itu ia serahkan ke KPK pada 5 Maret 2022 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021. Ia rutin melaporkan secara periodik sejak ia menjabat Bupati Kulon Progo.
Dalam LHKPN itu, Hasto melaporkan harta berupa 9 bidang tanah dan bangunan senilai Rp3,9 miliar yang berlokasi di Kota Yogyakarta dan Sleman. Mantan bupati Kulon Progo itu juga memiliki harta bergerak, berupa 12 alat transportasi dan senilai Rp600 juta berupa 7 sepeda motor, 3 mobil dan 2 sepeda.
Selain itu Hasto juga melaporkan harta bergerak dan lainnya yang dinilainya Rp138 juta, kas dan Setara Kas Lainnya senilai Rp2,36 miliar. Hasto tidak memiliki surat berharga dan mencantumkan hutangnya senilai Rp1,57 miliar. Dengan begitu total harta kekayaan Hasto Wardoyo pada 2021 setelah dikurangi hutang adalah Rp5,45 miliar.
Hasto tercatat telah menyampaikan laporan kekayaannya sebanyak delapan kali sejak ia menjabat Bupati Kulon Progo pada 2011. Berikut rincian harta kekayaan yang dilaporkannya tiap periodik ke KPK.
Bupati Kulon Progo
- Laporan 20 Maret 2011, harta kekayaan sebesar Rp10.415.974.590
- Laporan 1 Desember 2014, harta kekayaan sebesar Rp15.719.728.467
- Laporan 30 Agustus 2016, harta kekayaan sebesar Rp22.035.743.144
- Laporan 31 Desember 2017, harta kekayaan sebesar Rp27.713.426.899
- Laporan 31 Desember 2018, harta kekayaan sebesar Rp5.937.547.861
Kepala BKKBN
- Laporan 31 Desember 2019, harta kekayaan sebesar Rp3.055.932.612
- Laporan 31 Desember 2020, harta kekayaan sebesar Rp5.163.463.325
- Laporan 31 Desember 2021, harta kekayaan sebesar Rp5.451.593.119
Referensi
- Nama & Peristiwa: Hasto Wardoyo – Geblek lalu Sengek, Kompas, 15 Sep 2016 Halaman: 32
- Kilas Iptek: Hasto Dikabarkan Menjadi Kepala BKKBN, Kompas, 11 May 2019 Halaman: 10
- Keluarga Berencana: Cegah Tengkes, Jarak Kelahiran Perlu Diatur, Kompas, 27 Sep 2019 Halaman: 10
- Tengkes: Tantangan Masih Besar Untuk Capai SDM Unggul, Kompas, 13 Feb 2020 Halaman: 10
- Pembangunan Manusia: Target Penurunan Tengkes Tak Mudah, Kompas, 29 Jan 2021 Halaman: 05
- Berlari Mengejar Target Penurunan Tengkes, Kompas, 22 Sep 2021 Halaman: B
- https://www.bkkbn.go.id/
- https://regional.kompas.com/read/2019/07/02/06264351/bupati-kulon-progo-hasto-wardoyo-jadi-kepala-bkkbn-wakil-bupati-jadi-plt?page=all
- https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/17/100500023/target-14-persen-di-2024-bkkbn-ungkap-5-pilar-percepatan-penurunan?page=all
- https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/09293651/bkkbn-ungkap-faktor-faktor-sulitnya-berantas-stunting?page=all
- https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/01/140000123/angka-stunting-indonesia-24-4-persen-7-provinsi-catat-kasus-tertinggi?page=all
- https://www.ugm.ac.id/id/berita/18878-hasto-wardoyo-raih-anugerah-universitas-gadjah-mada
- https://alumni.ugm.ac.id/en/2019/04/18/dr-h-hasto-wardoyo-sp-og-k/
Biodata
Nama
dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG
Lahir
Kulon Progo, 30 Juli 1964
Jabatan
Kepala BKKBN
Pendidikan
- SD Negeri Sermo III, lulus tahun 1976
- SMP Negeri 1 Kokap, lulus tahun 1980
- SMA Negeri 1 Wates, lulus tahun 1983
- S1 Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 1989
- Spesialis I Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 2000
- Spesialis II Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 2006
Karier
- Kepala Puskesmas Kahala, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur (1990)
- Kepala Puskesmas Melak, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur (1991)
- Kepala Puskesmas Lok Tuan Bontang, Kabupaten Kutai Utara Kalimantan Timur (1994)
- Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi FK UGM (2008–2011)
- Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung, RSUP Dr. Sardjito (2010)
- Dosen Fakultas Kedokteran UGM (2000–2011)
- Bupati Kulon Progo (2011–2016)
- Bupati Kulon Progo (2017–2019)
- Kepala BKKBN, 1 Juli 2019 – sekarang
Organisasi
- OSIS SMA Negeri 1 Wates tahun 1982–1983
- Senat Mahasiswa FK UGM tahun 1985–1987
- Ketua KNPI Kulon Progo tahun 1990–1992
- Persatuan Obstertri Genekologi Indonesia Cabang Yogyakarta tahun 2004–2011
- PERMI cabang Yogyakarta tahun 2006–2011
- HIFERIPOGI Cabang Yogyakarta tahun 2006–2011
- HIFERIPOGI tahun 2007–2011
- Tim P2KB POGI Cabang Yogyakarta tahun 2006 — 2009
Penghargaan
- Nugra Jasadarma Pustaloka (2015)
- Best Smart Governance Category Smart Regency 2018
- Penghargaan Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik 2018 dan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 Kategori Utama
- The Best Innovative Government of Exellence 2018
- Penghargaan Best Communicators 2018 kategori Bupati
- Penghargaan Bupati Entrepreneur Award 2018
- Peringkat V Innovative Government Award 2018 Kategori Pemerintah Kabupaten Terinovatif
- Penghargaan WHO 2019 atas apresiasi untuk Kepala Daerah yang sangat berperan dalam pembatasan peredaran tembakau
- Tanda Kehormatan Satya Lancana Pembangunan di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019
- Anugerah Universitas Gadjah Mada atau UGM Award (2019)
- Gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (2020)
- Honorary Award dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) (2022)
Karya
Buku
- –
–
Keluarga
Istri
Dwikisworo Setyowireni
Anak
–
Sumber
Litbang Kompas