Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung Susi Dwi Harijanti

Susi Dwi Harijanti meraih gelar Master of Laws (LLM) pada 1998 dari The University of Melbourne, dan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada 2011 dari universitas yang sama. Pakar Hukum Tata Negara kelahiran Malang, 16 Januari 1966 ini telah mengajar lebih dari 30 tahun sejak 1993 di Universitas Padjajaran. Ia juga menjadi dosen program pascasarjana FH Unpad sejak 2003. Puncak karier akademiknya yakni ketika pada 19 November 2018 Susi diangkat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran.

Selain di Unpad, Prof. Susi juga mengajar di berbagai perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, antara lain menjadi Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (sejak 2006), Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (2008-2012). Ia juga menjadi Guru Besar Luar Biasa Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sejak 24 Maret 2023. Selain mengajar, Susi aktif dalam berbagai asosiasi dosen di dalam dan luar negeri, antara lain sebagai Ketua Bidang di Asosiasi Pengajar HTN-Han (2015-2020) dan Anggota International Academy of Comparative Law.

Prof. Susi pernah menjadi salah satu dari tiga calon Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan Maria Farida Indrati pada 2018. Pada Pemilu 2024, Prof. Susi juga termasuk salah satu panelis dalam Debat Pilpres 2024 perdana yang digelar pada 12 Desember 2023.

Susi Dwi Harjanti lahir di Kota Malang pada 16 Januari 1966. Hanya beberapa tahun menghabiskan masa kecilnya di kota kelahiran, Susi kemudian pindah ke Kota Bandung. Mengawali pendidikan formal di SD Santo Yusuf Bandung tahun 1977, Susi kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 13 hingga lulus tahun 1981,dan menamatkan tingkat lanjutan atas di SMA Negeri 3 pada 1984.

Pendidikan tinggi ia tempuh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan peminatan pada Hukum Tata Negara (HTN) hingga meraih gelar sarjana hukum pada 1990. Minatnya pada bidang hukum membuatnya terus melanjutkan studi ke jenjang program pascasarjana. Dengan dukungan beasiswa penuh dari pemerintah Australia, Susi berhasil mendapatkan gelar Master of Laws (LLM) pada 1998 dari The University of Melbourne. Dari universitas yang sama pula Susi meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada 2011.

Dari tempat dirinya mengajar di Universitas Padjadjaran  sejak 1993, Susi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran pada 19 November 2018, dengan orasi ilmiah berjudul “Lampau dan Datang: Hukum Tata Negara dalam Arus Global”.

Artikel Terkait

1 Agustus 2020

Universitas Padjadjaran

26 Februari 2024

Sengkarut Pemungutan Suara Pemilu 2024

Pemungutan suara Pemilu 2024 telah dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024 lalu. Meski demikian,...

Karier akademis Susi sebagai pengajar telah dijalaninya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak 1993. Susi mengajar sejumlah mata kuliah, seperti: Pengantar Ilmu Hukum; Hukum Tata Negara; Hukum Tentang Lembaga Negara; Hukum Pemerintahan Daerah; Ilmu Perundang-Undangan; Hukum Kewarganegaraan; Hukum Keimigrasian; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Prof. Susi juga mengajar pada Program Pascasarjana FH Unpad sejak 2003.

Pakar Hukum Tata Negara ini juga menduduki sejumlah posisi penting di Unpad, seperti Staf Koordinator Kerjasama FH Unpad (1998-2002), Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad (200-2002), Ketua Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad (2007-2010), Anggota Senat FH Unpad sejak 2007 sampai sekarang. Ia juga menjadi Anggota Tim Kurikulum FH Unpad (2011-2012), Anggota Tim KBK FH Unpad (2013), Sekretaris Tim Kurikulum FH Unpad (2015), dan Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FH Unpad (2015).

Jabatan lain yang menjadi tanggungjawabnya, yakni menjadi Anggota Redaksi Jurnal Hukum FH Unpad (1998-2000), Anggota Tim Kurikulum FH Unpad (2011-2012), Ketua Pengelola Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad (2011-2013), Penanggung jawab di Jurnal Mitra Bestari, Reviewer Penelitian Hibah Internal Unpad (2017). Prof. Susi juga menjadi reviewer beberapa jurnal nasional, di antaranya Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII. Ia juga bergabung dengan Ikatan Dosen HTN-HAN. Susi juga tercatat sebagai salah satu pendiri Ikatan Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Saat ini Prof. Susi menjabat sebagai Direktur Eksekutif Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad sejak 2007.

Dunia akademik telah menjadi bagian hidupnya. Selain di Unpad, Prof. Susi juga mengajar sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dari tahun 2006 sampai sekarang, Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (2008-2012), Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Bisnis dan Hubungan Internasional President University (2012), dan Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jendral Ahmad Yani (2015). Ia juga menjadi Guru Besar Luar Biasa Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sejak 24 Maret 2023.

Di tingkat internasional Prof. Susi menjadi Associate Member di International Academy of Comparative Law, dan Senior Associate di Center for Indonesia Law, Islam and Society. Ia juga menjadi salah satu dari tiga perwakilan Indonesia di Kongres Internasional Academy of Comparative Law di Kota Fukuoka, Jepang. Kepakaran Prof. Susi sebagai Ahli Hukum Tata Negara tampak dari karya tulis buah pemikirannya yang  dituangkan dalam jurnal, makalah dan buku.

Di luar dunia akademis, Prof. Susi menjadi Anggota Panitia Program Legislasi Daerah, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat (2007-2008), Tim Ahli RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran-Kemenpan RB tahun 2009. Susi juga menjadi Anggota Tim Ahli Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham (2009), Anggota Panitia RANHAM Derah Provinsi Jawa Barat (2011-2014), dan Desk Evaluator Lomba Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan RB (2017). Tahun 2018, Prof. Susi termasuk salah satu dari tiga calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menggantikan Maria Farida Indrati. Namun yang terpilih adalah Enny Nurbaningsih.

Tahun 2022 ia pernah mengritik cara DPR memperbaiki kesalahan redaksional dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ia juga keberatan dengan proses pengesahan undang-undang tersebut yang dianggap terlalu terburu-buru. Susi pernah pula menyerukan agar pembentukan hukum menggunakan politik hukum kontemporer yang menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan. Pada Pemilu 2024, Prof. Susi terpilih sebagai salah satu panelis dalam debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 yang digelar pada 12 Desember 2023.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran (Unpad) Ganjar Kurnia didampingi Profesor Susi Dwi Harijanti bersama anggota lainnya membacakan Seruan Padjadjaran di kampus Unpad Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Seruan Padjadjaran ditujukan untuk para penguasa agar tetap menjaga demokrasi yang bermartabat dengan menjaga jarak kepada para kontestan Pemilu 2024.