Tokoh

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid

Hasanuddin Wahid adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2019-2024 hasil Muktamar VI PKB di Bali pada 20 Agustus 2019. Sebelumnya, Anggota DPR RI (2019-2024) dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V ini menjabat Wakil Sekjen PKB selama tujuh tahun (2012-2014 dan 2014-2019).

PKB

Fakta Singkat

Nama Lengkap
Muhammad Hasanuddin Wahid

Lahir
Kota Batu, Jawa Timur, 2 April 1975

Almamater
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Universitas Indonesia (UI)

Jabatan Terkini
Sekretaris Jenderal DPP PKB

Politikus PKB ini terpilih menjadi Sekjen PKB hasil Muktamar VI PKB di Bali pada 20 Agustus 2019. Muhammad Hasanuddin Wahid yang akrab disapa Cak Udin sejak muda telah aktif berorganisasi. Aktivitasnya dimulai ketika ia duduk di bangku SMP. Ia aktif di Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (IPNU) Kota Batu pada 1987 hingga 1999.

Di kampus, ia menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Malang (1998–1999). Ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mulai dari jabatan Wakil Komisariat PMII Sunan Ampel Malang (1996–1998) hingga menjadi Ketua I PB PMII periode 2005–2007.

Nahdliyin kelahiran Kota Batu pada 2 April 1975 ini juga menjabat Ketua Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) pada 2009–2011. Selanjutnya, selama tujuh tahun menjadi Wakil Sekjen DPP PKB pada 2012–2014 dan 2014–2019), sekaligus menjabat Sekjen Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) periode 2017–2022.

Puncak karier politik sosok magister filsafat UI ini, yakni ketika dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Desember 2020 dirinya dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2019–2024. Cak Udin dilantik melalui Pergantian Antar-Waktu (PAW) menggantikan Lathifah Shohib. Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V itu kini berada di Komisi X DPR RI yang membawahi bidang pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan.

Anak Nahdliyin

Hasanuddin Wahid, pria asal Kota Batu, Jawa Timur ini lahir pada 2 April 1975. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di kampung halaman. Pendidikan dasar diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum pada 1987, dan pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari pada 1990.

Selanjutnya, Cak Udin meneruskan pendidikan SMA di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyah (MASS) Tebuireng di Jombang hingga lulus pada 1993. Setelah lulus SMA, ia ke Malang untuk melanjutkan studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada 1994 hingga meraih gelar sarjana pada 1999.

Cak Udin dikenal sebagai aktivis. Jiwa aktivisnya telah tertanam sejak di bangku SMP. Ia aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) sejak 1987 hingga 1999.  Kegemarannya aktif berorganisasi terus dipupuknya hingga dewasa tampak dari sederet jabatan yang pernah dipegangnya. Selama kuliah di UIN Malang, ia menjadi Ketua Umum Himpunan Jurusan STAIN Malik Ibrahim pada 1996–1997. Berikutnya, ia menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Malang periode 1998–1999.

Cak Udin juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). BebErapa jabatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain, Wakil Ketua Komisariat PMII Sunan Ampel Malang selama dua periode (1996–1997, 1997–1998), Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Kota Malang periode 1999–2000, dan berikutnya menjadi Ketua Lembaga Kaderisasi Pengurus Besar (PB) PMII pada 2003–2005.

Di tengah kesibukannya berorganisasi, Cak Udin mengambil studi program pascasarjana bidang Filsafat di UI pada 2003 hingga meraih gelar Magister Humaniora (M.Hum.) pada 2006. Pada saat bersamaan, Cak Udin juga mengemban tugas sebagai Ketua I PB PMII periode 2005–2007 yang merupakan jabatan tertingginya di PMII.

Cak Udin menikah dengan Dimas Pahlawanita Damayanti. Mereka dikaruniai dua orang anak.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (dua dari kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (dua dari kanan) didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menandatangani piagam kerja sama antara Partai Gerindra dan PKB untuk menghadapi Pilpres 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Karier

Hasanuddin Wahid dikenal sebagai aktivis. Aktivitasnya di berbagai organisasi, serta latar belakang pendidikan S2 filsafat membentuk dirinya menjadi aktivis cerdas dan memiliki pemikiran yang visioner. Tahun 1999 usai menyandang gelar sarjana dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Cak Udin menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang PMII Kota Malang hingga tahun 2000.

Tiga tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Ketua Lembaga Kaderisasi Pengurus Besar PMII (2003–2005). Bersamaan dengan itu, ia mengambil studi program magister bidang Filsafat di Universitas Indonesia (UI) hingga lulus meraih gelar master tahun 2006. Di PMII, jabatannya naik menjadi Ketua I Pengurus Besar PMII sejak 2005 hingga 2007.

Selain aktif di PMII, Cak Udin juga terlibat aktif dan menjadi Ketua Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa Nahdlatul Ulama untuk periode 2012–2017. Selanjutnya di PP Pagar Nusa, Cak Udin dipercaya sebagai Sekjen Pagar Nusa periode 2017–2022. Cak Udin aktif pula menjadi kolumnis di media online Kompas.com, ia menuangkan perjalanan pemikiran, gagasan, perspektif dan diskurus terkait berbagai permasalahan negeri ini.

Di dunia politik, Cak Udin bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berdiri pada 23 Juli 1998 itu. Dirinya didapuk memegang jabatan Ketua Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) pada 2009 hingga 2011. Kiprah politiknya di PKB mulai tampak ketika ia dipercaya menjadi Wakil Sekjen PKB pada 2012–2014, dan kembali dipercaya sebagai Wakil Sekjen PKB untuk periode 2014–2019.

Saat Pemilu Legislatif 2019, Cak Udin maju sebagai calon legislatif (caleg) mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur (Dapil Jatim) V. Hasil Pemilu PKB di Dapil Jatim V hanya memperoleh dua kursi diperuntukkan dua politikus PKB dengan suara tertinggi di dapil tersebut, yaitu Lathifah Shohib (100.992 suara) dan Ali Ahmad (47.507 suara). Sedangkan, Cak Udin berada di urutan ketiga dengan perolehan 41.200 suara. Ia gagal melaju ke Senayan.

Ketika Pemilu Presiden 2019, Cak Udin merupakan salah satu yang dipercaya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menggerakkan mesin partai mengampanyekan Muhaimin sebagai kandidat wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

Gagal masuk Senayan tidak menyurutkan kiprah politik suami dari Dimas Pahlawanita Damayanti ini. Di partai berlambang “bola dunia dikelilingi sembilan bintang” itu, karier politiknya kian moncer ketika dirinya terpilih sebagai Sekjen DPP PKB periode 2019–2024 melalui hasil Muktamar VI PKB di Bali pada 20 Agustus 2019. Saat itu, ia berusia 44 tahun, usia yang masih relatif muda. Hasanuddin Wahid dikenal sebagai sosok anak muda yang cerdas, tegas, visioner dan membumi yang telah menjadi ciri khasnya selama berada di jajaran pengurusan DPP PKB.

Karier politiknya kian bersinar ketika dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Desember 2020, ia dilantik sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya) untuk masa jabatan 2019–2024.

Cak Udin dilantik melalui Pergantian Antar-Waktu (PAW) menggantikan Lathifah Shohib yang mundur dari Senayan karena maju sebagai calon Bupati Malang pada Pilkada 2020. Cak Udin yang berada di urutan ke-3 dalam perolehan suara berhak menggantikan Lathifah Shohib. Kini ayah dua orang anak itu berada di Komisi X DPR RI yang membidangi soal pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan.

KOMPAS.COM

“Dari 1 Januari 2023 akan menjadi tahun politik. PKB harus semakin kompak. Apalagi sekarang ada tambahan tiga partai baru,” tegas Muh Hasanuddin Wahid (25 Desember 2022)

Penghargaan

Jabatan Sekjen

Saat Muktamar V PKB di Bali pada 20–21 Agustus 2019, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melontarkan rencana penghapusan jabatan Sekjen dalam struktur kepengurusan partai berlambang “bola dunia dikelilingi sembilan bintang” itu. Muhaimin atau biasa dipanggil Cak Imin berencana merombak struktur kepengurusan partai periode 2019–2024, salah satunya dengan menghapus posisi sekjen. Rencananya, dalam konsep kepengurusan baru itu nantinya merupakan kombinasi dari politik dan manajerial dalam satu tata kelola.

Wacana penghapusan jabatan sekjen didengungkan pula oleh para kader selama  berlangsungnya Muktamar V PKB. “Ada aspirasi tidak ada sekjen. Yang ada, direktur eksekutif. Itu aspirasi perubahannya di situ,” jelas Cak Imin. Ketua Umum PKB tersebut beralasan bahwa selama ini sekjen merupakan jabatan politis sehingga banyak problem. Oleh sebab itu, untuk urusan politis nantinya akan diambil alih ketua umum.

Namun, wacana penghapusan sekjen urung direalisasikan alias batal terwujud. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB batal menghapus posisi sekjen lantaran PKB mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut mengharuskan partai dipimpin oleh ketua umum dan sekjen. PKB mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menyusun kepengurusan partai. Oleh karena itu, PKB tetap menunjuk seorang sekjen untuk mendampingi ketua umum.

Meskipun tidak dihapus, kewenangan sekjen akan berbeda dari sebelumnya. Jika sekjen partai pada umumnya melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak eksternal dan pengawasan organisasi, kewenangan Sekjen PKB dipotong hanya mengurusi internal partai saja. Fungsi sekjen lebih pada konsolidasi internal organisasi, me-manage organisasi.

Sekjen PKB periode lima tahun mendatang akan lebih disibukkan urusan internal, tidak terlalu politis untuk eksternal. PKB ingin fokus sebagai partai kader. Peran sekjen PKB mendatang lebih fokus pada soal penataan organisasi, mulai dari strukturisasi, digitalisasi hingga menciptakan dan memperkuat sistem kaderisasi.

Berdasarkan keputusan DPP PKB, posisi sekjen ditempati oleh Muhammad Hasanuddin Wahid untuk periode 2019–2024. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berharap, ke depan Sekjen PKB lebih fokus pada tugas kepartaian, dan tidak terjebak politik praktis, sehingga bisa optimal menjalankan tugas partai.

KOMPAS.COM

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid saat diwawancara di kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (23/7/2022).

KOMPAS.COM

Harta kekayaan

Total kekayaan Muhammad Hasanuddin Wahid tahun 2022 sebesar Rp 24,2 miliar. Jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2023 terdiri dari harta tanah dan bangunan senilai Rp 18,9 miliar yang tersebar pada 9 bidang di Jakarta, Bogor, Malang, dan Kota Batu.

Dalam laporan itu Hasanuddin Wahid juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 835 juta yang terdiri dari dua mobil dan satu motor, harta bergerak lainnya Rp 137,5 juta, surat berharga Rp 1,50 miliar, kas dan setara kas Rp 2,7 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp 51,8 juta. Dalam laporan itu Hassanudin Wahid tidak mempunyai utang, sehingga total harta kekayaan tahun 2022 tercatat sebesar Rp 24,2 miliar.

Hasanuddin Wahid tercatat telah menyampaikan laporan kekayaannya sebanyak tiga kali. Laporan berdasarkan jabatannya sejak menjadi Calon Anggota DPR RI 2020 (awal menjabat) dan setelah menjadi Anggota DPR RI 2021 dan 2022, adalah sebagai berikut:

Anggota DPR RI

  • Laporan 9 November 2020, harta kekayaan sebesar Rp 23.281.015.899.
  • Laporan 31 Desember 2021, harta kekayaan sebesar Rp 23.770.383.121.
  • Laporan 31 Desember 2022, harta kekayaan sebesar Rp 24.230.974.952.

Referensi

Biodata

Nama

Muhammad Hasanuddin Wahid

Lahir

Kota Batu, Jawa Timur, 2 April 1975

Jabatan

Sekjen DPP PKB (2019–2024)

Pendidikan

  • SD Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum (1981–1987)
  • SMP Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari (1987–1990)
  • SMA Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyah (MASS) Tebuireng, Jombang (1990–1993)
  • Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (1994–1999)
  • Sarjana (S2) Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia (UI) (2003–2006)

Karier

  • Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sejak Desember 2020 dari Dapil Jawa Timur V (2019–2024).
  • Kolumnis di situs Kompas.com.

Organisasi

  • IPNU Kota Batu (1987–1999)
  • Ketua Umum Himpunan Jurusan STAIN Malik Ibrahim (sekarang UIN Malik Ibrahim), Malang (1996–1997)
  • Wakil Ketua Rayon Condrodimuko Komisariat PMII Sunan Ampel Malang (1996–1997)
  • Wakil Ketua Komisariat PMII Komisariat Sunan Ampel Malang (1997–1998)
  • Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Malang (1998–1999)
  • Ketua Umum PC PMII Kota Malang (1999–2000)
  • Ketua Lembaga Kaderisasi Pengurus Besar PMII (2003–2005)
  • Ketua I Bidang Kaderisasi PB PMII (2005–2007)
  • Ketua Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) (2009–2011)
  • Ketua PP Pagar Nusa NU (2012–2017)
  • Wakil Sekjen DPP PKB (2012–2019)
  • Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pagar Nusa (2017–2022)
  • Sekjen DPP PKB (2019–2024)

Karya

Penghargaan

Keluarga

Istri

Pahlawanita Damayanti

Anak

  • 2 orang

Sumber
Litbang Kompas