Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini lahir di Makassar pada 8 Desember 1978. Zainal Arifin Mochtar meraih gelar sarjana hukum dari UGM tahun 2003, dan gelar Master of Law (LL.M) dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat pada 2006. Sedangkan gelar doktor ilmu hukum diraihnya di UGM tahun 2012.

Mengawali karier akademis di Fakultas Hukum UGM tahun 2014, Uceng, sapaan sehari-harinya aktif di berbagai kegiatan antikorupsi, antara lain, Anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 2007; Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM (2008–2017) dan Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Di luar karier akademis, Zainal pernah menjabat Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (2015–2017). dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP (2016–2019. Ia juga ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manuisa. Sejak 2023, ia dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan.

Zainal pernah menjadi moderator Debat Capres dan Cawapres Pemilu 2014 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namanya kini tengah menjadi perbincangan terkait keterlibatannya sebagai salah satu pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote.

Zainal Arifin Mochtar berasal dari Sulawesi Selatan, ia lahir di Kota Makassar pada 8 Desember 1978. Zainal yang akrab dipanggil Uceng ini merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara. Ibunya dikenal dengan sapaan Hj. Ummi Zaitun, dan sang ayah bernama KH Mochtar Husein adalah seorang ulama besar dari tanah Mandar yang mendapat julukan “Singa Podium”. Ayahnya mendirikan Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ayahnya aktif di organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga menjadi Ketua MUI Sulawesi Selatan. Sang ayah meninggal dunia di Makassar pada 7 Oktober 2017.

Uceng, panggilan akrab Zainal Arifin Mochtar pernah berkeinginan kuliah di Jurusan Teknik Geologi. Saat pendaftaran kuliah ia mencantumkan Jurusan Teknik Geologi UGM sebagai pilihan pertama dan Fakultas Hukum di pilihan kedua. Ternyata pilihan kedua yang diterima. Zainal menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, namun keinginin masuk geologi belum pupus.

Dua tahun berikutnya, Uceng kembali mencoba lagi dan menempatkan geologi sebagai pilihan pertama. Dan lagi-lagi keinginannya tidak terkabul. Uceng memilih meneruskan kuliah hukumnya. Semasa kuliah S1, Zainal kerap berdiskusi dengan teman-temannya. Zainal berada di lingkungan sosial yang menyukai diskusi yang membantu dalam mengasah pemikiran kritisnya. Kemudian mereka membuat forum Rabu, yaitu sebuah kegiatan diskusi yang dilakukan pada hari Rabu yang pengirisnya bergantian di antara anggotanya. Diskusi dilakukan dengan pemikiran-pemikiran filsafat, kontemporer, dan lainnya. Pengalaman itu banyak memberinya dampak positif dalam kinerja akademisnya.

Zainal lantas terpilih sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum UGM. Bahkan saat masih berstatus mahasiswa ia telah menjadi peneliti di Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah bimbingan Prof. Jimly Asshiddiqie. Zainal menuntaskan kuliah S1 dan meraih gelar sarjana hukum pada 2003, dengan tugas akhir berjudul “Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Crimes Against Humanitu di Pengadilan HAM”.

Tahun 2004 Zainal diterima sebagai Dosen FH UGM sebelum ia terbang ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan magister bidang hukum di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat. Ia berhasil meraih gelar Master of Law (LL.M) tahun 2006 dengan tesis berjudul “The Duck of Human Rights (The threat of Privatization for Economic and Social Rights in Indonesia)”.

Zainal juga mengikuti program kursus Summer School Administrativ Law, Universitas Gadjah Mada-Maastricht University, Belanda pada 2006, juga Summer School American Legal System, di Georgetown Law School, Washington, Amerika Serikat. Kemudian tahun 2012 ia menuntaskan pendidikan program doktoral jurusan Ilmu Hukum di UGM, tempat ia mengajar hingga kini.

Artikel Terkait

29 Juli 2020

Universitas Gadjah Mada

Mengakar Kuat, Menjulang Tinggi

12 Februari 2024

Sivitas Akademika Mengawal Perjalanan Bangsa

Rentetan penyimpangan dalam Pemilu 2024 mendorong gelombang seruan kritik dari berbagai kelompok sivitas akademika. Hadirnya...

Zainal Arifin Mochtar memulai karier akademis sebagai dosen di Fakultas Hukum UGM pada 2014. Selain mengajar, ia juga aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan berbagai kegiatan akademis. Pakar Hukum Tata Negara ini juga dikenal sebagai akademisi yang sangat vokal. Pegiat antikorupsi ini aktif sebagai anggota Tim Task Force Penyusunan  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2007.

Ia juga menjabat Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM dari tahun 2008 hingga 2017. Zainal tidak hanya sebagai seorang akademisi, ia juga sebagai seorang aktivis yang memperjuangkan keadilan dan transparansi.

Seiring berjalannya waktu, ia kian terlibat dalam berbagai aktivitas di luar kampus yang terkait dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Zainal pernah menjadi bagian dari tokoh yang membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pelemahan. Ia juga menjadi Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Ia juga menjadi anggota kelompok kerja yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pajak ilegal berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Saat Pilpres 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih dirinya menjadi salah satu dari lima moderator debat calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2014. Sesuai keahliannya, Zainal memimpin debat dengan tema “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum”.

Di luar dunia akademis, Zainal mempunyai pengalaman berkarier di instansi pemerintah. Ia pernah menjadi Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (2015–2017) dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP (2016–2019). Masih berkaitan dengan spesialisasi keilmuannya, Zainal ditugaskan sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusa pada 2022. Kini ia menjabat sebagai  Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan periode 2023 sampai 2026.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pengajar dan ahli hukum tata negara (dari kiri ke kanan) Bayu Dwi Anggono, Zainal Arifin Mochtar, Mahfud MD, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari berbicara kepada awak media perihal kesimpulan dan rekomendasi kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6 yang bertemakan “Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif” di Jakarta, Rabu (4/9/2019).