Pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan yang Memerdekakan

Visi pendidikan Ki Hadjar Dewantara kembali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah diskusi podcast bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang diunggah oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden. Slogan pendidikan yang memerdekakan diserukan oleh Presiden dalam diskusi ini.

Ki Hadjar Dewantara, sebagai tokoh paling termasyur dalam sejarah pendidikan Indonesia, meninggalkan warisan sebuah konsep, yakni pendidikan yang memerdekakan. Konsep ini termaktub dalam tiga semboyan dalam bahasa Jawa, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karya, tut wuri handayani. Artinya, di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan tut wuri handayani diabadikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Visi pendidikan Ki Hadjar Dewantara tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman yang melahirkan gagasan tersebut. Adanya pendidikan yang bertujuan melegitimasi posisi Belanda sebagai penjajah di satu sisi, serta timbulnya kesadaran akan hak-hak utuh manusia pribumi di sisi lain menjadi konteks sejarah yang melahirkan visi pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas merapikan ruang kerja Ki Hadjar Dewantara yang kini digunakan sebagai Museum Dewantara Kirti Griya di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, Sabtu (2/5/2015).

Awalnya, Ki Hadjar Dewantara adalah seorang penulis dan jurnalis yang kemudian menjadi aktivis kebangsaan. Tergabung dalam Tiga Serangkai dengan Douwes Dekker dan Cipta Mangunkusuma, Ki Hardjar Dewantara mendirikan Indische Partij. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa jalan melawan kolonialisme dimulai dari pendidikan. Nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan mulai ia tanamkan terutama saat ia mendirikan sekolah Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

Perhatian rakyat Indonesia terhadap pendidikan pada mula abad ke-20 cukup besar, meskipun penuh hambatan. Di satu sisi, banyak masyarakat yang ingin bersekolah. Di sisi lain, tempat pendidikan tidak mencukupi. Hal ini ditambah sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak memuaskan rakyat. Ki Hadjar Dewantara menilai sekolah tersebut terlalu intelektualistik dan materialistik. Hal ini dianggap tidak menjawab kebutuhan rakyat.

Pada masa itu terdapat beberapa sekolah seperti Hollandsch-Inladesch School (HIS) yang merupakan Sekolah Rendah Belanda untuk bumiputra atau disebut juga SR. Selain itu, ada MULO atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs yang merupakan pengajaran rendah lebih luas semacam SMP. Ada pula, Algemeene Middelbare School (AMA) atau selayaknya SMA.

Ki Hadjar Dewantara menyadari adanya sekolah-sekolah di atas memberi kesempatan pendidikan untuk bumiputra bersekolah, namun sayangnya agenda utama pemerintah kolonial adalah untuk menciptakan elite pribumi yang malah mendukung posisi Belanda bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Sekolah-sekolah ini mencabut para siswa pribumi dari akar identitas ketimuran bahkan membuat mereka merendahkan martabat bangsanya sendiri.

Berlandaskan kesadaran ini, Ki Hadjar Dewantara berniat untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang sungguh-sungguh merangkul semua golongan dan di dalamnya membangun kesadaran untuk melawan sistem penjajahan.

Niat Ki Hadjar Dewantara menciptakan sistem pendidikan yang berciri ketimuran terwujud ditandai dengan berdirinya Perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Sekolah ini mencoba memadukan antara pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa tradisional. Di sekolah ini pula, Ki Hadjar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa bumiputera akan hak-haknya yang utuh sebagai manusia.

Berdirinya Taman Siswa mulai disadari pihak Belanda sebagai ancaman. Hal ini disebabkan pendidikan Taman Siswa yang mengedepankan tumbuhnya rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air demi memperoleh kemerdekaan. Selain itu, gerakan Ki Hadjar Dewantara meluas tidak hanya di Yogyakarta dan Jawa, namun mencapai Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan Ambon.

Perkembangan pesat Taman Siswa semakin mengusik pemerintah Belanda yang kemudian mencari alasan untuk menutup sekolah ini. Salah satu usaha pemerintah kolonial adalah dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada tanggal 1 Oktober 1932. Salah satu isi dari aturan ini adalah kekuasaan penuh Pemerintah Belanda untuk mengurus bentuk dan isi sekolah swasta. Dengan kata lain, seluruh aktivitas sekolah swasta berada dalam cengekeraman Pemerintah Belanda.

Namun, rintangan ini malah makin melecut semangat Ki Hadjar Dewantara. Berbekal dukungan dari tokoh-tokoh lain seperti dr. Soekiman, Moh. Hatta, dan petinggi organisasi pada masa itu, yakni Budi Utomo, Muhamadyah, Istri Sedar, Partai Indonesia, PPSI, serta PPKIT, gerakan pendidikan Taman Siswa tidak surut.

Hingga akhirnya, pada tanggal 19-21 Oktober 1932 terjadi perundingan antara Ki Hadjar Dewantara dengan Mr. Kiewer de Jong yang merupakan Kuasa Pemerintah Kolonial Belanda untuk Urusan Umum dalam Dewan Rakyat. Hasil pertemuan ini adalah penundaan Undang-Undang Sekolah Liar. Usaha Ki Hadjar Dewantara yang dengan dukungan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan juga pers berhasil membuat Pemerintah Belanda mencabut Undang-Undang Sekolah Liar pada tahun 1934.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sekolah Taman Siswa – Patung Ki Hadjar Dewantara didirikan di depan pendapa di kompleks sekolah Taman Siswa, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, Senin (11/4/2016). Sekolah tersebut didirikan pada 3 Juli 1922 di kediaman almarhum tokoh pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara dan hingga kini masih terus berperan dalam mendidik generasi muda penerus bangsa.

Menurut Ki Hadjar Dewantara hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekaan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki dan egois. Anak didik diharapkan berkembang menjadi manusia dewasa dan bijaksana.

Dalam pengajaran, menurut Ki Hadjar Dewantara, harus pula ditekankan mengenai pendidikan budi pekerti. Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti adalah yang mampu selalu memikir-mikirkan, merasa-rasakan, serta senantiasa memakai ukuran, timbangan dan dasar yang tetap dalam perkataan dan tindakan.

Budi pekerti ini menjadi landasan tiap peserta didik untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang berarti dapat memerintah dan menguasai diri sendiri, serta menjadi manusia yang beradab. Namun, kemerdekaan yang dimaksud tidak berhenti pada pengusaan diri sendiri saja, namun juga sikap menghormati kemerdekaan orang lain.

Visi pendidikan demikianlah yang melandasi penilaian Ki Hadjar Dewantara terhadap pendidikan Barat yang dianggap tidak sesuai dengan karakter anak bangsa. Pendidikan barat cenderung bersifat regering, tucht, orde (perintah, hukuman dan ketertiban). Karakter pendidikan seperti ini akan merusak budi pekerti anak didik sebab hidup di bawah paksaan dan tekanan.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pertama ini, pendidikan yang sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia tidak memakai syarat paksaan. Sebaliknya, nilai-nilai yang semestinya ditanamkan adalah kasih sayang, cinta kedamaian, persaudaraan, kejujuran, kesopanan, dan penghargaan terhadap kesetaraan derajat manusia.

Peserta didik seyogianya diberi ruang yang luas untuk mengksplorasi potensi diri kemudian berekspresi secara kreatif. Sementara itu, pendidik atau pamong berperan sebagai penuntun proses pengekspresian potensi-potensi diri peserta didik agar terarah positif dan tidak desktruktif.

Peran pamong tersebut tercermin dalam tiga semboyan pendidikan yang diterapkan, yaitu Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Artinya pendidik adalah yang memberi teladan di depan, menyemangati dan memotivasi di tengah-tengah siswa, dan mendukung serta menopang dari belakang.

Selain tiga semboyan dan metode pengajaran among, Ki Hadjar Dewantara juga mencetuskan lima asas pendidikan yang dikenal juga dengan Pancadharma, yakni kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Asas kodrat alam meyakini bahwa secara kodrati akal-pikiran manusia dapat berkembang dan dikembangkan. Dalam konteks ini pendidikan adalah pengembangan kemampuan berpikir manusia yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan. Peserta didik diyakini memiliki potensi yang dibawa sejak lahir yang selayaknya dikembangkan

Selanjutnya asas kemerdekaan berprinsip bahwa pengajaran yang ditujukan untuk peserta didik diarahkan untuk merdeka batin, pikiran dan tenaganya. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan searah, namun membebaskan peserta didik untuk merdeka mengembangkan dirinya secara mandiri.

Asas yang ketiga adalah asas kebudayaan. Dengan asas ini, pendidikan disadari sebagai sebuah proses yang dinamis dan tidak berhenti. Seiring dengan majunya zaman, kebudayaan juga akan terus berkembang. Itulah sebabnya pendidikan semestinya menyesuaikan tuntutan alam dan zaman yang baru.

Berikutnya asas kebangsaan. Asas ini memperjuangkan prinsip rasa kebangsaan yang harus tumbuh dalam dunia pengajaran. Pendidikan diharapkan mengatasi segala perbadaan dan diskriminasi berdasarkan daerah, suku, keturunan dan agama. Kebangsaan adalah sesuatu yang melampaui konotasi, rasial biologis, status sosial maupun keagamaan.

Pancadharma yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Asas ini menempatkan posisi manusia Indonesia dalam hubungannya dalam persahabatan antarbangsa. Dalam konteks ini pendidikan harus mengarahkan peserta didik untuk menjalin persahabatan dengan bangsa lain, bukan sebaliknya menumbuhkan permusuhan.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nizam di Tangerang Selatan, Kamis (6/5/2021). Belasan Kampus Bergabung dengan ICE Institute untuk Praktik Kampus Merdeka.

Visi dan paradigma pendidikan di atas digemakan kembali oleh Presiden Jokowi dalam diskusinya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Namun, tantangan saat ini adalah pandemi yang mengharuskan lebih dari setahun proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau daring.

Pandemi “memaksa”pendidikan harus menggunakan cara-cara baru. Presiden juga menyerukan cara-cara lama harus disesuaikan karena sudah tidak cocok dengan situasi zaman. Faktanya, pandemi memaksa pendidik untuk melakukan akselerasi adaptasi pengajaran menggunakan tekhnologi demi menunjang pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya guru, orang tua pun ikut belajar untuk menyelenggarakan pendidikan di rumah.

Pandemi menjadi sarana koreksi dan evaluasi: kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, akses guru berkualitas yang tidak merata, anggaran pendidikan yang belum memprioritaskan daerah-daerah 3T. Menteri Nadiem Makarim meyakini program Merdeka Belajar menjadi terobosan untuk membuat kualitas pendidikan Indonesia mengalami lompatan kemajuan.

Dalam Bincang Bersama Presiden Jokowi dalam rangka Festival Kampus Merdeka 2021 pada 15 Juni 2021, Presiden Joko Widodo menekankan lulusan perguruan tinggi harus memiliki keunggulan akademik, kemampuan inovasi, dan sebagai problem solver di masyarakat. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

30 Juli 2020

Lika-liku “Link and Match”

Sejak dirumuskan tahun 1993, realisasi konsep "link and match" terus disempurnakan, mulai dari sistem ganda...