Daya Tarik Pilkada DKI Jakarta

Pemerintah telah menetapkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara (IKN). Meskipun demikian, Jakarta masih memiliki aktivitas ekonomi yang besar serta menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai suku dan kelompok dari seluruh Indonesia.

Dengan berkaca dari faktor-faktor tersebut, dapat dilihat bagaimana kota Jakarta juga memiliki perbedaan yang kontras dengan kota-kota Indonesia lainnya. Perbedaan tersebut tidak terbatas hanya pada kemegahan gedung-gedung pencakar langit yang memenuhi lahan Jakarta saja, tetapi juga tingkat kemajuan moda transportasinya yang belum banyak dikembangkan atau dimiliki oleh kota-kota lainnya.

Oleh karena itu, perebutan kekuasaan politik di Jakarta selalu menyorot perhatian publik nasional. Kursi Gubernur DKI Jakarta telah menjadi posisi yang cukup menggiurkan secara politis (paling tidak sejak 2 edisi pemilihan gubernur sebelumnya). Hal ini dikarenakan adanya tren untuk menggunakan posisi Gubernur DKI Jakarta sebagai ‘batu loncatan’ untuk melanjutkan ke tahap pencalonan sebagai presiden atau wakil presiden.

Tercatat, sejak tahun 2012, tokoh paling popular dalam hal ini adalah Joko Widodo atau Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden ke-7 Indonesia. Sebelum terpilih menjadi presiden, Jokowi lebih dahulu terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pilgub Jakarta tahun 2012.

Pada saat itu, Jokowi dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon wakil gubernur. Kemudian, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2014 dan kepemimpinannya sebagai gubernur dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama.

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Secara administratif, struktur kepemimpinan Jakarta terdiri dari tujuh kursi kepemimpinan. Tujuh kursi tersebut mencakup 1 kursi gubernur serta 6 kursi walikota untuk setiap kota administrasi (Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu).

 Namun dari tujuh posisi tersebut, hanya gubernur yang pemilihannya dilakukan secara langsung melalui ajang pilkada/pilgub setiap lima tahun sekali. Sedangkan untuk posisi walikota akan dipilih melalui penunjukkan langsung oleh gubernur terpilih dengan disertai pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan tersebut, tertulis bahwa “Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.”

UU tersebut telah menyatakan bagaimana walikota di DKI Jakarta termasuk dalam perangkat pemerintah provinsi DKI Jakarta serta bertanggung jawab kepada gubernur terpilih. Hal ini, ditambah dengan kedudukan kota administrasi yang tidak berstatus sebagai daerah otonom, menjadikan pemilihan para walikota tersebut dilakukan oleh gubernur dengan mekanisme penunjukan.

Jakarta akan menjadi salah satu arena kontestasi politik dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di penghujung tahun 2024 ini. Selain signifikansi politik untuk kursi gubernur dan wakil gubernur yang telah dipaparkan diatas, Provinsi DKI Jakarta juga tercatat memiliki jumlah DPT yang cukup banyak.

Untuk penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta yang terakhir pada tahun 2017, jumlah DPT Jakarta sebanyak lebih dari 7,1 juta pemilih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada ajang kontestasi politik terakhir yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu pemilihan umum 2024.

Pemprov DKI Jakarta mencatat jumlah DPT Jakarta untuk pemilu 2024 sebanyak 8,2 juta pemilih. Jumlah ini juga diprediksi akan bertambah pada saat KPU menetapkan DPT untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2024, seperti yang sudah terjadi pada tiap ajang kontestasi politik.

Grafik:

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Terhitung sejak era reformasi, DKI Jakarta telah menyelenggarakan pemilihan gubernur sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2002, 2007, 2012, dan 2017. Apabila mengacu pada periode reguler masa jabatan kepala daerah selama lima tahun, pilgub DKI Jakarta setelah tahun 2017 seharusnya diselenggarakan pada tahun 2022. Namun, pelaksanaannya diundur menjadi bersamaan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Terdapat beberapa alasan dibalik keputusan pemerintah pusat untuk menunda pelaksanaan pilgub DKI Jakarta 2022 ke penghujung 2024. Beberapa diantaranya adalah kedekatan waktu dengan pelaksanaan pemilu 2024 serta keperluan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sebagai akibat keputusan tersebut, kursi gubernur DKI Jakarta diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) sejak 2022. Hal ini juga dikarenakan masa jabatan Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta sejak 2017 telah habis pada 2022. Plt yang bertanggung jawab menggantikan Anies Baswedan adalah Heru Budi Hartono.

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Sutiyoso terhitung merupakan gubernur DKI Jakarta pertama yang menjabat pada era reformasi. Namun sebenarnya, Sutiyoso telah menduduki kursi gubernur sejak tahun 1997.

Adapun pemilihan gubernur tahun 2002 dimenangkan Sutiyoso bersama Fauzi Bowo sebagai wakilnya, sistem pemilihan yang digunakan masih bersifat tidak langsung. Alih-alih dilakukan oleh rakyat, pemilihan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mempertimbangkan suara anggota dewan terbanyak.

 Pada pilgub tahun 2002 tersebut, pasangan Sutiyoso-Fauzi Bowo yang didukung oleh fraksi PDI-P, Golkar, dan PKPI berhasil menang telak dengan jumlah suara dewan 47 dari total 84 jumlah anggota dewan. Jumlah ini setara dengan 55,95 persen dari keseluruhan suara. Ini merupakan kemenangan ke-2 Sutiyoso yang sebelumnya telah terpilih pada pilgub 1997.

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Artikel terkait

7 Desember 2020

Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Proses penyelenggaraan pilkada mengalami...

Pada periode kedua menjabat, Sutiyoso tercatat melakukan beberapa terobosan kebijakan untuk DKI Jakarta.

Menurut buku “Dari Jenderal Tempur Menjadi Pamong Praja Semasa Lima Presiden”, warisan kebijakan Sutiyoso untuk Jakarta yang paling populer adalah peluncuran sistem transportasi massal bernama Transjakarta. Atau yang lebih terkenal dengan sebutan Busway. Adanya Transjakarta memberikan kemudahan dalam bepergian di Jakarta dengan jalur khusus.

Sutiyoso pertama kali meluncurkan Transjakarta pada tahun 2004 yang melayani rute Blok M-Kota. Meskipun pada awalnya kebijakan Transjakarta memicu kritik akibat dianggap mengakibatkan kemacetan bagi kendaraan lain, saat ini 20 tahun kemudian, Transjakarta telah memiliki 14 koridor dan menjadi salah satu transportasi publik andalan penduduk Jakarta.

Setelah pilgub 2007 dimenangkan oleh pasangan Fauzi Bowo-Prijanto, pilgub 2012 kembali menghadirkan Fauzi Bowo yang hendak mengikuti jejak Sutiyoso untuk menjabat sebagai gubernur selama dua periode.

Pada pilgub 2012 tersebut, Fauzi Bowo didampingi oleh Nachrowi Ramli serta berhadapan dengan pasangan-pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Faisal Batubara-Biem Triani Benjamin, dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Pilgub tersebut berlangsung selama 2 putaran. Pada putaran pertama, pasangan Jokowi-Ahok keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 42,60 persen. Jokowi-Ahok lolos ke putaran kedua bersama dengan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi yang meraih 34,05 persen suara di putaran pertama. Adapun Jokowi-Ahok berhasil memenangkan pilgub 2012 setelah meraih 53,82 persen suara di putaran kedua, mengungguli Fauzi Bowo-Nachrowi dengan 46,18 persen suara.

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Setelah dilantik, pasangan Jokowi-Ahok juga memberikan beberapa terobosan kebijakan baru. Terutama di bidang pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Terdapat dua kebijakan Jokowi-Ahok yang menjadi terobosan dan hingga saat ini masih diwariskan, yaitu adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Melalui KJS, masyarakat miskin Jakarta dapat memperoleh akses pengobatan gratis di puskesmas dan rumah sakit di Jakarta, dengan biaya yang sudah ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sementara KJP memungkinkan peserta didik sekolah di Jakarta yang berasal dari keluarga miskin untuk membiayai uang sekolah serta biaya penunjang kebutuhan sekolah seperti pembelian seragam, buku pelajaran, dan alat-alat tulis.

Setelah Jokowi meninggalkan posisi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Ahok menggantikan posisi Jokowi sebagai gubernur dengan didampingi oleh Djarot Saiful Hidayat.

Selanjutnya, pada pilgub DKI Jakarta yang kembali digelar tahun 2017, pasangan Ahok-Djarot mencalonkan diri sebagai petahana. Pasangan Ahok-Djarot berkontestasi dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno serta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang juga mencalonkan diri.

Dengan total tiga pasangan calon, pilgub DKI Jakarta 2017 dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandiaga setelah melewati dua putaran.

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Sama seperti gubernur-gubernur sebelumnya, Anies juga memberikan beberapa kebijakan terobosan di Jakarta. Kebijakan terobosan yang dikeluarkan Anies berada pada bidang transportasi publik dan pembayaran elektronik.

Adapun kebijakan tersebut berupa transportasi Mikrotrans serta sistem Jaklingko. Transportasi Mikrotrans bertindak sebagai pengganti transportasi angkot dan mikrolet di Jakarta yang memiliki rute dan tempat pemberhentian yang sudah diatur. Sementara sistem Jaklingko memberikan integrasi rute serta pembayaran bagi transportasi mikrotrans, Transjakarta, KRL, MRT, serta LRT.

Menjelang pemilihan mendatang, pertarungan memperebutkan posisi gubernur masih tetap bergengsi. Walaupun status Jakarta bukan lagi sebagai ibukota, persaingan tokoh-tokoh nasional akan masih mewarnai pilkada Jakarta.

Beberapa kandidat kuat yang diperkirakan akan maju antara lain Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Selain kedua nama tersebut masih ada Basuki Tjahjaja Purnama yang juga memiliki basis pendukung yang cukup besar. Lalu ada Plt Gubernur Heru Budi, dan tokoh-tokoh perseorangan yang kemungkinan akan meramaikan kompetisi di Daerah Khusus Jakarta. (LITBANG KOMPAS)