Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 (Perubahan Pertama)

Produk hukum ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang ini merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang ini disusun dengan dua latar belakang.

Pertama, UU Perlindungan Anak 23/2002 dipandang belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak.

Kedua, maraknya kejahatan terhadap anak, salah satunya kejahatan seksual terhadap anak. Hal tersebut memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemda, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaranaan perlindungan anak.

Oleh karena itu, penyesuaian yang diatur dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang belum tercakup dalam UU 23/2002, terutama mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Produk hukum ini terdiri atas 66 halaman dengan 48 halaman isi dan 18 halaman penjelasan.

Halaman isi menetapkan berbagai perubahan dalam bentuk penambahan maupun pengurangan terhadap berbagai bab, pasal, ayat, maupun penjelasan dalam UU 23/2002.

Pasal yang diubah adalah pasal 1, 6, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, dan 89.

Selain itu, terdapat satu pasal yang dihapus, yakni pasal 63.

Undang-Undang ini juga menambahkan beberapa bab dan pasal baru, yakni bab IXA dan XA serta pasal 38A, 41A, 45A, 45B, 59A, 67A, 67B, 67C, 69A, 69B, 71A, 71B, 71C, 71D, 71E, 73A, XIA, 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G, 76H, 76I, 77A, 77B, 86A, dan 91A.

Berbagai aturan lain terkait anak dapat diakses melalui laman Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemen PPPA.