Sejarah Jonggol sebagai Calon Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara dari Jakata ke Penajem Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur akan semakin terealisasi setelah DPR pada 18 Januari 2022 menyetujui RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang.

Kalau kita menelusuri sejarah, sebenarnya ide pemindahan ibu kota sudah dimulai jauh beberapa puluh tahun lalu, di mana Presiden Soekarno pada tahun 1950 merekomendasikan agar ibu kota negara pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun, gagasan tersebut tidak pernah terwujud sampai akhir masa kekuasaannya pada tahun 1965.

Kemudian pada era Presiden Soeharto, rencana pemindahan ibu kota pernah didengungkan sekitar tahun 1995 dan menjadi serius ketika pemerintah waktu itu menerbitkan Keppres Nor 1/1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keppres tersebut dianggap bagian dari persiapan Jonggol sebagai ibu kota. Jonggol sendiri adalah sebuah kecamatan yang masuk dalam Kabupaten Bogor, yang jaraknya sekitar 50 km dari Jakarta.

Rencana pembangunan kota mandiri dan isu pemindahan ibu kota tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat pedesaan di sana. Mereka harus merelakan tanah dan persawahanya untuk dibebaskan dan diambil alih oleh pengembang. Belum lagi para makelar dan spekulan tanah mengincar tanah-tanah penduduk untuk mencari keuntungan. Ramainya pemberitaan tentang kota mandiri Jonggol juga membuat orang-orang kaya Jakarta berbondong-bondong memborong tanah di sana.

Sejak lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998, isu pembangunan kota mandiri sekaligus ibu kota negara memudar. Banyak pengembang yang angkat kaki dari daerah itu. Dampaknya daerah Jonggol menjadi rusak, banyak pohon-pohon yang sudah ditebang dan menyisakan bukit-bukit gundul dan tanah-tanah yang sudah dikapling, yang bukan lagi milik warga setempat.