Poster
Untuk peningkatan pembangunan desa, pemerintah mengadakan program Dana Desa yang melibatkan lintas kementerian.
RUU 'Omnibus Law' Cipta Lapangan Kerja disusun untuk mempermudah investasi, tetapi juga dianggap berdampak bagi pekerja.
Negara lain menerapkan Omnibus Law untuk merampingkan hukum yang saling berkaitan. Penerapan di Indonesia, salah satunya untuk sinkronisasi dasar hukum antara pusat dan daerah.
Omnibus Law sedang digodok. Nantinya RUU tersebut berdampak pada efisiensi sistem ketenagakerjaan dan dianggap akan merampingkan 81 UU dan 1.244 pasal.
Setiap desa yang mendapat anggaran Dana Desa, disalurkan secara bergiliran dalam tahapan pencairan anggaran di setiap daerah.
Secara mekanisme, setiap desa yang ingin mendapatkan anggaran Dana Desa, harus melakukan pengajuan yang pengurusannya melalui pemerintah daerah masing-masing.
Mekanisme penyaluran dana desa perlu dilakukan agar tepat sasaran dan terawasi.
