Sejarah Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Indonesia

Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri secara terpadu menggunakan tiga seleksi, yakni Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Seleksi Mandiri. SBMPTN menggunakan ujian tertulis untuk menyaring calon mahasiswa, sementara SMNPTN menyaring calon mahasiswa berprestasi secara akademik menggunakan nilai rapor SMA dan prestasi lainnya yang berhubungan dengan program studi yang dipilih. Adapun seleksi mandiri diatur oleh masing-masing PTN.

Sistem seleksi penerimaan mahasiswa PTN secara serentak mulai dikembangkan pada tahun 1976. Sebelumnya, setiap PTN mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa barunya masing-masing. Sistem seperti ini dinilai tidak efisien seiring terus bertambahnya peserta ujian masuk PTN. Berikut sejarah penerimaan mahasiswa baru dengan proses seleksi secara terpadu dari masa ke masa.

Sistem seleksi penerimaan mahasiswa secara terpadu pertama kali disebut Sekretariat Kerja Sama Antar-Lima Universitas (SKALU). Seleksi ini diadakan secara serentak oleh lima perguruan tinggi negeri pada tahun 1976. Kelima PTN ini merupakan lima PTN paling diminati (favorit) oleh para calon mahasiswa kala itu, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (UNAIR).

Dengan sistem ujian masuk secara serentak ini, para calon mahasiswa tidak lagi harus melakukan perjalanan jauh untuk menempuh beberapa ujian masuk perguruan tinggi negeri favorit pilihannya. Sistem ini memudahkan mahasiswa daerah yang ingin mencoba seleksi masuk universitas dari luar daerahnya. Calon mahasiswa yang tinggal di Bandung, misalnya, tak mesti berangkat ke Surabaya untuk ikut tes masuk UNAIR.

Tahun 1977, sistem SKALU diperbaiki dengan mewajibkan calon mahasiswa untuk membuat pilihan jurusan atau program studi. Dua tahun kemudian (1979), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menyempurnakan sistem penerimaan mahasiswa dengan nama Proyek Perintis yang terbagi dalam empat kategori.

Kategori pertama diberi nama Proyek Perintis I. Proyek tersebut merupakan ujian tertulis yang melibatkan 10 perguruan tinggi atau lebih dikenal dengan nama Sekretariat Kerja Sama Antar-Sepuluh Universitas (SKASU). Kesepuluh PTN itu adalah UI Jakarta, IPB Bogor, ITB Bandung, UGM Yogyakarta, UNAIR Surabaya, UNPAD Bandung, UNDIP Semarang, UNIBRAW Malang, ITS Surabaya, dan UNSU Medan. Dalam sistem ini, mahasiswa diizinkan memilih tiga program studi di tiga perguruan tinggi.

Selain menggunakan jalur SKASU, empat PTN yakni IPB, UI, ITB, dan UGM menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang dikenal dengan nama Proyek Perintis II. Siswa yang diterima dalam proyek ini adalah mereka yang terpandai di sekolahnya. Mereka diterima tanpa tes melalui penelusuran prestasinya selama di sekolah tertentu.

Sebanyak 23 perguruan tinggi negeri lainnya di luar 10 PTN, SKASU, mengembangkan sistem seleksi yang mirip Proyek Perintis I dengan nama Proyek Perintis III. Pada saat yang sama, 10 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa barunya dengan nama Proyek Perintis IV. Sistem seleksi PTN yang terbagi dalam empat proyek perintis itu bertahan selama lima tahun dan berakhir pada tahun 1983.

KOMPAS/JB SURATNO

Para peserta ujian Perintis I (SKALU) 1978 di UI sedang antre menyambut hasil ujian, (9/3/1978). Mereka adalah sebagian dari 110.000 lulusan SLA 1977. Paling banter hanya sekitar 15 persen yang berhasil memasuki perguruan tinggi. Inilah salah satu masalah yang ingin dipecahkan oleh pembaharuan pendidikan.

Tahun 1983, Departemen Pendidikan dan kebudayaan memutuskan mengadopsi sistem Proyek Perintis I dan II secara nasional dengan menghapus Proyek Perintis III dan IV. Sistem baru ini dikenal sebagai Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), sedangkan sistem penerimaan tanpa ujian dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK).

Sistem ini melibatkan seluruh PTN untuk melaksanakan ujian secara serentak dan terpadu. Sedangkan metode penerimaan nonujian juga tetap berjalan. Bedanya, jika di Proyek Perintis II PMDK hanya berlaku bagi pelajar terpandai di sekolah terpilih, sejak tahun 1983 cakupannya diperluas menjadi untuk semua siswa dan sekolah di Indonesia.

Metode PMDK ini memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk dapat masuk ke dalam PTN yang dituju berdasarkan minat dan tingkat kemampuan. Minat dan kemampuan tersebut diukur dari nilai rapor dan prestasi mereka. Meski demikian, pada saat itu hanya beberapa perguruan tinggi saja yang memberlakukan jalur masuk PMDK.

Peserta ujian Sipenmaru mempunyai lima pilihan studi dalam seleksi penerimaannya. Kelima pilihan itu tersebar dalam dua pilihan untuk jurusan IPA, dua pilihan untuk jurusan IPS/Bahasa, dan universitas terbuka.

Sipenmaru hanya bertahan selama enam tahun dan berubah nama menjadi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada 1989.

KOMPAS/ST SULARTO

Ribuan peserta ujian masuk Proyek Perintis-I dan Proyek Perintis IV (IKIP Negeri) Jumat kemarin (18/7/1980) ditentukan “nasibnya” pada lembaran koran dan stensilan yang memuat nama-nama yang diterima. Tidak heran kalau lembaran koran itu dibaca beramai-ramai. Tampak wajah-wajah gembira, serius, dan duka tecermin di tempat pengumuman di Stadion Olahraga IKIP di Jalan Pemuda, Jakarta.

Sistem yang mengantikan Sipenmaru ini mulai dilaksanakan pada tahun 1989, bersamaan dengan dihapusnya PMDK di hampir semua PTN. Sistem ujian tertulis serentak masih sama dengan sistem sebelumnya. Perubahan terjadi pada Kelompok Ujian masuk di UMPTN  yang terbagi menjadi tiga, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Ilmu Pengetahuan Campuran (IPC) berdasarkan program studi yang dipilih.

Pelaksanaan ujian dikoordinasikan dalam rayon-rayon, yaitu Rayon A meliputi PTN di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Rayon B meliputi PTN di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sedangkan, Rayon C meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.

Sistem penerimaan mahasiswa baru PTN itu bertahan selama tiga belas tahun, yakni hingga 2001, menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) Mendiknas Nomor 173/U/2001 tanggal 1 November 2001, yang mencabut ketentuan yang mengatur tentang UMPTN. Melalui SK ini, Mendiknas lalu memberikan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada pimpinan PTN masing-masing.

Mulai tahun 2002, Paguyuban 45 rektor PTN se-Indonesia sepakat tetap melaksanakan seleksi masuk secara bersama-sama. Untuk itu, mereka mengganti nama UMPTN menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) meski mekanisme pelaksanaannya tetap menggunakan pola UMPTN. SPMB dikelola oleh Perhimpunan SPMB, sebuah badan hukum independen.

Dalam perjalanannya, uang hasil seleksi mahasiswa yang diterima dan dikelola Perhimpunan SPMB menuai polemik. Di satu sisi, Perhimpunan SPMB adalah badan hukum independen sehingga dana yang diterima bukanlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di sisi lain, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMIK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada PTN, biaya seleksi ujian masuk PTN itu masuk dalam PNBP.

Polemik itu mendorong 41 perguruan tinggi negeri memutuskan keluar dari keikutsertaannya sebagai anggota Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Keputusan tersebut diambil karena ada ketidakcocokan antara sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) Perhimpunan SPMB mengenai pengelolaan keuangan dari pendaftaran calon mahasiswa baru.

Sistem SPMB dengan menggunakan pola UMPTN itu berakhir tahun 2008 dan berganti nama menjadi SMNPTN.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Berbeda dengan para mahasiswa baru yang diterima melalui jalur nontes, luapan perasaan bisa lebih jelas terlihat pada para peserta UMPTN. Akan tetapi, tidak mudah untuk melihat perasaan sedih atau kecewa pada seseorang ketika UMPTN diumumkan karena banyak peserta juga terlihat gembira meskipun tahu dirinya gagal di UMPTN. Bagi yang lulus, luapan perasaan itu pun tidak selalu bisa terlihat, karena banyak juga yang memendamnya sendiri (Kompas, 17/6/1995).

Sistem seleksi SPMB berubah menjadi Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). SNMPTN yang mulai dilaksanakan tahun 2008 ini lahir dari kritik sejumlah PTN soal pengelolaan keuangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).

Sistem baru itu berhasil meredam polemik terkait pengelolaan hasil seleksi mahasiswa. SNMPTN ditangani oleh para rektor dari masing-masing perguruan tinggi. Uang pendaftaran untuk seleksi masuk calon mahasiswa baru PTN itu masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak.

Dalam perkembangannya, sistem SNMPTN disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah.

Dalam peraturan itu disebutkan keharusan bagi PTN menerima mahasiswa baru lewat seleksi nasional minimal 60 persen dan jalur mandiri maksimal 40 persen. Bahkan, di Pasal 6 diatur, pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dilaksanakan setelah pelaksanaan pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.

Pada tahun 2011, SNMPTN menerapkan perubahan dengan dua jalur penerimaan mahasiswa baru. Jalur pertama secara seleksi tes tertulis dan jalur kedua secara undangan. Undangan khusus diberikan pada lulusan terbaik di SMA atau SLTA tertentu untuk mengikuti ujian secara terpisah. Pendaftaran jalur undangan dilakukan dengan melibatkan sekolah dan siswa, sementara jalur tes tertulis dilakukan individu tanpa melibatkan sekolah.

Tahun 2013, SNMPTN kembali direvisi menjadi jalur undangan yang dulunya bernama Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Sementara, seleksi tertulis yang sebelumnya bernama SNMPTN dinamakan Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN). Pendaftaran SBMPTN pun dilakukan secara daring yang dilakukan oleh individu dengan pilihan kelompok IPA, IPS, dan IPC.

SMNPTN 2013 mengalami perubahan kuota dalam penerimaan mahasiswa baru, yakni 50 persen jatah kursi PTN diisi melalui SNMPTN atau jalur undangan dan 30 persen melalui SBMPTN atau ujian tertulis. Sisanya, 20 persen seleksi mandiri diserahkan PTN untuk menentukan sendiri sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa barunya.

Pada SBMPTN 2013, untuk kelompok ujian Saintek (IPA), siswa dapat memilih tiga program studi sains dan teknologi. Bagi kelompok ujian Soshum (IPS), siswa bisa memilih tiga program studi sosial dan humaniora. Adapun kelompok ujian Campuran (IPC) dapat memilih program studi campuran dari kedua kelompok itu. Sistem ini berakhir Tahun 2016 bersamaan dengan berakhirnya Pemerintahan Presiden SBY-Budiono dan digantikan dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Oktober 2016.

KOMPAS/M ZAID WAHYUDI

Dibantu para pengawas, peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Auditorium Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Rabu (6/7/2005), mengisi data identitas diri dalam lembar jawaban ujian. SPMB di Maluku kali ini diikuti 2.468 peserta, dilaksanakan di Ambon dan Tual. Untuk pertama kalinya Kampus Unpatti di Poka, Ambon, digunakan sebagai tempat pelaksanaan SPMB sejak konflik melanda daerah ini tahun 1999.

Artikel Terkait

31 Juli 2020

Berburu Kursi di Perguruan Tinggi

Ribuan kursi diperebutkan calon mahasiswa yang berjumlah lebih banyak dari daya tampung yang tersedia di...

20 Juli 2020

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

Hingga 2020, terdapat 11 perguruan tinggi di Indonesia yang berstatus PTN-BH.