Peristiwa Rengasdengklok: Kisah Perjuangan Kaum Muda Memproklamasikan Kemerdekaan

Penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan puncak pertentangan golongan tua dan muda dalam cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dalam situasi genting, kedua golongan sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Pengelompokan terhadap golongan tua dan muda ini muncul dalam berbagai buku sejarah terkait Peristiwa Sekitar Proklamasi. Pengelompokkan kedua golongan ini semata sebagai strategi untuk memudahkan memahami Peristiwa Proklamasi.

Baik golongan tua maupun muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi dapat diwujudkan tanpa pertumpahan darah. Mereka mengikuti langkah-langkah legal pembentukan negara yang telah dipersiapkan sejak pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sebaliknya, golongan muda menginginkan segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, bahkan bila harus terjadi pertumpahan darah.

Mereka yang dikelompokkan dalam golongan tua ini adalah para tokoh yang berupaya mewujudkan proklamasi kemerdekaan dengan mengikuti langkah-langkah lembaga yang dibentuk Jepang, yakni BPUPKI dan kemudian PPKI.

Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Mohammad Hatta, serta para anggota dan pengurus BPUPKI dan kemudian PPKI karena dianggap menjadi anggota lembaga bentukan Jepang.

Di sisi lain, mereka yang dikelompokkan dalam golongan muda adalah para pemuda dan pelajar yang tergabung dalam berbagai kelompok yang sering disebut sebagai kelompok Sukarni, kelompok pelajar, maupun kelompok Kaigun. Para pemuda dan pelajar tersebut berasal dari beberapa tempat berkumpul, antara lain Gedung Menteng 31, Markas Prapatan 10, dan Asrama Baperpi di Cikini 71.

Beberapa nama yang sering disebut sebagai golongan muda ini, antara lain Sukarni, Chairul Saleh, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, Shodanco Singgih, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, BM Diah, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah.

Kedua golongan tersebut sama-sama berjuang demi mewujudkan kemerdekaan dengan cara masing-masing. Mereka yang kemudian disebut golongan tua mengikuti langkah-langkah yang telah dipersiapkan melalui BPUPKI dan PPKI. Mereka yang kemudian disebut golongan muda berjuang dengan mengadakan berbagai pertemuan rahasia dan kongres pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang.

IPPHOS

Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Pejambon Jakarta pada bulan Agustus 1945.

Kelompok yang kemudian disebut golongan tua ini berjuang mengikuti skenario perwujudan janji kemerdekaan yang pernah disampaikan oleh Jepang pada 7 September 1944.

Untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosukai pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya, pada 29 April 1945, diumumkan susunan pengurus dan anggota BPUPKI, yakni KRT Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua, Ichibangase Yoshio dan RP Suroso sebagai wakil ketua, serta 60 anggota.

BPUPKI bersidang dua kali, yakni pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945 dan kedua pada 10 hingga 17 Juli 1945. Persidangan pertama membahas persoalan mendasar tentang Negara Indonesia Merdeka. Sedangkan persidangan kedua membahas bentuk negara, batas wilayah, dan rancangan Undang-Undang Dasar.

Pada 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Linkai. Dengan demikian, BPUPKI dianggap bubar. Anggota PPKI yang berjumlah 21 orang dipilih langsung oleh Panglima Perang Jepang Tertinggi di Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. Ketua PPKI adalah Soekarno dengan wakil Mohammad Hatta dan penasihat Ahmad Subardjo. Sidang pertama PPKI diagendakan pada tanggal 16 Agustus 1945.

Setelah pembentukan PPKI, Marsekal Terauchi memanggil Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat ke markas besar militer Jepang di Asia Tenggara, di Dalat, Vietnam. Mereka berangkat dari Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945, singgah di Singapura, kemudian tiba di Saigon, Vietnam pada tanggal 10 Agustus 1945. Dalam pertemuan dengan ketiga tokoh tersebut pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menyampaikan keputusan Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan wilayah meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Ketiga tokoh tersebut tiba kembali di Indonesia pada 14 Agustus 1945. Pada saat itu pula, Jepang mengumumkan pernyataan menyerah kepada Sekutu.

KOMPAS/JB SURATNO

Hatta (berdiri) ketika menjelaskan lagi pendapatnya tentang saat-saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan di rumah bekas penculiknya, Singgih (baju hitam). Tampak dari kiri ke kanan: GPH Djatikusumo, D. Matulessy S.H., Singgih, Mayjen (Purn) Sungkono, Hatta dan bekas Tamtama PETA Hamdhani, yang membantu Singgih dalam penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok.

Gerakan kaum muda yang terjadi di sekitar proklamasi pada bulan Agustus 1945, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Kongres Pemuda seluruh Jawa. Kongres yang dihadiri lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa itu dilakukan pada 16 Mei 1945 di Bandung.

Buku Sejarah Nasional VI edisi 1993 mencatat nama-nama tokoh-tokoh muda yang hadir, antara lain Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Tjokroaminoto, Harsono, Tjokroaminoto, dan mahasiswa-mahasiswa dari Ika Daigaku (sekolah kedokteran tinggi) Jakarta.

Kongres ini disponsori oleh Angkatan Moeda Indonesia, organisasi bentukan Jepang yang kemudian berkembang menjadi gerakan anti-Jepang. Sejak tahun 1943, Jepang memang memberikan prioritas pada gerakan pemuda baru sebagai cara memobilisasi kekuatan melawan Sekutu. Demi tujuan itulah, Jepang kemudian membentuk beberapa kelompok pemuda dan militer. Pada tahun 1943 dibentuk Seinendan, Keibodan, Heiho, dan Peta. Pada tahun 1944, dibentuk Jawa Hokokai diikuti kemudian dengan Barisan Pelopor yang kemudian diberi pelatihan perang gerilya.

Dalam kongres Mei 1945 ini, para pimpinan Angkatan Moeda Indonesia mendorong para pemuda bersatu demi melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan yang tidak berasal dari pemberian Jepang.

Kongres ini berlangsung dengan suasana semangat nasionalisme. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan tanpa Kimigayo dan bendera Merah Putih berkibar tanpa bendera Hinomaru. Buku yang sama mencatat, kongres ini menghasilkan dua resolusi. Pertama, semua golongan Indonesia terutama golongan muda disatukan di bawah satu pimpinan nasional. Kedua, dipercepatnya pelaksanaan resolusi Kemerdekaan Indonesia.

Hasil kongres tersebut diputarbalikkan oleh pers Jepang. Diberitakan bahwa kongres pemuda tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama dengan Jepang dalam usaha mencapai kemerdekaan.

Beberapa tokoh muda peserta kongres menanggapi situasi tersebut dengan mengadakan pertemuan rahasia pada tanggal 3 Juni 1945. Pertemuan ini diketuai oleh BM Diah dan beranggotakan Sukarni, Sudiro, Sjarif Thajeb, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Chairul Saleh, F. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi. Pertemuan ini belum menghasilkan langkah konkret yang mantap.

Pada pertemuan “bawah tanah” berikutnya, pada tanggal 15 Juni 1945, terbentuk Angkatan Baroe Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mencapai persatuan seluruh golongan masyarakat Indonesia, menanamkan semangat revolusioner, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, serta mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri.

Jepang merespons dengan membentuk Gerakan Rakyat Baru yang beranggotakan tokoh-tokoh tua beserta tokoh-tokoh muda radikal yang ada dalam organisasi Angkatan Baroe Indonesia. Tujuannya, agar gerakan pemuda radikal lebih mudah terpantau.

Sayangnya, usaha Jepang ini mendapat perlawanan lebih keras dari para pemuda. Pada 28 Juli 1948, saat peresmian Gerakan Rakyat Baru, tak ada satu pun tokoh muda yang mau menduduki posisi yang diberikan. Hal ini menegaskan prinsip golongan muda untuk mewujudkan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang.

KOMPAS/JB SURATNO

BM Diah, wartawan, tokoh perjuangan

Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Situasi ini memicu konflik tajam antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan tua berusaha memastikan informasi tersebut dan mencoba menghindari pertumpahan darah karena Jepang masih menguasai militer. Di sisi lain, golongan muda menginginkan segera dilakukan proklamasi kemerdekaan di luar skenario yang pernah dijanjikan oleh Jepang.

Karena masih dalam perjalanan dari Vietnam ke Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat tidak tahu menahu akan berita kekalahan dan menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Di Tanah Air, para pemuda sudah mendengar rencana penyerahan diri Jepang kepada Sekutu melalui siaran radio beberapa hari sebelumnya. Di sisi lain, Jepang sendiri dianggap memperlambat penyebaran berita kekalahan terhadap Sekutu. Radio Domei menutup pemberitaan tersebut kepada masyarakat umum.

Para pemuda “progresif” segera menyimpulkan secara cepat bahwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu bisa menjadi legitimasi Belanda kembali menduduki Indonesia. Kesimpulan inilah yang memicu golongan muda untuk memanfaatkan situasi “lowong” dengan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Ide ini segera ditindaklanjuti oleh para pemuda dengan menghubungi Syahrir untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi Syahrir menolak. Soekarno-Hatta pun dihubungi, tetapi juga menolak. Soekarno-Hatta masih ingin mendapatkan kepastian berita tersebut dari pihak Jepang dan ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi dalam rapat PPKI yang akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda, bersama Ahmad Subardjo, juga berusaha menghubungi Laksamana Laut Tadashi Maeda. Tujuannya adalah mendapat berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Namun, Laksamana Maeda tidak menjawab pertanyaan itu.

Meskipun demikian, berita menyerahnya Jepang terhadap Sekutu terus berhembus lewat bisikan-bisikan. Akan tetapi, tak seorang pun berani mengambil tindakan secara terang-terangan. Pasalnya, tentara Jepang masih bersenjata lengkap. Ditambah, para tokoh pemimpin Indonesia juga masih belum mengambil langkah pasti (Kompas, 16/8/1975).

Dengan penolakan tersebut dari golongan tua, golongan muda berniat menggagalkan rapat yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 1945 oleh PPKI.  Golongan muda mengkhawatirkan bahwa rapat tersebut akan digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai petunjuk Marsekal Terauchi.

KOMPAS/CHRYS KELANA

Gedung Joang– Gedung di Jalan Menteng Raya 31 Jakarta Pusat yang biasa disebut sebagai Gedung Joang, pada April 1973. Tempat ini menjadi salah satu markas pertemuan pemuda menjelang peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945