Pidato Kenegaraan Presiden Memperingati Kemerdekaan RI

Dalam catatan historis bangsa Indonesia, telah menjadi tradisi bahwa Presiden yang tengah menjabat akan memberikan Pidato Kenegeraan untuk memperingati atau menyambut peringatan kemerdekaan. Penyampaian pidato tersebut telah berlangsung sejak era Presiden Indonesia Pertama, Soekarno.

Pidato dalam bingkai kemerdekaan ini pertama kali disampaikan Soekarno pada 17 Agustus 1945, yang kini dikenal sebagai Proklamasi Kemerdekaan. Setelahnya, Soekarno melakukan pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1946. Sejak itu, Soekarno rutin menyampaikan pidato kenegaraan pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia.

Momentum penyampaian pidato kenegaraan ini berubah sejak kekuasaan jatuh ke tangan Soeharto. Dalam rezimnya yang bertahan 31 tahun, Soeharto mengubah waktu penyampaian pidato kenegaraan menjadi satu hari sebelum peringatan hari kemerdekaan, tepatnya pada 16 Agustus. Atas polemik dalam negeri yang panas, Soeharto baru menyampaikan pidato peringatan kemerdekaan sejak 16 Agustus 1968 atau dua tahun setelah kali terakhir Soekarno menyampaikan pidato pada 17 Agustus 1966.

Sejak pidato kemerdekaan pertama Soeharto pula, penyampaian pidato disampaikan di hadapan DPR/DPD/MPR. Perubahan waktu pidato yang diterapkan oleh Seoharto ini pun bertahan, di mana sejak 1968 penyampaian pidato kenegeraan oleh Presiden konsisten dilangsungkan sebelum tanggal 17 Agustus. Mayoritas pelaksanaan pidato sendiri dilangsungkan pada 16 Agustus, kecuali dalam beberapa tahun seperti pada 1998, 2003, 2015, dan 2020.

Dalam era Reformasi, tradisi penyampaian pidato kenegaraan ini tetap bertahan. Pada masa pemerintahan saat ini, yakni era Presiden Joko Widodo, pidato kenegaraan dalam bingkai kemerdekaan konsisten dilangsungkan untuk menyambut tanggal 17 Agustus. Presiden Jokowi konsisten menyampaikan pidato pada 16 Agustus, kecuali pada tahun 2015 dan 2020 di mana keduanya disampaikan pada 14 Agustus.

 KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo berbicara di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024 dimulai pada pukul 09.30 di Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Pada tahun lalu, dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, pada 16 Agustus 2022.

Pidato berlangsung selama 29 menit dan 21 detik. Banyak hal yang termuat di dalamnya, namun yang paling utama dibahas adalah pemaparan kinerja pemerintahan dan kondisi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, baik politik, ekonomi, kesehatan, sosial, maupun budaya.

Semua itu disampaikan dalam nuansa pemulihan pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berlalu. Indonesia tidak saja masih dibayangi oleh darurat penanganan Covid-19, melainkan juga gejolak perekonomian. Meski begitu, poin pemulihan ini menjadi titik pembeda utama dari pidato sebelumnya pada 2020 dan 2021. Sedari awal pidatonya, Presiden Jokowi mendudukkan persoalan akan pandemi yang menyisakan krisis multidimensi.

Tidak saja krisis ini terjadi di Indonesia, namun juga di dunia – yang dampaknya pun akan terasa kembali di tingkat nasional. Akibatnya, diksi-diksi seperti “dunia”, ”global”, dan ”internasional” mendominasi keseluruhan bagian pidato Presiden. Hadirnya ketiga kata kunci tersebut menandakan konteks lebih luas pada persoalan besar pandemi Covid-19 yang ingin digambarkan. Kata “dunia” sampai diucapkan sebanyak 16 kali. Sementara “global” dan “internasional” masing-masing disebut tujuh kali dan lima kali.

Dengan pengaruh global yang demikian besar, Presiden mengungkapkan bahwa inflasi Indonesia masih dapat dikendalikan dengan berada pada level 4,9 persen. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata inflasi negara-negara ASEAN sebesar 7 persen. Bahkan, kondisi itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan inflasi negara-negara maju yang menyentuh hingga 9 persen – di mana ini juga menjadi salah satu parameter kesuksesan langkah pemulihan pandemi.

Meski begitu, serupa dengan pidato kenegaraan sebelumnya, Presiden juga menyoroti perekonomian dan krisis yang masih terjadi. Kata “ekonomi” sendiri diucapkan sebanyak 14 kali sementara “krisis” sebanyak 11 kali. Terhadap keduanya, Presiden Jokowi menghubungkan dengan lanskap peperangan di Ukraina yang menciptakan risiko krisis pangan, energi, hingga keuangan.

Dalam kemelut yang ada, Presiden Jokowi tetap menyiratkan optimisme bagi masyarakat Indonesia. Diungkapkan olehnya, Indonesia masih memiliki sejumlah modal kekuatan besar untuk dapat bertahan dan bangkit lebih kuat. Kekuatan tersebut berasal dari soliditas masyarakat dan semua elemen sosial di Indonesia, semangat bergotong royong yang menyatukan itu semua, bonus demografi, dan keberlimpahan potensi sumber daya alam yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

Optimisme yang disampaikan Jokowi akan juga ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan konkret ke depannya. Untuk itu, pidato Presiden Jokowi empat kali mengungkapkan kata ”investasi” dan tujuh kali kata ”UMKM” sebagai target pembangunan mendatang. Pemerintah akan melanjutkan proyek pembukaan investasi dalam negeri, terutama untuk pemerataan di seluruh Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa pemerataan investasi telah berkembang, di mana 52 persen alokasi telah diperuntukkan di luar Pulau Jawa.

Selain itu, pembangunan UMKM diperuntukkan bagi penggerak perekonomian. Melalui UMKM, diharapkan tercipta masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sejahtera. Untuk itu, pemerintah akan mendukung pendanaan dan pengembangan UMKM, terutama dengan dorongan untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Presiden menargetkan agar pada 2024 sebanyak 30 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.

Perbaikan dan pembangunan yang tidak kalah penting adalah di sektor lingkungan. Presiden mengungkapkan ipaya optimalisasi pemerintah terhadap sumber energi alternatif yang bersih dan bersahabat dengan lingkungan. Diungkapkan bahwa sumber energi alternatif menjadi begitu penting, terutama dari sumber-sumber panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, ataupun energi bio. Ke depannya, juga akan dilanjutkan upaya mengedepankan industrialisasi penghasil produk rendah emisi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan isu-isu terkait persoalan pangan, reforma agraria, jaminan sosial, dan juga penegakan hukum yang berasaskan hak asasi manusia (HAM). Itu semua merupakan penekanan bagi cita-cita bersama untuk kehidupan berbangsan dan bernegara yang lebih baik. Dengan menggelorakan optimisme dan rencana ini, Presiden Jokowi pun berharap agar bangsa Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat (Kompas, 18/8/2022, “Memulihkan dan Membangun Indonesia”).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Jokowi yang mengenakan baju adat Tanimbar menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (16/8/2023)

Dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78, pidato kenegaraan dilaksanakan pada Rabu (16/8/2023). Pemaparan pidato kenegaraan disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan DPR dan DPD. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat daerah, di mana kali ini menggunakan pakaian adat Tanimbar, Provinsi Maluku.

Penyampaian pidato kenegaraan berlangsung selama 27 menit dan 17 detik. Dalam durasi tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal seperti menyambut tahun politik 2024, polusi budaya dalam era digital di Indonesia, dan peluang-peluang menuju target Indonesia Emas 2045.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) Ketua DPR Puan Maharani (dua dari kanan) dan Ketua DPD La Nyalla Matallitti usai memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Terkait tahun politik 2024, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa suasana politik telah mulai memanas. Berbagai pihak yang terlibat mulai berstrategi. Namun, itu semua justru kembali pada kesosokan Presiden yang dinilai ikut memengaruhi dinamika yang ada dan dijadikan tameng – berujung kode penyebutan Presiden Jokowi sebagai “Pak Lurah”. Mengenai hal ini, Presiden Jokowi meluruskan. Secara konstitusional, ia tidak memiliki wewenang untuk ambil bagian dalam dinamika politik yang ada.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti dampak media sosial terhadap karakter fundamental bangsa Indonesia. Kultur media sosial telah mencerabut bidaya santun dan budi pekerti luhur yang sejatinya merupakan identitas bangsa. Dampaknya, muncul bentuk-bentuk hinaan, kebencian, dan fitnah, tidak terkecuali kepada Presiden, yang kemudian disebut sebagai “polusi budaya”.

Atas berbagai masalah yang ada, Presiden Jokowi lantas mengingatkan bahwa sejatinya Indonesia memiliki agenda besar yang harus difokuskan secara bersama. Target Indonesia Emas 2045 perlu untuk sungguh-sungguh dinyatakan melalui peningkatan produktivitas nasional. Apalagi, untuk mencapai ini, Indonesia sejatinya telah dibekali oleh sejumlah modalitas penting.

Modal pertama adalah bonus demografi. Pada 2030, Indonesia akan memperoleh puncak bonus demografi dengan rasio 68 persen penduduk usia produktif. Ini menjadi modal utama oleh sebab sumber daya manusia merupakan kunci utama pembangunan. Modal kedua adalah kepercayaan internasional (international trust) terhadap Indonesia. Dengan berbagai kesuksesan sepak terjang internasional, Indonesia mampu memiliki suara dan kedaulatan yang lebih dihormati, terutama dalam negosiasi untuk kepentingan pembangunan nasional.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2024 disertai nota keuangan dan pendukungnya. 

Dalam langkah menuju Indonesia Emas 2045, Presiden Jokowi juga menyoroti sejumlah capaian nasional. Angka stunting telah turun sebesar 15,4 persen dari 2021 ke 2022. Indeks Pembangunan Manusia menyentuh angka 72,9 persen pada 2022. Sementara anggaran perlindungan sosial telah mencapai Rp 3.212 triliun sejak 2015 hingga 2023.

Atas berbagai modalitas dan capaian tersebut, berbagai lembaga asing menyoroti kekuatan Indonesia. International Institute for Management Development (IMD) memaparkan bahwa daya saing Indonesia pada tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi di dunia. Sementara lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai “middle power in Asia”, terutama dengan kekuatan diplomasi yang terus meningkat dan menjadi satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Rombongan Presiden Joko Widodo meninggalkan Kompleks Parlemen usai menghadiri Sidang Tahunan MPR  dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Rabu (16/8/2023). 

Presiden Jokowi menekankan pentingnya sektor ekonomi hijau dan hilirisasi. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah kekayaan sumber daya alamnya sendiri. Oleh karena itu, hilirisasi akan dilakukan melalui transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, dan meminimalisir dampak lingkungan.

Contoh hilirisasi yang ingin dilakukan tidak sebatas pada komoditas mineral, melainkan juga komoditas non-mineral, seperti sawit, rumput laut, dan kelapa. Dalam proses hilirisasi berbagai komoditas ini, diperlukan juga jalinan kolaborasi dengan kelompok-kelompok kecil, seperti UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya berdampak langsung pada rakyat.

Presiden Jokowi memahami bahwa upaya hilirisasi ini sendiri akan terus berkelanjutan meski memang pahit pada jangka pendek. Dalam jangka pendek tersebut, industri pengekspor bahan mentah dan bahkan pendapatan negara akan begitu terdampak. Meski begitu, ia memastikan bahwa apabila ekosistem hilirirasi lokal sudah terbentuk, maka hal ini akan berbuah manis bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Artikel terkait

19 Agustus 2024

Peringatan Kemerdekaan RI: Pidato Presiden dari Era Soekarno hingga Jokowi

Presiden Republik Indonesia dari era Soekarno hingga Jokowi selalu menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka peringatan...

Pada 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pidato kenegaraan, namun kali ini adalah pidato terakhirnya karena merupakan tahun terakhir ia menjabat sebagai Presiden setelah menjabat selama dua periode.

Pidato pamungkas itu disampaikan di hadapan jajaran pimpinan lembaga legislatif, pimpinan kementerian/lembaga negara, pimpinan partai politik, dan anggota MPR yang memadati ruang Sidang Paripurna MPR.

Pidato berlangsung selama 22 menit dan 30 detik. Secara umum, ada tiga substansi yang disampaikan para presiden pada pidatonya kenegaraan untuk terakhir kali, yakni ucapan terima kasih dan permintaan maaf, capaian prestasi pemerintahannya, serta harapan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo meneriakkan kata Merdeka didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024 dimulai pada pukul 09.30 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Sidang dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pengantar dari Ketua DPR Puan Maharani. Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan serta laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan RI. 

Presiden memulai pidatonya dengan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya. Ia melanjutkan dengan memaparkan berbagai capaian penting selama masa pemerintahannya.

Presiden mengklaim bahwa dalam 10 tahun terakhir ini pembangunan di Indonesia telah lebih inklusif. Presiden mencatat bahwa pemerintah telah membangun membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Dengan pembangunan itu, biaya logistik bisa diturunkan dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. 

Presiden juga menyoroti keberhasilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen, sementara inflasi terkendali di kisaran 2-3 persen. Angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen, dan angka stunting dikurangi dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen. Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen.

Dalam hal kesejahteraan sosial, dengan anggaran sebesar Rp361 triliun untuk Kartu Indonesia Sehat, lebih dari 92 juta peserta JKN setiap tahunnya mendapatkan layanan kesehatan. Program Kartu Indonesia Pintar dengan anggaran Rp113 triliun mendukung pendidikan 20 juta siswa, sementara Program Keluarga Harapan dan Pra Kerja juga memberikan manfaat ekonomi dan pelatihan kepada jutaan keluarga dan pekerja.

Presiden juga mencatat pemerintahannya berhasil mengalihkan fokus dari ekspor bahan mentah ke pengolahan dalam negeri, menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Pengambilalihan aset seperti Freeport dan Blok Rokan memperkuat komitmen pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Presiden juga menegaskan komitmen terhadap transisi energi hijau dan digitalisasi, serta meluncurkan reformasi hukum besar, termasuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Cipta Kerja.

Di akhir pidatonya, Presiden mengakui bahwa tidak semua harapan dan cita-cita mungkin telah terpenuhi. Beliau menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama masa jabatannya. Presiden juga menyampaikan harapan dan doa terbaik untuk masa depan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, yang akan memimpin mulai 20 Oktober 2024.

Dengan semangat persatuan dan kerja sama, Presiden berharap Indonesia akan terus melompat lebih tinggi dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. (LITBANG KOMPAS)