Peringatan Kemerdekaan RI: Pidato Presiden dari Era Soekarno hingga Jokowi

Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai simbol untuk menegaskan sebagai hari terlepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga menjadi hari yang digunakan untuk merefleksikan perjalanan bangsa dalam mempersiapkan menghadapi tantangan di masa depan.

Indonesia memiliki tradisi politik dalam menyambut hari kemerdekaan, yaitu dengan menyelenggarakan pidato kenegaraan. Pidato ini disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD dan DPR pada tanggal 16 Agustus. Berbagai tema besar dan isu aktual serta beragam kebijakan pemerintah disampaikan oleh Presiden melalui pidatonya.

Pidato kenegaraan diselenggarakan mulai dari Presiden Soekarno yang menanamkan ideologi dan semangat kebangsaan. Sementara, Presiden Soeharto menekankan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Presiden BJ Habibie berfokus pada persoalan pelanggaran HAM dan upaya menangani krisis sosial dan ekonomi.

Presiden Abdurrahman Wahid dalam pidatonya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Sementara, pidato Presiden Megawati menekankan pemulihan ekonomi pascakrisis 1998 dan persatuan bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan kepada rekonsiliasi, demokrasi, dan reformasi.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya selama beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, pemulihan ekonomi, dan upaya Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Pada 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Pidato ini menjadi pidato yang ke-10 dan juga menjadi pidato kenegaraan terakhir di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD sebelum mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

IPPHOS

Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraan pada Sidang Parlemen tanggal 16 Agustus 1959.

Presiden Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan RI pada pidato memperingati Kemerdekaan RI ke-20 pada 17 Agustus 1965 mengatakan 20 tahun Indonesia merdeka sebagai bentuk kemenangan dengan perjuangan bangsa sendiri. Presiden Soekarno atau Bung Karno mengangkat judul pidato: Tahun Berdikari.

“Kemenangan ini terus menanjak dari kemenangan yang satu pada kemenangan yang lainnya. Perayaan agung ini dilakukan pada waktu bangsa Indonesia sudah memiliki Pantja Azimat. Pantja Azimat adalah pengejawantahan dari seluruh jiwa nasional dan konsepsi nasional yang terbentuk sepanjang sejarah 40 tahun lamanya.”

Sementara, Pidato Bung Karno lainnya pada 17 Agustus 1966 yang berjudul Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah atau akrab dikenal sebagai Jas Merah mengajak bangsa Indonesia agar berpegang terus pada sejarah dengan mengingat perjuangan para pahlawan yang sudah merebut kemerdekaan dari penjajah. Masyarakat harus terus menggembleng persatuan dan kesatuan untuk perjuangan selanjutnya. Presiden mengajak masyarakat untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan pembangunan setelah kemerdekaan.

Naskah pidato:

Pidato Presiden Soekarno 1945–1950
Pidato Presiden Soekarno 1951–1955
Pidato Presiden Soekarno 1956–1960
Pidato Presiden Soekarno 1961–1966

Presiden Soeharto merupakan presiden yang paling lama berkuasa, selama 31 tahun di Indonesia. Sejak tahun 1968 hingga 1997, ia memberikan pidato kenegaraannya sehari menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato pertamanya pada 16 Agustus 1968 di sidang DPR-GR memfokuskan pada persoalan-persoalan nasional, seperti perjuangan masyarakat untuk hidup yang sangat besar. Cita-cita untuk merdeka bukanlah sekadar merasa makmur, melainkan memperoleh kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah Pidato: Pidato Presiden Soeharto 1967–1970

Pada tahun 1970, Soeharto ingin kesejahteraan umum, kehidupan bangsa, kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut Soeharto, setelah 25 tahun Indonesia merdeka, masyarakat masih belum bisa menikmatinya, karena selama ini belum terjadi perubahan ekonoomi yang sesungguhnya.

Pada 1971 merupakan momentum yang tepat untuk menilai hasil dari pembangunan negara Indonesia. Percepatan terus dilakukan dalam lima tahun agar tidak tertinggal dari negara lain. Kekuatan yang paling besar dalam menegakkan pemerintahan orde baru adalah kesetiaan kepada Pancasila, karena dengan adanya keyakinan masyarakat kepada Pancasila, maka upaya pemberontakan PKI dapat ditumpas.

Selain itu, konteks dari pembangunan adalah membangun manusia seluruh masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengejar kemajuan lahir saja melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Ada dua hal penting yang terjadi pada tahun 1973, yaitu pertama adalah tahun terakhir Repelita I. Ada beberapa pencapaian yang dapat dilihat untuk menentukan arah pembangunan selanjutnya. Kedua, pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR hasil pemilihan umum.

Naskah pidato: Pidato Presiden Soeharto 1971–1975

Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-29, Presiden Soeharto menegaskan masyarakat perlu merenungkan kembali mengenai cita-cita bersama dalam perjuangan membangun bangsa. Pembuatan neraca nasional akan diisi langkah-langkah kebijaksanaan yang telah dan harus diambil oleh pemerintah dalam menciptakan landasan dan keadaan yang dapat memperlancar pelaksanaan Repelita II.

Pada pidato peringatan ke-30 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soeharto sekali lagi menegaskan perjalanan bangsa tidak boleh berubah dari cita-cita dan tujuan yang secara padat tersimpul dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Soeharto pada pidato tanggal 16 Agustus 1975 menyatakan, Orde Baru adalah orde konstitusionil dan sekaligus orde pembangunan yang lahir dengan tekad yang dalam untuk meluruskan kembali sejarah perjalanan bangsa dan negara yang berlandaskan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang selurus-lurusnya seperti yang ditunjukkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Berhasil atau gagalnya pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kuat atau lemahnya pelaksanaan konstitusi, Undang-undang Dasar 1945.

Pada 1978, Soeharto mengatakan kemerdekaan dapat diisi dengan usaha pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas falsafah dan ideologi Pancasila, yang mengutamakan isi dan tujuan maupun tata cara untuk mencapai tujuan. Salah satu sarana demokrasi yang utama adalah Pemilihan Umum untuk memilih wakil rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam membangun tata kehidupan politik yang dikembangkan adalah Demokrasi Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara.

Naskah Pidato: Pidato Presiden Soeharto 1976–1980

Menurut Presiden Soeharto, jika dahulu proklamasi harus disebarkan ke seluruh penjuru negeri dan dunia, masa depan itulah yang diharapkan saat ini. Butuh perjuangan dan kerja keras untuk dapat merasakan keindahan itu. Tekad inilah yang melahirkan konsensus nasional pada tahun 1966, yaitu tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tidak mengubah Pancasila dan UUD 45.

Pada pidato menjelang HUT ke-37 RI pada 16 Agustus 1982, Soeharto megatakan tahun tersebut merupakan bagian akhir dari dharma bakti Angkatan 45 atau generasi pembebas. Sedangkan generasi yang lebih muda, generasi penerus mulai ikut berperan dalam penyelenggaraan negara dan bangsa.

Naskah pidato: Pidato Presiden Soeharto 1981–1985

GBHN 1983 memberi amanat untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, sehingga di awal perjalanan memasuki Repelita IV perlu direnungkan pembangunan sebagai bagian dari pengamalan Pancasila.

Hal pertama yang perlu direnungkan adalah pembangunan selanjutnya harus merupakan kelanjutan, peningkatan dan pembaharuan yang terus menerus terhadap perjuangan di masa lampau yang harus selalu berlandaskan kepada Pancasila.

Hal kedua adalah konsep dan model pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila akan terus berkembang dan tumbuh dalam menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi dalam membangun masyarakat.

Penegasan mengenai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila merupakan ketetapan hati untuk mengamankan dan memantapkan cita-cita kemerdekaan. Tugas nasional itu adalah menciptakan landasan yang kukuh untuk memungkinkan tinggal landas menjelang akhir abad ke-20 menuju terwujudnya masyakarat Pancasila.

Naskah pidato: Pidato Presiden Soeharto 1986–1990

Memasyarakatkan Pancasila dapat dilakukan melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan melahirkan masalah-masalah baru, aspirasi baru, kekuatan baru dan kepentingan-kepentingan baru. Agar pemikiran dan pengembangan Pancasila tidak berjalan ke segala arah tanpa pedoman, penting untuk memahami dan menjaga nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun 1992 dijadikan sebagai detik-detik melakukan pembaharuan tekad dan semangat kebersamaan untuk konsolidasi kekuatan nasional, meluruskan arah yang dituju, menyegarkan kembali kesadaran terhadap cita-cita dan tujuan nasional yang hendak dicapai dengan kemerdekaan. Pembangunan telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai dengan pemerataan pembangunan dan hasil yang cukup tinggi disertai dengan pemerataan pembangunan dan hasil yang meningkat dan makin meluas.

Naskah pidato: Pidato Presiden Soeharto 1991–1997

Presiden Soeharto berpidato untuk terakhir kalinya pada 16 Agustus 1997 dengan mengajak mengenang kembali pengorbanan dan jasa para pahlawan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sangat panjang mendorong negara memiliki jiwa semangat dari pahit getirnya pengalaman bersama dalam perjalanan panjang mendirikan dan membela negara merdeka.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

PRESIDEN DI DEPAN DPR — Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto di depan Sidang Paripurna DPR di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 1997, sebagai tradisi menyambut Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Kepala Negara antara lain meminta para pelaku dunia usaha untuk memahami sungguh-sungguh hakikat dari kenyataan baru akibat dari gejolak kurs mata uang di Asia Tenggara, termasuk rupiah, dan kebijakan pemerintah melepaskan rentang kurs intervensi. Dunia usaha agar perlu menyesuaikan secepatnya dengan situasi baru ini.

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1998 dan 1999. Pidato pertama disampaikan presiden Habibie di depan Sidang Perwakilan Rakyat 15 Agustus 1998 yang mengapresiasi kegigihan berdiplomasi dan perjuangan bersenjata yang banyak menelan korban jiwa para pahlawan pejuang kemerdekaan.

Presiden BJ Habibie mengatakan bahwa sejarah telah mencatat bangsa-bangsa yang ingin berhasil harus selalu bersedia meluruskan kembali arah perwujudan cita-citanya.

Pertama, Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pemberantasan buta aksara yang memungkinkan bangsa kita mulai memiliki peluang untuk menerima dan menyerap berbagai informasi dari dunia luar.

Kedua, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa terjajah telah membakar semangat para pemuda menyatakan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu.

Ketiga, semangat dan kekuatan batin seluruh bangsa melahirkan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berbagai dinamika kehidupan sebagai negara yang baru lahir, khususnya dalam penataan kehidupan berbangsa dan bemegara, mewarnai perjalanan menemui identitas diri sebagai bangsa.

Keempat, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan nasional secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya kualitas dan jumlah manusia Indonesia yang terdidik.

Kelima, sumber daya manusia yang tidak kalah saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) mampu membuat desain dan rancangan pesawat terbang.

Keenam, peningkatan jumlah dan kualitas manusia Indonesia yang terdidik melahirkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda.

Naskah pidato: Pidato Presiden BJ Habibie 1998–1999

Peran wakil rakyat dalam menjamin APBN mencerminkan prioritas pembangunan nasional bagi masyarakat yang adil dan Makmur. Tujuan pembangunan nasional telah dimulai sejak tahun 1969 (Pembangunan Lima Tahun Pertama) dan pernah mencapai kemuajuan di berbagai bidang, sampai kemudian terjadi krisis moneter sejak bulan Juli 1997.

Krisis ekonomi membawa dampak pada tatanan ekonomi serta lembaga keuangan nasional yang tidak mampu menahan goncangan yang kuat terhadap dasar-dasar perekonomian bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka menyongsong masa depan yang baik, bangsa Indonesia harus memperbaiki dan menyiapkan diri untuk membangun kehidupan yang terbuka tanpa harus kehilangan jati diri.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Presiden BJ Habibie, Sabtu (15/8/1998) menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang DPR. Pidato yang disampaikan bertepatan hari ke-87 menjadi presiden, Kepala Negara membacakan pidato sepanjang 44 halaman.

Setahun kemudian pada 16 Agutus 1999 di hadapan Sidang Pleno DPR, Presiden Habibie secara panjang lebar menguraikan hak-hak asasi manusia, bahkan mengingatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki kontribusi bagi penegakkan dan perlindungan hak asasi setiap masyarakatnya. Tak lupa, Presiden ke-3 ini menyampaikan keluhan masyarakat terhadap cara pemerintah menangani kasus-kasus hukum, yaitu pada proses dan teknikalitasnya daripada prinsip dan substansi keadilan. Untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa ini sebaiknya tidak memilih perubahan melalui revolusi, karena revolusi akan menimbulkan korban jiwa dan harta benda takkan terelakkan.

Habibie juga menyinggung masalah Timor Timor, karena belum ada pengakuan sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat merugikan perjuangan Indonesia dalam forum internasional. Selain itu, Habibie juga menyinggung konflik yang terjadi di Aceh. Konflik ini diperburuk oleh meningkatnya eskalasi gerakan bersenjata pengacau keamanan.

Dalam bidang ekonomi, Presiden BJ Habibie mengungkapkan bahwa Kabinet Reformasi Pembangunan telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah keadaan semakin memburuk. Besarnya permasalahan perbankan berkonsekuensi pada proses pemulihan yang membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Namun, hal ini harus tetap dilakukan sebagai upaya baru dari perbankan dan perusahaan nasional yang sehat, andal dan tangguh.

Upaya membasmi persentase Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang ikut meningkat tidak dapat dijadikan sekadar komoditas politik dalam permainan politik. Menurut Habibie, pemberantasan KKN harus berpegang pada asas hukum dan hak asasi manusia yang diimbangi dengan kewajiban asasi.

Selama menjabat sebagai presiden, Presiden Abdurrahman Wahid hanya sekali menyampaikan pidato HUT Kenegaraan, yakni pada tanggal 16 Agustus 2000. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan pidato bertemakan kebangsaan dan nasionalisme.

Menurutnya, diperlukan upaya redefinisi, reorientasi dan reproduksi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi serta pembangunan ekonomi pasca krisis 1998 yang bertumpu kepada empat pilar program, yaitu menjaga stabilitas makro, memperkuat dan membangun kembali institusi ekonomi, meneruskan kebijakan dan penyesuaian struktural, serta melindungi kelompok miskin dan pemberdayaan ekonomi lemah.

Naskah pidato: Pidato Presiden Abdurrahman Wahid 2000

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR/DPR di gedung MPR/DPR Jakarta (16/8/2000).

Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato HUT kenegaraan sebanyak empat kali selama menjabat sebagai presiden. Secara garis besar, pidato-pidato yang disampaikan oleh Presiden Megawati menekankan perihal persatuan dan kesatuan bangsa serta memajukan bangsa Indonesia pasca krisis yang dihadapi.

Pidato pertama disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2001. Dalam pidato pertamanya, Presiden Megawati menyampaikan pidato bertemakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam pidatonya, ia menyampaikan perlunya Indonesia melakukan terobosan untuk mencegah dan menanggulangi praktik KKN.

Presiden Megawati juga menekankan kepada seluruh keluarga dekatnya dan para anggota kabinetnya untuk menutup peluang terjadinya KKN. Megawati juga menyampaikan terkait perlunya amandemen UUD 1945, pemisahan antara TNI dan Polri, serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pidato keduanya disampaikan pada 16 Agustus 2002. Pidato yang disampaikan Megawati pada tahun 2002 terkait dengan rangkaian amandemen UUD 1945 yang sempat disinggung pada pidato kenegaraan tahun lalu. Amandemen UUD 1945 disebut sebagai langkah pemutakhiran agar generasi bangsa tidak kehilangan orientasi dan perspektif di era reformasi.

Amandemen UUD 1945 tersebut, antara lain, mengubah ciri sentralistik pemerintah pusat dengan memberikan otonomi ke masing-masing daerah, memperkuat fungsi legislatif, ketentuan baru terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, serta memberi tempat hadirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Naskah Pidato:
Pidato Presiden Megawati Soekarnoputri 2001–2004

Ditahun ketiga menyampaikan pidato kenegaraan, Megawati mengangkat tema terkait persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pidato tersebut disampaikan pada 15 Agustus 2003. Dalam pidatonya beberapa hal yang disampaikan, antara lain, terkait pemberantasan terorisme; penyelesaian gerakan separatis di NAD dan Papua dengan memberikan otonomi khusus, upaya diplomasi dan meminta dukungan internasional; serta memberikan penjelasan terkait Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang sempat menimbulkan kekecewaan masyarakat karena diputuskan oleh mahkamah internasional sebagai wilayah Malaysia bukan Indonesia.

Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Megawati menyampaikan pidato bertemakan kondisi perekonomian Indonesia. Pidato tersebut disampaikan pada 16 Agustus 2004. Dalam pidatonya, Megawati menjabarkan kesulitan ekonomi yang masih harus ditanggung oleh Indonesia akibat kekeliruan rekomendasi dari IMF. Kekeliruan tersebut membuat sistem moneter Indonesia hampir bangkrut. Melalui pidatonya, Megawati meminta IMF mengambil remedial actions sebagai langkah untuk meringankan beban utang Indonesia.

KOMPAS/DANU KUSWORO

Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna MPR pada 16 Agustus 2001.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung melalui Pemilu Presiden pertama tahun 2004 pada era reformasi. Selama dua periode menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato HUT kenegaraan sebanyak 10 kali dari tahun 2004-2014.

Tema-tema besar yang diangkat oleh Presiden Yudhoyono dalam pidatonya terkait dengan, antara lain, pembangunan nasional, reformasi, demokrasi, krisis global yang tidak menentu, dan pencapaian-pencapaian kinerjanya dalam satu tahun ke belakang.

Dalam pidato pertama disampaikan pada 16 Agustus 2005, Presiden Yudhoyono mengangkat tema terkait dengan pembangunan nasional. Untuk mendukung pembangunan nasional, Presiden akan terus mendorong upaya mengatasi gerakan separatis dan konflik horizontal guna menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai. Selain itu, dalam pidatonya Presiden juga akan terus mendorong peningkatan keadilan dan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, melaksanakan reformasi birokrasi, serta memantapkan konsolidasi demokrasi.

Naskah pidato: Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2005–2009

Pidato keduanya disampaikan pada 16 Agustus 2006. Dalam pidato kali ini, Presiden Yudhoyono menyampaikan sejumlah pencapaian kinerjanya selama satu tahun pemerintahan ke belakang, seperti penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, pemberantasan terorisme, berkurangnya jumlah pengangguran dari 11,2 persen pada tahun 2005 menjadi 10,4 persen pada tahun 2006 dan menurunnya jumlah rakyat miskin dari 23,4 persen tahun 1999 menjadi 16 persen pada 2005, serta timbulnya budaya takut korupsi. Pencapaian yang berhasil dicapai disebutkan tidak terlepas dari kepemimpinan para pendahulunya.

Tahun berikutnya tepatnya pada 16 Agustus 2007, Presiden Yudhoyono menjelaskan terkait empat pilar untuk menopang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden juga menjelaskan terkait tantangan yang sedang dihadapi bangsa seperti bencana tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir serta melonjaknya harga minyak dunia yang memberikan dampak cukup berat bagi perekonomian.

Pada 16 Agustus 2008, Presiden Yudhoyono kembali menyampaikan pidato tahunannya. Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono kembali menyampaikan pencapaian kinerjanya selama satu tahun kebelakang. Berdasarkan data yang dimiliki, Presiden mengklaim jika jumlah pengangguran turun menjadi 8,5 persen dari 10,5 persen dan kemiskinan turun menjadi 15,4 persen dari 17,7 persen. Dalam pidatonya, Presiden juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional, percepatan pembangunan di tanah Papua, dan kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada RAPBN tahun 2009.

Mengakhiri satu periode masa jabatannya, pada 14 Agustus 2009 Presiden Yudoyono menyampaikan pidato bertemakan demokrasi. Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono merefleksikan sejarah panjang perjalanan demokrasi bangsa Indonesia dalam membangun sistem demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berkeadilan. Selain itu, presiden juga menyampaikan terkait program kerja serta visi dan misinya, perihal penegakan hukum, kasus pemberantasan korupsi yang mengalami keterpurukan, dan apresiasi positif kepada lembaga peradilan.

Satu tahun menjabat sebagai Presiden untuk yang kedua kalinya, pada 16 Agustus 2010 Presiden Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dengan tema reformasi gelombang kedua. Dalam pidato tersebut, Presiden Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia telah melangkah jauh dalam melakukan transisi demokrasi dan kini menghadapi tantangan demokrasi dalam bentuk berbeda seperti korupsi, diskriminasi, tindakan anarki, ekstremisme, dan terorisme. Selain itu, presiden juga menyampaikan terkait isu pembangunan ke depannya yang akan berdasarkan pada tiga pilar utama, yaitu kesejahteraan (pembangunan untuk semua), demokrasi, dan keadilan.

Tahun berikutnya, Presiden Yudhoyono kembali menyampaikan pidato pada 16 Agustus 2011. Di tahun ini, presiden mengangkat tema tentang meningkatkan aktualisasi kebangsaan dan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Dalam pidatonya, presiden menyampaikan bahwa stabilitas politik dan perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah krisis global yang sedang tidak menentu.

Naskah pidato: Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2010–2014

Pada 16 Agustus 2012, pidato kenegaraan kembali disampaikan langsung oleh Presiden Yudhoyono. Kali ini Presiden mengangkat tema tentang kebangkitan nasional di tengah situasi global. Dalam kesempatan ini, Presiden Yudhoyono menyampaikan jika Indonesia tampil menjadi negara emerging economy dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia di tengah krisis ekonomi global. Indonesia juga menjadi negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang secara bertahap berhasil diturunkan.

Pada tahun selanjutnya, pidato Presiden Yudhoyono pada 16 Agustus 2013 mengangkat tema serupa yang masih terkait dengan tahun sebelumnya, yakni tentang pertumbuhan ekonomi pascakrisis global. Menurut Yudhoyono, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pertumbuhan ekonomi pasca krisis global. Selain itu, Presiden Yudhoyono juga menyampaikan terkait kerukunan antarmasyarakat serta upaya untuk menyukseskan pemilihan umum yang akan diselenggarakan tahun depan.

Pada 15 Agustus 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyampaikan pidato kenegaraan, namun kali ini adalah pidato terakhirnya karena merupakan tahun terakhir ia menjabat sebagai Presiden selama dua periode. Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahannya selama dua periode menjalankan tugas. Selain itu, Presiden juga menyampaikan terkait pentingnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi serta perbandingan pencapaian Indonesia saat ini dari bangsa yang terbelakang menjadi bangsa yang maju dan makmur.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan serta memberikan keterangan pemerintah atas rancangan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2009, beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2008). Sidang yang dipimpin Ketua DPR RI Agung Laksono serta didampingi Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dan Muhaimin Iskandar, dihadiri pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ny Ani Yudhoyono, Ny Muffida Jusuf Kalla, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Undangan.

Setelah negara ini dipimpin Presiden Yudhoyono selama dua periode, tampuk pimpinan negeri ini kemudian dijabat Presiden Joko Widodo sebagai pemenang Pemilu Presiden tahun 2014. Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama dua periode, ia terpilih kembali di tahun 2019. Presiden Joko Widodo rutin menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Tema-tema besar yang diangkat oleh Joko Widodo antara lain terkait perekonomian, pembangunan, dan kondisi pandemi Covid-19.

Pada pidato pertamanya yang disampaikan pada 14 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo mengangkat tema terkait melambannya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional serta menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama yang berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan terkait program dan kebijakannya di bidang infrastruktur, energi, kemaritiman, dan penegakan hukum.

Tahun berikutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk yang kedua kalinya pada 16 Agustus 2016. Tema yang diangkat kali ini tentang percepatan pembangunan nasional. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan jika Indonesia harus keluar dari zona nyaman, harus kreatif, optimis, dan saling bahu-membahu di tengah era persaingan global untuk mempercepat pembangunan nasional. Dalam pidatonya, Presiden Joko Wdodo juga menyampaikan terkait kinerja lembaga-lembaga negara seperti BPK, MA, MK, DPD, KPK, Ombudsman, dan DPR yang kian produktif.

Naskah pidato: Pidato Presiden Joko Widodo 2015–2020

Pidato kenegaraan yang ketiga disampaikan pada 16 Agustus 2017, dalam pidato kali ini Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dalam rangka melakukan pemerataan ekonomi, pemerintah akan melakukan pembangunan hingga ke pelosok negeri termasuk wilayah pedesaan dan perbatasan agar manfaat dari pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah meningkatkan dan mempercepat transfer anggaran melalui dana desa.

Pada tahun selanjutnya, tepatnya pada 16 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pidato. Tema yang diangkat tahun ini adalah Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo menyampaikan jika Indonesia harus melakukan terobosan dan lompatan jauh ke depan agar tidak terjebak sebagai negara middle income trap. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sejumlah pencapaian di bidang sosial dan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5 persen; inflasi yang tetap dikisaran 3,5 persen; angka kemiskinan turun dari 11,22 persen menjadi 9,82 persen; dan angka pengangguran yang turun menjadi 5,13 persen.

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato bertemakan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju. SDM unggul disebutkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan SDM yang berideologi Pancasila, berakhlak mulia, berdedikasi, dan menguasai teknologi. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan.

Pada 14 Agustus 2020, dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan bertemakan peluang dan momentum di tengah pandemi Covid-19. Menurut Presiden Joko Widodo, kondisi perekonomian negara-negara yang mengalami kemunduran ekonomi akibat pandemi Covid-19 merupakan peluang dan momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan sehingga Indonesia dapat setara dengan negara-negara maju.

Pada 16 Agustus 2021, masih dalam situasi pandemi yang melanda Indonesia dan seluruh belahan dunia, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan.”

Ditambahkan Presiden Joko Widodo, “Pandemi itu seperti kawah candradimuka yangmenguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah.”

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 telah memacu semua pihak di negeri ini untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian, adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru yang di masa lalu dilakukan dengan ragu-ragu.

Poin-poin lainnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, antara lain, pengembangan SDM berkualitas yang tetap menjadi prioritas, pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, penciptaan lapangan baru sebanyak mungkin, kemudahan pengurusan izin usaha, dan UMKM Digital.

Setiap presiden memiliki gaya dan tema-tema besarnya tersendiri, namun dapat ditarik satu garis besar bahwa pidato yang disampaikan merupakan refleksi perjalanan dan pencapaian bangsa. Pidato juga mengangkat isu aktual pada saat presiden memangku jabatan, beragam program dan kebijakan, tantangan, serta memupuk harapan untuk kemajuan bangsa. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Napak Tilas Kemerdekaan Melalui Pidato Presiden

INFOGRAFIK: PIDATO PRESIDEN DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada tahun selanjutnya, dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, pada 16 Agustus 2022.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo membahas beberapa hal yang krusial, namun yang paling utama dibahas adalah pemaparan kinerja pemerintahan dan kondisi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, baik politik, ekonomi, kesehatan, sosial, maupun budaya. Semua itu disampaikan dalam nuansa pemulihan pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berlalu. Indonesia tidak saja masih dibayangi oleh darurat penanganan Covid-19, melainkan juga gejolak perekonomian.

Dalam kemelut yang ada, Presiden Joko Widodo tetap menyiratkan optimisme bagi masyarakat Indonesia. Diungkapkan olehnya, Indonesia masih memiliki sejumlah modal kekuatan besar untuk dapat bertahan dan bangkit lebih kuat. Kekuatan tersebut berasal dari soliditas masyarakat dan semua elemen sosial di Indonesia, semangat bergotong royong yang menyatukan itu semua, bonus demografi, dan keberlimpahan potensi sumber daya alam yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

Pada 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pidato tahunannya. Dalam pidatonya, Presiden memberikan pesan sangat kuat soal transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia memiliki peluang besar untuk menuju Indonesia Emas 2045, yakni meraih posisi menjadi negara lima besar kekuatan ekonomi dunia. 

Presiden menyebutkan, untuk meraih peluang tersebut, pemerintah sudah menyiapkan fondasi. Setidaknya ada tiga fondasi yang sudah disiapkan pemerintah. Pertama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Kedua, pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi. Ketiga, reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.

Selain itu, isu pemimpin cukup menonjol dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo memperingati kemerdekaan Indonesia ke-78. Isu ini disampaikan di awal dan bagian pertengahan akhir dari pidatonya. Menonjolnya isu kepemimpinan ini tidak terlepas dari tahun politik 2024.

Selain kepemimpinan, isu soal hilirisasi juga menjadi penekanan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Hilirisasi yang dimaksud adalah dengan melakukan transfer teknologi yang manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan serta meminimalisasi dampak lingkungan.

Presiden menyebutkan, Indonesia tidak cukup hanya dengan kaya sumber daya alam, tetapi juga harus mampu mengolah sumber dayanya agar mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya.

Sumber: KOMPASTV

Pada 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Ke-79 RI tahun 2024. Pidato ini menjadi pidato yang ke-10 dan juga menjadi pidato kenegaraan terakhir di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD sebelum mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

Dalam pidato pamungkasnya, secara umum ada tiga substansi utama yang disampaikan oleh Presiden, yakni ucapan terima kasih dan permintaan maaf, capaian prestasi pemerintahannya, serta harapan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Presiden membuka pidatonya dengan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya. Ia melanjutkan dengan memaparkan berbagai capaian penting selama masa pemerintahannya.

Presiden mengklaim bahwa dalam 10 tahun terakhir ini pembangunan di Indonesia telah lebih inklusif. Presiden mencatat bahwa pemerintah telah membangun membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Dengan pembangunan itu, biaya logistik bisa diturunkan dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. 

Dalam sektor ekonomi dan sosial, Presiden mengunkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen, sementara inflasi terkendali di kisaran 2-3 persen. Angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen, dan angka stunting dikurangi dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen. Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen.

Presiden juga menekankan pencapaian dalam sektor kesejahteraan sosial dan Kesehatan. Disebutkan bahwa dengan anggaran sebesar Rp361 triliun untuk Kartu Indonesia Sehat, lebih dari 92 juta peserta JKN setiap tahunnya mendapatkan layanan kesehatan. Program Kartu Indonesia Pintar dengan anggaran Rp113 triliun mendukung pendidikan 20 juta siswa, sementara Program Keluarga Harapan dan Pra Kerja juga memberikan manfaat ekonomi dan pelatihan kepada jutaan keluarga dan pekerja.

Presiden juga mencatat pemerintahannya berhasil mengalihkan fokus dari ekspor bahan mentah ke pengolahan dalam negeri, menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Pengambilalihan aset seperti Freeport dan Blok Rokan memperkuat komitmen pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Presiden juga menegaskan komitmen terhadap transisi energi hijau dan digitalisasi, serta meluncurkan reformasi hukum besar, termasuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Cipta Kerja.

Menjelang akhir pidatonya, Presiden juga menyampaikan harapan dan doa terbaik untuk masa depan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, yang akan memimpin mulai 20 Oktober 2024. Presiden berharap Indonesia akan terus melompat lebih tinggi dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Presiden Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwa dengan persatuan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat, serta dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 dan meraih posisi menjadi negara lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Di akhir pidatonya, Presiden mengakui bahwa tidak semua harapan dan cita-cita mungkin telah terpenuhi. Beliau menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama masa jabatannya. (LITBANG KOMPAS)