Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN

ASEAN sebagai suatu kawasan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak kecil. ASEAN terhitung sebagai pasar terbesar ketiga di Asia. ASEAN merupakan pasar terbesar ke-3 di Asia dan terbesar ke-5 di dunia.

Dengan populasi hingga 660 juta jiwa, ASEAN merupakan tempat penduduk terbanyak setelah Tiongkok dan India. Ditambah lagi, lebih dari 50 persen penduduk ASEAN berusia di bawah 30 tahun sehingga negara-negara ASEAN memiliki bonus demografi dan angkatan kerja yang sangat potensial.

Grafik

Namun sama seperti situasi di belahan dunia manapun, negara-negara di ASEAN tengah menjalani pemulihan ekonomi setelah situasi pandemi Covid-19 selama dua tahun yang mengganggu keseimbangan pasar.

Menurut Kementerian Luar Negeri RI, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 5,1 persen pada tahun ini (4,9 menurut ADB), setelah mengalami peningkatan 3,2 persen pada tahun 2021 (2,9 menurut ADB). Isu pemulihan ekonomi ini menjadi salah satu isu utama dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk tahun 2023.

Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan PDB sekitar 5 persen pada tahun 2022 ini, dan diprediksikan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun berikutnya. Pada awal pandemi, di tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan hingga minus 2,1 persen. Penurunan terparah pada tahun 2020 dialami Myanmar (-18,4), Filipina (-9,6), dan Timor-Leste (-8,6).

Grafik:

Selain itu, kekhawatiran yang dialami negara-negara di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara, adalah tingkat inflasi yang melambung tinggi. Indonesia sendiri mengalami inflasi hingga 3,6 persen di tahun 2022 dan diprediksi menurun menjadi 3 persen pada tahun 2023 menurut prediksi ADB. Inflasi tinggi dialami Laos, Myanmar, dan Vietnam.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi Taufik Kiemas dan sejumlah pengusaha ASEAN berpose seusai membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bisnis dan Investasi ASEAN di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Minggu (5/10/2003). Presiden mengharapkan sektor bisnis ASEAN akan mampu memanfaatkan potensi di masa akan datang seiring pesatnya perkembangan pasar ekonomi ASEAN.

Grafik:

Mengenai strategi pemulihan ekonomi, pada tahun 2020 ASEAN telah menyepakati kerangka kerja sama antarnegara untuk pemulihan ekonomi. Dokumen bernama “ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) ini ditandatangani oleh para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-36 , 26 Juni 2020.

Dalam dokumen tersebut ASEAN menetapkan lima strategi pemulihan dari pandemi Covid-19, meliputi pengembangan sistem kesehatan, memperkuat sistem keamanan manusia (untuk menghadapi bencana dan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak, orang tua, kelompok difabel), maximalisasi potensi pasar intra-ASEAN dan integrasi ekonomi, percepatan tranformasi digital yang inklusif, serta pengembangan  masa depan yang berkelanjutan dan berdaya-tahan (sustainable and resilient future). Dokumen ini menyertakan pula target-target detail dari kerangka pemulihan ini.  

Apabila upaya pemulihan tersebut berhasil, potensi pengembangan ekonomi di ASEAN sangat baik. World Economic Forum (WEF) memperkirakan adanya potensi perkembangan pasar yang besar di ASEAN dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan sejak 2020.

WEF memprediksi adanya tambahan 140 juta konsumen tambahan dalam satu dekade tersebut, yakni 16 persen dari total konsumen tambahan di dunia. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi digital di ASEAN juga akan berkembang pesat dengan total hingga 575 juta pengguna internet di kawasan pada tahun 2030. Hal ini turut menunjang perkembangan ekonomi, khususnya sektor jasa.  

Ditambah lagi, populasi penduduk usia kerja ASEAN akan bertambah sebanyak 40 juta dalam kurun waktu hingga 2030 tersebut, dengan lebih dari setengahnya berasal dari Indonesia. Angkatan kerja yang besar ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. WEF memperkirakan, sementara populasi Tiongkok akan menurun hingga 30 juta orang pada periode yang sama, pertumbuhan GDP di Asia Tenggara akan menyusul pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Selain isu ekonomi, isu besar lain yang membebani ASEAN saat ini adalah isu politik di Myanmar, isu stabilitas kawasan di Laut Tiongkok Selatan, serta rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tantangan politik ini Mengenai Myanmar, sejak kudeta militer yang dilakukan pada Februari 2021 oleh Jenderal Min Aung Hlaing, konflik bersenjata terjadi di berbagai wilayah Myanmar.

Data dari Organisasi kemanusiaan Assistance Association of Political Prisoners (AAPP) menunjukkan bahwa sejak kudeta tersebut, konflik bersenjata telah menelan korban hingga 2100 jiwa. Sekitar 8700 orang dipenjarakan, termasuk pejabat pemerintah, perwakilan luar negeri, aktivis demokrasi dan kemanusiaan, dan empat di antaranya telah dieksekusi mati.

Mantan Perdana Menteri Myanmar Aung San Suu Kyi yang telah berusia 77 tahun pun dijatuhi beberapa kali hukuman penjara, dengan berbagai tuduhan. Hukuman penjara terakhir diberikan pada April 2022 dengan tuduhan korupsi. Hukuman penjara tambahan selama lima tahun tersebut membuatnya kini dibebani total 26 tahun penjara.

Kudeta tersebut dilakukan oleh kelompok militer dengan tuduhan bahwa pemilu pada November 2020 tidak sah. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy) saat itu memenangi 83 persen dari kursi parlemen dan berhak untuk memimpin pemerintahan hingga lima tahun ke depan (2025).

Junta militer yang berkuasa dari tahun 1962 hingga tahun 2011 lantas merebut kekuasaan dari Pemerintah sipil. Pemilu ulang dijanjikan sesaat setelah kudeta Februari 2021 tersebut, namun halnya tidak terlaksana.

Sebaliknya pada Maret 2021, Pemerintah Junta Militer menerapkan hukum darurat militer di daerah-daerah, di mana komando pemerintahan dipegang oleh pusat-pusat militer setempat. Situasi menjadi parah ketika militer menggunakan senjata api untuk menyerang para demonstran, bahkan pesawat tempur untuk menggempur daerah-daerah yang melawan junta militer. Krisis kemanusiaan terjadi dengan adanya konflik bersenjata di daerah-daerah.

Negara-negara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-bangsa sama-sama mengecam kudeta militer ini dan meminta agar konflik bersenjata dihentikan.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menghadiri KTT ASEAN pada 12 November 2022 menyampaikan bahwa dirinya mengutuk situasi krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh kudeta militer ini di Myanmar. Ia menuntut pembebasan para tahanan politik, pemulihan tatanan demokrasi, serta pertolongan dari negara-negara di kawasan bagi para migran.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Sebanyak 10 pemimpin negara Asean menandatangani Deklarasi ASEAN Concord II di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, 7 Oktober 2003.

 

Apa yang telah diupayakan oleh ASEAN? Para pemimpin negara ASEAN berkumpul di Jakarta pada 24 April 2021, termasuk pemimpin junta militer Myanmar sendiri. Dari pertemuan tersebut dihasilkan 5 Butir Kesepakatan (Five-Point Consensus Plan) untuk mengatasi krisis di Myanmar yang telah menyebabkan dampak ekonomi parah tersebut.

Konsensus tersebut meliputi: pertama, segera menghentikan kekerasan yang terjadi; kedua, mengadakan dialog antarpihak; ketiga, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar; keempat, bantuan kemanusiaan oleh ASEAN; kelima, kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk menemui setiap pihak. Sayangnya, pemimpin junta militer Myanmar menyebut konsensus ini hanya sebagai ‘usulan’.

Sampai saat ini tidak ada perubahan yang berarti. Utusan khusus ASEAN, yakni Menteri Luar Negeri Kamboja, telah mengunjungi Myanmar pada Juni 2022. Tetapi belum ada penyelesaian dari situasi krisis di Myanmar ini.

Selain itu, ASEAN telah menolak kehadiran Myanmar dalam konferensi-konferensi tingkat tinggi untuk level kepala negara, tetapi tetap memberi ruang untuk perwakilan pada beberapa pertemuan tingkat tinggi lainnya seperti level menteri.

Namun belum ada upaya tegas lain yang diterapkan oleh ASEAN. Pada kenyataannya pemimpin junta militer Myanmar masih menerima pemasukan jutaan dolar Amerika dari penjualan gas alam dan pertambangan, baik dari Thailand, Tiongkok, dan perusahaan dari Malaysia, Singapura, serta negara ASEAN lain. Hal ini lantas membuat junta militer terus memiliki kekuatan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Sejumlah pengguna jalan hari Sabtu (4/10/2003) melintas di dekat baliho yang bergambar 14 kepala negara/pemerintahan yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Nusa Dua, Bali. KTT kali ini antara lain akan menghasilkan deklarasi tentang kesepakatan strategis ASEAN-Cina, kerja sama ASEAN-India tentang terorisme, serta Deklarasi ASEAN-Jepang untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak.

Sementara itu negara-negara lain memberikan respon yang berbeda. Uni Eropa memberikan respon yang lebih keras setelah ketidakberhasilan 5 Butir Konsensus tersebut.

Pada Oktober 2022, Uni Eropa mendorong ASEAN untuk menyatakan bahwa Jendral Min Aung Hlaing bukanlah rekan yang dapat dipercaya sehingga ASEAN perlu berdialog dengan Pemerintah sipil tandingan Myanmar, yakni National United Government. Amerika Serikat dan Inggris dalam hal ini belum menerapkan perlawanan yang tegas seperti sanksi-sanksi.

Dokumen rancangan resolusi untuk Myanmar yang diajukan oleh Inggris pada pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa di bulan Oktober juga mandeg dengan penolakan oleh Tiongkok dan Rusia. Sebaliknya, Rusia mendukung Myanmar dengan peningkatan ekspor, termasuk senjata, bahan bakar, dan pesawat tempur. Kepala junta militer Myanmar sendiri sejak kudeta tersebut telah tiga kali berkunjung ke Rusia.

Apa yang dapat dibuat oleh ASEAN dalam kepemimpinan Indonesia di tahun 2023? Dekan Fakultas Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Aswin Ariyanto Azis melihat bahwa Indonesia sendiri yang pernah mengalami transisi pemerintahan militer ke sipil pada tahun 1998. Bukan hanya peralihan, bahkan reformasi sistem membuat tatanan pemerintah sepenuhnya terpisah dari militer mengingat bahwa tentara yang hendak maju dalam pemilu mesti mengundurkan diri dari militer.

Aswin melihat hal ini dimungkinkan berkat pendidikan tinggi yang diperoleh para petinggi militer Indonesia dari negara-negara demokrasi Barat. Survey politik di Indonesia sendiri menunjukkan keberhasilan transisi tersebut sebab kini militer menjadi salah satu institusi yang paling dipercaya di Indonesia.  

Kebijakan ke depan yang mungkin diambil ASEAN dapat berupa kebijakan yang jauh lebih akomodatif, yang tentunya akan mendapat tentangan dari banyak negara maunpun institusi kemanusiaan, seperti dengan membiarkan investasi dan perdagangan terus berjalan sembari perlahan mengakui status junta militer dengan harapan perubahan terjadi di kemudian hari.

Hal ini dinilai sesuai dengan prinsip ‘non-interference’ yang banyak menjadi cara ASEAN. Cara lain adalah cara tegas melalui kebijakan-kebijakan yang memotong pemasukan keuangan bagi pemerintahan juta militer, termasuk embargo senjata dan bahan bakar pesawat, diskusi lebih lanjut dengan pemerintahan sipil NUG, dan tuntutan-tuntutan damai lainnya. Sikap tegas ini memiliki dasar mengingat bahwa pemerintah junta militer telah terang-terangan melanggar komitmen ASEAN terhadap prinsip ”people-oriented, people-centered ASEAN”.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA  

Delegasi dari sejumlah negara di Asia Tenggara mengikuti Pertemuan Ke-9 Komite Pejabat Senior untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN (Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community) di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/10/2011). Dalam pertemuan yang berlangsung hingga hari ini, dibahas isu persoalan sosial budaya dan perjanjian kerja sama antarnegara. 

Sikap ASEAN terhadap pemilu yang tengah direncanakan pemerintah junta militer pada tahun 2023 – tepat dengan tahun peran sebagai ketua Indonesia – akan menjadi faktor penentu yang memperlihatkan posisi ASEAN dan kemampuan ASEAN sebagai satu kesatuan.

Pemilu ini kemungkinan besar hanya pemilu manipulatif mengingat bahwa semua oposisi junta militer telah ditangkap dan biro pemilu telah diisi oleh pendukung loyal junta militer. Scot Marciel, mantan Duta Besar AS untuk Myanmar, Indonesia, dan ASEAN berpendapat bahwa sikap ASEAN nantinya mungkin tidak menghentikan penyelenggaraan pemilu dan hasilnya, tetapi penolakan tegas ASEAN selain dapat mendorong gerak tegas negara lain, sikap ini dapat menekan pemerintahan junta militer dan jalan keluar yang sejati bagi rakyat Myanmar dapat ditemukan.      

Di samping isu krisis Myanmar tersebut, peran sebagai ketua Indonesia pada ASEAN 2023 nanti juga dihadapkan pada tantangan stabilitas kawasan ASEAN di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pada 23 Juni 2019 ASEAN telah menyepakati dokumen ASEAN’s Outlook on the Indo-Pacific. Dokumen yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand ini memberikan pedoman mengenai kerja sama negara-negara di kawasan.

Di dalamnya ditekankan pentingnya prinsip sentralitas ASEAN yang menempatkan ASEAN sebagai subyek dan tujuan dari kerja sama di kawasan, alih-alih menjadi obyek dan proxy negara lain. Di dalamnya juga disebutkan area-area kerja sama yang didorong bersama oleh ASEAN, meliputi kerja sama maritim, konektivitas, UN Sustainable Development Goals 2030, kerja sama ekonomi serta area kerja sama lainnya.

Tantangan ASEAN dalam hal ini adalah untuk melaksanakan prinsip dan target-target yang telah digariskan di dalamnya, termasuk mengembangkan berjalannya mekanisme-mekanisme kerja sama ASEAN. (LITBANG KOMPAS)