Peran G20 dan Optimalisasi Kesehatan Masyarakat

Fokus G20 di awal pembentukannya adalah upaya reformasi sistem keuangan global sebagai salah satu kunci dalam merespons krisis ekonomi global. Seiring membaiknya kondisi perekonomian dunia, tujuan G20 dirumuskan dengan lebih jelas, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang.

Konferensi G20 yang berlangsung di Indonesia sejak Desember 2021 hingga Oktober 2022 mengangkat isu kesehatan dunia yang menjadikan negara-negara semakin merasakan pentingnya bekerja sama dan saling mendukung.

Tema G20 Recover Together, Recover Stronger sebagai respon bersama atas pandemi Covid-19 yang muncul sejak Desember 2019 mengikatkan semangat negara-negara G20 untuk melakukan pemulihan bersama, disamping isu ekonomi global yang terus menjadi sorotan.

Pada forum G20 tahun 2019 menghasilkan output atau deliverable, yaitu investasi infrastruktur berkualitas, jaminan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC), dan digitalisasi ekonomi dan inovasi keuangan (2019).

Kesehatan menjadi isu penting mengingat pada akhir tahun 2019 isu pandemi Covid-19 mulai berkembang. Saat presidensi G20 Arab Saudi (2020) dan Italia (2021) G20, forum G20 telah mengoordinasikan beragam kebijakan upaya pemulihan ekonomi bersamaan dengan kebijakan penanganan Covid-19 secara sistematis dan berkala.

Melalui The Acces to Covid-19 Tools (ACT) Accelerataor (ACT-A), forum G20 mendorong kolaborasi dalam pengembangan, produksi dan akses mendapatkan vaksin serta alat tes dan terapi, serta memastikan semua negara dapat mengakses vaksin secara adil dan merata.

G20 kemudian mengoordinasikan kebijakan ekonomi negara-negara berkembang sehingga terkoordinasi dan harmonis. Dalam Presidensi G20 tahun 2022 yang mengambil tema recover together recover stronger, isu kesehatan menjadi salah satu Sherpa Track dari sebelas isu yang diambil.

Pandemi Covid-19 juga telah menunjukkan betapa terjadi kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin, kesehatan global dikuasai negara-negara di belahan bumi utara. Hal itu tampak dari distribusi vaksin yang timpang. Kemunculan varian baru Omicron di Afrika Selatan memicu persoalan baru dan mempertajam kesenjangan penanganan kesehatan.

Data dari Global Dashboard for Vaccine Equity dari United Nation Development Program (UNDP) hingga 16 Maret 2022 memperlihatkan 71,36 persen penduduk negara kaya mendapatkan setidaknya satu dosis vaksin Covid-19, sedangkan negara miskin baru 14,75 persen penduduknya yang telah mendapatkan vaksin (Kompas, 21 Maret 2022, “G20 Harus Membantu Mengatasi Ketimpangan Kesehatan Global”).

Hingga saat ini belum ada sistem yang cukup kuat untuk mengendalikan penyakit menular, termasuk dalam menjamin keadilan distribusi vaksin. Menghadapi persoalan tersebut Presiden Joko Widodo melakukan intervensi  mendorong penguatan arsitektur kesehatan global melalui komitmen kolaborasi guna mengendalikan pandemi di dunia dengan memastikan akses yang tepat waktu, adil, aman dan terjangkau terhadap vaksin, terapetik, diagnostik dan peralatan kesehatan sebagai barang publik global (global public goods).

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Suasana salah satu forum diskusi Civil 2O (C-20), kelompok masyarakat dalam G-20, di Badung, Bali pada Selasa (8/3/2022). Salah satu isu yang diangkat C-20 selama presidensi G-20 di Indonesia adalah pemerataan vaksin. Hasil diskusi C-20 akan disusun menjadi rekomendasi dan diserahkan ke KTT G-20.

Dalam rencana progam Presidensi Indonesia terdapat tiga isu prioritas terkait kesehatan, yaitu:

1. Arsitektur kesehatan global, pemulihan kesehatan global pascapandemi
2. Pendanaan global untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi yang akan datang
3. Kerja sama global agar dapat mengakses jika terjadi krisis kesehatan hal ini telah dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia dengan menginisiasi group The Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator, GAVI dan Unicef Sosial yang bersifat sementara.
4. Genome sequence, formalisasi berbagi data genom sequencing agar pandemi cepat tertangani.
5. Transformasi digital dan ekonomi, yaitu digitalisasi tatanan ekonomi global pasca pandemi
6. Transisi Energi berkelanjutan.

Penyelenggaraan G20 di Indonesia kali ini menjadi momentum bagi Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tingkat global sambil mengadvokasi berbagai kepentingan domestik Indonesia, serta membantu negara miskin dan berkembang.

Presidensi G20 memiliki agenda utama terkait Kesehatan global, yaitu memperkuat Arsitektur Kesehatan Global (restructuring the Global Health Architecture). Dengan tiga sub agenda sektor Kesehatan pada Presidensi G20 Indonesia, yaitu:

1. Building global health system resilience (membangun ketahanan sistem kesehatan global). Indonesia dibantu tim Bank Dunia dan WHO menyusun dan membangun mekanisme Global Health Fund.

Selain itu, Indonesia perlu bekerja sama dengan negara maju termasuk perusahaan internasional berskala besar untuk akses pendanaan untuk vaksin, obat-obatan dan lainnya saat terjadi krisis kesehatan.

2. Harmonizing global health protocol standards (menyelaraskan standar protokol kesehatan global). Hal itu dilakukan agar terdapat standar yang sama tentang peraturan terkait PCR, karantina di berbagai negara sehingga semua data yang dibutuhkan terkait kesehatan tersedia di satu pintu.

Hal ini untuk membuka mobilitas antarnegara, walaupun menimbulkan resiko tetapi harmonisasi pedoman kesehatan dibutuhkan sejalan engan konektifitas sistem Kesehatan untuk perjalanan internasional.

3. Expending global manufacturing and knowledge hubs for Pandemic prevention, preparedness, and response (mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi). Dengan upaya ini diharapkan seluruh negara akan memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang. Hal ini dapat terwujud apabila terjadi transfer pendidikan dari universitas di negara maju ke negara berkembang, proses redistribusi pengetahuan dan kompetensi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Vaksinator menyedot cairan vaksin Covid-19 bermerek AstraZeneca sebelum disuntikkan ke lengan penerima, Rabu (24/3/2021), dalam vaksinasi massal di Manado, Sulawesi Utara. Vaksinasi yang digelar di gelanggang olahraga Sekolah Eben Haezer Manado itu ditargetkan dapat menjangkau 400 penerima baru.

Berdasarkan data Our World in Data per 24 Maret 2022, sebanyak 64,2 persen populasi dunia telah menerima vaksin minimal dosis pertama. Tercatat sudah ada 11,15 miliar dosis vaksin yang sudah digunakan dan 16,69 juta diberikan setiap harinya. Sementara itu, di negara-negara penghasilan rendah hanya 14,4 persen yang telah menerima vaksin dosis pertama. Jika dilihat sebaran tiap negara, terlihat perbedaan sangat besar antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin.

Uni Emirat Arab telah menyerap vaksin untuk warganya hingga 99 persen, Amerika Serikat dan Inggris mencapai hampir 80 persen, sedangkan Nigeria bahkan belum mencapai 10 persen populasinya mendapat vaksin.

Sementara itu, Indonesia sudah menjalani lengkap vaksinasi pertama dan kedua sebanyak 57 persen. Sementara masih terdapat 14 persen baru mendapat vaksin dosis pertama.

Pencapaian Vaksinasi di Berbagai Negara 24 Maret 2022

Sumber : Our world in data, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Demikian pula halnya dengan vaksin booster, terbanyak adalah di negara maju sementara negara berkembang dan miskin masih berjalan lambat.

Persoalan terbesar adalah masalah pembiayaan pandemi atau disebut PPR (prevention, preparedness, response) pandemi, yaitu kesenjangan antarnegara. Dalam diskusi tingkat menteri keuangan negara-negara G20, mengakui masih ditemui kendala arsitektur kesehatan global, yaitu kesenjangan masalah pembiayaan PPR.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pembiayaan yang berkelanjutan menjadi bagian krusial dari exit strategy menuju Recover Together dan Recover Stronger.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas medis bersiap menyuntikkan vaksin Covid-19 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/1/2021). Boyolali telah menerima 7.600 dosis vaksin merk Sinovac dengan prioritas sasaran para tenaga kesehatan. Penyaluran vaksin tersebut dilakukan melalui 52 fasilitas kesehatan di kabupaten itu.

Presidensi G20 Indonesia mendorong pembentukan gugus tugas menteri keuangan dan menteri kesehatan untuk membahas modalitas demi membangun fasilitas pembiayaan PPR pandemi. Diperkirakan pembiayaan PPR pandemi global sebesar US$ 34,3 miliar per tahun, dana ini penting negara mampu bergerak cepat menghadapi pandemi. Oleh karena itu, semangat multilateralisme sangat penting untuk mencapai investasi pada skala yang diperlukan untuk mencegah wabah berikutnya.

Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia membantu membentuk gugus tugas Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan sedunia dalam rangka membahas modalitas dan membangun fasilitas pembiayaan PPR pandemi.

Selain itu, gugus tugas akan meninjau bidang utama yang menjadi perhatian dalam kapasitas PPR pandemi global dan memulai inisiatif pembiayaan publik dan swasta. Gugus Tugas Gabungan Kementrian Keuangan dan Kementrian Kesehatan Negara-negara G20 (Joint Finance and Health Task Force/JFHTF) diharapkan dapat membahas dan mempermudah aliran pendanaan internasional dengan menekankan pentingnya peranan WHO.

Pada Kick Off G20 Joint Finance Health Task Force yang dipimpin Indonesia-Italia melahirkan gagasan memperkuat kesiapsiagaan global dalam mengendalikan PPR pandemi karena pandemi berdampak signifikan bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian global. Dalam pertemuan hybrid yang dilaksanakan pada 20 Desember 2021 menghasilkan tiga isu utama, yaitu menyusun program kerja dan menetapkan roadmap, pembentukan sekretariat dan kesenjangan pembiayaan dalam pencegahan, serta kesiapsiagaan respon pandemi.

Pada roadmap awal, Finance and Health Task Force/FHTF menguatkan komitmennya untuk mendukung target vaksinasi 70 persen dari seluruh total populasi serta akses yang sama ke VTD (Vaccine, Therapeutc, Diagnostic). Selain itu, mendukung pendekatan One Health serta mampu menjalin koordinasi dengan organisasi internasional dan mitra.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menekankan pentingnya peranan pihak swasta untuk berkolaborasi dengan pendanaan sektor kesehatan global. Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi, komunitas global harus bersatu dan bertindak bersama, serta memastikan tidak ada negara lain yang tertinggal.

Menurut Yellen investasi pada bidang kesehatan melalui penanaman modal ataupun menyuntikkan dana di sektor kesehatan dapat menjadi titik awal memitigasi dampak buruk dan isu-isu potensial di bidang kesehatan yang akan datang. Penyakit menular di satu negara dapat menjadi ancaman bagi negara lain sehingga penyediaan kebutuhan publik di bidang kesehatan menjadi penting.

Pandemi telah menunjukkan bahwa kesenjangan kesehatan antara negara-negara di dunia menciptakan biaya penanganan yang sangat mahal. Dalam hal ini, WHO membutuhkan dana ataupun pembiayaan investasi yang mencukupi sehingga mampu menjalankan fungsi intinya dengan baik. Kekurangan dana kesehatan dan kesenjangan kesiapan negara dalam fasilitas kesehatan, membuat suatu negara sangat rentan menghadapi pandemi berikutnya.

Kesehatan warga dunia menjadi prioritas karena dunia harus lebih cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi pandemi dan setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama. Acara T20 (Thinks20) Indonesia yang bertajuk “The Indonesian Healthcare Future Forward” melahirkan gagasan perlunya reformasi kesehatan global, yaitu mendorong terbentuknya upaya kolektif untuk memastikan akses yang adil  dan menyeluruh pada layanan kesehatan. Hal tersebut termasuk akses vaksin dan alat diagnostik dalam penanganan Covid-19.

Salah satu cara mewujudkan prioritas kesehatan global adalah dengan melakukan pemerataan vaksin dapat melalui donasi. Selain itu, upaya ini didukung akses penyediaan dan pembiayaan teknologi. Hal itu dibahas dalam pertemuan Civil20, yang membahas skema pemerataan vaksin agar semua negara memiliki akses terhadap vaksin Covid-19. Terjadi ketimpangan akses global membuat negara, seperti Afrika, capaian vaksinasinya sangat kecil, yakni kurang dari 10 persen dari total populasi.

Salah satu penyebab ketimpangan itu adalah perbedaan daya beli vaksin antara negara maju dengan negara berkembang pada Januari 2021. Uni Eropa membeli 1,6 miliar dosis vaksin Covid-19 atau setara dengan 3,5 dosis per orang. Inggris membeli 367 juta dosis vaksin setara dengan 5,5 dosis per orang, sementara Kanada membeli 362 juta dosis atau setara dengan 9,6 dosis per orang. Sedangkan Afrika tercatat membeli 270 juta vaksin yang hanya setara 0,2 dosis vaksin per orang (Kompas, 9 Maret 2022, hlm 1, “Dorong Akses Vaksin ke Negara-negara Miskin”).

Terkait dengan hal itu, Komite Penasihat International C-20 mendorong agar akses vaksin diperluas, khususnya bagi negara-negara miskin, dengan cara :

• Donasi vaksin ataupun menyediakan akses pembiayaan dan berbagi teknologi. Dengan cara  produksi vaksin secara mandiri dengan membuat pusat alih teknologi mRNA, antara lain, Mesir, Nogeria, Kenya, Afrika Selatan, dan Indonesia. Pembangunan pusat vaksin ini akan mendorong  pemerataan vaksin khususnya di bumi wilayah Selatan. Namun, pembangunan pusat vaksin ini harus dibarengi dengan penguatan sistem kesehatan karena layanan kesehatan primer di sejumlah negara bepenghasilan rendah belum memadai hingga penyerapan vaksin tidak maksimal.
• Penangguhan paten. Skema ini diajukan oleh Trade-Related Aspects of intelletual Property Right (TRIPS) Waiver. India dan Afrika Selatan mengajukan proposal ini dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2020, antara lain, meminta penangguhan hak paten dan desain industri agar akses pada vaksin merata. TRIPS Waiver mendukung proposal ini tetapi ditolak oleh Jerman, Perancis, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris.

Sayangnya, program pemerataan vaksin ini masih jauh dari harapan sehingga sejumlah negara berhutang pada Bank Dunia dan IMF untuk membeli vaksin. Padahal setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkal pandemi seperti halnya negara anggota G20 atapun juga negara berpenghasilan rendah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Penyiapan vaksin Covid 19 saat digelar vaksinasi secara massal di Bogor Senior Hospital, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/2/2021).

Dalam Global Health Security Index 2021 (GHSI), yaitu suatu ukuran yang merujuk pada kemampuan setiap negara dalam hal mencegah, mendeteksi, menanggapi ancaman biologis. Selain itu, GHSI juga mengukur sistem kesehatan, komitmen dalam melakukan perbaikan (bidan kesehatan), serta kerentanan terhadap ancaman biologis.

Berikut adalah indeks kesehatan menurut Global Health Security Index 2021 (pada sejumlah negara).

Sumber : Global Health Security Index 2021 (GHSI)

Menurut data Global Health Security Index 2021 (GHSI), dari 115 negara ditemukan rata-rata negara-negara tersebut berada di level 38,9 dari 100, artinya mayoritas negara tidak siap menghadapi ancaman krisis kesehatan di masa depan. Dari data GHSI tersebut, Amerika Serikat berada di urutan pertama sebagai negara paling siap menghadapi ancaman kesehatan, dan negara anggota G20 yang paling rentan adalah Arab Saudi. Sementara itu, Indonesia berada dalam peringkat 45 di dunia dalam menghadapi ancaman bencana kesehatan.

Per 24 Maret 2022 menurut data laman Satgas Covid-19, masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama, yaitu 195.366.825 orang; vaksinasi kedua sebanyak 156.336.412 orang; dan vaksinasi ketiga sebanyak 18.155.763 orang dengan target sasaran 208.265.720.

Dilihat dari sebaran vaksinasi per provinsi, maka sangat tampak ketimpangan antara Jawa dengan luar Pulau Jawa. Menurut Data Kemenkes 25 Maret 2022, DKI Jakarta pada 25 Maret 2022 sudah melaksakan vaksin 148,3 persen dan DI Yogyakarta 110,75 persen.

Paling rendah capaian vaksinnya adalah Papua Barat 60,96 persen dan Papua 32,41 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan capaian vaksinasi tersebut.

Komitmen pemerintah dibutuhkan untuk menjangkau wilayah yang geografisnya sulit dicapai demi pemerataan hak kesehatan bagi masyarakat. Meskipun rata-rata angka vaksin di Indonesia mencapai 93,8 persen, masih terjadi ketimpangan nyata di ujung timur Indonesia. Jika dilihat berdasarkan kelompok penerima vaksin, untuk anak kelompok usia 6–11 tahun, penerima dosis pertama telah mencapai 75,5 persen dan penerima dosis kedua telah mencapai 57,2 persen dari 26.400.300 anak.

Sementara itu, untuk usia 12–17 tahun dari 26.705.490 yang mendapat vaksin dosis 1 mencapai 93,59 persen dan sebanyak 79,05 persen vaksin dosis kedua dan 0,5 persen yang mendapat vaksin dosis ketiga. Untuk para manula yang ditarget sejumlah 21.553.118 telah mendapat vaksinasi dosis pertama sebanyak 78,84 persen dan dosis kedua sebanyak 60,56 persen sedangkan dosis 39,85 persen.

Sebaran Vaksinasi di Indonesia per 25 Maret 2022

Sumber : Vaksin Dashboard (kemkes.go.id)

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Human Development Index (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir).

Ada 24 indikator kesehatan yang digunakan dalam IPKM dengan nilai korelasi UHH yang tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah:

1. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang
2. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek
3. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus
4. Prevalensi balita gemuk
5. Prevalensi diare
6. Prevalensi pnemonia
7. Prevalensi hipertensi
8. Prevalensi gangguan mental
9. Prevalensi asma
10. Prevalensi penyakit gigi dan mulut
11. Prevalensi disabilitas
12. Prevalensi cedera
13. Prevale nsi penyakit sendi
14. Prevalensi ISPA
15. Proporsi perilaku cuci tangan
16. Proporsi merokok tiap hari
17. Akses air bersih
18. Akses sanitasi
19. Cakupan persalinan oleh nakes
20. Cakupan pemeriksaan neonatal pertama
21. Cakupan imunisasi lengkap
22. Cakupan penimbangan balita
23. Ratio Dokter/Puskesmas
24. Ratio bidan/desa

Menurut Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29 meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibanding capaian tahun sebelumnya, yaitu 71,94. Untuk tahun 2021 ini, dimensi hidup layak diukur juga berdasarkan rata-rata pengeluaran yang riil perkapita meningkat 1,30 persen. Yang menarik adalah pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan hidup hingga 71,57 tahun atau lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

8 November 2021

G20 dan Berbagai Forum Kerja Sama Internasional yang Diikuti Indonesia

Indonesia menjadi presidensi G20 sejak Desember 2021 hingga November 2022. Selain G20, Indonesia juga terlibat...