Jalan Panjang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada 12 April 2022. Peraturan ini mengatur sembilan TPKS, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain TPKS, UU ini juga mengatur 10 tindak pidana yang diatur dalam aturan perundang-undangan lain, seperti pemerkosaan dan perbuatan cabul. Menurut Guru Besar Hukum Pidana FH UGM (18/4/2022), Secara substansi UU ini memiliki keunggulan, antara lain, merujuk pada paradigma modern, mencakup 9 jenis TPKS, memberikan kepastian restitusi terhadap korban, dan mengatur hukum acara yang komprehensif.

Kompas, 13 April 2022, halaman 1.

Hampir dua tahun setelah diundangkan, UU TPKS dinilai tidak bertaring karena masih banyak kasus yang terjadi. Dalam talkshow bertema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Mengenal UU TPKS No 12/2022” yang diselenggarakan IKA FH Unpad, berkolaborasi dengan Rumah Kebangsaan dan Harian Kompas, menyebutkan alasan korban kekerasan seksual enggan melaporkan ke pihak berwajib karena takut menjalani proses berbelit-belit, dan belum tentu mendapat keadilan (7/3/2024).

Dosen Fakultas Hukum Unpad, Nella Sumika Putri, menyampaikan pengalamannya menangani kasus, hal yang paling sulit adalah meyakinkan korban untuk melaporkan kejahatan seksual ke kepolisian. Selain itu, korban tidak yakin bukti yang disampaikan akan diterima karena kejadian yang dialami sudah terlalu lama. Situasi ini diperburuk dengan sejumlah oknum kepolisian yang menginterogasi korban seperti pelaku.

Aktivis Sely Martini, Ketua Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) memaparkan, kenyataan di lapangan kadang merugikan korban. Dalam salah satu kasus, korban perkosaan tidak mendapat visum dari pihak kepolisian karena tidak ada dokter pada hari Sabtu. Korban diminta datang pada hari Senin yang tentu saja bukti perkosaan sudah hilang. Situasi ini semakin memberatkan korban karena dokter yang bisa diterima hanya dari pihak kepolisian.

Kasus-kasus yang ada saat ini menunjukkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap UU No. 12/2022 tentang TPKS. Ketika ada kasus TPKS, belum semua pihak kepolisian menerapkan TPKS dengan dalih belum ada aturan pelaksanaanya, padahal pemberlakuan UU TPKS tidak perlu menunggu aturan pelaksana.

LITBANG KOMPAS/EREN MARSYUKRILLA

Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, IKA FH Unpad bekerjasama dengan Rumah Kebangsaan dan Harian Kompas mengadakan diskusi bertemakan “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan” di Universitas Padjadjaran, Bandung (8/3/2024). Salah satu topik utama mengupas UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Meski disahkan pada tahun 2022, perjuangan mewujudkan UU TPKS memakan waktu hingga 10 tahun. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasi RUU TPKS sejak 2012 yang awalnya bernama RUU PKS. Pembahasan RUU TPKS tidak langsung masuk di DPR. Draf RUU TPKS disusun pada tahun 2014 dan diserahkan ke DPR & pemerintah pada tahun 2016.

Momentum untuk segera diterbitkannya undang-undang kekerasan seksual terjadi pada November 2012, bertepatan dengan Hari Anti-kekerasan terhadap Perempuan yang diperingati setiap tanggal 25 November. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bersama sejumlah organisasi mitra melakukan rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) di Indonesia.

Kampanye yang dilakukan serentak oleh 111 organisasi di 51 kabupaten di 22 provinsi ini menandakan peningkatan partisipasi publik. Pada tahun 2011 organisasi yang terlibat hanya 52, artinya pada tahun 2012 partisipasi publik meningkat 100 persen.

Peningkatan ini tak lepas dari meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Arimbi Heroepoetri mengatakan, perempuan korban kekerasan naik 13,2 persen dari data tahun 2010, yakni dari 105.103 orang menjadi 119.107 orang tahun 2011 (7/3/2012).

Ancaman kekerasan seksual tak lantas mereda begitu saja. Berbagai kasus kekerasan seksual terus terjadi dan semakin mendapat sorotan pemberitaan. Pada tahun 2014 muncul satu kasus kejahatan seksual terhadap anak atau murid TK JIS. Kasus ini cukup menggemparkan karena terjadi di sekolah swasta internasional yang seharusnya memiliki sistem keamanan tinggi.

Kasus di JIS semakin membuka mata, ancaman kekerasan seksual tak hanya untuk perempuan saja tetapi bisa terjadi kepada siapa saja dari anak hingga pria dewasa. Setelah kasus JIS, hingga akhir tahun 2014, kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi, bahkan, dari sisi kuantitas dan kualitas, terjadi eskalasi. Ironisnya belum ada terobosan payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Situasi ini mendorong Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan berbagai organisasi perempuan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Perkosaan, RUU Kekerasan Seksual, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Peradilan Keluarga, serta Amandemen UU Perkawinan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 (25/11/2014)

Secara resmi naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diserahkan ke badan legislatif oleh 70 anggota DPR yang diwakili Rieke Dyah Pitaloka pada 19 Mei 2016. Meski draft telah diserahkan kepada DPR dan Pemerintah pada tahun 2016, pengesahaan masih harus melewati jalan panjang. RUU PKS tak kunjung masuk prioritas meski sejak awal didesak untuk menjadi prioritas prolegnas.

Lebih dari dua tahun di tangan panitia kerja, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih berkutat pada rapat dengar pendapat umum. Para pakar atau perwakilan organisasi yang hadir memiliki suara terbelah. Ada yang setuju RUU itu dilanjutkan, tetapi juga ada yang tidak setuju. Alasannya, RUU tersebut masih diskriminatif karena lebih fokus kepada perempuan serta menggunakan paradigma feminis yang tidak sesuai norma di Indonesia.

Kata penghapusan dalam UU PKS juga menjadi sorotan. Meski setuju pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilanjutkan, saat menjadi undang-undang namanya harus diganti menjadi UU Kekerasan Seksual, UU Tindak Pidana Kejahatan Seksual, atau nama lain yang tidak menggunakan kata ”penghapusan”. Segala perdebatan ini pada akhirnya tak berarti. Hingga masa kerja DPR periode 2014-2019 habis, RUU PKS tak kunjung disahkan. DPR gagal memenuhi janji.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivis perempuan membentangkan poster protes saat aksi memperingati hari ibu di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (22/12/2021). Mereka menuntut pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS.