KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Para pemain sepak bola yang mengenakan jersi kebanggaan klubnya masing-masing berbaris dalam peluncuran Shopee Liga 1 Indonesia musim 2020 di Jakarta (24/2/2020). Liga 1 musim 2020 diikuti 18 klub peserta.
Penundaan kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) 2015 oleh Badan Penyelenggaraan Olahraga Indonesia (BOPI) menjadi awal perseteruan antara PSSI dengan pemerintah. Setiap klub harus diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai klub profesional sebelum mengikuti kompetisi. Namun, hal ini cukup memberatkan klub karena tidak satu pun klub yang memenuhi syarat. Akhirnya BOPI dan pemerintah memberikan restu diselenggarakannya ISL 2015 tanpa Persebaya Surabaya dan Arema Cronus karena adanya konflik dualisme kepemilikan.
Di luar dugaan PSSI memberikan izin kepada Persebaya Surabaya dan Arema Cronus untuk bertanding dalam gelaran ISL 2015. Izin Ini membuat Kemenpora meminta kepada PSSI untuk menghentikan liga karena tidak mematuhi putusan BOPI. Masalah ini tidak kunjung diselesaikan oleh PSSI yang berujung pada dibekukannya induk organisasi sepak bola Indonesia oleh Kemenpora pada 17 April 2015. Peristiwa ini direspon oleh FIFA dengan memberikan sanksi kepada Indonesia karena intervensi pemerintah terhadap PSSI.
Berbagai upaya dilakukan antara pemerintah dengan FIFA untuk menyelesaikan masalah di PSSI. Upaya tersebut antara lain melibatkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, dan Ketua Komite Ad Hoc Agum Gumelar untuk mencabut pembekuan PSSI. Pemerintah juga meminta PSSI untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa guna mengganti kepengurusan La Nyalla Mattalitti.
Terpilihnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI memberikan angin segar bagi persebakbolaan Tanah Air. Edy Rahmayadi memberikan rekonsiliasi kepada sejumlah klub Indonesia yang dicoret dari PSSI dan memulihkan nama tujuh mantan pengurus PSSI yang dihukum. Kepengurusan Edy Rahmayadi juga menggulirkan kembali liga sepak bola di Indonesia yang diberi nama Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.
12 Januari 2015
Operator ISL, PT Liga Indonesia, mencoret dua klub peserta ISL 2015 yakni Persik Kediri dan Persiwa Wamena, klub yang promosi dari Divisi Utama 2014. Kedua klub tersebut tidak lulus verifikasi finansial. Hal ini membuat jumlah klub peserta ISL musim ini menjadi 18 peserta, dari total proyeksi sebelumnya 20 klub.
13 Februari 2015
BOPI meminta PSSI dan PT Liga Indonesia menunda penyelenggaraan ISL karena banyak klub belum memenuhi syarat sebagai klub profesional sebelum liga dimulai. Jika semua persyaratan klub yang diminta belum diberikan sampai saat dimulainya kompetisi, BOPI akan meminta polisi untuk tidak memberikan izin keramaian.
19 Februari 2015
Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke menyampaikan surat terkait dengan polemik penundaan ISL 2015 kepada PSSI. Di dalam suratnya itu, Valcke menegaskan, liga harus segera bergulir, tidak boleh ditunda oleh Kemenpora dan BOPI. Valkcke juga menuliskan bahwa hanya PSSI atau afiliasinya yang bisa menjadi pemberi lisensi dan memutuskan kriteria-kriteria untuk memenuhi regulasi lisensi klub profesional. FIFA mengancam akan menjatuhi sanksi yang paling berat yakni melarang klub dan tim nasional berkompetisi di kancah internasional.
23 Februari 2015
PT LI, Kemenpora, dan BOPI sepakat menunda kompetisi ISL hingga 4 April 2015. Namun, klub tetap harus menyerahkan persyaratan yang belum lengkap.
1 April 2015
BOPI memberikan rekomendasi izin kepada 16 klub peserta ISL 2015 untuk mengikuti kompetisi. Persebaya Surabaya dan Arema Cronus tidak diberikan izin karena adanya konflik dualisme kepemilikan. Konflik ini bermula dari dualisme liga Indonesia (ISL dan IPL) pada tahun 2010. Kedua klub terbelah untuk mengikuti kedua kompetisi tersebut.
4 April 2015
ISL musim 2015 secara resmi dimulai dengan 16 peserta yang telah direkomendasikan oleh BOPI. Format kompetisi satu grup dengan sistem pertandingan kandang dan tandang.
8 April 2015
Kemenpora memberikan teguran keras kepada PSSI karena ketidakpatuhan terhadap putusan BOPI. Teguran ini terkait dengan keikutsertaan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya di ajang ISL 2015.
9 April 2015
Komite Eksekutif PSSI memutuskan menunda semua laga ISL terhitung 12 April 2015 hingga setidaknya seusai KLB PSSI pada 18 April 2015.
10 April 2015
FIFA mengirimkan surat kepada Menpora Imam Nahrawi yang berisi larangan pemerintah untuk mengintervensi PSSI dengan tidak mengikutsertakan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya oleh BOPI dalam ISL 2015.
17 April 2015
Menpora memberikan sanksi pembekuan kepada PSSI melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 01307 Tahun 2015 karena tidak kunjung menyelesaikan polemik di dalam ISL 2015. Urusan pengelolaan ISL dan Divisi Utama akan diambil alih pemerintah lewat supervisi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Asosiasi Provinsi PSSI.
26 April 2015
Kemenpora mengundang PT Liga Indonesia dan klub peserta ISL 2015. Menpora Imam Nahrawi berharap liga dapat diselenggarakan kembali dan meminta PT Liga Indonesia sebagai operator bekerjasama dengan Tim Transisi yang dibentuk oleh Kemenpora. Klub-klub menolak jika liga digelar tanpa PSSI karena khawatir liga tersebut tidak diakui FIFA.
2 Mei 2015
Rapat Komite Eksekutif PSSI di Jakarta memutuskan seluruh kompetisi sepak bola di Tanah Air: Liga Super Indonesia, Divisi Utama, dan Liga Nusantara tahun 2015 dihentikan.
25 Mei 2015
Majelis PTUN Jakarta Timur menjatuhkan putusan sela yang berisi penundaan pemberlakuan SK Nomor 01307/2015 mengenai Sanksi Administrasi (pembekuan) kepada PSSI. Dengan munculnya putusan ini, PSSI berargumentasi bahwa Menpora harus menghentikan sementara segala tindakan yang diatur di dalam SK itu, seperti pengambilalihan seluruh tugas PSSI oleh Tim Transisi.
30 Mei 2015
Indonesia dijatuhi sanksi larangan berkiprah di laga internasional oleh FIFA. Keputusan menghukum Indonesia diambil dalam rapat Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss. Mereka menilai, pemerintah, melalui Kemenpora telah mencampuri urusan internal PSSI. Hukuman ini berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan.
1 Juni 2015
Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia yang dibentuk oleh Kemenpora mulai bergerak untuk mereformasi PSSI mulai dari pusat hingga daerah, penyelenggaraan kompetisi, dan pelaksanaan KLB PSSI pascapembekuan oleh FIFA. Rencananya mereka akan menyelenggarakan kompetisi di berbagai tingkatan dengan didukung oleh sebagian besar klub Indonesia.
5 Juni 2015
Harapan Tim Transisi untuk bisa menggulirkan lagi kompetisi sepak bola nasional secepatnya, menghadapi ujian berat dengan penolakan sejumlah klub. Padahal, Tim Transisi berharap para pemain dan klub-klub segera merapat ke Tim Transisi bentukan Kemenpora. Banyak klub Indonesia lebih memilih untuk membubarkan timnya.
8 Juni 2015
Kemepora meminta PTUN membatalkan putusan sela atas SK Sanksi Administratif Menpora terhadap PSSI. Faisal Abdullah, Deputi III, sekaligus tim hukum Kemenpora beralasan bahwa PSSI tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki persepakbolaan nasional dengan adanya putusan sela itu.
23 Juni 2015
Djohar Arifin yang merupakan Ketua Umum PSSI 2011-2015 menyepakati kerja sama dengan Tim Transisi untuk segera menggulirkan turnamen agar para pemain, pelatih, petugas pertandingan, dan berbagai pihak yang terkait pertandingan sepak bola bisa kembali menata kehidupan.
5 Juli 2015
PSSI berencana mengadukan Menpora Imam Nahrawi ke Kepolisian dan menggugatnya ke peradilan umum lewat class action apabila surat pembekuan PSSI tidak dicabut. Hal ini juga sebagai respon atas langkah Menpora yang mendorong Tim Transisi Sepak Bola tetap bekerja menyiapkan turnamen.
6 Juni 2015
Majelis hakim PTUN Jakarta Timur yang mengadili perkara terbitnya SK Menpora tentang pembekuan PSSI menawarkan perdamaian antara PSSI dan Kemenpora. Ini dianggap sebagai jalan cepat untuk mengakhiri konflik sepak bola nasional. Namun, kedua belah pihak masih belum memberikan jawaban.
8 Juli 2015
Komisi Etik PSSI melarang mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin beraktivitas dalam kegiatan persebakbolaan di lingkungan PSSI, AFC, dan FIFA seumur hidup. Sanksi itu dijatuhkan karena Djohar dinilai melakukan tiga pelanggaran serius. Pertama, menghadiri pertemuan antara PSSI dengan Kemenpora dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSSI, padahal telah terpilih ketua yang baru yakni La Nyalla Mattalitti. Kedua, menilai kepengurusan PSSI yang baru tidak bermutu dan menjelek-jelekkannya di depan umum. Ketiga, menyurati Presiden FIFA Joseph S Blatter untuk menjelaskan tentang sanksi Kemenpora terhadap PSSI dan mengaku masih menjabat sebagai Ketua PSSI.
14 Juli 2015
Majelis hakim PTUN Jakarta menganulir SK Menpora Nomor 01307/2015 tentang Penjatuhan Sanksi Administrasi kepada PSSI. SK pembekuan PSSI yang terbit pada 17 April 2015 itu dianggap tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Keputusan ini diharapkan agar FIFA dapat mencabut sanksi PSSI. Namun, pihak Kemenpora langsung mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.
31 Juli 2015
Meskipun masih dibekukan oleh FIFA, PSSI dan PT Liga Indonesia berupaya menggulirkan Liga Super Indonesia (ISL), mulai Oktober 2015. PT LI menggodok desain perbaikan kompetisi, salah satunya rasionalisasi bujet klub untuk mencegah terulangnya penunggakan gaji pemain.
6 Agustus 2015
Upaya PSSI untuk kembali menggulirkan Liga Super Indonesia terancam gagal. Tim Transisi bentukan Kemenpora belum mau mengakui kepengurusan PSSI yang dipimpin oleh La Nyalla Mattalitti. Mereka berniat menggelar KLB untuk membentuk pengurus PSSI baru.
2-3 November 2015
Delegasi FIFA dan AFC melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu dengan PSSI dan pemerintah guna mencari solusi atas persoalan sepak bola di Tanah Air. Pertemuan itu memutuskan untuk membentuk komite ad hoc yang beranggotakan banyak pihak untuk mereformasi tata kelola sepak bola Indonesia. Komite ini dapat menjembatani peran Pemerintah Indonesia dan PSSI sehingga bisa mengakhiri polemik sepak bola di Tanah Air sekaligus skors dari FIFA.
5 November 2015
Kemenpora mempertimbangkan mengambil upaya hukum terakhir, yakni kasasi ke Mahkamah Agung, terkait putusan PTUN Jakarta Timur yang menganulir SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pembekuan PSSI. Sebelumnya, pada 28 September 2015, majelis hakim PTUN yang diketuai Sugiya menolak banding yang diajukan Kemenpora.
2 Desember 2015
FIFA melalui Komite Eksekutif, telah mengesahkan rekomendasi pembentukan tim ad hoc untuk proses reformasi sepak bola di Tanah Air. FIFA mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk segera bergabung di tim itu. Sebelumnya pemerintah belum menyertakan wakilnya di dalam komite ad hoc. Pemerintah malah membentuk tim kecil yang bertugas untuk mengintensifkan komunikasi dengan FIFA.
17 Januari 2016
Kemenpora menyambut baik rencana PT LI dan para pemilik klub ISL untuk menggelar kompetisi sepak bola pada tahun 2016 tanpa keterlibatan PSSI. Namun, mereka diminta tetap berkoordinasi dengan Tim Transisi dan BOPI.
4 Februari 2016
Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar meminta pemerintah mengirimkan wakilnya ke komite itu. Keterlibatan pemerintah diperlukan guna menyelesaikan masalah persepakbolaan nasional dan mendorong FIFA mencabut sanksi bagi Indonesia. Komite ad hoc berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum KLB FIFA 26 Februari 2016 agar FIFA tidak memperpanjang status pembekuan PSSI.
24 Februari 2016
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, dan Ketua Komite Ad Hoc Agum Gumelar bersepakat mencabut pembekuan PSSI dan mewacanakan untuk diselenggarakan KLB PSSI. Namun sebelum itu Imam akan mengkaji lebih dulu aspek hukum, politis, termasuk kesepakatan yang pernah disampaikan FIFA di depan Presiden pada November 2015.
26 Februari 2016
Beberapa klub sepak bola Indonesia tengah menyiap Kompetisi Super Indonesia (ISC) bersama dengan operator PT Gelora Trisula Semesta, anak perusahaan dari PT Liga Indonesia. Rencananya akan ada enam kompetisi selama 2016, yaitu ISC A (peserta 18 klub ISL), ISC B (59 klub Divisi Utama), ISC U-21, ISC U-12, ISC Piala Presiden, dan ISC Piala Nusantara. Kejuaraan-kejuaraan ini dijalankan dengan sistem liga.
11 Maret 2016
Tim Transisi Sepak Bola Nasional bentukan Kemenpora memanggil klub-klub ISL dan Divisi Utama untuk membahas kompetisi bentukan pemerintah, termasuk KLB PSSI. Rencananya kompetisi ini akan melebur semua klub ISL dan Divisi Utama dalam satu divisi saja. Namun, beberapa klub masih bimbang dalam menentukan kompetisi mana yang akan diikuti.
15 Maret 2016
PT Liga Indonesia masih menunggu kepastian izin Kepolisian Negara RI dan restu Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan kembali ISL meskipun telah didesak oleh PSSI. Hal ini terjadi setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Menpora terkait pembekuan PSSI. Joko Driyono, CEO PT LI mengakui bahwa persiapan ISL terlalu mepet. Namun, pihaknya telah menyiapkan kompetisi ISC yang telah dikoordinasi oleh PT Gelora Trisula Semesta, anak perusahaannya.
18 Maret 2016
Sejumlah klub sepak bola Indonesia mengusulkan digelarnya KLB PSSI guna menyikapi situasi pascapenetapan Ketua Umum PSSI La Nyalla Matalitti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur.
21 Maret 2016
PSSI melakukan konsolidasi internal dengan bertemu 34 asosiasi sepak bola provinsi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta. PSSI menyepakati tidak menggelar KLB, meski Ketua Umum La Nyalla Mattalitti telah berstatus tersangka.
15 April 2016
Kemenpora dan Presiden Joko Widodo mendukung diselenggarakannya kompetisi bernama Kejuaraan Super Indonesia (ISC) yang akan dimulai pada 29 April 2016. Pemerintah juga akan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 mengenai larangan penggunaan APBD untuk pendanaan organisasi cabang sepak bola profesional. Penggunaan APBD untuk organisasi olahraga sangat dimungkinkan, tetapi dengan pembatasan.
29 April 2016
Kejuaraan Sepak Bola Torabika (TSC) secara resmi dibuka oleh Menpora Imam Nahrawi dengan pertandingan pembuka antara Persipura Jayapura melawan Persija Jakarta, di Stadion Mandala, Jayapura. TSC adalah kejuaraan dengan format kompetisi setiap tim bertemu dalam laga kandang dan tandang. TSC dibagi dalam dua kategori, yaitu A dan B. TSC A diikuti 18 klub mantan peserta ISL, sementara TSC B diikuti klub-klub mantan peserta Divisi Utama. Sistem promosi dan degradasi tidak diberlakukan.
3 Mei 2016
Sebanyak 20 perwakilan pemilik suara PSSI mendatangi kantor pengurus sepak bola Indonesia di Kompleks Gelora Bung Karno. Mereka menyerahkan 87 surat pernyataan yang berisi permintaan penyelenggaraan KLB. Mereka berharap KLB bisa dilaksanakan sebelum 15 Mei 2016. Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap KLB.
10 Mei 2016
Menpora Imam Nahrawi menandatangani surat keputusan pencabutan pembekuan PSSI. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat pencabutan sanksi pengucilan PSSI dari sepak bola internasional oleh FIFA.
13 Mei 2016
FIFA dalam kongres tahunannya di Mexico City memutuskan mencabut sanksi skors kepada Indonesia. Skors terhadap Indonesia dicabut setelah FIFA mendapatkan pemberitahuan dari Pemerintah RI mengenai pembatalan Surat Keputusan tentang Pembekuan PSSI.
18 Mei 2016
PSSI mulai menanggapi tuntutan penyelenggaraan KLB dari sebagian pemilik suara. Untuk itu PSSI menunjuk Wakil Ketua Umum Erwin Dwi Budiawan dan anggota Komite Eksekutif PSSI Tony Apriliani melakukan verifikasi pemilik suara sebagai pihak yang meminta digelarnya KLB. Tim tersebut juga akan membentuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan ketua.
3 Agustus 2016
KLB PSSI di Jakarta berjalan dengan baik sesuai dengan agenda yang telah disepakati. Di dalam kongres juga disepakati untuk mengganti ke-15 anggota Komite Eksekutif PSSI. Kongres mendatang disepakati dalam format kongres biasa.
10 November 2016
Kongres PSSI yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta menetapkan Eddy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016-2020. Edy Rahmayadi, yang juga menjabat sebagai Panglima Kostrad, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dengan suara nyaris mutlak, yaitu 71 persen dari total 107 pemilik suara.
8 Januari 2017
Kongres pertama di era Ketua Umum Edy Rahmayadi di Bandung berhasil mewujudkan rekonsiliasi. Enam klub, yaitu Arema Indonesia, Persema Malang, Persibo Bojonegoro, Persipasi Bekasi, Lampung FC, dan Persewangi Banyuwangi, diperbolehkan mengikuti kompetisi PSSI dari kasta terendah, yakni Liga Nusantara, di musim 2017. Sedangkan, klub Persebaya 1927 yang statusnya dipulihkan dengan menyandang nama Persebaya Surabaya boleh tampil di Divisi Utama 2017. PSSI juga memulihkan nama tujuh mantan pengurus PSSI, yakni Djohar Arifin, Widodo Santoso, Farid Rahman, Bob Hippy, Tuti Dauw, Sihar Sitorus, dan Mawardi Nurdin.
10 April 2017
PT Liga Indonesia Baru dan PSSI meluncurkan Liga 1 Go-Jek Traveloka musim 2017 yang dimulai pada 15 April 2017. Peserta tim Liga 1 pada musim perdana ini masih mengacu pada kompetisi TSC 2016. Sementara Liga 2 akan diikuti 61 klub dan akan terbagi dalam delapan grup. Tiga tim terbaik di grup, lolos Liga 2 musim 2018, sedangkan sisanya terdegradasi ke Liga 3.
15 April-12 November 2017
Liga 1 Go-Jek Traveloka musim 2017 resmi dimulai dengan 18 tim peserta yang bermain dengan sistem kompetisi penuh kandang dan tandang. Tim yang berada di peringkat pertama pada klasemen terakhir ditetapkan sebagai juara. Sedangkan, tiga tim peringkat terbawah otomatis terdegradasi. Pada musim ini Bhayangkara FC keluar sebagai juara. Semen Padang, Persiba Balikpapan, dan Persegres Gresik United, dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim 2018.
23 Maret-9 Desember 2018
Liga 1 musim 2018 diikuti 18 klub, di antaranya 15 klub peringkat teratas musim lalu dan tiga klub promosi dari Liga 2, yakni Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan PSIS Semarang. Musim ini liga memiliki jadwal yang cukup padat karena dihentikan sementara pada saat Asian Games digelar Agustus 2018, Piala AFF, dan pemilihan kepala daerah. Pada musim ini liga sepak bola Indonesia juga mengalami banyak masalah antara lain kekerasan suporter yang mengakibatkan Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub yang terlibat dan isu pengaturan skor.
20 Januari 2019
Kongres tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali memunculkan keinginan untuk melakukan reformasi sepak bola Indonesia setelah peristiwa pengaturan skor yang menyeret beberapa petinggi PSSI. Pada kongres ini Edy Rahmayadi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, digantikan Joko Driyono selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum. Sementara itu beberapa peserta kongres menginginkan segera diadakan KLB.
15 Februari 2019
Satuan Tugas Antimafia Bola Kepolisian Negara RI menetapkan Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di kompetisi sepak bola nasional. Joko diduga melakukan perusakan barang bukti di bekas kantor PT Liga Indonesia.
15 Mei 2019
Liga 1 musim 2019 kembali bergulir di tengah skandal mafia bola yang mencuat pada akhir 2018 dan krisis kepengurusan PSSI.
27 Juli 2019
KLB PSSI 2019 digelar di Jakarta dengan agenda pengesahan revisi statuta, revisi kode pemilihan, pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan untuk memilih calon ketua umum PSSI. Dalam KLB juga ditetapkan waktu pemilihan ketua umum PSSI pada November 2019.
2 November 2019
KLB PSSI di Jakarta telah memilih Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Iriawan meraih 82 suara dari 85 pemilik suara yang hadir, dengan tiga suara dianggap tidak sah. Terpilih juga 2 wakil ketua umum dan 12 anggota komite eksekutif. Dua wakil ketua umum adalah Iwan Budianto dan Cucu Somantri. Adapun anggota komite eksekutif meliputi AS Sukawijaya, Dirk Soplanit, Endri Erawan, Haruna Soemitro, Hasnuryadi Sulaiman, Pieter Tanuri, Sonhadji, Juni Rahman, Ahmad Riyadh, Yunus Nusi, Hasani Abdulgani, dan Vivin Cahyani.
29 Februari 2020
Liga 1 2020 resmi bergulir yang menjadi debut bagi kepengurusan baru PSSI hasil KLB November 2019. Kompetisi dibuka dengan pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
27 Maret 2020
PSSI menetapkan kompetisi Liga 1 dan 2 Indonesia dihentikan sementara dan bergulir kembali pada 1 Juli 2020 akibat wabah Covid-19 di Indonesia. Hal itu tertuang dalam surat keputusan PSSI Nomor 48/SKEPIII/2020 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan. Melalui surat itu, PSSI menetapkan Maret hingga Juni 2020 sebagai keadaan kahar (force majeure).
17 September 2020
PSSI memastikan Liga 1 dan 2 berlanjut pada Oktober 2020 setelah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Induk organisasi sepak bola Indonesia juga berkomitmen untuk menjaga kompetisi kali ini berlangsung dengan protokol kesehatan secara ketat.
29 Oktober 2020
PSSI mengambil keputusan untuk menunda kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 pada tahun 2020. Kompetisi yang direncanakan bergulir pada Oktober dan November 2020 gagal terwujud karena tidak mendapatkan izin dari kepolisian akibat masih tingginya penularan Covid-19.
Daftar Juara ISL dan Liga 1 2015-2020
Tahun |
Nama Tim |
2015 | Kompetisi terhenti karena pembekuan PSSI |
2017 | Bhayangkara FC |
2018 | Persija Jakarta |
2019 | Bali United |
2020 | Kompetisi terhenti karena wabah Covid-19 |
Sumber: Pemberitaan KOMPAS
Baca Juga Seri Kronologi Kompetisi Sepak Bola Indonesia:
Bagian Pertama: Lahirnya PSSI dan Liga Pertama Bumiputera
Bagian Kedua: Pembentukan Liga Perserikatan Indonesia
Bagian Ketiga: Liga Semi Profesional Galatama
Bagian Keempat: Bergabungnya Perserikatan dan Galatama Menjadi Liga Indonesia
Bagian Kelima: Dualisme Liga Indonesia antara ISL dan IPL
Referensi
- “Sepak Bola: Beri Kesempatan Tim Sembilan Bekerja”, KOMPAS 4 Januari 2015, hal. 7.
- “Dua Klub Dicoret dari ISL *Persik Kediri dan Persiwa Wamena Tidak Lolos Verifikasi Finansial”, KOMPAS 13 Januari 2015, hal. 30.
- “BOPI Minta ISL Ditunda”, KOMPAS 14 Februari 2015, hal. 30.
- “Klub ISL Keberatan”, KOMPAS 17 Februari 2015, hal. 31.
- “Menpora Segera Surati FIFA”, KOMPAS 21 Februari 2015, hal. 30.
- “Menpora Surati FIFA * ISL Dimulai 4 April, Klub Tetap Harus Penuhi Syarat”, KOMPAS 24 Februari 2015, hal. 29.
- “Liga Super Indonesia: Polri – Persebaya dan Arema Tak Diberi Izin”, KOMPAS 4 April 2015, hal. 30.
- “Sambutlah Tonggak Sejarah Baru ISL!”, KOMPAS 5 April 2015, hal. 8.
- “Peringatan untuk PSSI”, KOMPAS 9 April 2015, hal. 30.
- “BOPI Tegur PT Liga Indonesia”, KOMPAS 11 April 2015, hal. 31.
- “Peringatan FIFA Harus Jadi ”Cambuk” bagi PSSI”, KOMPAS 13 April 2015, hal. 30.
- “Momentum Membenahi Sepak Bola Nasional”, KOMPAS 19 April 2015, hal. 1.
- “Kompetisi Harus Tetap Berjalan * Keputusan Menpora Jangan Korbankan Pemain dan Klub”, KOMPAS 19 April 2015, hal. 6.
- “Kompetisi Harus Digulirkan”, KOMPAS 28 April 2015, hal. 30.
- “Momentum Perbaikan Liga”, KOMPAS 3 Mei 2015, hal. 8.
- “PTUN Tunda SK Menpora * Permohonan Putusan Sela PSSI Dikabulkan”, KOMPAS 26 Mei 2015, hal. 28.
- “Momentum Perbaikan Sepak Bola Nasional”, KOMPAS 31 Mei 2015, hal. 1.
- “PSSI Undang FIFA-AFC, Kemenpora Akan Bersinergi”, KOMPAS 1 Juni 2015, hal. 31.
- “Tim Transisi Jangan Lupakan Usia Muda”, KOMPAS 3 Juni 2015, hal. 28.
- “Tim Transisi Hadapi Ujian Berat”, KOMPAS 6 Juni 2015, hal. 28.
- “Menpora Minta Putusan Sela Batal”, KOMPAS 9 Juni 2015, hal. 28.
- “Kemenpora dan Djohar Sepakati Kompetisi”, KOMPAS 24 Juni 2015, hal. 30.
- “PSSI Nilai Kemenpora Menghina Pengadilan”, KOMPAS 6 Juli 2015, hal. 31.
- “Hakim PTUN Kembali Tawarkan Perdamaian”, KOMPAS 7 Juli 2015, hal. 30.
- “Djohar Dihukum Seumur Hidup”, KOMPAS 9 Juli 2015, hal. 31.
- “SK Menpora Tidak Sah * Putusan PTUN Bisa Membantu Dicabutnya Sanksi FIFA”, KOMPAS 15 Juli 2015, hal. 30.
- “Kemenpora Ajukan Banding”, KOMPAS 15 Juli 2015, hal. 30.
- “Ingin Digulirkan Oktober 2015, PT Liga Perbaiki Aturan ISL”, KOMPAS 1 Agustus 2015, hal. 28.
- “PSSI Siapkan Gugatan Perdata untuk Menpora”, KOMPAS 4 Agustus 2015, hal. 30.
- “ISL Kembali Terancam Batal”, KOMPAS 7 Agustus 2015, hal. 30.
- “Pemerintah dan FIFA Sepakat Cari Solusi”, KOMPAS 3 November 2015, hal. 1.
- “FIFA: Komite ”Ad Hoc” Reformasi Jadi Solusi”, KOMPAS 4 November 2015, hal. 1.
- “Kemenpora Pertimbangkan Kasasi Terkait Putusan PTUN”, KOMPAS 6 November 2015, hal. 28.
- “FIFA Akui Tim ”Ad Hoc””, KOMPAS 5 Desember 2015, hal. 31.
- “Kemenpora Sambut Liga dengan Nama Baru”, KOMPAS 18 Januari 2016, hal. 28.
- “Komite ”Ad Hoc” Minta Pemerintah Merespons”, KOMPAS 5 Februari 2016, hal. 31.
- “Sejalan, Pemikiran Imam dan Agum”, KOMPAS 11 Februari 2016, hal. 28.
- “Akuntabilitas, Prasyarat Pencabutan Pembekuan”, KOMPAS 25 Februari 2016, hal. 1.
- “Klub Siapkan Kompetisi”, KOMPAS 27 Februari 2016, hal. 30.
- “Klub-klub Sepak Bola Bimbang”, KOMPAS 12 Maret 2016, hal. 30.
- “PT Liga Tunggu Kepastian Izin untuk ISL”, KOMPAS 17 Maret 2016, hal. 30.
- “Klub-klub Usulkan KLB PSSI Terkait La Nyalla”, KOMPAS 19 Maret 2016, hal. 31.
- “PSSI Konsolidasi Internal, Tolak KLB”, KOMPAS 23 Maret 2016, hal. 30.
- “Pemerintah Dukung Kompetisi ISC”, KOMPAS 11 April 2016, hal. 30.
- “APBD Kembali Dimanfaatkan* Presiden Joko Widodo Restui ISC 2016”, KOMPAS 16 April 2016, hal. 29.
- “Momen Kompetisi Transparan”, KOMPAS 30 April 2016, hal. 30.
- “87 Pemilik Suara Meminta KLB”, KOMPAS 4 Mei 2016, hal. 29.
- “Pemerintah Tidak Akan Intervensi KLB”, KOMPAS 7 Mei 2016, hal. 30.
- “Menpora Cabut Pembekuan PSSI”, KOMPAS 11 Mei 2016, hal. 29.
- “Perbaikan Tata Kelola Harus Berlanjut”, KOMPAS 15 Mei 2016, hal. 8.
- “PSSI Tanggapi Tuntutan Kongres Luar Biasa”, KOMPAS 19 Mei 2016, hal. 29.
- “Panglima Kostrad Ditunjuk Menjadi Ketua K-85”, KOMPAS 25 Mei 2016, hal. 30.
- “Tantangan Berat Calon Ketua * Semua Komite Eksekutif PSSI Bakal Diganti pada Kongres 17 Oktober”, KOMPAS 4 Agustus 2016, hal. 31.
- “Komite Eksekutif Akui Tujuh Klub Eks IPL”, KOMPAS 8 September 2016, hal. 31.
- “Sikap FIFA Diharapkan Menjadi Awal Baik”, KOMPAS 16 Oktober 2016, hal. 9.
- “Pintu Masuk Pembenahan Sepak Bola”, KOMPAS 10 November 2016, hal. 31.
- “PSSI ”Rumah Besar” Sepak Bola Indonesia”, KOMPAS 11 November 2016, hal. 1.
- “Tonggak Bersejarah Sepak Bola Nasional * Program Kerja Garuda Emas Menjadi Acuan PSSI Membangkitkan Prestasi Tim Nasional”, KOMPAS 9 Januari 2017, hal. 31.
- “Judi Bola Mulai Diantisipasi”, KOMPAS 11 April 2017, hal. 30.
- “Duel Panas Tim Favorit Juara”, KOMPAS 15 April 2017, hal. 31.
- “Misi Lepas dari Jeratan Degradasi”, KOMPAS 12 November 2017, hal. 7.
- “Jadwal Musim 2018 Cukup Padat”, KOMPAS 9 Maret 2018, hal. 31.
- “Menanti Sang ”Kuda Hitam””, KOMPAS 23 Maret 2018, hal. 31.
- “Adu Gengsi pada Laga Pembuka”, KOMPAS 23 Maret 2018, hal. 31.
- “Klub Butuh Kepastian Waktu Penghentian Liga 1”, KOMPAS 27 September 2018, hal. 1.
- “Sanksi Komdis PSSI Cambuk Semua Klub”, KOMPAS 3 Oktober 2018, hal. D.
- “Gelar Persija Satukan Jakarta dan Sekitarnya”, KOMPAS 10 Desember 2018, hal. 1.
- “Ada Gagasan KLB”, KOMPAS 20 Januari 2019, hal. 7.
- “Reformasi Total Urung Terlaksana”, KOMPAS 21 Januari 2019, hal. 1.
- “Satgas Tetapkan Joko Driyono Tersangka”, KOMPAS 16 Februari 2019, hal. 23.
- “Tantangan Menjaga Komitmen Perbaikan Mutu Kompetisi”, KOMPAS 14 Mei 2019, hal. 22.
- “Reformasi PSSI Setengah Hati”, KOMPAS 28 Juli 2019, hal. 4.
- “”Kongres Langsung Beres” PSSI”, KOMPAS 30 Juli 2019, hal. 19.
- “Drama yang Tak Pernah Berakhir”, KOMPAS 3 November 2019, hal. 1.
- “Klub Menanti Perbaikan Kompetisi”, KOMPAS 4 November 2019, hal. 1.
- “Babak Baru Liga 1”, KOMPAS 29 Februari 2020, hal. 20.
- “Hasil Imbang Membuat Gamang”, KOMPAS 1 Maret 2020, hal. 1.
- “Korona Hentikan Liga”, KOMPAS 15 Maret 2020, hal. 4.
- “Liga Indonesia Dihentikan hingga Akhir Juni”, KOMPAS 28 Maret 2020, hal. 19.
- “Kompetisi Dipastikan Berlanjut”, KOMPAS 18 September 2020, hal. 13.
- “Klub-klub Masih Menunggu Kepastian”, KOMPAS 30 Oktober 2020, hal. 14.
Penulis
Martinus Danang
Editor
Inggra Parandaru