Ibu Kota Nusantara: Daya Dukung Infrastruktur untuk Keberlanjutan Hutan dan Lingkungan

Wacana pemindahan ibu kota negara telah muncul sejak zaman Hindia Belanda, bahkan pada era pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, gagasan pemindahan muncul pertama kali pada 2015 oleh Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

Setiap wacana pemindahan ibu kota negara, muncul pro dan kontra terkait pemilihan wilayahnya. Pada era Presiden Soekarno muncul gagasan untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya karena dinilai sebagai “titik tengah” Nusantara. Berbeda dengan di era pemerintahan Presiden Soeharto, pada 1990-an muncul wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol, Kabupaten Bogor. Sementara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada wacana memperluas Jakarta sebagai ibu kota hingga Sukabumi dan Purwakarta.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya ada tiga wilayah yang menjadi calon ibu kota baru menggantikan Jakarta. Tiga daerah tersebut berada di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat. Hingga pada 6 Agustus 2019, muncul pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa ibu kota negara yang baru akan dipindahkan ke salah satu dari tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Ada beberapa hal yang dikaji yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan ibu kota negara akan dipindahkan ke suatu wilayah tertentu di Kalimantan. Kajian terutama terkait dengan kebencanaan, seperti banjir dan gempa bumi, daya dukung lingkungan, ketersediaan air, dan lahan untuk infrastruktur. Tak hanya itu, hasil kajian ekonomi, demografi, sosial politik, serta pertahanan dan keamanan juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Setelah melakukan beberapa kajian, Presiden Joko Widodo dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo menyampaikan di hadapan anggota DPR dan DPD, serta para tokoh bangsa memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Wacana pemindahan ibu kota negara ditanggapi beragam oleh anggota DPR, karena tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam, dari segi kesiapan anggaran, sumber daya manusia, hingga infrastruktur.

Kebijakan pemindahan ibu kota ini atas berbagai pertimbangan dan tujuan. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, serta menurunnya tingkat kenyamanan hidup menjadi pertimbangan utama pemindahan ibu kota negara. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa menjadi faktor pertimbangan lainnya. Karena kegiatan perekonomian terpusat di wilayah Jawa terutama Jakarta.

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan lokasi ibu kota baru. Lokasi yang dipilih meliputi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru karena berada di tengah wilayah Indonesia yang dianggap aman dan minim ancaman bencana. Struktur kependudukan di Kaltim yang heterogen dan terbuka sehingga potensi terjadinya konflik rendah juga menjadi pertimbangan.

Nama “Nusantara” terpilih sebagai nama ibu kota baru karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Pemilihan nama tersebut melalui pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada sekitar 80 calon nama ibu kota yang diajukan diantaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara. Hingga akhirnya Pemerintah memilih “Nusantara” sebagai nama ibu kota negara yang baru.

Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan banyak pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan kemajemukan geografis yang disertai dengan kemajemukan budaya.

Secara administratif, IKN terletak di dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. IKN dirancang dan dibangun dengan konsep smart city atau kota pintar, kota hutan, dan kota spons. Kota pintar salah satunya mencakup akses dan mobilitas serta memiliki karakter tidak menghilangkan identitas negara, menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kemudian konsep kota di tengah hutan dipilih karena IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati. Sementara itu, kota spons memiliki sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan.

Pembangunan IKN berkonsep smart city in the forest, yaitu kota canggih di tengah hutan. Sehingga cara membangun infrastruktur di IKN Nusantara berbeda dengan cara membangun infrastruktur pada umumnya. Tidak boleh terlalu banyak mengganggu tanaman atau kawasan hutan, karena kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan harus tetap dijaga.

Pada Desember 2019, sebanyak 755 karya peserta dari Indonesia dan luar negeri telah diterima Panitia Sayembara Desain Ibu Kota Negara Baru sejak pengumuman sayembara.

Nagara Rimba Nusa menjadi pemenang sayembara desain calon ibu kota negara pengganti Jakarta pada 23 Desember 2019. The Infinite City menjadi pemenang kedua dan Kota Seribu Galur menjadi pemenang ketiga. Hasil karya desain pemenang nantinya akan dikolaborasikan dan disesuaikan dengan kondisi di Kalimantan Timur.

Dalam rancangan desain Nagara Rimba Nusa, tidak hanya gedung pemerintahan dan pusat perdagangan, ada juga berbagai fasilitas umum seperti pasar tradisional, pusat rekreasi, perumahan, dan museum. Tak hanya itu, ada juga desain jalur kereta api mengelilingi wilayah ibu kota negara baru.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Pada awal tahun 2022, pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 (2022-2024) mulai dijalankan dengan total anggaran Rp 43,73 triliun. Konsentrasi pembangunan mulai dilaksanakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang menempati lahan seluas 6.671 hektar atau kurang dari tiga persen dari total area IKN. Total biaya yang dianggarkan khusus untuk KIPP senilai Rp 5,3 triliun.

Area khusus pemerintahan dibangun di atas lahan seluas 921 hektar. Di lahan tersebut kantor kementerian hingga kompleks istana presiden akan dibangun, dan 36 rumah tapak bagi menteri. Serta 22 tower rumah susun untuk para pekerja infrastruktur dan juga aparatur sipil negara dengan menggunakan modular box. Kompleks Istana Presiden akan menempati lahan seluas 100 hektar dan terletak di area berbukit, setidaknya 40 meter di atas permukaan laut.

Istana Negara yang dirancang oleh Nyoman Nuarta sebagai pemenang sayembara membentuk tim yang terdiri dari sekitar 70 ahli. Awal kemunculan desain Istana Negara menimbulkan berbagai kritik dan kekhawatiran dari sejumlah organisasi profesi arsitek dan perencana kota. Mereka mengkhawatirkan arsitektur bangunan tidak mencerminkan jati diri bangsa dan proses pembangunan dilakukan tergesa-gesa.

Walau demikian, pembangunan Istana Negara tetap ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Desain Istana Negara berwujud burung Garuda di IKN ini dibangun dari seluruh pencapaian cita rasa estetis, sains, dan teknologi.

Alasan gagasan bentuk Garuda di istana negara IKN, karena Indonesia terdiri atas lebih dari seribu suku bangsa yang memiliki identitas sendiri, baik dari sisi arsitektur atau bangunan rumah, kapal, ornamen, tekstil, hingga makanan. Garuda dalam desain Istana Negara merupakan metafor modern yang mewadahi keberagaman bangsa Indonesia.

Sosok burung garuda dibangun dengan 4.650 bilah logam dari kuningan dan baja. Bilah-bilah yang berbentuk sosok garuda akan menjadi celah bagi lalu lalang udara ke dalam gedung. Istana yang terletak di atas perbukitan tertinggi sehingga angin dengan sangat leluasa memasuki gedung.

Di dalam istana akan terdapat hutan mini dengan pepohonan yang rimbun sehingga terhindar dari kepanasan. Bilah-bilah di istana negara IKN dirancang menghadap tenggara agar matahari tidak langsung menghantam kaca demi menghindari efek rumah kaca. Di IKN akan ada memorial untuk pahlawan Proklamasi RI yaitu patung Soekarno-Hatta sebagai simbol dari bapak bangsa. Pembangunan patung memorial akan diseleesaikan tahun ini.

Di dalam KIPP dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur dengan lebar masing-masing 50 meter. Dilengkapi dengan multy utility tunnel atau terowongan untuk utilitas kabel listrik ataupun jaringan telepon dan internet. Agar selaras dengan konsep kota hutan cerdas, jaringan telekomunikasi berikut infrastruktur di IKN dibangun dengan mengusung konsep dan filosofi ibu kota baru Indonesia. Menara-menara base transceiver station (BTS) dibangun di atas lahan seluar 2.900 hektar dengan desain dan spesifikasi khusus.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel atau usaha PT Telkom Indonesia, sampai Agustus 2024 telah membangun 19 menara BTS dari total 82 menara BTS. Menara-menara BTS disebut bisa sebagai “pohon hayat” dan “sarang lebah” BTS karena terbuat dari besi dengan lubang-lubang kecil menyerupai sarang lebah. Warnanya yang coklat mirip pohon menyatu dengan lingkungan IKN yang berupa hutan. Lempeng antena berada di dalam menara, tidak seperti kebanyakan menara BTS yang antenanya dipasang di luar.

Pohon hayat menjadi logo menara BTS mempresentasikan pohon kehidupan sebagai simbol melimpahnya kekayaan hayati Indonesia. Tujuh batang yang tumbuh dari akar layaknya aliran air juga menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim, dengan laut dan alur sungai sebagi penghubung.

Dengan mengadopsi simbol itu, menara BTS berwarna perak menunjukkan jaringan telekomunikasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur digital di IKN. Selain pohon hayat, gambar peta Indonesia, rumah adat, hewan, dan senjata adat khas Indonesia ditampilkan sebagai hiasan.

Teknologi antena berbagi (antenna sharing) diterapkan di IKN dengan daya tampung hingga enam operator layanan seluler sehingga tidak perlu lagi memasang banyak antena dan perangkat lainnya. Teknologi ini membuat biaya modal dan biaya operasional yang dikeluarkan operator seluler untuk layanannya di IKN bisa ditekan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur penunjang IKN Nusantara juga dilakukan di luar area KIPP. Pembangunan akses jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara sepanjang 52 kilometer.

Jalan tol akan terbagi dalam empat seksi yang akan langsung menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, dengan kawasan IKN. Kemudian pembangunan bendungan sebagai sumber air baku untuk air bersih, serta proyek pengendalian banjir. Air baku juga akan digunakan untuk persemaian pohon di Mentawir guna memenuhi kebutuhan penghijauan di area IKN.

Bendungan Sepaku Semoi  sebagai sumber air bersih, terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sekitar 20 kilometer dari Titik Nol IKN. Bendungan ini direncanakan akan mampu mengalirkan air 2.500 liter per detik. Bendungan ini dibangun dengan biaya Rp 556 miliar dengan kontrak hingga 2023.

Pemerintah menugaskan PT PLN untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di IKN. Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur mendapat tugas penyediaan transmisi dan gas insulated switchgear (GIS) atau gardu induk listrik yang menggunakan gas SF6 bertekanan sebagai media isolasi di KIPP IKN.

Sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara dirancang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Percepatan transisi energi ditandai dengan pembangunan PLTS berkapasitas 50 megawatt beserta jaringannya dengan saluran kabel tekanan tinggi (SKTT) di bawah tanah sehingga tak ada bentangan kabel di atas tanah di KIPP IKN.

Angkutan umum sebagai prioritas kendaraan menjadi desain utama konektivitas transportasi di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah perlu memberdayakan para operator lokal agar terlibat mengembangkan konektivitas di sekitar IKN. Trans Balikpapan berupa bus raya terpadu (BRT) akan dikembangkan. Sedangkan Perusahaan Otobus (PO) Sinar Jaya melayani rute IKN-Balikpapan.

Pemerintah juga melakukan pengembangan transportasi berteknologi yang futuristik, seperti urban air mobiliy atau transportasi udara perkotaan di KIPP. Untuk mencapai emisi nol karbon, pengembangan transportasi di KIPP diutamakan pedestrian pejalan kaki dan peseda. Kemudian micro mobility dengan penggunaan skuter di jalan pedesterian untuk koneksi antara rumah dan gedung.

Salah satu konsep mobilitas mikro adalah waktu tempuh 10 menit untuk mencapai tempat tujuan yang berbeda-beda dengan menggunakan transportasi umum ramah lingkungan yang disediakan.

Untuk mendukung transportasi umum ramah lingkungan, akan ada pengembangan Bus Raya Terpadu (BRT) berupa bus listrik. Kemudian autonomous-rail rapid transit (ART) atau kereta berbasis trem modern, tanpa menggunakan rel tapi memanfaatkan sensor. Serta Urban air mobility atau taksi langit juga sebagai kendaraan otomatis.

Transformasi skema transportasi ini merupakan langkah awal yang baik sebagai percontohan di kota-kota lain. Namun, akan ada tantangan yang kedepannya karena pola pikir masyarakat untuk beradaptasi pada model dengan teknologi canggih. Perlunya melakukan pengembangan sistem transportasi berdasarkan permintaan dan kebutuhan penduduk di IKN. (LITBANG KOMPAS)

Artikel terkait