Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi pertama usulan Mahkamah Agung yang menjabat ketua MK. Ketua MK sebelumnya berasal dari hakim konstitusi yang diusulkan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat. Putra asli Bima, Nusa Tenggara Barat ini sebelumnya menjabat Wakil Ketua MK.

Sebagai pimpinan MK, Anwar dituntut untuk membuktikan bahwa MK, yang kurang dipercayai rakyat sejak tahun 2013 setelah Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK terkait dugaan korupsi, masih dapat diandalkan masyarakat.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga tinggi negara tersebut, menurut Anwar perlu diperlakukan penegakan hukum dan keadilan pada siapapun tanpa kecuali.  MK di bawah kepemimpinannya kini lebih berani menunjukkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan atau kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum tata negara.  Kepercayaan masyarakat pun perlahan-lahan pulih terhadap MK.

Putusan MK yang menunjukkan rasa keadilan masyarakat antara lain sengketa Pilpres 2019 yang menolak seluruh dalil permohonan pemohon, yakni pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kemudian MK membatalkan hasil pilkada 2020 yang ditetapkan KPU Kalimantan Selatan dan mengabulkan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan di Kalsel, serta pembatalan status Orient Riwu Kore sebagai bupati terpilih Sabu Raijua, NTT yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Anwar Usman menghabiskan masa mudanya di tempat kelahirannya Bima, Nusa Tenggara Barat. Putra dari Usman A. Rahim dan St. Ramlah ini mengecap pendidikan dasar di SD Negeri 03 Bima dan lulus pada tahun 1969.  Kemudian ia melanjutkan di Sekolah Pendikan Guru Agama Negeri (PGAN) Bima.

Selama menempuh pendidikan di PGAN, Anwar pun harus mandiri berpisah dari orang tua meninggalkan desanya di Rasabou, Bolo, Bima dan menjalani hidup mandiri selama 6 tahun.  Setelah menempuh pendidikan agama selama enam tahun, Anwar pun kemudian lulus tahun 1975,  Anwar lalu memutuskan hijrah ke Jakarta setelah mendapat restu dari orang tuanya.  Anwar muda kemudian menjadi guru honorer di SD Kalibaru, Jakarta.

Sambil mengajar di sekolah dasar tersebut, Anwar mengambil pendidikan hukum di  Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Anwar menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana hukum dari universitas tersebut tahun 1984.

Setelah menyelesaikan studi hukumnya Anwar pun ikut tes sebagai calon hakim dan lulus menjadi calon Hakim Pengadilan Bogor tahun 1985.  Di sela-sela kesibukkannya sebagai hakim, Anwar masih sempat melanjutkan pendidikan masternya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan lulus tahun 2001. Beberapa tahun kemudian, ia mengambil pendidikan doktoral di Universitas Gadjah Mada. Ia menyelesaikan program doktor di Universitas Gadjah Mada dan menyandang gelar doktor ilmu hukum pada 2010.

Selepas PGAN Bima, Anwar langsung merantau ke Jakarta. selain menjadi guru honorer di Kalibaru, Ia juga  mengambil  kuliah ilmu hukum di  Jakarta.  Setelah mendapat gelar sarjana hukum Anwar kemudian melamar  menjadi calon hakim di Kementerian Kehakiman.

Ia pun diterima dan mendapat kesempatan menjadi calon hakim di Pengadilan  Negeri Bogor pada 1985. Selain di PN Bogor,  Anwar pun pernah bertugas di Pengadilan Negeri Atambua, Nusa Tenggara Timur dan Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur.

Setelah berkarier lebih dari 10 tahun sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri, Anwar pun kemudian berkarier di Mahkamah Agaung. Tahun 1997,  dia terpilih sebagai Asisten Hakim Agung. Empat tahun kemudian  Anwar diangkat sebagai Kepala Biro Kepegawaian sambil menjabat Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Jabatan itu disandangnya dari 2003 hingga 2006.

Setelah itu Anwar menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada 2006. Anwar menjabat di posisi tersebut hingga tahun 2011.

Selama berkarier sebagai hakim di pengadilan maupun di Mahkamah Agung, Anwar dikenal sebagai hakim yang adil.  Selapas dari Mahkamah Agung,  Anwar kemudian terpilih sebagai Hakim Konstitusi untuk periode April 2010 hingga April 2016 menggantikan Arsyad Sanusi.  Ia diangkat menjadi hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden No 18/P Tahun 2011 tertanggal 28 Maret 2011 dan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hakim Konstitusi pada April 2011.

Setelah dilantik Anwar pun diperkenalkan dalam upacara penyambutan yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dengan penyematan Toga Hakim Konstitusi. Dalam sambutannya Anwar mengungkapkan akan bekerja sebaik-baiknya  sebagai  Hakim Konstitusi.

Kariernya terus berlanjut, dia kemudian menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode dari Januari 2015 – April 2016. Dedikasi dan integritasnya pada hukum membuatnya terpilih kembali sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua yakni April 2016 – April 2021. Ia pun kembali  memegang jabatan Wakil Hakim Konstitusi untuk periode kedua.

Ketika masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berakhir, nama Anwar diusulkan oleh Mahkamah Agung sebagai calon ketua Mahkamah Konstitusi.  Dalam rapat pleno para hakim konstitusi muncul dua nama yaitu Anwar Usman dan Suhartoyo sebagai calon ketua MK. Dalam pemungutan suara yang dilakukan sembilan hakim konstitusi, Anwar  mendapat lima suara dan unggul satu  suara dari Suhartoyo yang meraih empat suara.

Anwar pun kemudian terpilih dan ditetapkan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Ia kemudian secara resmi dilantik dan mengucap sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020 pada 2 April 2018. Pelantikan dan pengucapan sumpah dilakukan di dalam sidang pleno khusus di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai perwakilan dari pemerintah.

Selain Anwar Usman, hakim konsitusi lainnya yakni Aswanto  dilantik sebagai Wakil Ketua MK. Sebelumnya Aswanto juga dipilih melalui voting setelah pemilihan Ketua MK. Dalam pemilhan Wakil Ketua MK, Aswanto mendapat lima suara. Sementara itu hakim konsitusi Saldi Isra hanya memperoleh empat suara.

Kompas/Riza Fathoni (RZF)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru Arief Hidayat (kiri) berjabat tangan dengan wakil ketua MK Anwar Usman setelah mengikuti sidang pleno khusus pengucapan sumpah di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1/2015). A

Anwar Usman menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada 11 November 2020. Penghargaan itu merupakan buah kerja keras Anwar menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan NKRI melalui kiprahnya di Mahkamah Konstitusi.