Potret dan Kebijakan Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Artikel Terkait

13 Januari 2023

Pekerja Jalanan di Ibu Kota

Keberadaan badut jalanan, ondel-ondel jalanan, manusia "silver", pemusik jalanan, dan pengamen jalanan memang kian mudah...

Angka pengangguran di tanah air dalam satu dekade terakhir cenderung fluktuatif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun 2011 sampai 2022, angka pengangguran dalam rentang terendah 4,94 persen pada Februari 2020 dan tertinggi 7,48 persen pada Agustus 2011.

Data terakhir yang dipublikasikan BPS pada Agustus 2022 mencatat, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 209,42 juta jiwa pada Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, yang termasuk angkatan kerja mencapai 143,72 juta jiwa. Dari angkatan kerja tersebut, sekitar 8,42 juta orang masih tergolong ke dalam pengangguran. Porsinya 5,86 persen dari total angkatan kerja nasional.

Pengangguran paling banyak berasal dari kelompok usia 20–24 tahun, yakni 2,54 juta orang. Angka ini setara 30,12 persen dari total pengangguran nasional. Kemudian penduduk usia 15–19 tahun yang menganggur ada 1,86 juta jiwa (22,03 persen), penganggur usia 25–29 tahun 1,17 juta jiwa (13,84 persen), usia 30–34 tahun 608,41 ribu jiwa (7,22 persen), dan usia 60 tahun ke atas 485,54 ribu jiwa (5,76 persen).

Ada juga penganggur dari kelompok usia 35–39 tahun 439,94 ribu jiwa (5,22 persen), usia 40–44 tahun 395,17 ribu jiwa (4,69 persen), usia 45–49 tahun 355,84 ribu jiwa (94,22 persen), usia 50–54 tahun 324,18 ribu jiwa (3,85 persen), dan usia 55–59 tahun 254,17 ribu jiwa (3,02 persen).

Jumlah dan Persentase Pengangguran di Indonesia

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Berdasarkan jenis kelaminnya, TPT laki-laki cenderung lebih tinggi, yakni 5,93 persen. Sementara, TPT perempuan tercatat sebesar 5,75 persen. Menurut wilayahnya, TPT di perkotaan terpantau sebesar 7,74 persen pada Agustus 2022. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan yang sebesar 3,43 persen.

TPT menurut pendidikan tertinggi ditempati oleh jenjang SMK, diikuti oleh SMA sebesar 8,57 persen, kemudian SMP (5,95 persen). Selain itu, TPT dari jenjang Diploma IV, S1, S2, dan S3 menyumbang 4,80 persen, Diploma I/II/III menyumbang 4,59 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 3,59 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Dalam APBN 2023, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,92 juta orang atau jadi 5,5 persen dengan menciptakan tiga juta lapangan kerja pada 2022.

Sementara itu, dari sisi lapangan kerja, prospeknya dapat dilihat dalam laporan Survei Konsumen Bank Indonesia yang berkaitan dengan indeks ketersediaan lapangan kerja.

Laporan terakhir Desember 2022 memperlihatkan masyarakat melihat ketersediaan lapangan kerja saat ini menggembirakan. Indeks menurun ke 109,5 pada November 2023, dari 111,3 pada Oktober 2022.

Indeks tercatat meningkat pada seluruh kategori pendidikan, kecuali pada responden dengan pendidikan pasca sarjana. Menurut usia, kenaikan indeks terjadi pada sebagian kelompok responden, dengan kenaikan terbesar pada kelompok usia 31–40 tahun.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Para pencari kerja antri untuk memasuki arena bursa kerja yang diadakan di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (17/2/2017). Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2016 adalah sebanyak 7,03 juta orang.

Artikel Terkait

15 Maret 2021

Kemiskinan pada Masa Pandemi Covid-19: Konsep, Potret, dan Strategi Pengentasan

Beragam kebijakan telah diterapkan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak negatif pandemi Covid-19. Pada...

Pemerintah mengerahkan berbagai strategi guna mengurangi tingkat pengangguran di tanah air. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah dalam rapat kerja dengan DPR RI November 2022 lalu menjelaskan, ada lima strategi dalam menghadapi resesi global 2023.

Pertama, melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan orientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. Tujuan utama mengubah bentuk dan fungsi BLK agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan.

Kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Pihaknya juga telah membangun ekosistem digital layanan ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan empat layanan utama yaitu skillhub, sertihub, karirhub, dan bizhub.

Ketiga, perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan kemudahan iklim berusaha. Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun asing, semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

Keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021.

Kelima, melakukan hubungan industrial yang harmonis. Dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial, mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS Bipartit.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Badut mickey mouse berjalan gontai menunggu belas kasihan pengguna jalan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (8/7/2020). Hasil kajian sejumlah lembaga memproyeksikan ledakan pengangguran. Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, misalnya, memproyeksikan jumlah penganggur secara nasional bertambah 4,25 juta menurut skenario ringan, 6,68 juta orang (skenario sedang), dan 9,35 juta orang (skenario berat).

Selain kebijakan yang ditetapkan pemerintah tersebut, menurut Nur Lella Junaedi (2020), secara umum terdapat tujuh cara mengatasi pengangguran, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Pertama, mengeluarkan kebijakan moneter. Salah satu bentuk kebijakan yang bisa diambil adalah kebijakan moneter ekspansif atau disebut sebagai kebijakan moneter longgar.

Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan menurunkan suku bunga, membeli atau menjual obligasi atau sekuritas pemerintah oleh bank sentral, mengatur nilai tukar mata uang asing dan mengatur ulang jumlah uang yang harus disimpan di bank.

Dengan penurunan suku bunga ini dapat menurunkan biaya pinjaman dan mendorong masyarakat supaya masyarakat mau berinvestasi dan berbelanja. Dengan begitu maka proses ekonomi di Indonesia akan kembali normal dan juga industri dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa.

Kedua, mengeluarkan kebijakan fiskal. Apabila kebijakan moneter masih kurang efektif untuk memulihkan ekonomi, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan cara memotong pajak dan meningkatkan jumlah pengeluaran negara supaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.

Kebijakan fiskal juga selalu disebut sebagai cara untuk mengatasi pengangguran siklis, karena faktor yang menjadi penyebab dari pengangguran ini adalah fluktuasi ekonomi (kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif) seperti adanya resesi atau depresi. Dengan kebijakan fiskal ini, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat yang mengarah pada permintaan agregat yang lebih tinggi.

Peningkatan permintaan agregat yang tinggi ini dapat mempengaruhi pada peningkatan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto). Jika jumlah PDB tinggi pada waktu tertentu atau setahun terakhir, maka itu menunjukkan bahwa proses produksi barang dan jasa akan kembali menjadi normal dan jumlah pengangguran akan berkurang pula.

Artikel Terkait

26 October 2022

Resesi Global: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Linimasa Resesi

Sejarah mencatat serangkaian resesi global yang terjadi dalam 70 tahun terakhir muncul karena berbagai sebab....

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pemulung mengenakan masker beristirahat di pinggir Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2020). Pemerintah Indonesia memproyeksikan, kenaikan jumlah penganggur akibat Covid-19 berkisar 2,92 juta-5,23 juta orang, dan jumlah penduduk miskin bertambah 1,16 juta-3,78 juta orang.

Ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan (program kartu prakerja). PHK sering terjadi karena sumber daya manusia (SDM) telah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu penyebabnya karena SDM digantikan dengan robot (pengangguran teknologi).

Karena itu, upaya untuk mengatasi pengangguran teknologi tersebut yaitu dengan memberikan pendidikan dan keterampilan baru. Upaya tersebut sebenarnya sempat dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan program Kartu Prakerja bagi pekerja yang menganggur. Dengan program Kartu Pra-Kerja tersebut, masyarakat dapat mempelajari berbagai macam keterampilan baru melalui kursus secara daring.

Keempat, pemberian subsidi ketenagakerjaan. Cara lain untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan memberikan subsidi berupa keringanan pajak untuk para pengusaha atau subsidi kepada para pengangguran. Akan tetapi, cara tersebut memang membutuhkan dana yang banyak sekali, apalagi jika jumlah pengangguran atau perusahaan yang perlu diberikan subsidi cukup banyak.

Meskipun begitu, ada dua langkah yang sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, yakni dengan memberikan keringanan pajak bagi lebih dari ratusan ribu perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19, serta memberikan bantuan subsidi bagi yang terkena PHK melalui program Kartu Prakerja.

Kelima, perpanjangan tunjangan ketenagakerjaan. Cara ini merupakan perpanjangan tunjangan bagi para pencari kerja yang telah memenuhi syarat tertentu dan diketahui sebagai pengangguran yang disebabkan oleh PHK dari perusahaannya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengunjung melintasi gerai-gerai yang telah tutup di salah satu sudut pusat penjualan gadget di kawasan Roxy, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Melemahnya daya beli masyarakat selama pandemi berimbas pada tutupnya sejumlah gerai penjualan gadget. Tutupnya gerai membuat banyak karyawan kehilangan pekerjaan dan menambah angka pengangguran.

Keenam, melakukan diversifikasi ekonomi. Pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan perekonomian daerah yang biasanya bergantung pada sektor pariwisata menjadi hancur. Selain itu, tempat wisata pun menjadi sepi karena tidak adanya pengunjung wisata sehingga menimbulkan banyak pekerja dari tempat wisata menjadi pengangguran.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan diversifikasi ekonomi. Kebijakan tersebut merupakan cara memunculkan berbagai macam produk atau bidang usaha yang diyakini mampu meningkatkan perekonomian.

Diversifikasi ekonomi ini bertujuan supaya masyarakat tidak hanya mengandalkan pada satu jenis usaha saja tetapi juga berbagai macam usaha. Upaya ini juga diyakini sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran musiman yang sering terjadi ketika tempat wisata menjadi sepi.

Ketujuh, menyediakan banyak informasi lowongan kerja. Cara terakhir untuk mengatasi pengangguran yang dapat dilakukan, yaitu pemerintah dapat menyediakan banyak info lowongan kerja yang valid bagi para pencari kerja melalui kerja sama dengan platform penyedia info lowongan kerja dan perusahaan yang masih membuka lowongan kerja melalui bursa kerja online.

Upaya tersebut juga merupakan cara untuk mengatasi pengangguran friksional bagi pencari kerja yang selalu kesulitan dalam mencari pekerjaan yang cocok. (LITBANG KOMPAS)