Sekolah Taman Siswa: Sejarah Pendirian dan Perlawanan Melawan Belanda

Pada 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara merintis sebuah lembaga pendidikan Taman Siswa untuk mendidik kaum bumiputra yang terpinggirkan dari sistem kolonial. Tak ayal, Taman Siswa merupakan jalan perjuangan Ki Hadjar Dewantara pada tahun 2022 telah berusia satu abad. Meskipun begitu, Taman Siswa hingga kini tetap menjadi fondasi dari kemerdekaan bagi pendidikan.

Pendirian Taman Siswa sendiri tidak dapat dilepaskan dari Politik Etis yang mulai dijalankan di Hindia Belanda sejak awal abad ke-20. Gagasan yang dicetuskan oleh Van Deventer pada tahun 1899 ini mengambil makna bahwa Belanda diharuskan untuk membayar hutang moral kepada Hindia atas berbagai peristiwa sepanjang abad ke-19.

Politik Etis sendiri terdiri dari tiga program besar, yakni pengairan sawah atau irigasi, perpindahan penduduk atau imigrasi, dan pendidikan. Salah satu program Politik Etis yang mendapatkan perhatian cukup besar adalah pendidikan. Bagi pemerintahan kolonial tujuan dari program pendidikan bagi kaum bumiputra adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh tingkat rendahan demi kepentingan kaum modal Belanda.

Atas dasar inilah kemudian sistem pendidikan kolonial Belanda dibuat secara terpisah antara kaum bumiputra dengan Eropa. Anak-anak yang berasal dari keturunan Eropa dapat dengan mudah mendapatkan sekolah dengan sistem pendidikan yang baik. Namun, tidak bagi kaum bumiputra.

Bagi anak-anak bangsawan bumiputra mereka dapat menempuh pendidikan dasar di Hollandsch Inland-scheschool dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sedangkan kaum bumiputra yang bukan berasal dari bangsawan dapat menempuh pendidikan di Inlandsche school, Volksschool, dan Vervolgschool. Ketiga sekolah tersebut hanya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya.

Melalui sistem pendidikan inilah kaum bumiputra seringkali mendapatkan diskriminasi. Tidak semua kaum bumiputra dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum bangsawan maupun anak-anak keturunan Eropa. Keadaan ini sesuai dengan tujuan dari pemerintah kolonial di mana penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda hanya untuk mendidik bumiputra menjadi buruh tingkat rendah.

Ki Hadjar Dewantara yang dahulu bernama Soewardi Soerjaningrat menyadari adanya ketidakadilan dalam sistem pendidikan Hindia Belanda setelah ia diasingkan di negeri Belanda pada tahun 1913. Penyebabnya karena tulisan Soewardi Soerjaningrat yang berjudul Als ik eens Nederlander was dengan terjemahan Andaikan aku seorang Belanda memicu perdebatan.

Saat itu Soewardi Soerjaningrat mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang ingin mengadakan peringatan kemerdekaan Belanda yang diperolehnya 100 tahun yang lalu. Hal ini dianggap menyakiti hati rakyat Hindia Belanda di mana mereka justru merasakan penjajahan oleh Belanda. Maka Soewardi Soerjaningrat dengan keras menulis dengan mengandaikan ia seorang Belanda yang tidak ingin memperingati kemerdekaan di tanah jajahan untuk menghormati rakyat Hindia.

Tulisan Soewardi Soerjaningrat yang keras ini kemudian membawanya kepada pengadilan Hindia Belanda. Bagi pemerintahan Hindia Belanda Soewardi dianggap telah menghina kemerdekaan Belanda. Oleh karena itulah Soewardi yang dicap sebagai penghasut kemerdekaan bagi Hindia dijatuhi hukuman pembuangan meninggalkan Hindia. Cara ini dilakukan agar Soewardi tidak mempengaruhi rakyat Hindia untuk melawan kolonialisme. Maka di tahun 1913 Soewardi bersama dengan istrinya Soetartinah Sasraningrat diasingkan di Belanda.

Ketika di Belanda Soewardi selain sibuk di bidang sosial dan politik, ia juga tertarik dengan bidang pendidikan. Saat itu istrinya Soetartinah berpendapat kepada Soewardi bahwa perjuangan tidak hanya sebatas dengan mengangkat senjata saja. Namun, masih ada cara-cara lain yang lebih halus untuk melawan penjajahan salah satunya lewat pendidikan dan pengajaran.

Tidak hanya itu saja. Soewardi juga tertarik dengan gagasan-gagasan yang berasal dari Montessori seorang ahli pendidik Italia dan Rabindranath Tagore seorang ahli ilmu jiwa asal India. Montessori memiliki konsep bahwa dasar utama untuk mendapatkan kemerdekaan hidup adalah melalui pendidikan. Sedangkan Rabindranath Tagore juga memiliki ide yang sama di mana pendidikan adalah alat dan syarat memperkokoh kehidupan manusia yang bebas dan merdeka.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas perpustakaan dan Museum Dewantara Kirti Griya, memeriksa kondisi buku di ruangan perpustakaan yang dahulu digunakan untuk ruang kerja Ki Hadjar Dewantara di Jalan Tamansiswa, Yogyakarta, Kamis (24/3/2011). Perawatan berbagai buku milik tokoh pendidikan nasional tersebut kini hanya mengandalkan butiran penyerap kelembaban yang diletakkan di dalam lemari penyimpanan akibat keterbatasan dana perawatan.

Dalam buku berjudul Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan karya Irna H.N. Hadi Soewito juga dituliskan bahwa rencana Soewardi tentang pendidikan dipicu oleh kelahiran anak pertamanya di tahun 1915 di Belanda. Anak pertama Soewardi yang bernama Asti ini diketahui memiliki pertumbuhan yang tidak normal dan berpikiran lemah. Untuk itulah Soewardi bercita-cita untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak yang bernasib sama dengan Asti.

Soewardi nampaknya juga masih menerapkan tujuan dari Indische Partij organisasi yang dibentuknya saat di Hindia. Sejak semula sistem pendidikan yang akan dirintis oleh Soewardi haruslah didasari oleh gagasan bebas dari segala ikatan. Konsep ini sesuai dengan ide dari Indische Partij yang menolak segala bantuan dari Belanda untuk mewujudkan kemerdekaan.

Maka tema pendidikan yang ingin diciptakan oleh Soewardi menurut Irna H.N. Hadi Soewito adalah tumbuh menurut kodrat atau disebut sistem among. Among atau mengasuh adalah mempercayai anak untuk tumbuh dengan leluasa, tetapi tidak membiarkannya begitu saja.

Soewardi Soerjaningrat ingin menggantikan sistem pendidikan kolonial yang dianggap tidak merdeka dan cenderung diskriminatif. Soewardi mengharapkan pendidikan dengan sistem among. Guru diharuskan menjadi seorang pemimpin yang berdiri di belakang serta berkewajiban untuk menyingkirkan segala bentuk rintangan perjalanan anak-anak didiknya.

Tidak hanya itu Soewardi juga menekankan bahwa sekolah yang ingin dia rintis merupakan sekolah untuk kepentingan anak-anak bumiputra. Berbeda dengan Belanda yang hanya mendirikan sekolah untuk kepentingan golongan tertentu saja. Maka Soewardi ingin menerapkan sistem pendidikan nasional supaya anak-anak bumiputra inilah yang menjadi penegak bagi keluhuran tanah air dan bangsanya.

Segala bentuk pemikiran Soewardi tentang pendidikan yang ia dapatkan di Belanda membuatnya kemudian terpanggil untuk kembali ke Hindia. Pada tahun 1919 Soewardi yang telah menghabiskan waktu pembuangan di Belanda kemudian kembali ke Hindia untuk mewujudkan cita-citanya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Peserta berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat di acara peringatan Hari Anak Jakarta Membaca di Perpustakaan Daerah Provinsi DKI, Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (19/9/2018). Gerakan literasi perlu digencarkan di sekolah dan di lingkungan terdekat siswa agar generasi muda semakin siap menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Setelah Soewardi Soerjaningrat kembali ke Hindia Belanda ia kemudian tergabung dalam perkumpulan Selasa Kliwon. Perkumpulan ini mengadakan pertemuan setiap tiga puluh lima hari sekali dan setiap hari Selasa Kliwon sesuai dengan namanya. Selain Soewardi ada juga beberapa tokoh yang tergabung di dalamnya yakni Ki Ageng Soerjomentaram, Soetatmo Soeriokoesoemo, Pronowidigdo, Prawirowiworo, Soerjoadiputro, R. Soetopo Wonobojo, dan Soerjodirjo.

Dalam pertemuan kelompok Selasa Kliwon inilah kemudian ditetapkan untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk generasi muda. Soewardi Soerjaningrat pun diplot sebagai pemimpinnya. Maka berdirilah sekolah Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922 dengan nama Nationaal Onderwijs Intituut Taman Siswa (Lembaga Perguruan Taman Siswa) baik untuk tingkat taman kanak-kanak maupun pendidikan guru.

Selain itu Soewardi juga memaparkan tujuh butir tujuan pendirian Taman Siswa yang diformulasikan sebagai “prinsip-prinsip yang tidak bisa diubah”. Isi dari prinsip itu bisa diringkas sebagai berikut berdasarkan dari buku Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa karya dari Kenji Tsuchiya.

Pertama, tujuan dari pendidikan dan pengajaran adalah untuk memelihara nilai-nilai dari para leluhur kepada generasi selanjutnya sehingga bangsa itu dapat tumbuh secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu suatu bangsa agar dapat bertumbuh maka diperlukan untuk mengembangkan kebudayaan dan masyarakatnya. Untuk mencapai itu semua maka diperlukan berbagai macam cara yang berlandaskan pada adat istiadat suatu bangsa itu.

Kedua, pendidikan dengan sistem kolonial Belanda tidak memiliki pengaruh yang besar bagi kaum bumiputra. Malahan sistem pendidikan model seperti itu hanya menguntungkan pihak orang-orang barat saja. Namun anehnya masih banyak ditemukan beberapa orang bumiputra yang mengirimkan anak-anaknya untuk dididik di sekolah-sekolah milik orang Belanda. Mereka tidak dididik dengan baik secara fisik dan pikiran, tetapi semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda sehingga dapat bekerja sebagai buruh di instansi orang barat.

Ketiga, pendidikan kolonial menciptakan masyarakat untuk selalu bergantung pada bangsa-bangsa barat. Untuk mengatasi keadaan ini tidak mungkin diselesaikan dengan gerakan-gerakan politik. Namun diperlukan kaum bumiputra yang menyadari jiwa kehidupan merdeka yang ditanamkan melalui pendidikan nasional.

Keempat, diperlukan suatu sistem pendidikan baru yang menguntungkan masyarakat bumiputra bukan kaum kolonial. Sistem pendidikan yang baru ini haruslah disesuaikan juga dengan kebudayaan lokal. Pada zaman dahulu sebelum adanya kolonialisme, sistem pendidikan masyarakat lokal adalah dalam bentuk pondok, asrama, atau pesantren. Maka sudah sepantasnya sistem pendidikan bagi kaum bumiputra haruslah disamakan dengan sistem pendidikan lokal.

Kelima, kemunculan konsep pendidikan baru yang berasal dari Eropa dan Amerika adalah suatu hal yang menarik. Gagasan ini berakar dari konsep kemerdekaan dan idealisme yang merupakan reaksi terhadap sistem pendidikan berdasarkan atas paksaan. Pemikiran ini juga dikemukakan oleh Montessori dan Tagore yang juga sesuai dengan nilai-nilai Jawa tradisional di mana anak-anak haruslah dibimbing bukan diberi perintah.

Keenam, dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional diperlukan kemerdekaan sebebas-bebasnya. Oleh karena itu Taman Siswa tidak diperbolehkan menerima bantuan dalam bentuk apapun. Agar Taman Siswa dapat berdiri sendiri maka harus diadakan sistem swasembada yang berdasarkan pada konsep kehematan.

Ketujuh, pendidikan itu harus dapat dinikmati oleh semua orang, tidak hanya pada golongan tertentu. Apabila pendidikan hanya untuk kalangan atas maka suatu bangsa tidaklah dapat bertumbuh dengan kuat. Oleh karena itu pendidikan harus dimulai dari bawah sehingga dapat menyebar supaya bangsa menjadi tertib dan kuat.

Dari prinsip-prinsip inilah Taman Siswa dibentuk bukan sebagai tujuan namun media untuk mencapai tujuan sebagai manusia yang merdeka baik secara lahir dan batinnya. Mereka diajarkan untuk tidak bergantung pada negara-negara barat. Kaum bumiputra diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu Taman Siswa mengajarkan kaum bumiputra secara seimbang antara kecerdasan pikiran dan kepribadian yang baik.

Menurut Dyah Kumalasari dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa dipaparkan tentang ciri khas pendidikan Taman Siswa. Ki Hadjar Dewantara memaparkan bahwa Taman Siswa mengajarkan pendidikan berlandaskan pada Pancadarma yaitu kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Landasan inilah yang ini dicapai dalam pembelajaran di Taman Siswa.

Landasan Pancadarma ini kemudian dipraktikkan dalam sistem among di mana orientasi pendidikan adalah pada anak didik. Di dalam sistem ini pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang harus dikembangkan dari si anak didik tersebut. Maka untuk mencapai itu semua Taman Siswa menyelenggarakan pendidikannya dengan menyelaraskan antara tiga pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat.

Konsep dan gagasan Taman Siswa kemudian banyak diterima oleh berbagai kalangan untuk mendidik kaum bumiputra, terutama mereka yang tidak dapat bersekolah di sekolah milik orang Belanda. Sepanjang tahun 1920-an hingga 1930-an tercatat ada begitu banyak sekolah-sekolah Taman Siswa yang didirikan baik di Pulau Jawa maupun Sumatera.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Museum kebangkitan Nasional (STOVIA) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018).

Perjuangan mempertahankan Taman Siswa yang dirintis oleh Ki Hadjar Dewantara harus melewati banyak tantangan. Salah satunya muncul setelah tahun 1930-an ketika Gubernur Jenderal Jhr. B.C. de Jonge mengeluarkan Ordonansi Pengawasan terhadap Sekolah-sekolah Partikelir (swasta) yang juga dikenal sebagai Ordonansi Sekolah Liar.

Peraturan ini muncul disebabkan karena pemerintah curiga dengan sistem pengajaran sekolah-sekolah swasta yang disalahgunakan dan dipakai untuk propaganda politik melawan kekuasaan. Keadaan ini sebenarnya mulai dirasakan sejak tahun 1920-an ketika pergerakan politik mulai melakukan perlawanan kepada pemerintahan.

Pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta ini juga bertalian erat dengan keberadaan perguruan Taman Siswa dan Ki Hadjar Dewantara sendiri. Sistem pendidikan Taman Siswa yang ditakutkan oleh pemerintah adalah ajaran bahwa setiap kaum bumiputra memiliki hak untuk bebas dan merdeka. Apalagi penggeraknya adalah Ki Hadjar Dewantara yang telah lama dianggap sebagai tokoh pusat perlawananan.

Oleh karena itu kemudian pemerintah menghasilkan peraturan pengawasan terhadap sekolah partikelir tak bersubsidi yang diselenggarakan oleh orang bumiputra dan orang Timur asing lainnya. Tujuan dari pembentukan Ordonansi Sekolah Liar ini adalah agar pemerintah mengetahui bentuk dan sifat pengajaran dari sekolah partikelir. Bilamana perlu melakukan pengawasan dan penutupan sekolah, pemerintah dapat segera bergerak apabila sekolah terindikasi membahayakan ketertiban umum.

Kemunculan Ordonansi Sekolah Liar ini kemudian diprotes oleh tokoh-tokoh pergerakan bumiputra. Ki Hadjar Dewantara berinisiatif melakukan perlawanan dengan mengirimkan telegram kepada Gubernur Jenderal. Dia mengatakan bahwa akan melalukan perlawanan sekuat-kuatnya dengan cara tidak menggunakan kekerasan. Tidak hanya itu, Ki Hadjar Dewantara juga mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat tentang sikap Taman Siswa terhadap Ordonansi.

Pernyataan dan sikap Ki Hadjar Dewantara ini kemudian membuat pemerintah khawatir dengan perlawanan umum tanpa kekerasan. Maka Gubernur Jenderal kemudian melakukan perundingan dengan Dewan Hindia terkait dengan Ordonansi Sekolah Liar tersebut. R.A.A. Wiranatakusumah mengajukan usul kepada Dewan Hindia agar Gubernur Jenderal membuat ordonansi baru dan menunda Ordonasi Sekolah Liar.

Dukungan penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar juga datang dari M.H. Thamrin yang mengusulkan agar Ordonansi Sekolah Liar dicabut saja. Bahkan Budi Utomo juga mengancam anggotanya akan keluar dari Dewan Hindia apabila ordonansi tidak dicabut. Hal itu justru akan merugikan pemerintah Hindia Belanda karena selama ini Dewan Hindia adalah cerminan dari lembaga demokratis di Hindia Belanda.

Akhirnya usulan untuk menunda Ordonansi Sekolah Liar disetujui oleh pemerintah sampai tanggal 1 Maret 1934. Itu berarti bahwa ordonansi itu tetap ada walaupun masukan terhadap isi ordonansi diterima dan dilakukan perubahan-perubahan sehingga ordonansi yang baru dapat diterima. Namun ternyata kebijakan ini masih tetap ditentang. Banyak dari tokoh-tokoh pergerakan dan organisasi pergerakan yang mendukung Ki Hadjar Dewantara untuk tetap melawan.

Walaupun kemudian isi di dalam peraturan Ordonansi Sekolah Liar telah diperbarui kemudian, namun isinya masih tidak sesuai dengan harapan para tokoh pergerakan. Meskipun begitu pergerakan menolak Ordonansi Sekolah Liar memberikan gambaran bahwa perguruan Taman Siswa dan Ki Hadjar Dewantara mampu menggerakkan perlawanan tetapi dengan cara yang halus. (DNG/LITBANG)