Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono

Boediono sebagai Wakil Presiden ke-11 RI memiliki latar belakang ekonomi dan nonpartisan. Lahir di Blitar pada 25 Februari 1943, ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Western University Australia pada 1967, gelar master dari Monash University (1972), dan gelar doktor (Ph.D.) bidang ekonomi dari Wharton School University Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1979.

Karier di pemerintahan diawali pada masa Presiden BJ Habibie (1989–1999) sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, selanjutnya menjadi Menteri Keuangan di masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004). Karier politik suami Herawati ini di kabinet terus berlanjut pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004–2009)  sebagai Menko Perekonomian sejak 5 Desember 2005 hingga 17 Mei 2008.

Selanjutnya Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) tahun 2008 hingga mengundurkan diri pada 2009, karena dicalonkan menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu 2009. Pasangan ini menang dalam satu putaran langsung dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009–2014. SBY-Boediono meraih 60,8 persen mengalahkan dua pasangan kandidat lainnya, yakni Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto dan Yusuf Kalla – Wiranto.

Boediono lahir di Kampung Kepanjen Lor, Blitar, Jawa Timur pada 25 Februari 1943. Ia adalah anak sulung dari tiga bersaudara dari dari pasangan Ahmad Siswo Harjono dan Samilah. Boediono berasal dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pedagang batik yang tuna netra akibat penyakit glukoma, sedangkan ibunya berjualan perhiasan.

Pendidikan formal Boedionodari SD hingga SMA dilalui di kota kelahirannya, dimulai di SD Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 dan menyelesaikan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 1.

Selepas SMA berbekal beasiswa dari Colombo Plan, ia melanjutkan pendidikan di The University of Western Australia. Di sela-sela kuliah, ia mengambil kerja paruh waktu di Central Bureau of Census and Statistics, Commonwealth of Australia, Canberra pada 1964. Ia berhasil menuntaskan studinya hingga meraih gelar Bachelor of Economics (Hons) dari The University of Western, Australia tahun 1967.

Di Australia pula, ia melanjutkan studi jenjang master di Monash University, Melbourne. Lima tahun kemudian gelar master of economics berhasil disandangnya pada 1972. Setelah meraih gelar master, Boediono pulang ke Indonesia dan menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada pada 1973.

Boediono kembali meninggalkan Indonesia terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil program doktor bidang ekonomi di Wharton School, University of Pennsylvania. Ia berhasil menyandang gelar Ph.D pada 1979. Kepandaiannya di dunia akademis semakin lengkap ketika pada 24 Februari 2007 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Pidato pengukuhannya bertema “Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia”  yang menghubungkan kinerja ekonomi Indonesia dengan kinerja demokrasi.

Boediono menikah dengan Herawati tahun 1969. Mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratriana Ekarini dan Dios Kurniawan.

AIC

Artikel Terkait

13 April 2022

Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas...

21 September 2022

Potret, Penyebab, dan Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Pemerataan ekonomi bagi semua kelompok masyarakat merupakan salah satu agenda besar yang ingin diwujudkan bangsa...

Boediono mengawali karier di dunia akademis dengan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1974. Tahun 1988 ia dipercaya menjabat sebagai Deputi Ketua Bidang Fiskal dan Moneter Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tahun 1990 salah satu artikelnya mengenai pembangunan Indonesia dibaca oleh JB Sumarlin, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional masa Presiden Soeharto. Tidak berapa lama, Boediono ditawari Kepala Biro Ekonomi. Ini menjadi awal dirinya masuk di dalam jajaran birokrasi.

Tiga tahun kemudian, pada 1993 menjadi salah satu Direktur Bank Indonesia. Masuknya Boediono ke jajaran BI karena dinilai memiliki segudang pengalaman dalam hal perencanaan saat bertugas di Bappenas. Direktur BI dijabatnya hingga 1998.

Memasuki era reformasi, di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan, ia dipercaya menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Boediono juga merangkap sebgai Presiden Komisaris PDFCI.

Suami Herawati ini hanya setahun menjabat sebagai menteri negara, kemudian terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid. Posisinya kemudian digantikan oleh Kwik Kian Gie. Pada 13 November 1999, oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ia dikukuhkan menjadi salah satu dari 13 pakar ekonomi anggota Dewan Ekonomi Nasional. Pemerintah juga menunjuk dirinya sebagai salah satu panel yang akan bertugas memberikan masukan dan pendapat kepada pemerintah soal amandemen Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Boediono diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong  menggantikan Rizal Ramli pada 10 Agustus 2001. Prestasi cemerlangnya adalah dengan melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada bantuan Dana Moneter Internasional (IMF), sekaligus mengakhiri kerjasama yang selama ini menjadi beban besar negara.  Dengan prestasi besarnya, Boediono tetap bertahan dan menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga 2004. Usai menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan, Boediono kembali ke Yogyakarta dan mengajar di Fakultas Ekonomi UGM.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Boediono diminta untuk memperkuat tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Dirinya dinilai mampu mengelola makro ekonomi yang saat itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter. Kemudian Presiden SBY mengumumkan reshuffle terbatas Kabinet Indonesia Bersatu, dan Boediono ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, menggantikan Aburizal Bakrie pada 5 Desember 2005.

Penggantian Aburizal Bakrie disambut positif oleh pasar, dengan indikasi menguatnya IHSG dan mata uang rupiah. Boediono sekali lagi dianggap mampu menguatkan stabilitas makro-ekonomi Indonesia. Ia kemudian memimpin Tim Evaluasi dan Monitoring Utang Luar Negeri, yang beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta pada Januari 2006.

Sebagai Menko Perekonomian, Boediono juga dipercaya memimpin sejumlah Tim kerja, di antaranya Ketua Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan sebagai Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang membnetuk Tim Nasional Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Boediono juga dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota tim yang akan menyiapkan jawaban kepada DPR berkaitan dengan interpelasi kasus BLBI.

Usai menjalankan tugas sebagai Menko Perekoomian, Boediono disahkan sebagai Gubernur Bank Indonesia oleh DPR RI pada 9 April 2008. Ia menggantikan Burhanuddin Abdullah. Hanya setahun sebagai Gubernur BI, pada 15 Mei 2009 ia mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur BI.

Pengunduran diri ini terkait dirinya diminta Presiden SBY untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi SBY dalam Pemilu 2009. Pasangan ini akhirnya memenangkan Pemilu 2009 dan pada 20 Oktober 2009 SBY dan Boediono dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

Di tengah kesibukannya sebagai wakil presiden lima tahun terakhir, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM ini masih menyempatkan waktu memberikan kuliah umum di kampus-kampus. Di akhir masa jabatan Wakil Presiden, Boediono tetap berkeinginan untuk mengabdi sebagai pendidik

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kunjungan Kerja Wapres Wakil Presiden Boediono beserta Ny Boediono (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kiri) didampingi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (kedua dari kiri) setibanya di di Bandara Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (8/6/2013).

Kiprah ekonom cemerlang di dalam pemerintahan RI sejak era orde baru hingga reformasi ini mendapat apresiasi dari pemerintah, lembaga, institusi, baik dari dalam  maupun luar negeri.

Ketika menjadi Menko Perekonomian, Boediono mendapat penghargaan dari The University of Western Australia. Ia merupakan salah satu alumnus kampus tersebut. Boediono mendapat penghargaan “Distinguished International Alumnus Award”. Penghargaan tersebut diberikan kepada lulusan internasional yang telah berjasa dan berperan untuk negaranya.Penghargaan tersebut diberikan pada 10 Mei 2007.

Tiga universitas Australia tempat Boediono belajar dan bekerja memberinya apresiasi. Tahun 2012, Boediono diakui oleh UWA atas kontribusinya dalam hubungan global dengan anugerah Doktor Kehormatan. Pada Februari 2013, Boediono dianugerahi gelar Doktor Hukum, penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Monash University. Lalu, pada November 2013, hubungannya yang lama dengan Program Indonesia, Australian National University memberinya gelar Doktor Kehormatan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan didampingi Wakil Presiden Boediono setelah tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (23/11). Presiden tiba lebih cepat di Tanah Air setelah menghadiri KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, dan KTT D-8 di Islamabad, Pakistan.