Tokoh

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono

Sri Mulyono ditetapkan sebagai Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) saat deklarasi partai tersebut pada 28 Oktober 2021. Sebelumnya, ia dikenal sebagai kader Partai Demokrat, lalu pindah ke Partai Hanura dan lantas bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebelum didapuk sebagai Sekjen PKN periode 2021-2026.

RON

Fakta Singkat

Nama Lengkap
Dr. Sri Mulyono, S.Sos., M.M.

Lahir
Rembang, Jawa Tengah, 14 September 1969

Almamater
Universitas Sriwijaya, Palembang
Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Jabatan Terkini
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Nusantara 2021–2026

Politikus nasional ini dijuluki “kutu loncat” karena seringnya berpindah-pindah partai. Sri Mulyono, pria asal Rembang kelahiran 14 September 1969 semula berkiprah di Partai Demokrat. Pada 2016, ketika terjadi gonjang-ganjing di partai berlambang Mercy itu, ia hengkang dan bergabung dengan Partai Hanura kubu Osman Sapta Odang pada 2016.

Mundur dari Hanura, ia bersama rekan-rekannya mendirikan ormas pendukung Jokowi yang diberi nama Relawan Jokowi (ReJo) yang dideklarasikan pada 6 Mei 2018. Lulusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya ini tiba-tiba namanya muncul dalam Daftar Calon Sementara (DCS) caleg Partai Nasdem untuk dapil 2 Jateng di KPU Provinsi Jateng.

Tidak lolos menjadi Anggota DPRD Jateng tahun 2019, suami Nurbaiti AMD selanjutnya fokus di dunia pendidikan. Ia kemudian menjadi dosen FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Jayabaya (2020–2024).

Penerima gelar doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN ini kembali aktif di dunia politik ketika pada deklarasi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tanggal 28 Oktober 2021, Sri Mulyono mengumumkan dirinya menjabat Sekjen PKN masa jabatan 2021–2026.

Putra Rembang

Sri Mulyono berasal dari Rembang. Di kota yang terletak di ujung timur laut Jawa Tengah itu, Sri Mulyono dilahirkan pada 14 September 1969. Masa kecil Sri Mulyono hidup bersama kedua orang tuanya. Sang ayah bernama Nyalim dan ibunya bernama Ngasmi. Masa kanak-kanak hingga remaja, serta pendidikan formal sejak SD hingga SMA dijalaninya di kota kelahirannya itu. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Ketanggi 1 Rembang, kemudian lanjut ke SMP Negeri 2 Rembang, dan menyelesaikan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 2 Rembang pada 1988.

Lulus SMA, ia diterima di perguruan tinggi negeri Universitas Sriwijaya di Palembang. Sri Mulyono pun meninggalkan tanah kelahiran menuju Palembang untuk melanjutkan studi di Jurusan Administrasi Negara FISIP Unsri.

Di kampus, Sri Mulyono aktif menjadi Pengurus Senat Mahasiswa FISIP Unsri tahun 1990 hingga 1992. Ia juga aktif sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jawa di Palembang, hingga ditunjuk sebagai ketua umum. Selain itu, ia juga aktif di ICMI Orsat Al Bayan Palembang dan menjadi aktivis Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Palembang.

Usai meraih gelar sarjana dari FISIP Unsri pada 1993, Sri Mulyono masih terus melanjutkan studinya. Ia mengambil program magister manajemen di STIE IPWI di Jakarta hingga meraih gelar master pada 1999. Tidak berhenti hanya sampai gelar master, Sri Mulyono kembali melanjutkan studinya dengan mengambil program doktor bidang ilmu pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Bandung. Ia meraih gelar doktor pada 11 Maret 2020, usai mempertahankan disertasinya yang berjudul “Analisis Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah”.

Sri Mulyono menikah dengan Nurbaiti AMD. Mereka dikaruniai empat orang anak, yaitu Sarah Adhiningtias, Mohammad Mahdi Nyalimsyah, Nadya Ramadhani Adhiningtyas, dan Muhammad Falih Herjuno.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekertaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono menunjukkan karyu tanda anggota yang diberikan kepada politisi dan ekonom Laksamana Sukardi saat resmi bergabung dengan partainya di Kantor Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Karier

Sri Mulyono mengawali karier di dunia pendidikan usai meraih gelar sarjana dari FISIP Unsri pada 1993. Selama setahun, ia menjadi dosen dan Kepala Perpustakaan AMIK SIGMA di Palembang dari 1994 hingga 1995.

Tahun berikutnya, ia kembali ke Jakarta dan bekerja di PT Tenaga Tani Farma sebagai staf marketing selama dua tahun (1996–1998). Sri Muyono yang akrab dipanggil Mulyono ini kemudian melanjutkan studi program magister manajemen di STIE IPWI Jakarta. Sambil kuliah, ia juga menjadi dosen dan staf STIE IPWI.

Gelar master manajemen (MM) diraihnya pada 1999, dan ia tetap menjadi dosen di STIE IPWI hingga 2003. Ia juga juga mengajar di STAI Darul Qolam sejak 2001 hingga 2003. Sejak tahun 2002 Mulyono juga menjadi Dosen dan Ketua IV STAI Madina Ilmu di Depok hingga 2004. Selain berkecimpung di dunia pendidikan, ayah empat orang anak ini juga menggeluti dunia usaha dengan menjadi Direktur SIGMA EO sejak 2003 hingga 2006.

Sri Mulyono mengawali karier politik perdananya ketika pada 2003 ia diajak oleh Agus Abubakar bergabung ke Partai Demokrat. Ia ditunjuk menjadi Pengurus Anak Cabang Demokrat Kota Depok. Saat itu, Mulyono dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrat pertama Prof. Subur Budisantoso. Ketika Prof. Subur menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Mulyono menjadi staf khususnya.

Pemilu 2004 menjadi pengalaman pertama Sri Mulyono sebagai calon legislatif (caleg) Demokrat. Ia menjadi caleg dari daerah pemilihan Lampung dengan nomor urut 8. Selain itu, Sri Mulyono juga masuk menjadi tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pemilu Presiden 2004. Sri Mulyono tergabung dalam Tim Suara Bangsa, ormas pendukung SBY untuk memenangi Pemilu 2004.

Ia bertanggung jawab untuk wilayah Kota Depok. Sebelum Pemilu 2009, Sri Mulyono menulis buku Dari Wacana ke Tindakan Nyata yang memuat kiprah SBY selama menjadi presiden periode 2004–2009.

Saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010,  Mulyono sejak itu menjadi loyalis Anas. Hingga ketika Anas dimundurkan melalui Kongres Luas Biasa Partai Demokrat di Bali, Mulyono juga memilih hengkang dari Partai Demokrat pada 2013.

Mundur dari Partai Demokrat, Mulyono bersama sejumlah rekannya seperti Gede Pasek Suardika, Makmun Murod Al Barbsy, Boby Triadi dan lainnya mendirikan Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Namun, redupnya ormas PPI di kancah politik nasional membuat Mulyono bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sri Mulyono bergabung dengan Hanura kubu Oesman Sapta Odang. Ia diberi jabatan Ketua Divisi Komunikasi Publik DP Partai Hanura periode 2016–2020. Usai gonjang-ganjing di tubuh Partai Hanura, Mulyono menjabat Wakil Sekjen Partai Hanura. Namun, jabatan itu tidak lama diembannya karena pada 18 Juli 2018 ia mengundurkan diri dari kader Hanura.

Pada tahun yang sama, pada 6 Mei 2018, ia bersama rekannya eks Partai Demokrat mendirikan ormas pendukung Joko Widodo yang akan maju sebagai calon presiden RI. Ormas itu diberi nama Relawan Jokowi alias ReJo.

Lama tidak terdengar kabar beritanya, nama Sri Mulyono terdaftar di KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai caleg DPRD Jawa Tengah dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Namanya tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) daerah pemilihan Jateng 2, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Sri Mulyono tercatat sebagai caleg nomor urut 2.

Tidak lolos menjadi anggota DPRD Jateng tahun 2019, Mulyono kembali menekuni dunia pendidikan. Ia mengambil studi program doktor di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan pada 2020.

Usai menyandang gelar doktor, Sri Mulyono tetap berkecimpung di dunia pendidikan. Ia menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Jayabaya periode 11 September 2020 hingga 10 September 2024.

Pada 28 Oktober 2021, berdiri Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Sri Mulyono menjadi salah satu inisiator PKN bersama Gede Pasek Suardika dan loyalis eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dua hari setelah deklarasi, pada 30 Oktober 2021 Sri Mulyono mengumumkan bahwa dirinya menjabat sebagai Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara periode 2021–2026.

KOMPAS.COM

“Angka 525 yang masuk dalam DCS itu memberikan harapan besar bagi PKN untuk merebut kursi di Senayan tembus di atas 4 persen. Kami punya keyakinan penuh bahwa PKN akan menjadi partai Senayan,” ujar Sri Mulyono (21 Agustus 2023)

 

Disomasi SBY

Sri Mulyono pernah disomasi SBY terkait tulisannya di Kompasiana edisi 14 Desember 2013 berjudul “Kejarlah Daku Kau Terungkap”. Dalam tulisan tersebut, Sri Mulyono menuliskan bahwa SBY dalam pidatonya di Jeddah, Arab Saudi memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Anas Urbaningrum yang saat itu sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

SBY melalui kuasa hukum pribadinya Palmer Situmorang menyatakan keberatan terhadap kalimat “Dari Jeddah SBY ‘memerintahkan’ KPK supaya segera menetapkan status hukum Anas ‘tersangka’ ” yang termuat dalam tulisan Sri Mulyono tersebut.

Sudah tiga kali somasi dilayangkan Presiden SBY melalui kuasa hukum Palmer Situmorang kepada Sri Mulyono, yakni 14 Desember 2013, 20 Desember 2013, dan 23 Januari 2014. Semua surat somasi itu hampir sama, berisi peringatan Palmer Situmorang bahwa apabila dalam waktu yang tidak ditentukan Mulyono tidak memberikan bukti-bukti atas tuduhan yang ia tulis kepada SBY, kasus ini akan diproses ke ranah hukum.

Menanggapi somasi tersebut, Sri Mulyono mengatakan bahwa somasi dilayangkan tanpa surat kuasa dari Presiden SBY kepada Palmer Situmorang. Sri Mulyono meminta Palmer Situmorang untuk menunjukkan surat kuasa resmi dari Presiden SBY atas penunjukan dirinya. Sebab, dalam surat somasi itu menggunakan kop surat kepresidenan, sementara status Palmer Situmorang adalah kuasa hukum keluarga SBY, bukan kepresidenan.

Sri Mulyono yang merupakan fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) melaporkan Presiden SBY ke Komnas HAM pada 29 Januari 2014. Sri Mulyono berharap dengan melaporkan SBY ke Komnas HAM, Komnas HAM bisa berperan aktif dalam melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika (tengah) saat menjadi saksi penyerahan kartu tanda anggota partai yang diserahkan Sekjen PKN Sri Mulyono (kanan) kepada politisi dan ekonom Laksamana Sukardi yang resmi bergabung dengan partainya di Kantor Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Biodata

Nama

Sri Mulyono

Lahir

Rembang, Jawa Tengah, 14 September 1969

Jabatan

Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara 2021–2026

Pendidikan

  • SD Negeri Ketanggi1, Rembang (1982)
  • SMP Negeri 2, Rembang (1985)
  • SMA Negeri 2, Rembang (1988)
  • Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negera, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang (1993)
  • Sarjana (S2) Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta (1999)
  • Sarjana (S3) Doktor Ilmu Pemerintahan ke-94 Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung (2020)

Karier

Pekerjaan:

  • Dosen dan Kepala Perpustakaan AMIK SIGMA, Palembang (1994–1995)
  • Staf marketing PT Tenaga Tani Farma, Jakarta (1996–1998)
  • Dosen dan Staf STIE IPWI Jakarta (1998–2003)
  • Dosen STAI Darul Qolam, Jakarta (2001–2003)
  • Dosen STAI Madina Ilmu, Depok (2001–2004)
  • Ketua IV STAI Madina Ilmu, Depok (2002–2004)
  • Direktur SIGMA EO, Jakarta (2003–2006)
  • Komisaris PT Infinite Business Sinergy (Informasi Teknologi), Jakarta (sejak 2012)
  • Konsultan Divisi Humas Mabes Polri (2014–2016)
  • Pendiri, Instruktur dan Dewan Redaksi TribrataNews.com (portal Polri) (2015)
  • Media online Realita.co dan HNN Indonesia.com
  • Direktur utama PT Parem Media Adyodya (2017–sekarang)
  • Dosen FISIP Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta (2019–sekarang)
  • Direktur Eksekutif Goof Governanace Institute (NGO) (2019–sekarang)
  • Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Universitas Jayabaya (11 September 2020 — 10 September 2024).

Pemerintahan

  • Staf Khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (2007–2010)
  • Kepala Sekretariat Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2010–2013)

Organisasi

  • Pengurus Senat Mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya (1990-1992)
  • Pengurus Himpunan Mahasiswa Jawa di Palembang
  • Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jawa di Palembang
  • Aktivis ICMI Orsat Al Bayan Palembang
  • Aktivis Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Palembang
  • Ketua Komunitas Muslim Infklusif (Kosmik) Jakarta (2003-2005)
  • Direktur Eksekutif Media Center DPP Partai Demokrat (2005-2008)
  • Ketua Departemen Sosial DPP Partai Demokrat (2005-2010)
  • Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (sejak 2013)
  • Wakil Sekjen Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-3 (Jateng, Yogyakarta) Partai Hanura (2015-2020)
  • Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Hanura (2016-2020)
  • Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem (2020)
  • Sekjen DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) (2021-2026)

Keluarga

Istri

Nurbaiti AMD

Anak

  • Sarah Adhiningtias
  • Mohammad Mahdi Nyalimsyah
  • Nadya Ramadhani Adhiningtyas
  • Muhammad Falih Herjuno

Sumber
Litbang Kompas