La Nyalla Mattalitti

La Nyalla Mattalitti adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 yang terpilih melalui mekanisme voting oleh 134 anggota DPD dalam rapat paripurna DPD. Nama La Nyalla keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan 47 suara dibandingkan tiga pesaingnya, yaitu Sultan Bachtiar (18 suara), Mahyudin (28 suara), dan Nono Sampono (40 suara).

Sebelum menjabat Ketua DPD RI, perjalanan karier sosok berdarah Bugis ini kerap mengundang kontroversi publik. Kontroversi pertama terkait terpilihnya La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2015. Saat terpilih dalam kongres luar biasa di Surabaya, Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan organisasi yang dipimpinnya. Hal itu berujung konflik antara PSSI dan pemerintah.

Kontroversi kedua adalah tuduhan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur senilai Rp 5,3 miliar saat dia menjadi Ketua Kadin Jawa Timur.  Namun, tuduhan itu berhasil dipatahkannya melalui proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Desember 2016. Putusan pengadilan itu menyatakan La Nyalla bebas dari segala tuduhan.

Kontroversi berikutnya adalah kegagalan ia dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018. Ia gagal karena tidak memperoleh dukungan dari Partai Gerindra. Berkaitan dengan hal tersebut, La Nyalla menyatakan bahwa kegagalannya dalam memperoleh rekomendasi dari Partai Gerindra disebabkan ia tidak memenuhi permintaan “uang mahar politik” Partai Gerindra.

La Nyalla Mahmud Mattalitti  yang lahir di Jakarta pada 10 Mei 1959 adalah anak dari pasangan Mahmud Mattalitti dan Fauziah. Sang ayah adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan pernah menjabat Pembantu Dekan Fakultas Hukum di kampus tersebut. Adapun sang kakek  yang bernama Haji Mattalitti ialah seorang saudagar besar dari Bugis, Sulawesi Selatan, yang cukup berpengaruh di Surabaya.

La NyalIa lahir di tengah keluarga yang berkecukupan.  Ia menghabiskan masa mudanya di Kota Surabaya mengikuti orang tuanya yang menjadi dosen di Unair.  La Nyalla kecil mengecap pendidikan dasarnya di SD Bhinneka Bhakti, Surabaya  dan lulus tahun 1971. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surabaya  dan lulus tiga tahun kemudian. Selanjutnya ia mengambil pendidikan menengahnya di SMA Negeri 3 Surabaya  dan lulus tahun 1977.

Setelah lulus SMA tahun 1977, La Nyalla kemudian menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang. Setelah enam tahun mengecap bangku kuliah, ia pun menyelesaikan pendidikan tekniknya di kampus tersebut dan menyandang gelar insinyur tahun 1984.

Setelah menyandang gelar sarjana teknik, La Nyalla kerja serabutan ketika masih muda meski keluarganya dari kalangan berkecukupan. Meski demikian di kemudian hari, La Nyalla tumbuh mengikuti jejak kakeknya sebagai sosok pengusaha yang berpengaruh di Surabaya.

Karier pertama La Nyalla sebagai pengusaha diawali dengan menyelenggarakan pamaran kreativitas anak muda di Surabaya tahun 1989. Meski acara itu terbilang gagal karena minim pengunjung, ia tak patah semangat. Kemudian membuat ajang pameran serupa dan terbilang sukses menyelenggarakan event pameran di kota tersebut.

Bahkan, dalam perkembangannya pameran yang digagasnya itu menjadi cikal bakal Surabaya Expo yang kemudian rutin digelar tiap tahun. Pameran yang menyajikan produk-produk industri dan kerajinan buatan Surabaya dan Jawa Timur itu kemudian melambungkan nama La Nyalla sebagai pengusaha di Surabaya.

Setelah sukses dengan ajang penyelenggaraan pameran dan event, La Nyalla kemudian aktif menjadi seorang pengusaha, bahkan La Nyalla tercatat sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur (Jatim) selama 10 tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2019.

Berkat kiprahnya di Kadin itu namanya kian popular dan berkibar di Surabaya sebagai pengusaha sukses. Salah satu keberhasilannya adalah perusahaannya PT Airlanggatama Nusantara Sakti berhasil memenangkan proyek pembangunan rumah sakit Universitas Airlangga Surabaya.

La Nyalla pun pernah terjun ke bidang organisasi dan politik praktis. La Nyalla pernah tercatat sebagai Ketua DPW Partai Patriot Jawa Timur dan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Ia juga pernah aktif di organisasi GM Kosgoro Jawa Timur sebagai bendahara, kemudian Bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Jawa Timur, dan Ketua HIPMI Jawa Timur.

Sepak terjang La Nyalla tak berhenti di organisasi masyarakat dan profesi saja, ia kemudian terjun dalam organisasi di bidang olah raga.  Pada tahun 2010, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Setahun kemudian, La Nyalla menjabat sebagai Wakil Ketua PSSI Jawa Timur.

Dualisme di organisasi sepak bola yang terbagi menjadi PSSI dan KPSI (Komiter Penyelamat Sepak Bola Indonesia) berdampak besar pada kariernya di organisasi tersebut. Tahun 2012, La Nyalla dipercaya sebagai Ketua Umum PSSI-KPSI (Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia) periode 2012-2016 menggantikan Johar Arifin Hussein.

Setelah PSSI dan KPSI sepakat mengakhiri konflik pada Maret 2013,  La Nyalla kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI  dan anggota komite eksekutif PSSI.

Kiprahnya di PSSI semakin moncer, selang 2 tahun ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019 melalui voting pada Kongres Luar Biasa yang digelar Hotel JW Marriott di Surabaya. La Nyalla memperoleh 94 suara mengalahkan Syarif Bastaman yang hanya dapat 14 suara.

Meski demikian, pemerintah telah mengeluarkan surat pembekuan PSSI melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan tidak mengakui Kongres Luar Biasa yang digelar di Surabaya. Hasil kongres yang tidak diakui  Menpora itu kemudian berujung konflik antara PSSI dan pemerintah.

Di tengah konflik tersebut, muncul kasus korupsi menjerat La Nyalla. La Nyalla dijerat sebagai tersangka kasus korupsi pada tahun 2016. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur senilai Rp 5,3 miliar pada tahun 2011 sampai 2014. Kejaksaan Agung menduga dana tersebut digunakan untuk membeli saham di Bank Jatim.

Selama proses hukum, La Nyalla mengajukan praperadilan dan menang. Bahkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta memvonis bebas dari segala tuduhan La Nyalla, yang digelar 27 Desember 2016.

Meski demikian, karier La Nyalla di PSSI tak berumur panjang. Ia hanya menjabat ketua umum PSSI selama satu tahun dan posisinya digantikan oleh Eddy Rahmayadi yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad.

Setahun kemudian, La Nyalla kembali jadi sorotan publik ketika dia berniat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Namun, mantan Ketua PSSI ini mengalami kegagalan dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018.  Ia tidak memperoleh dukungan dari Partai Gerindra.

Berkaitan dengan hal tersebut, La Nyalla sempat melontarkan pernyataan yang kontoversial. Ia menyatakan bahwa kegagalannya dalam memperoleh rekomendasi dari Partai Gerindra disebabkan oleh “uang mahar politik” yang harus ia bayarkan ke Partai Gerindra yang cukup besar, yaitu mencapai miliaran rupiah.

Meski gagal dalam bursa calon gubernur Jatim dalam Pilkada 2018, nama La Nyalla tetap popular di Jawa Timur. Pada Pemilu Legislatif 2019, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Jawa Timur. Pada pemilu tersebut, ia berhasil mengantongi 2.267.058 suara yang mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPD Jatim.

Setelah dilantik sebagai anggota DPD, La Nyalla Mattalitti terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI untuk masa jabatan 2019-2024 melalui mekanisme voting yang dilakukan 134 anggota DPD yang hadir. La Nyalla mendapatkan 47 suara mengalahkan tiga pesaingnya, yakni Nono Sampono dengan 40 suara, Mahyudin 28 suara, dan Sultan Bachtiar 18 suara.  Ketiganya secara berurutan terpilih menjadi wakil ketua I, wakil ketua II, dan wakil ketua III.

Pada pidato sambutannya ia menuturkan visi misi yang ditayangkan dalam bentuk video. Dalam video itu disebutkan Jika terpilih sebagai ketua DPD ia bakal mewujudkan DPD yang benar-benar menjadi artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional sehingga DPD dapat menampung dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan kepentingan daerah.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti saat panen raya di Desa Taba Tama, Kecamatan Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Nusa Tengga Timur, Selasa (23/3/2021).

Pada tahun 2014, La Nyalla mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur (PWI Jatim) sebagai Newsmaker 2013. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Hari Pers Nasional (HPN) 2014 sekaligus HUT PWI ke-68 tingkat Jatim.

Di tahun 2020 La Nyalla kembali memperoleh beberapa penghargaan. Ia dinobatkan sebagai Best Institution Leaders dalam Anugerah Obsession Awards 2020 atas dedikasi dan prestasinya sepanjang tahun 2019.

Sebagai seorang kolektor keris pusaka, La Nyalla mendapatkan gelar Pangeran Hardonagoro dari Keraton Kasunanan Surakarta. Gelar kehormatan tersebut disampaikan langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Pameswari Dalem PB XIII. La Nyalla layak mendapatkan gelar Pangeran Hardonagoro karena dinilai berperan dalam melestarikan benda pusaka.

La Nyalla juga menerima penghargaan Widya Wiyata Dharma Samya dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) atas kontribusinya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan saat acara Dies Natalis UNESA ke-56 akhir Desember 2020 lalu.

Selain itu, La Nyalla juga mendapatkan penghargaan ITERA Adi Karsa Utama dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Ia dinilai memiliki andil besar dalam Percepatan Pembangunan Kampus ITERA. Penghargaan tersebut diumumkan oleh Rektor ITERA dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-6 ITERA pada Oktober 2020.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti (tiga dari kiri) didampingi Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar, Nono Sampono, dan Mahyudin (kiri ke kanan) memimpin sidang paripurna untuk menentukan perwakilan unsur DPD yang akan duduk di kursi pimpinan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). DPD akan menunjuk satu nama yang akan dibawa pada rapat paripurna MPR.