Sejarah NU: Perjalanan Menemukan Khittah 1926

Pada Muktamar ke-27 NU yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur tahun 1984, NU memutuskan untuk kembali ke khittah. Keputusan berani diambil dalam Muktamar NU untuk mengeluarkan dirinya dari Partai Persatuan Pembangunan dan kembali menjadi NU tanpa embel-embel anggota partai politik. NU kembali menjadi suatu lembaga pendidikan, sosial dan agama.

Pernyataan Muktamar NU 1984 menyatakan dua hal penting, yakni menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mengembalikan NU menjadi organisasi sosial keagamaan sesuai dengan Khittah NU 1926. Muktamar ini juga memutuskan KH R As’ad Syamsul sebagai Musytasar Aam, KH Ahmad Siddiq menjadi Rois Aam PBNU Syuriyah, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum PBNU Tanfidziyah.

Kembalinya NU ke khittah memunculkan optimisme baru untuk memberdayakan umatnya yang miskin dan bangsa Indonesia yang masih terbelakang dalam banyak hal. Selain menyejahterakan umat, sebagai organisasi sosial keagamaan NU dipandang akan lebih fleksibel karena masyarakat NU bisa tersebar di berbagai partai politik. Posisi sosial keagamaan dianggap bisa membuat NU memayungi masyarakatnya yang beragam.

Terdapat tiga pengelompokan di tubuh NU semenjak kembali ke khittah. Pertama, kelompok politisi yang yang secara langsung atau tidak langsung terjun ke dunia politik. Kedua, kelompok organisator yang tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan parpol maupun organisasi politik. Ketiga, kelompok independen atau kelompok bebas yang tidak mengafiliasikan diri dengan partai politik maupun tidak mengabdikan diri sebagai pengurus NU.

Pelaksanaan kembali ke khittah 1926 tak mudah dijalankan. Gus Dur, Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) saat itu juga tidak bisa melepaskan diri dari tarikan politik. Saat reformasi tahun 1998, tarikan politik memunculkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai representasi NU saat itu.

Menurut KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU 2000–2010, “Kembali ke khittah bukan berarti NU tidak berpolitik. NU akan tetap berpolitik untuk menjaga dua hal. Pertama, politik kebangsaan dilakukan bersama dalam lintas golongan. Kedua, politik praktis untuk ikut mengisi kekuasaan. Tentu tidak adil kalau NU yang punya massa justru tidak terwakili dalam kekuasaan” (13/4/2002).

Realitanya PKB tak mampu mewadahi seluruh aspirasi warga NU. Dalam dua kali pemilu (1999 dan 2004), suara yang diperoleh PKB tidak sebesar jumlah warga NU yang diklaim mencapai 40 juta orang. Artinya, masih banyak masyarakat NU yang menyalurkan aspirasi politiknya ke partai lain.

Gus Dur memang sempat terpilih sebagai presiden dan memimpin sekitar dua tahun, tetapi terpilihnya Gus Dur bukan karena disokong oleh PKB. Manuver politik di MPR saat transisi kekuasaan berhasil menjegal Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Megawati sebagai pimpinan partai pemenang pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), harus puas menjadi wakil Gus Dur.

Megawati sebagai wakil presiden akhirnya berhasil naik menjadi presiden setelah Gus Dur dilengserkan pada tahun 2001. Pada pemilu 2004, Megawati seolah belajar dari kegagalannya pada tahun 1999. Suara NU sangat berpengaruh terhadap elektabilitas presiden sehingga dipinanglah Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi untuk menjadi wakilnya pada Pilpres 2004.

Pencalonan Hasyim menimbulkan perpecahan di tubuh NU karena Gus Dur gagal menjadi calon presiden. Sekali lagi, sejarah membuktikan bila suara NU tidaklah satu. Hasyim pun gagal membawa gerbong warga NU untuk mendukung pencalonannya. Hasilnya, Megawati kalah pada Pilpres 2004.

Dengan basis massa sekitar 150 juta orang, suara NU masih menjadi rebutan pada Pilpres 2024. Tokoh-tokoh NU dipinang oleh ketiga calon presiden untuk berada dalam barisannya. Bahkan, dua tokoh dengan latar belakang NU yang kuat menjadi calon wakil presiden, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpasangan dengan Anies Baswedan, sementara Menkopolhukam Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Abdurrahman Wahid disertai putri keduanya, Zannuba Arifah, memberikan salam saat akan memasuki mobil kepresidenan, RI-1, seusai pelantikan di Sidang Paripurna MPR (20/10/1999).

Sosok Gus Dur begitu lekat dengan lingkungan NU. Guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan, menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang membuat Gus Dur sangat lekat dengan NU.

Pertama, Gus Dur merupakan orang NU yang membawa NU melampau batas-batas NU. Kedua, Gus Dur memiliki basis pesantren dan basis modern sangat kuat. Ketiga, Gus Dur merupakan darah biru keturunan langsung pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dan ayahnya Menteri Agama.

Pada tahun 1984 Gus Dur menjadi segelintir dari warga NU yang punya gagasan untuk kembali ke Khittah 1926. Sejak dipimpin Gus Dur, NU menemukan titik pencerahan dan memunculkan generasi-generasi muda hasil didikan NU yang berpandangan ke depan.

Selama memimpin, Gus Dur terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang tidak biasa. Menjelang reformasi dalam agenda menurunkan Presiden Soeharto, Gus Dur menjadi motor penggembosan PPP dan membebaskan massa NU untuk memilih satu dari tiga partai sesuai dengan pilihannya sendiri. Sikap ini diambil Gus Dur untuk menunjukkan bahwa NU tidak bisa disetir siapa pun, termasuk dalam sikap politik.

Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden pada tahun 1999 juga merupakan langkah cerdik. Sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Dur setuju dengan pencalonan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai presiden meski sebagian ulama belum sependapat tentang kepemimpinan presiden perempuan. Meski setuju menjadikan Megawati sebagai presiden, Gus Dur berkonsolidasi dengan poros tengah. Pada saat pemilihan presiden di MPR, Gus Dur terpilih sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia.

Banyak usaha-usaha pembaruan dan pencerahan dalam dua periode kepemimpinan Gus Dur di NU. Tak saja menjadi pendobrak stagnasi di NU, Gus Dur sekaligus simbol perlawanan NU terhadap penguasa Orde Baru. Dengan pemahaman politik dan pengetahuan agama yang memadai, Gus Dur bisa bebas leluasa bergerak di oposisi dan koalisi. Pendek kata, Gus Dur memang lihai membuat bingung dan langkahnya jauh melampaui zaman.

Selepas Gus Dur tak lagi memimpin NU, kritik-kritik bermunculan karena kelambanan NU merespons masalah-masalah sosial di masyarakat. Kondisi ini ditambah praktek politik praktis di tubuh NU seiring euforia reformasi yang membuka ruang masyarakat untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. (LITBANG KOMPAS)