Paparan Topik | Hari Olahraga Nasional

Sejarah dan Semangat Hari Olahraga Nasional

Peringatan Hari Olahraga Nasional setiap tanggal 9 September dicanangkan pada tahun 1983. Semangat penetapan Haornas adalah menggunakan olahraga sebagai sarana perjuangan dalam pembangunan.

IPPHOS
Rombongan pembawa bendera PON I/1948 masuk Kota Solo setelah menempuh perjalanan secara beranting sejauh 64 kilometer dari Yogyakarta sejak 8 September 1948.

Fakta Singkat

Hari Olahraga Nasional

  • 9 September 1948, Pembukaan PON I di Solo.
  • 16 Mei 1983, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengusulkan tanggal 10 September sebagai Hari Olahraga Nasional
  • 17 Mei 1983, Hasil Sidang KONI XIII menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Olahraga.
  • 9 September 1983, Presiden Soeharto mencanangkan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional.
  • 7 September 1985, Penetapan tanggal 9 September sebagai Haornas dengan Keppres 67/1985.

Semangat Penetapan Haornas

  • PON I: kekuatan perjuangan menegakkan kemerdekaan di gelanggang internasional
  • Pembangunan: kekuatan perjuangan dalam pembangunan nasional.

Penetapan Hari Olahraga Nasional dihubungkan dengan pembukaan PON I di Solo pada tahun 1948. Semangat keolahragaan pada masa perjuangan dibawa dalam suasana pembangunan. Di dalamnya, olahraga tak melulu dimaknai demi kesehatan dan prestasi, tetapi lebih sebagai sarana perjuangan dan pembangunan.

Sebelum ditetapkan dan diperingati tiap tanggal 9 September, telah muncul usulan untuk memperingati Haornas setiap tanggal 8 September.

Pada tanggal 16–17 Mei 1983, diadakan Sidang Paripurna KONI XIII di Senayan, Jakarta. Dalam sambutan tertulis pembukaan sidang, Ketua Umum KONI Pusat, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, mengusulkan tanggal 10 September sebagai hari olahraga nasional. Saat itu, usulan untuk mengadakan hari olahraga nasional didasarkan pada harapan untuk menempa semangat berolahraga di masyarakat serta peningkatan prestasi (Kompas, 17/5/1983).

Sidang tersebut memutuskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XI/1985 dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 8 September 1985, sekaligus ditetapkan sebagai Hari Olahraga. Tanggal tersebut sesuai dengan informasi yang digunakan pada saat itu bahwa PON I/1948 dimulai tanggal 8 September 1985 (Kompas, 18/5/1983).

Berdasarkan arsip Kompas, terdapat perbedaan berkaitan dengan tanggal pembukaan PON I di Solo. Pada buku kenangan PON II tahun 1951 dan PON-PON selanjutnya, disebutkan bahwa PON I di Solo diselenggarakan tanggal 8–12 September 1948.

Pada kenyataannya, tanggal 8 September 1948 adalah hari perjalanan bendera PON I yang dibawa dari Yogyakarta dan tiba di Solo tanggal 9 September 1948 pukul 06.30. Selanjutnya bendera langsung dibawa ke Stadion Sriwedari. Pada pukul 09.00, Presiden Soekarno meresmikan pembukaan PON I.

Data bahwa pembukaan PON I diresmikan pada tanggal 9 September salah satunya didapat dari Maladi yang pada tahun 1951 menjadi Sekretaris Panitia Besar pada penyelenggaraan PON II di Jakarta (Kompas, 9/9/1983).

Selang 35 tahun kemudian, pada saat meresmikan purnapugar Stadion Sriwedari, Solo, pada 9 September 1983, Presiden Soeharto sekaligus mencanangkan Hari Olahraga Nasional setiap tanggal 9 September. Tanggal 9 September dipilih berdasarkan tanggal pembukaan penyelenggaraan PON I tahun 1948 di Solo (Kompas, 10/9/1983).

Selanjutnya, pada 7 September 1985, tanggal 9 September ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa penetapan Hari Olahraga Nasional berhubungan dengan peningkatan, pembinaan, dan perkembangan olahraga secara berlanjut.

KOMPAS/JB SURATNO
Menpora Abdul Gafur mempertontonkan logo resmi menyambut Hari Olahraga 9 September yang akan diresmikan Presiden Soeharto di Solo, bersamaan dengan usainya pemugaran Stadion Sriwedari. Stadion tersebut adalah tempat PON 1948 dilangsungkan.

Semangat penetapan: PON I/1948

Penetapan Haornas dihubungkan dengan pembukaan PON I/1948 di Solo dan diwarnai oleh semangat perjuangan dalam pembangunan.

Penyelenggaraan PON I/1948 di Solo merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI). PORI lahir dalam kongres olahraga di Solo pada tahun 1946 dengan ketua Widodo Sastrodiningrat yang membawahi olahraga sepak bola, basket, renang, atletik, bulu tangkis, tenis, panahan, bola keranjang, pencak silat, dan gerak jalan. Selain PORI, terbentuk pula Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) dengan Sri Sultan sebagai ketua (Kompas, 14/8/1970).

Pada tahun 1948, PORI dengan perantaraan KORI mengajukan untuk ikut dalam Olimpiade 1948 di London. Akan tetapi, Indonesia tidak memenuhi persyaratan karena berbagai organisasi induk olahraga di Indonesia belum tergabung dalam federasi internasional. Akibatnya, Indonesia gagal berangkat ke London (Kompas, 8/9/1983). Selain itu, muncul juga alasan bahwa Inggris tidak menerima paspor dari Indonesia kecuali bersedia bergabung di bawah kontingen Belanda (Kompas, 18/8/1983).

Untuk memelihara semangat keolahragaan yang menyala-nyala dari para atlet yang telah dipersiapkan, diadakan Konferensi Darurat PORI di Solo pada 2–3 Mei 1945. PORI menghidupkan kembali Pekan Olahraga Nasional yang sebelumnya pernah diadakan oleh Ikatan Sport Indonesia (ISI) pada tahun 1938 dan 1942. Menurut keputusan PORI tahun 1948, PON akan diadakan setiap dua tahun dan PON pertama berlangsung di Solo pada 8–12 September 1948. Artinya, hanya terdapat waktu tiga bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan PON (Kompas, 8/9/1983).

Walaupun revolusi fisik masih berkecamuk, Belanda masih menguasai beberapa daerah di Indonesia, pemerintah pusat yang berkedudukan di Yogyakarta mendukung sepenuhnya dengan menyediakan biaya sebesar Rp 1.500 (Kompas, 14/8/1970).

PON I didahului dengan prosesi bendera dari Yogyakarta ke Solo pada tanggal 8 September 1948. Dua buah bendera, Merah Putih dan PON, diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada rombongan pembawa bendera di Gedung Agung Yogyakarta (Kompas, 8/9/1983).

Rombongan pembawa bendera kemudian berbaris, berjalan kaki beranting menempuh jarak 64 kilometer ke Solo. Mereka menyerahkan dua bendera tersebut kepada Ketua Panitia PON di Solo, yakni Pangeran Surjohadimidjojo.

Rombongan tiba pada tanggal 9 September 1948 pukul 08.30 di arena PON. Kedua bendera kemudian dikibarkan disertai lagu “Indonesia Raya”.

Dalam amanat pembukaan PON, 9 September 1948, Presiden Soekarno menyatakan kebanggaanya atas keikutsertaan para pahlawan dari daerah pendudukan. Selain itu, Presiden mengharapkan bahwa selanjutnya PON bukan hanya untuk menjadi pekan mengolah jasmani, tetapi pun hendaknya pula pekan mengolah rohani (Kompas, 8/9/1983).

Pekan olahraga tersebut mendapat sambutan yang luar biasa meskipun situasi politik Indonesia belum stabil dan pesertanya pun hanya berasal dari kota-kota di Pulau Jawa.

Arsip Kompas menuliskan, Stadion Sriwedari tak sanggup menampung animo penonton yang melimpah ruah. Tiap hari, lebih dari 40.000 penonton menyaksikan berbagai pertandingan, di antaranya sepak bola, atletik, renang, bulu tangkis, basket, bola keranjang, tenis dan pencak silat (Kompas, 14/8/1970).

Kemeriahan Pekan Olahraga Nasional di Solo ini juga tampak dari kehadiran Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan segenap menterinya. Para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Panglima Besar Soedirman, termasuk para anggota Komisi Tiga Negara (KTN), dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia juga turut menghadiri acara tersebut (Kompas, 14/8/1970).

PON pertama ini diikuti oleh 13 keresidenan, yakni Banyumas (44 kontingen), Bojonegoro (31), Jakarta (82), Yogyakarta (148), Kediri (117), Madiun (70), Magelang (35), Malang (65), Pati (111), Priangan (72), Semarang (28), Surabaya (60), dan Solo (150). Juara pertama PON 1948 adalah Solo dan diikuti Yogyakarta sebagai juara kedua (Kompas, 8/9/1983).

PON I dianggap sebagai tonggak sejarah persatuan dan perkembangan olahraga nasional di Tanah Air. Di sini juga terjadi peletakan dasar yang kokoh bagi perkembangan dunia olahraga nasional. Hal tersebut ditandai dengan munculnya organisasi dari berbagai cabang olahraga yang belum ada sebelumnya,  serta penggabungan dengan federasi olahraga internasional (Kompas, 14/8/1970).

IPPHOS
Upacara penyerahan bendera PON dan bendera Merah Putih oleh Presiden Soekarno di Istana Yogyakarta tanggal 8 September 1948. Kedua bendera tersebut kemudian dibawa berjalan kaki oleh rombongan secara beranting menuju tempat pelaksanaan PON di Solo.

Tiga puluh lima tahun kemudian, dalam sambutan purnapugar Stadion Sriwedari, Solo, 9 September 1983, Presiden Soeharto menjelaskan hubungan PON I di Solo dan penetapan Hari Olahraga Nasional di zaman pembangunan (Kompas, 10/9/1983).

Menurut Presiden, penyelenggaraan PON pada tahun 1948 secara sadar diarahkan untuk menunjang perjuangan menegakkan kemerdekaan di gelanggang internasional. Pada tahun 1948, baru beberapa negara yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan PON menjadi salah satu upaya, di samping perjuangan bersenjata, untuk meyakinkan bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan terus tegak berdiri.

Dengan demikian, PON I di Solo memiliki dimensi politik, yakni untuk meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia benar-benar ada, benar-benar memiliki pemerintahan, dan benar-benar didukung oleh rakyat. Menurut Presiden, “Tanpa adanya pemerintahan dan dukungan rakyat, tidak mungkin ada kegiatan olahraga tingkat nasional” (Kompas, 10/9/1983).

Semangat penyelenggaraan PON sebagai kekuatan perjuangan juga ditegaskan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Abdul Gafur dalam pidato pada kesempatan yang sama. Abdul Gafur menilai penyelenggaraan PON I/1948 merupakan prestasi karena diadakan ketika perjuangan kemerdekaan masih terus berlangsung (Kompas, 10/9/1983).

Semangat yang sama itulah yang dibawa dalam penetapan Hari Olahraga Nasional 35 tahun kemudian dalam kerangka pembangunan. Menurut Presiden Soeharto, “Kita tidak mungkin mewujudkan masyarakat maju, adil, dan sejahtera lahir batin seperti yang kita cita-citakan jika masyarakat kita lemah jasmani dan rohaninya” (Kompas, 10/9/1983).

KOMPAS/ZAENAL EFFENDY
Presiden Soeharto pada pencanangan 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional di Stadion Sriwedari Solo, 9 September 1983.

Mendorong keolahragaan nasional

Pencanangan Hari Olahraga Nasional tersebut disambut positif oleh berbagai pihak sebagai langkah konkret pemerintah untuk mendorong kehidupan berolahraga di Tanah Air.

Tajuk Rencana Kompas 9 September 1983 mencoba melihat tujuan pencanangan Hari Olahraga Nasional dengan menimba semangat PON I/1948 (Kompas, 9/9/1983).

Penyelenggaraan PON pertama di Solo pertama-tama bukan untuk mempertarungkan prestasi, tetapi untuk melengkapi proses pembangunan bangsa dan untuk melengkapi atribut suatu negara modern. Setelah 35 tahun dari PON I, olahraga semakin menunjukkan peranan konstan dalam proses pembangunan bangsa maupun dalam menempatkan negeri dalam hierarki prestasi internasional.

Dalam kerangka pembangunan, olahraga tak selalu berarti pertandingan demi prestasi. Oleh karena itu, penetapan Hari Olahraga Nasional dimaknai sebagai titik tolak reorientasi bahwa yang menentukan hasil adalah proses, yakni waktu, ketekunan, keuletan, gairah, iklim segar, pengembangan, kesunyian, serta keringat tanpa tepuk sorak (Kompas, 9/9/1983).

Tanggapan positif juga tampak dari rubrik opini Kompas, 9 September 1983 yang memuat tulisan Ign Sunito dengan judul “Hari Olahraga Nasional: Setelah Itu, Apa dan Bagaimana”. Sunito mengungkapkan pencanangan Hari Olahraga Nasional merupakan gong dari kemauan dan sikap politik pemerintah untuk mendorong maju kehidupan berolahraga di Tanah Air.

Dalam opininya, Sunito melihat Haornas bukan hanya suatu peristiwa, tetapi kegiatan. Sebagai langkah awal, pencanangan Haornas perlu diikuti dengan berbagai program untuk mendukung kemauan dan sikap politik pemerintah mengenai olahraga.

Ia mengumpamakan, “Kalau Hari Olahraga tidak lebih dari suatu peristiwa, maka tak lebih dari ibarat bensin yang tidak digunakan apa-apa atau hanya sebagai api tetapi tidak menimbulkan kebakaran” (Kompas, 9/9/1983).

Perlunya program yang mengikuti pencanangan Haornas juga dinyatakan oleh M.F. Siregar, Sekjen KONI pada saat itu. Ia berpendapat bahwa mengumandangkan Hari Olahraga tanpa program, ibarat “ada api tetapi tidak membuat kebakaran” (Kompas, 9/9/1983).

Menurut Siregar, selain program, sikap serius pemerintah terhadap keolahragaan juga perlu didukung dengan adanya UU tentang pendidikan jasmani serta diperkuat dengan peran keluarga dalam mendukung kegiatan olahraga.

KOMPAS/ZAENAL EFFENDY
Duplikat bendera PON I kemarin (8/9/1983) tiba di Solo setelah diberangkatkan pagi hari dari Yogya, mengulangi sejarah 35 tahun lalu. Di Solo bendera diarak di pusat kota Jalan Slamet Riyadi, sebelum dipertemukan dengan Api Abadi Mrapen. Keduanya kemudian disemayamkan di Balai Kota.

Kemauan pemerintah

Pencanangan Haornas pada 9 September 1983 tersebut berhubungan dengan upaya pemerintah yang  semakin menganggap penting olahraga dalam kerangka pembangunan.

Sebelumnya, pada 1981, pemerintah telah mencanangkan slogan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”. Slogan tersebut kemudian disebut sebagai panji olahraga.

Slogan tersebut mula-mula disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) IV di Istana Negara, 19 Januari 1981 (Kompas, 20/1/1981).

Presiden Soeharto menyatakan prestasi olahraga yang tinggi merupakan dorongan bagi pembinaan bangsa serta menimbulkan kebanggaan nasional. Hal tersebut merupakan salah satu unsur penting rasa percaya diri sendiri untuk berhasilnya gerak pembangunan selanjutnya. Di akhir pidato, Presiden mengajak peserta Musornas untuk mengibarkan panji-panji olahraga nasional dengan semboyan “Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga!” (Kompas, 20/1/1981).

Slogan tersebut kembali disebut dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan sidang DPR, 15 Agustus 1981. Presiden Soeharto menyampaikan, “Pembinaan bangsa dan pembangunan negara kita juga meliputi kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai bagian dari usaha kita untuk membangun manusia Indonesia yang utuh. Karena itu, saya menganggap penting usaha pemerintah bersama masyarakat dan semua keluarga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sehingga akan berkembanglah suatu gerakan keolahragaan nasional.”

Selain itu, pada tahun 1983, pemerintah mengambil langkah politis dengan kembali memasukkan olahraga dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga Kabinet Pembangunan IV setelah sebelumnya sempat ditiadakan.

Sejarah dan semangat penetapan Haornas menunjukkan bahwa olahraga merupakan kekuatan perjuangan yang dapat membangun watak bangsa, kesehatan jasmani, serta rasa kebanggaan nasional. (LITBANG KOMPAS)

KOMPAS/DUDY SUDIBYO
Menyambut Hari Olahraga Nasional, sebagian peserta gerak jalan massal, Jumat sore (9/9/1983), tiba di Monas. Acara ini diikuti lebih dari 50.000 orang terdiri dari pelajar dan karyawan ibu kota.

Referensi

Arsip Kompas
Dapatkan Artikel Paparan Topik Terkini dari Kompaspedia

Dapatkan Artikel Paparan Topik Terkini dari Kompaspedia

Daftarkan email Anda dan ikuti berbagai paparan topik terkini.

close