Hari PBB dan Momentum Perdamaian Internasional

Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2024–2026. Keterpilihan ini tercapai setelah Indonesia memperoleh suara terbanyak dari tiga kandidat Dewan HAM PBB untuk regional Asia Pasifik. Indonesia memperoleh dukungan 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Sementara perolehan Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.

Angka perolehan suara ini menjadi dukungan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan diri di Dewan HAM PBB. Sebelumnya, untuk menyambut pencalonan tersebut Indonesia mengusung tema “Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan”. Untuk memperoleh capaian ini, Kementerian Luar Negeri telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai negara.

Pemungutan suara berlangsung di Markas Besar PBB di Kota New York, Amerika Serikat, pada Selasa (10/10/2023). Secara total, terdapat 13 kursi untuk Dewan HAM regional Afrika dan Asia Pasifik, 6 kursi untuk Eropa Timur, 8 kursi untuk Amerika Latin dan Karibia, serta 7 kursi untuk Eropa Barat dan lainnya. Keterpilihan ini menjadi kali keenam Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB (Kompas, 12/10/2023, “Indonesia Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB”).

Momen terpilihnya Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB hanya berselang 12 hari menjelang peringatan Hari PBB atau United Nations (UN) Day. Hari tersebut diperingati pada tanggal 24 Oktober setiap tahunnya. Tahun 2023 ini akan menjadi kali ke-75 perayaan Hari PBB diperingati.

KOMPAS/FRANSISCA ROMANA NINIK

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato dalam Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (26/9/2022). Menlu menggarisbawahi perlunya dunia segera meninggalkan paradigma kompetisi dan merangkul kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai krisis global.

Hari PBB yang dirayakan per tanggal 24 Oktober setiap tahunnya merupakan satu dari sekian banyak hari peringatan internasional yang ditetapkan oleh PBB. Status PBB sebagai organisasi internasional menjadi landasan wewenang dalam menetapkan hari-hari peringatan internasional. Mengacu pada situs resminya (un.org), model peringatan ini digunakan oleh PBB sebagai alat advokasi yang kuat, terkait pada tema spesifik tertentu. Adanya satu hari khusus akan suatu topik khusus akan mendukung kesadaran dan tindakan internasional terhadap isu terkait.

Sebagai contoh, ada Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, Hari Laut Sedunia setiap 8 Juni, Hari Demokrasi Internasional setiap 15 September, dan Hari Anak Sedunia setiap 20 November. Tujuan ditetapkannya masing-masing hari tersebut adalah untuk menciptakan kesadaran dan mendorong peran serta masyarakat internasional sesuai dengan topik yang diperingati. Logika dan tujuan demikian juga terkandung dalam peringatan Hari PBB.

Dalam status organisasi internasional, PBB merupakan organisasi global yang memiliki legitimasi, kekuatan, dan dampak normatif yang begitu besar. Peran sertanya berdampak pada negara-negara di dunia yang mayoritas telah menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, PBB juga memberikan dampak pada begitu banyak manusia di dunia.

Pada dasarnya, Hari PBB didasarkan pada momen historis ratifikasi dokumen Piagam PBB (UN Charter), yakni pada 24 Oktober 1945. Penandatanganan dokumen tersebut menjadi tanda bagi lahirnya PBB sebagai organisasi internasional. Oleh sebab itu, secara historis, Hari PBB menandai peringatan berlakunya Piagam PBB dan terbentuknya organisasi PBB.

Namun, dalam pelaksanaannya PBB menggunakan momen peringatan ini sebagai peringatan atas beragam masalah dan isu yang lebih aktual. Terdapat urgensi yang kian besar agar berbagai negara bersatu untuk memenuhi agenda bersama. Atas itu, Hari PBB – sebagai kesempatan untuk memperkuat agenda bersama dan menegaskan kembali tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB – mengusung fokus tema tertentu setiap tahunnya.

Kesempatan itulah yang ingin dicapai PBB dalam peringatan Hari PBB. Mengacu kembali pada situs resmi PBB, agenda bersama merupakan visi yang disusun oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk mencapai kerja sama global melalui multilateralisme yang inklusif, berjejaring, dan efektif. Tujuan besarnya adalah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai kunci pemetaan masalah dan kesenjangan sejak tahun 2015.

Dalam konteks perayaan Hari PBB, rutin diselenggarakan Konser Hari PBB atau UN Day Concert di Aula Majelis Umum PBB di New York. Konser musik ini biasa mengundang berbagai konduktor, vokalis, hingga tim orkestra ternama dunia. Tema konser pun selaras dengan tema Hari PBB yang tengah diusung pada tahun terkait.

KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menandatangani perjanjian soal konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas keragaman hayati laut di luar yuridiksi negara atau laut lepas mulai ditandatangani di Markas Besar PBB di New York, Rabu (20/9/2023).

Dipilihnya tanggal peringatan Hari PBB lekat dengan catatan historis lembaga itu sendiri. Untuk itu, sejarah Hari PBB tak lepas dari sejarah ratifikasi Piagam PBB dan berdirinya organisasi PBB itu sendiri. Mengacu pada Kompaspedia (25/10/2021, “Awal Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa”), pembentukan PBB diprakarsai oleh kekecewaan global atasa terjadinya Perang Dunia II yang memakan begitu banyak jutaan korban nyawa dan kehancuran ekonomi. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau League of Nations dinilai gagal mencegah terjadinya perang ini.

Atas situasi kehancuran tersebut, wacana akan keamanan, perdamaian internasional, dan pembentukan organisasi internasional untuk menjaga hal-hal tersebut kian bermunculan. Sejak 1941, ketika Perang Dunia II baru berjalan 22 bulan, wacana demikian telah muncul. Namun, gagasan ini baru menemukan bentuk nyatanya pada 9 Oktober 1944, ketika pertemuan-pertemuan antar negara (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan China) berujung pada dokumen “Proposals for the Establishment of a General International Organization”.

Sebagai kelanjutan, dalam periode 4–11 Februari 1945, dilaksanakan Konferensi Yalta untuk membentuk organisasi internasional pengganti Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Konferensi Yalta sendiri bukanlah forum internasional pertama yang membahas gagasan ini. Meski begitu, konferensi ini membuka jalan konkret bagi pembentuk organisasi internasional yang dimaksud, dengan merekomendasikan penyelenggaraan konferensi antar bangsa-bangsa.

Konferensi yang dimaksud tersebut terwujud dalam Konferensi San Francisco pada 24 April 1945. Konferensi ini dihadiri oleh 46 negara dan empat negara sponsor. Dengan jumlah delegasi mencapai 3.500 orang, kemudian dirancang Piagam PBB.

Pada 26 Juni 1945, Piagam PBB akhirnya ditandatangani oleh para delegasi Konferensi San Francisco. Penandatanganan dilakukan di Auditorium Herbst Theatre, Gedung Peringatan Perang Veteran, Amerika Serikat. Lebih lanjut, empat bulan setelahnya, tepatnya pada 24 Oktober 1945, dokumen tersebut diratifikasi oleh lima negara penggagas (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, China, dan Prancis) beserta mayoritas negara yang menandatangani. Bersamaan dengan ratifikasi ini, maka Piagam PBB resmi diberlakukan – dan bersamaan dengan itu, PBB resmi dibentuk.

Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari PBB. Meski begitu, peringatan ini sendiri baru ditetapkan pada 24 Oktober 1948. Sebelumnya, LBB juga baru dibubarkan pada 20 April 1946. Pembubaran ditandai dengan penyerahan berbagai aset LBB kepada PBB, termasuk perpustakaan dan segala arsip yang dimiliki.

Dengan mengacu pada alur historis demikian, perumusan Piagam PBB dan pembentukan organisasi PBB menjadi perwujudan aspirasi bangsa-bangsa dunia akan tragedi perang – terutama Perang Dunia II sebagai titik tolak tragedi kemanusiaan dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari tidak adanya perdamaian global. Atas kesadaran demikian, berbagai bangsa mencita-citakan terwujudnya perdamaian dunia melalui peran PBB. Cita-cita itulah yang selalu diperingati kembali tiap tahunnya lewat Hari PBB.

Secara kasat, PBB telah berhasil mewujudkan aspirasi tersebut. Perang dunia tidak lagi terjadi – setidaknya sejak tahun 1945 atau dalam rentang waktu 78 tahun terakhir. Ini adalah pencapaian tersendiri, dimana dalam masa berdirinya LBB, dua perang dunia terjadi dalam rentang waktu dua dekade.

Meski begitu, “pencapaian” ini dapat dilihat secara kritis. Meski tidak ada perang dalam skala dunia, namun kejahatan kriminal semakin meningkat. Kriminalitas membunuh jauh lebih banyak korban daripada konflik bersenjata. Pada 2017 saja, kejahatan kriminal menyebabkan korban tewas hingga hampir setengah juta orang di seluruh dunia.

Situasi teraktual juga menunjukkan kerentanan internasional dari pecahnya perang Rusia-Ukraina. Konflik ini memicu perang proksi antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Rusia, yang berisiko untuk kian meluas dan menjadi perang dunia baru. Tak hanya itu, perang terjadi di mana-mana. Dunia menyaksikan berkobarnya perang-perang lokal di Yaman, Nigeria, Kongo, hingga Myanmar. Sementara di Indo-Pasifik, ketegangan militer terjadi antara Amerika Serikat dengan China.

Kondisi demikian menjadi alarm untuk kembali mengingat aspirasi perdamaian internasional yang dulunya melandasi perumusan Piagam PBB. “Ini adalah sesuatu yang seharusnya memberi kita jeda untuk berpikir. Apa yang terjadi pada umat manusia sehingga kita mengalami tiga perang dunia dalam satu abad? … Dalam satu abad telah terjadi tiga perang dunia, dengan semua perdagangan senjata di belakangnya. Ini buruk bagi kemanusiaan, sebuah bencana,” kata Paus Fransiskus dalam wawancara dengan La Civiltà Cattolica di Roma, pada Mei 2022 lalu (Kompas.id, 26/6/2022, 77 Tahun Piagam PBB dan Menguatnya Konfrontasi Antarnegara).

Dalam tujuan peringatan Hari PBB demikian, akan diusung perayaan juga konseer yang mengangkat tema tertentu. Pada Hari PBB 2018, dilangsungkan konser dengan usungan tema “Traditions of Peace and Non-Violence”. Pada tahun 2019, Hari PBB mengusung tema “Building Prosperity for All through Culture, Education, Gender Equality, Sports and Sustainability”. Perayaan di kedua tahun tersebut menjadi konser terkahir yang diselenggarakan secara langsung.

Semenjak masa pandemi Covid-19 pada 2020, konser dilaksanakan secara hybrid. Sebagian pertunjukan musik akan lebih dahulu direkam untuk diputar pada hari perayaan. Pertunjukkan secara langsung atau live dibatasi, begitu juga dengan jumlah penonton yang hadir dalam protokol kesehatan yang ketat.

Sebagai contoh, Hari PBB 2020 sebagai perayaan daring pertama mengangkat tema “Reimagine, Rebalancing, Restart: Recovering Together for Our Shared Community”. Konser tersebut – yang menampilkan vokalis hingga orkestra kelas dunia dan disponsori oleh Italia – keseluruhannya direkam terlebih dahulu di Teater La Scala, Milan.

Melihat situasi yang terjadi di dunia akhir-akhir ini – terutama konflik global, kemiskinan ekstrem, dan ketidaksetaraan – maka Hari PBB 2023 mengangkat tema “Equality, Freedom and Justice for All”. Tema ini selaras dengan peringatan 75 tahun Deklarasi HAM yang juga diperingati dalam Hari PBB 2023.

Rentetan perayaan akan dilangsungkan secara langsung dalam berbagai pertemuan di Amerika Serikat. Rentetan tersebut telah dimulai sejak Kamis (28/9/2023) dengan penghargaan terhadap 17 orang masyarakat yang dianggap menjadi aktor pelaksana bagi 17 poin SDGs berbeda. Peringatan akan dilanjutkan dengan berbagai forum pada bulan Oktober, hingga ditutup dengan jamuan makan malam (gala dinner) pada Senin (27/11/2023).

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (25/9/2019) menjadi moderator dalam Leaders Dialoque bertajuk Visi 2020-2030 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kesempatan tersebut Wapres mendorong percepatan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Visi 2030.

Dengan latar belakang sejarah yang ada, Hari PBB begitu lekat dengan kehadiran Piagam PBB. Dokumen tersebut mencakup bagian Pembukaan, 19 bab, dan 111 pasal yang mengamanatkan organisasi PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan kemajuan sosial, memperkuat hukum internasional, dan mempromosikan pengembangan hak asasi manusia.

Mengacu pada dokumen Piagam PBB, bagian Pembukaaan menyampaikan empat cita-cita besar yang menjadi landasan. Pertama, untuk PBB menyelamatkan generasi berikutnya dari bencana perang yang pada dua kesempatan sebelumnya telah membawa penderitaan yang begtiu luar biasa bagi umat manusia.

Kedua, menegaskan kembali kepercayaan pada HAM yang sangat mendasar, pada martabat dan nilai pribadi manusia. Tak hanya itu, cita-cita ini juga menegaskan pentingnya kesetaraan, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antara bangsa besar dan kecil.

Ketiga, menetapkan dan mendukung kekuatan perjanjian dan hukum internasional. Hal ini dapat dicapai dengan penciptaan kondisi keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari hukum internasional terkait. Sementara yang keempat, untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dengan kebebasan yang lebih besar.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka PBB menetapkan empat cara untuk mencapai cita-cita tersebut. Pertama, adalah dengan mempraktikkan toleransi dan kehidupan bersama dalam kedamaian bertetangga. Kedua, menyatukan kekuatan bersama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Ketiga, dengan berlandaskan pada prinsip dan metode terkait, memastikan agar kekuatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali untuk kepentingan bersama. Keempat, menggunakan mekanisme internasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua orang.

Dengan berbagai landasan ini, Piagam PBB dan organisasi PBB menjadi institusi yang berlandaskan pada perdamaian dan terus mempromosikan hal tersebut. Dalam berbagai krisis, PBB menunjukkan upaya perdamaian melalui misi-misi perdamaiannya.

KOMPAS/ANTONY LEE

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memberi pernyataan mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendukung implementasi tujuan ke-14 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Konferensi Kelautan di New York, Amerika Serikat, Selasa (6/6/2017) sore waktu New York. Dalam pernyataan itu, Luhut antara lain menyatakan Indonesia akan membentuk instrumen kerjasama regional terhadap kejahatan sektor perikanan.

Mengacu pada situs resminya, PBB terdiri atas enam badan utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Badan-badan ini memberikan fasilitas bagi negara anggota untuk mengomunikasikan masalah yang tengah dihadapi sesuai dengan bidang badan terkait.

Dari keempat badan tersebut, hanya Mahkamah Internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Sementara lima organ lainnya berada di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat.

Majelis Umum (General Assembly)

Majelis Umum adalah badan musyawarah dan pembuat kebijakan dalam PBB. Seluruh 193 negara anggota PBB terwakili di Majelis Umum – menjadikannya satu-satunya badan PBB yang memiliki seluruh perwakilan negara sekaligus yang tertinggi dalam struktur PBB.

Setiap tahunnya, pada bulan September, seluruh anggota PBB akan bertemu di Aula Majelis Umum, New York, untuk sesi Majelis Umum, pembahasan, dan penyampaian pesan oleh kepala-kepala negara. Pada kesempatan ini, juga akan dipilih Presiden Majelis Umum untuk masa jabatan satu tahun.

Keputusan mengenai masalah-masalah penting, seperti perdamaian dan keamanan, penerimaan anggota baru dan masalah anggaran, memerlukan dua pertiga mayoritas anggota Majelis Umum. Selain itu, pembahasan terhadap masalah tertentu bisa memperoleh sesi khusus dalam Majelis Umum bila diajukan dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Keamanan (Security Council)

Mengacu pada Piagam PBB, tanggung jawab utama dari Dewan Keamanan adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, tanggung jawabnya termasuk memberi rekomendasi pada Majelis Umum untuk menunjuk Sekretaris Jenderal PBB dan menerima anggota baru ke dalam organisasi PBB.

Dalam tanggung jawabnya tersebut, Dewan Keamanan terdiri atas 15 negara anggota, dengan detail lima anggota tetap (Tiongkok, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih per dua tahun oleh Majelis Umum. Setiap anggota ini memiliki satu suara. Meski begitu, kelima anggota tetap memiliki “hak veto”, yakni hak istimewa untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, dan/atau suatu resolusi.

Dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi atau bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Ketika konflik bersenjata pecah, Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dan meminta anggota PBB untuk menjatuhkan sanksi.

Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)

Sesuai namanya, Dewan Ekonomi dan Sosial adalah badan yang melakukan koordinasi, tinjauan kebijakan, dialog kebijakan, dan rekomendasi mengenai isu-isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan implementasi tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional.

Dengan peran tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial menjadi mekanisme sentral bagi kegiatan-kegiatan PBB di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Hal-hal ini dibahas dalam berbagai pertemuan sepanjang tahun. Meski begitu, Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki pertemuan tingkat tinggi utama pada bulan Juli, yang akan dihadiri oleh menteri-menteri.

Jumlah anggota dari badan ini adalah 54 negara anggota, dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun yang tumpang tindih. Dewan Ekonomi dan Sosial adalah platform utama PBB untuk berrefleksi, berdebat, dan memikirkan inovasi pembangunan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memberikan status konsultatif kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial.

Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

Dewan Perwalian didirikan sejak tahun 1945 dengan didasarkan pada Bab XIII, Piagam PBB. Fungsi dari badan ini adalah memberikan pengawasan internasional terhadap 11 pemerintahan wilayah perwalian yang telah ditempatkan di bawah administrasi tujuh negara anggota, untuk memastikan wilayah perwalian tersebut mendirikan pemerintahan sendiri yang merdeka.

Pada tahun 1994, Palau menjadi wilayah perwalian terakhir yang merdeka. Bersamaan dengan merdekanya ke-11 wilayah perwalian tersebut, maka Dewan Perwalian dibekukan pada 1 November 1994.

Meski begitu, Dewan Perwalian lantas mengubah fungsi prosedularnya, untuk kini berfungsi sebagai forum bagi kelompok minoritas dan masyarakat terpinggirkan. Dengan mengacu pada resolusi yang diadopsi pada 25 Mei 1994, maka Dewan Perwalian juga tidak memiliki kewajiban untuk bertemu setiap tahun – bertemu jika diperlukan, dengan berdasarkan permintaan mayoritas anggota, Majelis Umum, atau Dewan Keamanan.

Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama PBB. Lokasi kedudukannya terletak di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim yang dipilih untuk jangka waktu sembilan tahun oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Hakim yang terpilih tidak boleh berasal dari negara yang sama, serta berhak untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya.

Badan ini memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara anggota dan memberikan pendapat mengenai permasalahan hukum yang diajukan oleh badan-badan resmi PBB, dimana semuanya berlandaskan pada hukum internasional.

Sekretariat PBB (Secretariat)

Sekretariat terdiri atas Sekretaris Jenderal dan puluhan ribu anggota staf internasional PBB yang melaksanakan pekerjaan harian PBB sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum dan keempat badan utama lainnya. Anggota Sekretariat PBB direkrut secara internasional dan lokal dan bekerja di pos tugas dan misi penjaga perdamaian di seluruh dunia.

Sementara Sekretaris Jenderal adalah Kepala Pejabat Administratif Organisasi yang ditunjuk oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperbarui. Sekretaris Jenderal merupakan simbol dari cita-cita PBB dan pembela masyarakat dunia. (LITBANG KOMPAS)