Reformasi 1998: Transisi Demokrasi Pasca-Orba

Setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998, otomatis Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie sebagai wakil presiden saat itu menjadi orang pertama di Indonesia. Dalam pidato pertamanya, Presiden BJ Habibie mengharapkan dukungan sepenuhnya dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia.

Masa transisi Orde Baru ke era reformasi di era BJ Habibie berlangsung dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto hanya bertahan 17 bulan karena terus bergulirnya tuntutan reformasi. Bila sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden BJ Habibie seharusnya melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR hingga tahun 2003.

Meski singkat, torehan-torehan yang dicapai oleh pemerintah transisi harus diakui. Sejumlah ketetapan MPR mengatur pedoman hukum seperti pergantian kekuasaan yang mengatur presiden hanya berkuasa dua kali masa jabatan, penyelenggaraan pratik ekonomi anti-KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), dan berakhirnya dwifungsi TNI/Polri.

Paket undang-undang politik yang direvisi pada masa pemerintah transisi antara lain, UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No 3/1999 tentang Pemilu, serta UU No 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada era pemerintah transisi, sebagian energi pemerintah terkuras untuk membuka pasung demokrasi yang diciptakan rezim Orde Baru selama lebih dari 32 tahun.

Torehan lain yang cukup penting adalah kebebasan pers dan ekonomi. Surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang membelenggu kebebasan berekspresi dicabut. Dalam bidang ekonomi pemerintah transisi berhasil menurunkan gejolak mata uang, rupiah yang mencapai Rp 17.000 per dollar AS turun ke level Rp 8.000-an. Rekor penurunan mata uang ini merupakan hal yang tak bisa dicapai oleh pemerintah setelah pemerintah transisi.

Meski membuka lebar keran demokrasi, pemerintah transisi bukan tanpa cacat. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia setelah referendum menjadi suara sumbang yang terus diingat. Habibie dikecam karena secara sewenang-wenang mengabaikan Ketetapan (Tap) No VI/MPR/1978 yang mengukuhkan Timtim sebagai bagian dari Indonesia. Di lain sisi, opsi dari Pemerintah RI mengenai pelaksanaan penentuan pendapat yang memberikan pilihan otonomi luas dan kemerdekaan kepada Timor Timur menuai pujian dunia.

KOMPAS/JB SURATNO

Presiden dan Ny Ainun BJ Habibie berfoto bersama 36 orang Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan dan istri seusai pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Negara, Jakarta hari Sabtu (23/5/1998).

Menhankam/Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto dalam wawancara denga Kompas mengatakan, gagasan opsi otonomi luas dan kemerdekaan kepada Timor Timur (Timtim) berasal dari pemerintah (12/9/1999). Pemerintah yang dimaksud Wiranto mengerucut kepada Presiden Habibie yang memberikan alternatif baru dalam menyelesaikan masalah Timtim. Gagasan ini, dibicarakan di sidang kabinet untuk menarik masalah Timtim menjadi permasalahan internasional dan hasilnya diserahkan pada tataran internasional. Gagasan ini juga kerap disampaikan oleh Habibie di forum-forum terbuka.

Dalam acara temu wicara dengan ulama, pimpinan pondok pesantren serta tokoh masyarakat Banten di Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman, Pandeglang, Jawa Barat, Habibie menyampaikan, “Yang menentukan apakah Timor Timur  akan ikut Indonesia atau lepas adalah rakyat melalui Ketetapan MPR. Tetapi kalau masyarakat Timtim membebani dan tidak bisa menghayati perjuangan bangsa Indonesia, maka monggo, mangga memisahkan diri” (5/2/1999).

Presiden Habibie kembali menegaskan memilih Timtim diberi kemerdekaan dan lepas dari Indonesia di depan peserta Musyawarah Nasional Kadin Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta (11/2/1999).

“Mengenai Timtim, Insya Allah, pokoknya mulai 1 Januari 2000 kita tidak mengenal masalah Timtim lagi….Nggak mau dipersukar oleh masalah yang sebenarnya tidak perlu ada.”

Rencana pemerintah untuk melepas Timtim sempat mendapat penolakan oleh sejumlah tokoh reformasi. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berpendapat Indonesia telah memutuskan untuk menjadikan Timtim sebagai bagian dari Indonesia, untuk itu keputusan harus dihormati dan Timtim tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sementara itu Megawati Soekarnoputri berpendapat pemerintahan Habibie merupakan pemerintahan transisi sehingga tidak punya otoritas untuk menentukan nasib fundamental negara seperti kasus Timtim (29/1/1999).

Lepasnya Timtim berawal dari dialog pertama yang dilakukan sejumlah tokoh Timtim untuk menentukan status Timtim menanggapi wacana daerah khusus, dan otonomi. Dialog pada 6 Juni 1998 ini dihadiri oleh Gubernur Abilio Jose Osorio Soares, anggota Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral, anggota MPR Salvador J Ximenes, Sekretaris Diosis Dili Pe Domingos Sequiera, para tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh wanita, serta Lembaga Swadaya Masyarakat di Timtim.

Dialog dalam rangka reformasi politik ini sangat menentukan masa depan Timtim karena selama 23 tahun masyarakat Timtim tercerai-berai oleh perbedaan paham dan pendapat. Dalam dialog ini tuntutan referendum di Timtim dan pembebasan Jose Alexandre Xanana Gusmao tokoh pendukung kemerdekaan mendominasi pembicaraan.

Setelah berbagai pro kontra, Timtim melakukan referendum pada 30 Agustus 1999. Ketegangan panjang dan serangkaian aksi kekerasan berdarah mewarnai hari-hari menjelang penentuan pendapat. Antusiasme masyarakat Timtim cukup tinggi, sekitar 95 persen dari 430.000 orang yang sudah terdaftar memberikan pendapatnya.

Pelaksanaan penentuan pendapat relatif lancar dan berhasil meski sempat terjadi insiden berdarah yang menewaskan seorang staf lokal Misi PBB untuk Timtim (Unamet). Hasil penentuan pendapat yang diumumkan PBB di New York, Amerika Serikat, pada 4 September 1999, menyatakan sebesar 78,5 persen suara menginginkan Timtim lepas dari Indonesia.

Meski memperoleh pujian di dunia internasional, lepasnya Timtim dari Indonesia membuat Habibie banjir kecaman di dalam negeri. Forum Demokrasi menuntut Presiden Habibie untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik sebuah bangsa yang beradab. Pakar hukum Universitas Indonesia Prof Dr Harun Alrasid mengemukakan, hasil penentuan pendapat itu mengganjal pencalonan kembali Habibie sebagai presiden. Harun mengatakan Habibie sudah habis dan pidato pertanggungjawabannya akan ditolak oleh MPR (4/9/1999).

KOMPAS/JOHNNY TG

Komandan Forcas Armadas da Libertacao Timor Leste (Falintil) Kay Rala Xanana Gusmao yang masih berada status tahanan rumah, mendaftar untuk ikut Jajak Pendapat atau Referendum di Timor Timur di gedung lantai 5 Dewan Pers jl. Kebon Sirih Jakarta. Referendum akan diadakan tgl. 11-27 Agustus 1999 untuk menentukan Timor Timur merdeka atau tetap di bawah NKRI.