Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin

K.H. Ma’ruf Amin menjadi Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia mendampingi Presiden Joko Widodo yang terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019. Pria kelahiran Tangerang, Banten pada 11 Maret 1943 ini dikenal sebagai ulama dan politikus. Ma’ruf Amin lahir dalam tradisi NU. Ia disekolahkan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Lulus dari pondok, ia melanjutkan ke Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat hingga meraih gelar sarjana di bidang Filsafat Islam. Dunia dakwah membawanya menjadi anggota Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) DKI Jakarta.

Di dunia politik, Ma’ruf aktif di legislatif sejak 1971 hingga 1999. Tahun 1971 ia menjadi anggota DPR dari partai NU. Tahun 1977 ia menjadi anggota DPRD DKI dari PPP, dan tahun 1998 Ma’ruf Amin menjadi penasihat PKB dan anggota DPR/MPR RI.

Kyai asal NU ini telah lama berkecimpung di organisasi kemasyarakatan, menjadi Ketua Ansor Jakarta (1964–1966), Pengurus Lembaga Dakwah PBNU Jakarta, Khatib Aam Syuriah PBNU (1998). Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia diminta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2007–2008 dan 2010–2014.

Rais Aam PBNU (2015–2020) ini juga merupakan tokoh senior di MUI, ia pernah menjabat Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat  tahun 1996, kemudian menjadi Ketua MUI Pusat periode 2015–2020. Puncak karier politiknya terjadi ketika pada 9 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. Ma’ruf Amin dilantik sebagai Wakil Presiden  ke-13 RI pada 20 Oktober 2019 pada usia 76 tahun.

Ma’ruf Amin lahir di Desa Kresek, Tangerang pada 11 Maret 1943. Ayahnya bernama KH Mohammad Amin adalah seorang ulama besar Banten. Dari silsilah keluarga, Ma’ruf Amin memiliki kaitan kekerabatan dengan ulama besar asal Banten yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram di Mekkah bernama Syeikh An Nawawi Al Bantani. Ma’ruf Amin juga merupakan keturunan ke-12 dari bupati pertama Tangerang Raden Aria Wangsakara, pendiri Kabupaten Tangerang, penyebar agama Islam dan pejuang melawan Belanda. Raden Aria Wangsakara disemayamkan di Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tangerang, Banten.

Masa kecil Ma’ruf Amin lebih banyak dihabiskan di tanah kelahirannya di Desa Kresek, Tangerang. Dari kecil Ma’ruf Amin menghabiskan waktunya dengan belajar dan mengaji. Pagi Ma’ruf Amin bersekolah di sekolah rakyat, sorenya belajar mengaji di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kresek. Ia juga selama beberapa bulan menjadi santri dan belajar agama di Pesantren Citangkil, Cilegon, Banten milik KH Syam’un Alwiah.

Tahun 1955, ketika Mar’ruf Amin berusia 12 tahun, ia melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Sepulang dari menimba ilmu di Pesantren Tebuireng tahun 1961, Ma’ruf Amin pernah masuk SMA Muhammadiyah di Jakarta. Ia ingin belajar pengetahuan umum, namun akhirnya tidak diselesaikan. Kemudian ia mondok lagi di beberapa pesantren di Banten dalam waktu yang tidak lama, yakni di Pesantren Caringin di Labuan, Pesantren Petir di Serang, dan Pesantren Pelamunan di Serang.

Usai mendalami agama Islam di beberapa pesantren Ma’ruf Amin menikah dengan Hj. Siti Churiyah, keduanya masih ada hubungan kerabat, dan sama-sama putra ulama besar di Kresek. Setelah menikah, pada 1963 mereka pindah ke Tanjungpriok, Jakarta Utara. Ma’ruf Amin kemudian melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dengan kuliah di Fakultas Ushuludin, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta hingga meraih gelar sarjana pada 1967.

Pernikahan Ma’ruf Amin dengan Siti Churiyah dikaruniai delapan orang anak. Namun, pada 2013 sang istri tercinta meninggal dunia. Satu tahun kemudian, pada 2014 Ma’ruf Amin menikah lagi dengan Wury Estu Handayani.

CAS

Artikel Terkait

6 Februari 2023

Satu Abad Perjalanan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan keanggotaan para ulama dan santri yang...

5 Januari 2022

Partai Persatuan Pembangunan: Meleburnya Partai Islam

Pemerintah Orde Baru menganggap banyaknya partai-partai politik termasuk partai politik Islam sebagai penyebab ketidakstabilan politik...

Usai mengantongi ijazah sarjana bidang Filsafat Islam dari Universitas Ibnu Chaldun, Ma’ruf Amin mengawali karier dengan menjadi guru di sekolah di Jakarta Utara pada 1964 hingga 1970. Di samping mengajar, ia juga menjadi pendakwah. Ia juga menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah Univrsitas Nahdlatul Ulama Jakarta pada 1968.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin telah aktif berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Saat masih kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Ma’ruf Amin memimpin Gerakan Pemuda Ansor, mulai dari menjadi Ketua Ranting Kecamatan Koja hingga Cabang Jakarta Utara. Ia menjadi Ketua GP Ansor Kota Jakarta Utara pada 1964–1966.

Tahun-tahun berikutnya, ia aktif di PBNU dengan menjadi pengurus di Lembaga Da’wah PBNU Jakarta pada 1977 hingga 1989. Sejak 1989 itulah nama Ma’ruf Amin mulai masuk dalam lingkaran PBNU setelah dirinya didaulat sebagai Khatif Aam Syuriah PBNU dalam Muktamar NU yang digelar di Pesantren Krapyak pada 1989–1994.

Tahun 1990 Ma’ruf Amin menjadi anggota MUI Pusat. Selanjutnya, ia lama berkecimpung di ormas ini hingga dirinya dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada 1996. Pada 3 Juni 1998 pada era reformasi, rapat harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU memutuskan membentuk Tim Lima yang diketuai Ma’ruf Amin, beranggotakan KH. M Dawam Anwar (khatib Aam PBNU), KH. Dr Said Aqil Siradj, M. Rozy Munir, dan Ahmad Bagja (Sekjen PBNU). Tim Lima inilah cikal bakal kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ma’ruf Amin mengawali karier politiknya pada 1971 dengan menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta dari utusan golongan. Berikutnya, menjadi anggota DPR dari PPP pada 1973–1977. Selanjutnya, menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP periode 1977–1982. Pada era reformasi 1998, munculnya banyak partai-partai baru, dan Ma’ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB dan menjadi Anggota DPR dari PKB pada 1999–2004. Ia pernah menjadi Ketua Komisi VI DPR RI dari PKB. Pada tahun 1998 itu pula, ia terpilih sebagai Mustasyar PBNU. Selanjutnya, ia menjadi Mustasyar PKB periode 2002–2007.

Karier Ma’ruf Amin yang dikenal sebagai ulama sekaligus politikus ini terus meningkat baik di organisasi kemasyarakatan maupun di dunia politik. Ia juga menjadi Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia pada 1999. Tahun 2001, ia dipercaya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI hingga 2007. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI periode 2004–2010 dan menjadi Ketua MUI periode 2007–2010.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ma’ruf Amin diminta menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dari unsur ulama yang dilantik pada 10 April 2007 untuk periode 2007–2008, dan periode kedua dilantik pada 25 Januari 2010 untuk masa jabatan hingga 2014.

Muktamar NU ke-33 di Jombang mengantarkan ulama asal Banten ini menjadi pemimpin tertinggi (Rais Aam) PBNU periode 2015–2020. Bersamaan dengan itu pula, ia dipercaya para ulama Indonesai untuk memimpun MUI Pusat untuk lima tahun ke depan (2015–2020). Dalam kaitan dengan jabatannya ini, ia acapkali menjadi narasumber dan rujukan untuk ekonomi syariah. Tak salah jika ia mengemban berbagai jabatan dalam dewan pengawas syariah di berbagai bank dan asuransi syariah, di antaranya di Bank Muammalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Pada 7 Juni 2017 Ma’ruf Amin dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengurus Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) bersama Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, KH. Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Puncak karier politik Ma’ruf Amin, yakni saat Pilpres 2019, Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Maulana Malik Ibrahim ini diminta Presiden Joko Widodo untuk mendampinginya maju sebagai calon wakil presiden 2019. Keduanya pun terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019–2024.

KOMPAS/NINA SUSILO

Perayaan 80 tahun Wakil Presiden Ma’ruf Amin ditandai dengan peluncuran buku Kiai Wapres, Wapres Kiai, Sabtu (11/3/2023), di Jakarta. Buku kemudian dibagikan kepada para undangan, seperti Wapres kesepuluh dan kedua belas Jusuf Kalla, para menteri, ulama, pengusaha, dan praktisi media.

Sejumlah penghargaan terkait kiprahnya layak diberikan kepada ulama senior ini, di antaranya tanda kehormatan Satyalancana Wirakarya yang diterimanya tahun 2007 dan Bintang Mahaputra Adipradana pada 2014. Ia juga mendapat penghargaan Tokoh Syariah dari Majalah Investor pada 2009 dan Ulama Bangsa dari Rumah Gerakan 98 pada 2017..

Keilmuan Ma’ruf Amin tak diragukan lagi. Ulama senior lulusan Universitas Ibnu Khaldun ini memiliki intelektualitas di berbagai bidang ke-Islaman. Ia memperoleh anugerah Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) untuk bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2012. Ia juga menyandang gelar Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur pada 2017.

Ma’ruf Amin juga menerima penghargaan gelar Guru Besar pada program studi Perbankan Syariah dari Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung pada 6 September 2018. Selain itu, ia juga menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana dari Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho dalam sidang senat terbuka Dies Natalis Ke-44 Universitas Sebelas Maret di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah pada 11 Maret 2020. Penghargaan ini diberikan atas peran Ma’ruf Amin sebagai penggerak ekonomi syariah.

Ia juga mendapat Gelar Bapak Ekonomi Syariah Indonesia dari UIN Sultan Syarif Kasim, Riau pada 6 Maret 2020. Juga gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah dai Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada 23 Juni 2020.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana dari Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho dalam sidang senat terbuka Dies Natalis Ke-44 Universitas Sebelas Maret di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020). Penghargaan ini diberikan atas peran Maruf Amin sebagai penggerak ekonomi syariah