Tokoh

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

Kartika Wirjoatmodjo adalah seorang bankir yang dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Wakil Menteri BUMN II dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

AGS

Fakta Singkat

Nama Lengkap
Kartika Wirjoatmodjo

Lahir
Surabaya, 18 Juli 1973

Almamaterr
Universitas Indonesia
Rotterdam School of Business

Jabatan Terkini
Wakil Menteri BUMN II 2019–2024

Kartika Wirjoatmodjo adalah seorang bankir yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II Republik Indonesia, mendampingi Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN II.

Kementerian BUMN merupakan satu-satunya kementerian di Indonesia dengan lebih dari satu wakil menteri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dan cakupan kerja Kementerian BUMN yang sangat luas, yaitu harus membawahi dan mengawasi kinerja 142 perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang ada di Indonesia.

Sebagai Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan. Selain itu, Kartika dipercaya untuk mengemban amanah khusus, yaitu meningkatkan kompetensi BUMN agar mampu bersaing dengan perusahaan swasta.

Arek Surabaya

Kartika Wirjoatmodjo lahir di Surabaya pada tanggal 18 Juli 1973. Ia dibesarkan di lingkungan yang sederhana. Meski ayah dan ibunya berprofesi sebagai dokter di sebuah rumah sakit di Surabaya, Kartika kecil hidup dalam kesederhanaan karena penghasilan kedua orangtuanya dari profesi dokter tak berlebihan dan lebih banyak memberikan layanan sosial ketimbang tujuan komersial.

Kartika Wirjoatmodjo lahir. Pendidikan menengah ia tempuh di kota kelahirannya, yaitu SMP 6 Surabaya dan lulus tahun 1988, kemudian ia melanjutkan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus tahun 1991.

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Kartika melanjutkan pendidikan S1 di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menyandang gelar sarjana ekonomi pada tahun1996. Ia lantas melanjutkan studi S2 di Rotterdam School of Management, Erasmus University, Belanda. Kartika lulus dari Erasmus University dengan gelar Master of Business Administration pada tahun 2001.

Selain menempuh pendidikan formal, Kartika juga memegang dua sertifikasi, antara lain, dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). sertifikasi pertama adalah Level 5 Risk Management Certification yang didapatkan pada tahun 2015, sementara sertifikasi kedua adalah Risk Management Certification Refreshment Program yang didapatkan tahun 2017.

Karier

Selepas menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Kartika mengawali karier keuangan sebagai Tax and Accounting Consultant di kantor akuntan publik RSM AAJ pada tahun 1995–1996. Kemudian, ia melanjutkan karir sebagai Analis Kredit di Industrial Bank of Japan pada tahun 1996 hingga 1998.

Pada tahun 1998, ia kembali meniti karir di perusahaan multinasional dengan menjadi Konsultan Senior di PricewaterhouseCoopers (PwC), sebelum berpindah ke Boston Consulting Group (BCG) pada tahun 1999 hingga 2003. Di sela-sela sebagai konsultan ia masih sempat melanjutkan pendidikan masternya di Erasmus University di Belanda.

Karier Kartika di BUMN dimulai pada tahun 2003 ketika ia bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Kepala Departemen Strategi dan Analisis Finansial. Pada tahun 2008, ia ditunjuk untuk memimpin anak perusahaan Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas, sebagai Managing Director.

Pada tahun 2011, Kartika berpindah dari Bank Mandiri untuk menjabat sebagai CEO di Indonesia Infrastructure Finance hingga tahun 2013.

Pada tanggal 6 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Kartika menduduki posisi Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menggantikan Mirza Adityaswara yang diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Pengangkatan Kartika didasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 2013. LPS sendiri merupakan lembaga keuangan independen yang memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Selama menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS, terdapat beberapa terobosan yang dilakukan oleh Kartika. Terobosan pertama adalah pengaturan skema penjaminan pinjaman pada perbankan syariah yang dilakukan pada bulan November 2014. Pengaturan dilakukan mulai tahun 2015 dengan alasan belum adanya penjaminan skema simpanan yang digunakan oleh bank syariah masih menggunakan prinsip-prinsip konvensional. Pengaturan skema yang dilakukan oleh LPS dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN).

Terobosan kedua adalah sosialisasi kerja sama penanganan tindak pidana perbankan bersama Kepolisian Republik Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan pada bulan Desember 2014 merupakan keberlanjutan dari nota kesepahaman antara LPS dan Kepolisian RI yang mengatur tentang kerja sama tindak pidana yang berkaitan dengan penjaminan simpanan berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2013. Kerja sama antara LPS dan Polri diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum pada bank gagal.

Jabatan Kartika di LPS tidak berlangsung lama karena pada tanggal 16 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Mandiri menetapkan Kartika sebagai Direktur Utama Bank Mandiri untuk menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang memasuki masa pensiun.

Sebagai direktur Bank Mandiri, Kartika melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja Bank Mandiri yang ditunjukan dengan penurunan suku bunga kredit dan melakukan ekspansi ke pasar internasional, yaitu pasar Asia Tenggara.

Di bawah kepemimpinan Kartika, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Mandiri, salah satunya adalah penyaluran kredit investasi Rp875 miliar kepada PT Palapa Ring Barat guna membangun jaringan fiber optik di lima kota/kabupaten di Kepulauan Riau pada bulan Juni 2016. Kredit diberikan untuk menopang proyek strategis nasional, yaitu dengan membantu pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang lebih terintegrasi.

Setelah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, pada tanggal 25 Oktober 2019 Kartika diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN II berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 Tanggal 25 Oktober 2019.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kartika Wirjoatmodjo, saat masih menjabat Direktur Utama Bank Mandiri memberi sambutan dalam pembukaan pertemuan tahunan International Chamber of Commerce (ICC) Banking Commission di Jakarta, Rabu (5/4/2017). Pertemuan para pelaku perdagangan dari seluruh dunia ini akan berlangsung hingga Jumat (7/4/2017) di Hotel Shangri-La.

Daftar Penghargaan

Penghargaan

Saat menjabat Dirut Bank Mandiri, bank yang Kartika pimpin menerima sejumlah penghargaan, antara lain, Golden Trophy for Banking Service Excellence dari CEO Marketing Research Indonesia (MRI) (2016), Bank Umum Nasional Terbaik 2016 versi Majalah Investor (2016), serta penghargaan dari Bank Indonesia untuk kategori Bank Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik (2017).

Kemudian pada tahun 2019, Bank Mandiri masuk dalam Bank Terbaik Tahun 2019 versi Majalah Investor untuk kategori Kelompok Modal Inti di atas Rp30 triliun, serta meraih penghargaan “Best Private Bank – Indonesia Domestic” dari Asian Private Banker yang berbasis di Hongkong.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Sunarso (dua dari kanan) berbincang-bincang dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kamis (10/12/2020), di Jakarta Convention Center seusai peresmian UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2020. Mereka berbincang-bincang saat mengunjungi gerai pasar.id. Platform ini menghubungkan pedagang pasar dengan konsumen.

AIC

“UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu kami sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM. Kami yakin pasca pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi ” ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

Memberdayakan UMKM

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembentukan holding BUMN untuk Ultra Mikro bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal.

Menurut Kartika, ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk Ultra Mikro. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Kemudian kedua, sinergi jaringan sehingga ekspansi usaha bisa kita lakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah. Adapun ketiga, menurut Kartika, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

Kartika mengatakan, kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran. Pembentukan holding BUMN untuk Ultra Mikro itu juga sebagai salah satu cara mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia.

AIC

Harta kekayaan

Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN, Kartika melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan LHKPN tahun 2021, Kartika memiliki kekayaan total sebesar Rp94 miliar. Kekayaan Kartika tersebar dalam beberapa aset. Aset pertama adalah 3 bidang tanah dan bangunan di Jakarta dan Malang senilai Rp35,3 miliar hasil sendiri dan warisan dari orang tua

Aset kedua yang dimiliki oleh Kartika adalah transportasi dan mesin senilai Rp4 miliar, terdiri atas 4 buah mobil dan 3 buah sepeda. Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp1,2 miliar, surat berharga senilai Rp16 miliar, kas dan setara kas senilai Rp35,5 miliar, dan harta lainnya Rp1 miliar. Kartika juga memiliki utang senilai Rp343 juta, sehingga total hartanya tahun 2021 sebesar Rp94 miliar.

Referensi

Arsip Kompas

“Keuangan: Insentif untuk Bank Berkonsolidasi”. Kompas, 30 Agustus 2014, halaman: 20

“Perbankan: LPS Akan Atur Skema Pinjaman Syariah”. Kompas, 27 Maret 2014, halaman: 2

“Kilas Ekonomi: Kartika Wirjoatmodjo Jadi Kepala Eksekutif LPS”. Kompas, 7 Januari 2014.

“Kartika Wirjoatmodjo Sibuk di Hari Ulang Tahun”. Kompas, 21 Juli 2016, halaman: 32

“Tantangan Menteri BUMN”. Kompas 14 November 2019, halaman: 6

“Profil Direktur Utama Bank Mandiri: Melebarkan Sayap ke ASEAN”. Kompas, 25 Juli 2016, halaman: 20

“Kredit Investasi Palapa Ring Rp875 Miliar”. Kompas, 26 Juli 2016, halaman: 18

Biodata

Nama

Kartika Wirjoatmodjo

Lahir

Surabaya, 18 Juli 1973

Jabatan

Wakil Menteri II BUMN 2019–2024

Pendidikan

  • SMP Negeri 6 Surabaya (1988)
  • SMA Negeri 5 Surabaya (1991)
  • Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1998)
  • Rotterdam School of Business (2001)

Karier

  • Tax and Accounting Consultant, RSM AAJ (1995–1996)
  • Analis Kredit, Industrial Bank of Japan (1996–1998)
  • Konsultan Senior, PricewaterhouseCoopers (1998–1999)
  • Boston Consulting Group (1999–2003)
  • Kepala Departemen Strategi dan Analisis Finansial, Bank Mandiri (2003–2008)
  • Managing Director, Mandiri Sekuritas (2008–2011)
  • Chief Executive Officer, Indonesia Infrastructure Finance (2011–2013)
  • Kepala Eksekutif, Lembaga Penjamin Simpanan (2014–2015)
  • Direktur Utama, Bank Mandiri (2015–2019)
  • Wakil Menteri BUMN II Republik Indonesia (2019–2024)

Organisasi

  • Ketua Perhimpunan Bank Nasional (2016–2020, 2020–2024)

Penghargaan

Karya

Buku

Keluarga

Istri

Irin Tiko

Anak

Sumber
Litbang Kompas

error: Content is protected !!