Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

Kartika Wirjoatmodjo adalah seorang bankir yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II Republik Indonesia, mendampingi Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN II.

Kementerian BUMN merupakan satu-satunya kementerian di Indonesia dengan lebih dari satu wakil menteri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dan cakupan kerja Kementerian BUMN yang sangat luas, yaitu harus membawahi dan mengawasi kinerja 142 perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang ada di Indonesia.

Sebagai Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan. Selain itu, Kartika dipercaya untuk mengemban amanah khusus, yaitu meningkatkan kompetensi BUMN agar mampu bersaing dengan perusahaan swasta.

Kartika Wirjoatmodjo lahir di Surabaya pada tanggal 18 Juli 1973. Ia dibesarkan di lingkungan yang sederhana. Meski ayah dan ibunya berprofesi sebagai dokter di sebuah rumah sakit di Surabaya, Kartika kecil hidup dalam kesederhanaan karena penghasilan kedua orangtuanya dari profesi dokter tak berlebihan dan lebih banyak memberikan layanan sosial ketimbang tujuan komersial.

Kartika Wirjoatmodjo lahir. Pendidikan menengah ia tempuh di kota kelahirannya, yaitu SMP 6 Surabaya dan lulus tahun 1988, kemudian ia melanjutkan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus tahun 1991.

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Kartika melanjutkan pendidikan S1 di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menyandang gelar sarjana ekonomi pada tahun1996. Ia lantas melanjutkan studi S2 di Rotterdam School of Management, Erasmus University, Belanda. Kartika lulus dari Erasmus University dengan gelar Master of Business Administration pada tahun 2001.

Selain menempuh pendidikan formal, Kartika juga memegang dua sertifikasi, antara lain, dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). sertifikasi pertama adalah Level 5 Risk Management Certification yang didapatkan pada tahun 2015, sementara sertifikasi kedua adalah Risk Management Certification Refreshment Program yang didapatkan tahun 2017.

AGS

Artikel Terkait

3 Februari 2021

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik...

19 September 2020

Perkembangan Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM di Indonesia

Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM semakin lama semakin besar. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan,...

Selepas menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Kartika mengawali karier keuangan sebagai Tax and Accounting Consultant di kantor akuntan publik RSM AAJ pada tahun 1995–1996. Kemudian, ia melanjutkan karir sebagai Analis Kredit di Industrial Bank of Japan pada tahun 1996 hingga 1998.

Pada tahun 1998, ia kembali meniti karir di perusahaan multinasional dengan menjadi Konsultan Senior di PricewaterhouseCoopers (PwC), sebelum berpindah ke Boston Consulting Group (BCG) pada tahun 1999 hingga 2003. Di sela-sela sebagai konsultan ia masih sempat melanjutkan pendidikan masternya di Erasmus University di Belanda.

Karier Kartika di BUMN dimulai pada tahun 2003 ketika ia bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Kepala Departemen Strategi dan Analisis Finansial. Pada tahun 2008, ia ditunjuk untuk memimpin anak perusahaan Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas, sebagai Managing Director.

Pada tahun 2011, Kartika berpindah dari Bank Mandiri untuk menjabat sebagai CEO di Indonesia Infrastructure Finance hingga tahun 2013.

Pada tanggal 6 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Kartika menduduki posisi Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menggantikan Mirza Adityaswara yang diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Pengangkatan Kartika didasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 2013. LPS sendiri merupakan lembaga keuangan independen yang memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Selama menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS, terdapat beberapa terobosan yang dilakukan oleh Kartika. Terobosan pertama adalah pengaturan skema penjaminan pinjaman pada perbankan syariah yang dilakukan pada bulan November 2014. Pengaturan dilakukan mulai tahun 2015 dengan alasan belum adanya penjaminan skema simpanan yang digunakan oleh bank syariah masih menggunakan prinsip-prinsip konvensional. Pengaturan skema yang dilakukan oleh LPS dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN).

Terobosan kedua adalah sosialisasi kerja sama penanganan tindak pidana perbankan bersama Kepolisian Republik Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan pada bulan Desember 2014 merupakan keberlanjutan dari nota kesepahaman antara LPS dan Kepolisian RI yang mengatur tentang kerja sama tindak pidana yang berkaitan dengan penjaminan simpanan berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2013. Kerja sama antara LPS dan Polri diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum pada bank gagal.

Jabatan Kartika di LPS tidak berlangsung lama karena pada tanggal 16 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Mandiri menetapkan Kartika sebagai Direktur Utama Bank Mandiri untuk menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang memasuki masa pensiun.

Sebagai direktur Bank Mandiri, Kartika melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja Bank Mandiri yang ditunjukan dengan penurunan suku bunga kredit dan melakukan ekspansi ke pasar internasional, yaitu pasar Asia Tenggara.

Di bawah kepemimpinan Kartika, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Mandiri, salah satunya adalah penyaluran kredit investasi Rp875 miliar kepada PT Palapa Ring Barat guna membangun jaringan fiber optik di lima kota/kabupaten di Kepulauan Riau pada bulan Juni 2016. Kredit diberikan untuk menopang proyek strategis nasional, yaitu dengan membantu pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang lebih terintegrasi.

Setelah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, pada tanggal 25 Oktober 2019 Kartika diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN II berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 Tanggal 25 Oktober 2019.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kartika Wirjoatmodjo, saat masih menjabat Direktur Utama Bank Mandiri memberi sambutan dalam pembukaan pertemuan tahunan International Chamber of Commerce (ICC) Banking Commission di Jakarta, Rabu (5/4/2017). Pertemuan para pelaku perdagangan dari seluruh dunia ini akan berlangsung hingga Jumat (7/4/2017) di Hotel Shangri-La.

Saat menjabat Dirut Bank Mandiri, bank yang Kartika pimpin menerima sejumlah penghargaan, antara lain, Golden Trophy for Banking Service Excellence dari CEO Marketing Research Indonesia (MRI) (2016), Bank Umum Nasional Terbaik 2016 versi Majalah Investor (2016), serta penghargaan dari Bank Indonesia untuk kategori Bank Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik (2017).

Kemudian pada tahun 2019, Bank Mandiri masuk dalam Bank Terbaik Tahun 2019 versi Majalah Investor untuk kategori Kelompok Modal Inti di atas Rp30 triliun, serta meraih penghargaan “Best Private Bank – Indonesia Domestic” dari Asian Private Banker yang berbasis di Hongkong.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Sunarso (dua dari kanan) berbincang-bincang dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kamis (10/12/2020), di Jakarta Convention Center seusai peresmian UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2020. Mereka berbincang-bincang saat mengunjungi gerai pasar.id. Platform ini menghubungkan pedagang pasar dengan konsumen.