Menteri Dalam Negeri 2024-2029 Muhammad Tito Karnavian

Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964. Tito menghabiskan masa kecil hingga remaja di kota tersebut. Ayah Tito bernama Achmad Saleh, seorang wartawan RRI di Palembang, sedangkan ibunya yang bernama Kordiah adalah seorang bidan. Tito adalah anak kedua dari enam bersaudara.

Tito kecil mengenyam pendidikan SD Xaverius IV dan SMP Xaverius II Palembang. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Palembang. Selama menimba pendidikan dasar dan menengah itu, prestasinya terbilang cemerlang. Dia selalu mendapat peringkat satu atau pun dua di kelasnya.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Tito melanjutkan pendidikan Akabri Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah dan menyelesaikan pendidikan tarunanya tahun 1987. Sebelum memutuskan memilih Akabri, sebenarnya Tito diterima masuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Akabri. Namun, ia mantap memilih Akabri yang kemudian berubah menjadi Akademi Kepolisian (Akpol).

Berkat kecerdasannya, Tito meraih predikat lulusan terbaik Akpol 1987 dan penerima bintang Adhi Makayasa. Setelah lulus dari Akpol, ia berkiprah di kepolisian di bidang reserse di wilayah Polda Metro Jaya. Hampir sebagian besar kariernya didedikasikan di Polda ini.

Di sela-sela tugasnya sebagai polisi, Tito masih meluangkan waktu untuk belajar pendidikan formal. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter Inggris tahun 1993 dan meraih gelar M.A. dalam bidang Police Studies. Setelah itu, Tito menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta tahun 1996 dan mendapat penghargaan Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik di angkatannya.

Tito juga menyelesaikan pendidikan di Massey University Auckland di Selandia Baru tahun 1998 dalam bidang Strategic Studies. Tahun 2000, Tito menyelesaikan pendidikan Sespim Polri di Lembang. Ia kemudian mengikuti kursus Lemhannas RI PPSA XVII tahun 2011 dan terpilih sebagai lulusan terbaik di angkatannya.

Pada Maret 2013, Tito menyelesaikan program doktoral bertopik Terrorism and Islamist Radicalization dengan nilai excellent dan predikat magna cum laude di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli 2016 setelah namanya disetujui oleh DPR RI untuk enggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. setelah toga tahun menjabat Kapolri, Tito dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Setelah Praboso Subianto resmi dilantik sebagai Presiden RI menggantika Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024, Tito Kembali dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat posisi menteri yang sama di Kabinet Merah Putih untuk masa jabatan 2024-2029.

Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964. Tito menghabiskan masa kecil hingga remaja di kota tersebut. Ayah Tito bernama Achmad Saleh, seorang wartawan RRI di Palembang, sedangkan ibunya yang bernama Kordiah adalah seorang bidan. Tito adalah anak kedua dari enam bersaudara.

Tito kecil mengenyam pendidikan SD Xaverius IV dan SMP Xaverius II Palembang. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Palembang. Selama menimba pendidikan dasar dan menengah itu, prestasinya terbilang cemerlang. Dia selalu mendapat peringkat satu atau pun dua di kelasnya.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Tito melanjutkan pendidikan Akabri Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah dan menyelesaikan pendidikan tarunanya tahun 1987. Sebelum memutuskan memilih Akabri, sebenarnya Tito diterima masuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Akabri. Namun, ia mantap memilih Akabri yang kemudian berubah menjadi Akademi Kepolisian (Akpol).

Berkat kecerdasannya, Tito meraih predikat lulusan terbaik Akpol 1987 dan penerima bintang Adhi Makayasa. Setelah lulus dari Akpol, ia berkiprah di kepolisian di bidang reserse di wilayah Polda Metro Jaya. Hampir sebagian besar kariernya didedikasikan di Polda ini.

Di sela-sela tugasnya sebagai polisi, Tito masih meluangkan waktu untuk belajar pendidikan formal. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter Inggris tahun 1993 dan meraih gelar M.A. dalam bidang Police Studies. Setelah itu, Tito menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta tahun 1996  dan mendapat penghargaan Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik di angkatannya.

Tito juga menyelesaikan pendidikan di Massey University Auckland di Selandia Baru tahun 1998 dalam bidang Strategic Studies. Tahun 2000, Tito menyelesaikan pendidikan Sespim Polri di Lembang, kemudian  mengikuti kursus Lemhannas RI PPSA XVII tahun 2011 dan terpilih sebagai lulusan terbaik di angkatannya.

Pada Maret 2013, Tito menyelesaikan program doktoral bertopik Terrorism and Islamist Radicalization dengan nilai excellent dan predikat magna cum laude di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

Setelah lulus Akpol, ia langsung ditugaskan di Polres Jakarta Pusat. Jabatan yang melibatkan tugas teritorial pertama yang diembannya yakni sebagai Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian ia beralih menjadi Wakapolsek dan Kapolsek di wilayah Polda Metro Jaya.

Kariernya mulai melesat pada 2001, ketika Tito yang saat itu Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya memimpin Tim Kobra menangkap Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Atas penangkapan tersebut, Tito menerima kenaikan pangkat satu tingkat. Ia mendapat promosi dari pangkat komisaris (mayor) ke Ajun Komisaris Besar (AKBP).

Tahun 2005, Tito menjabat Kapolres Serang di Banten. Setelah itu, ia lebih banyak berkecimpung dalam tugas-tugas antiteror sebagai Kasubden Bantuan Densus 88 Antiteror Polri (2005), Kasubden Penindak Densus 88 Antiteror Polri (2006), Kasubden Intelijen Densus 88 Antiteror Polri (2006-2009), Kadensus 88 Antiteror Polri (2009-2010),

Selama ia bertugas di Densus 88 Antiteror Polda Metro Jaya,  timnya berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. Atas prestasinya ini, ia kembali menerima kenaikan pangkat luar biasa dari AKBP menjadi Komisari Besar Polisi (Kombes).

Tak hanya itu, pencapaiannya kian cemerlang saat terlibat dalam penyergapan gembong teroris Noordin M. Top pada September 2009 di Surakarta, Jawa Tengah. Buronan teroris warga negara Malaysia itu tewas dalam penyergapan yang dilakukan timnya di Kampung Kepuhsari, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Dinilai sukses dalam menangani teroris, ia ditarik ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tak lama di BNPT, pada tahun 2012, Tito ditugaskan menjadi Kapolda Papua selama dua tahun, kemudian ia ditarik ke Mabes Polri manjadi asisten rencana anggaran (Asrena) Kapolri.

Pada tahun 2015, namanya makin terkenal saat ia ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya. Kepemimpinannya makin cemerlang saat ia menangani bom di kompleks pertokoan sekitar Sarinah Thamrin, Jakarta.

Sembilan bulan menjadi Kapolda, ia ditarik kembali ke BNPT untuk menjadi orang nomor satu di lembaga tersebut. Ia ditunjuk menjadi  BNPT. Pangkatnya pun naik dari Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) jadi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen).

Hanya tiga bulan di BNPT, ia kembali diminta Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun. Setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan dan disetujui mayoritas anggota DPR,  Presiden pun melantik Tito menjadi Kapolri pada Juli 2016. Pangkat bintang empat pun disematkan di pundaknya dan menjadi Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Dibandingkan dengan kapolri-kapolri sebelumnya, Tito Karnavian terbilang muda saat dipilih, yakni 52 tahun. Ia melompati empat angkatan di atasnya yakni 1983, 1984, 1985, dan 1986. Meski demikian, Tito berhasil menunjukkan prestasinya dengan membawa Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan mengayomi masyarakat.

Sukses memimpin Polri selama empat tahun, Tito selanjutnya dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Ia tercatat sebagai Mendagri ke-29 dan Mendagri pertama dari unsur kepolisian. Jokowi menugaskan Tito agar menghadirkan kepastian hukum di daerah terutama yang terkait dengan investasi. Selain itu, bersinergi dengan pemerintahan daerah mengenai data kependudukan.

Tito adalah seorang polisi yang mendapat banyak penghargaan dan tanda kehormatan berkat prestasinya. Ketika masih di pendidikan, ia meraih Bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akpol 1987, Bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta 1996, dan Bintang Seroja Lulusan Terbaik Lemhanas PPSA 17 tahun 2011.

Sejumlah tanda kehormatan juga didapatnya antara lain Bintang Bhayangkara Utama dari Presiden RI (2016), Bintang Kartika Eka Paksi Utama (2018), Bintang Jalasena Utama (2018), Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (2018), Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri, Bintang Bhayangkara Nararya, Satyalencana Kesetiaan 32 Tahun,  Satyalencana Kesetiaan 24 Tahun, dan Satyalencana Kesetiaan 16 Tahun.

Dari negara lain, Tito mendapat sejumlah penghargaan antara lain penghargaan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang dari Negara Brunei Darussalam 2017, penghargaan keberanian kepolisian kelas satu atau First Class Police Force Bravery Award dari Raja Malaysia 2017, Medali 100 Years of International Police Cooperation dari Pemerintah Rusia, dan Darjah Utama Bakti Cemerlang (Distinguished Service Order) dari pemerintah Singapura 2020.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menandatangani persetujuan RUU Pilkada Serentak 2020 dengan disaksikan para anggota Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Komisi II DPR RI menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi RUU. Selanjutnya draft RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU.