SEKRETARIAT PRESIDEN
Fakta Singkat
Nama Lengkap
Drs. Heru Budi Hartono, M.M.
Lahir
Medan, 13 Desember 1965
Almamater
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Jabatan Terkini
Penjabat Gubernur DKI Jakarta (17 Oktober 2022–2024)
Presiden Joko Widodo memilih Heru Budi Hartono menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Alasan Presiden Jokowi memilih Heru karena Kepala Sekretariat Presiden ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik, di samping juga Presiden Joko Widodo telah mengenal rekam jejak cara bekerja, kapasitas, dan kemampuan dalam pemerintahan. Heru mendapat tugas dari presiden untuk menyelesaikan persoalan utama di DKI Jakarta, yaitu macet, banjir, dan tata ruang.
Pria kelahiran Medan ini bukan orang baru di pemerintahan provinsi (pemprov) DKI Jakarta. Heru telah mengisi berbagai jabatan di pemprov DKI mulai dari Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, hingga Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta. Jabatan ini yang mendekatkan Heru dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Penyandang gelar sarjana dan master dari Universitas Krisna Dwipayana ini juga dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Joko Widodo. Bahkan, ia nyaris menjadi calon Wakil Gubernur DKI mendampingi Ahok yang menjadi Gubernur DKI setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI. Heru kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017.
Anak Medan
Heru Budi Hartono lahir di Medan pada 13 Desember 1965 dari pasangan R. Moelyoto dan Suhartiyah. Meskipun lahir di Sumatera Utara sebagian masa kecil hingga besar Heru dihabiskan di luar negeri dan selanjutnya di Jakarta. Tahun 1971 ketika berusia enam tahun Heru ikut orangtuanya ke Pakistan dan bersekolah di Elementary School di Pakistan hingga tahun 1974. Kembali ke Indonesia, ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 8 Jakarta Pusat pada 1977, dan melanjutkan ke SMP PSKD I di Jakarta Pusat hingga lulus pada 1981.
Lulus SMP Heru kembali meninggalkan Indonesia untuk mengikuti tugas ayahnya ke Negeri Belanda. Di negeri kincir angin itu Heru menyelesaikan pendidikan tingkat atas di SMA Kerajaan Belanda, Den Haag pada 1984. Kemudian mengambil Bachelor’s degree bidang Hotel/Motel Administration/Management di Universitat Salzburg selama satu tahun.
Sepulang ke Indonesia Heru melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Krisnadwipayana hingga meraih gelar sarjana pada 1989. Enam tahun kemudian di universitas yang sama, Heru meraih gelar master pada tahun 1998.
SEKRETARIAT PRESIDEN
Artikel Terkait
Karier
Usai lulus dan mengantongi gelar sarjana tahun 1990 Heru pernah bekerja sebagai Junior Supervisor Purchasing di PT Taijin Fiber Corporation selama tiga tahun. Di sela-sela menjalani pekerjaannya itu ia mencoba peruntungan mendaftar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat menjalani tes PNS pertama kali, ia dinyatakan tidak diterima karena dinilai kondisinya tidak bersih diri. Sebab sebagian hidup Heru dihabiskan di luar negeri dan dianggap tidak terlalu mengenal negara Indonesia. Namun, ia tidak putus asa bahkan menjadi cambuk dirinya untuk terus melangkah meraih peluang emas.
Akhirnya keinginan menjadi ASN terwujud, Heru diterima sebagai ASN di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Ia mengawali karier ASNnya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Dua tahun kemudian ia menjadi staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara. Kemudian mendapat promosi menjadi Kepala Sub Bagian Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara pada 1999. Tiga tahun kemudian pada 2002 Heru pindah jabatan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara yang dijalaninya hingga 2007.
Kariernya terus meningkat ia diangkat sebagai Kepala Bidang Umum Kota Jakarta selama satu tahun, kemudian menjadi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara pada 2008 hingga 2012. Kariernya berlanjut di pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta ketika ia mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta yang diembannya selama setahun hingga 2013. Saat itu ibu kota dipimpin oleh Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jabatan ini yang mendekatkan dirinya dengan Presiden Joko Widodo.
Kepiawaiannya dalam berdiplomasi membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengangkatnya menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta pada 2013. Pengalamannya selama 15 tahun tinggal di Jerman dan Austria sering diandalkan Joko Widodo untuk hal-hal yang berurusan dengan pihak asing yang ingin berinvestasi di Jakarta. Selama setahun Heru menjalani tugasnya sebagai Kepala Biro KDH dan KLN. Kreativitasnya mendatangkan kontrak-kontrak asing di Jakarta membuat Joko Widodo kemudian mengangkatnya menjadi Wali Kota Jakarta Utara pada 13 Januari 2014 hingga 27 Januari 2015.
Selain dekat dengan Joko Widodo, Heru juga dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo. Tahun 2015 ia kembali ke Pemprov DKI Jakarta. Prestasinya membenahi kinerja ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Utara membuat Ahok kepincut dengan kinerja Heru yang kemudian mengangkatnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 2015.
Tahun 2014 Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI. Heru masih membantu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah Joko Widodo menjadi Presiden RI. Heru nyaris menjadi calon wakil gubernur mendampingi Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, Ahok mulanya mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Namun, kemudian Ahok maju lewat jalur partai politik berpasangan dengan Djarot Saiful Hidyayat. Heru pun urung menjadi pendamping Ahok.
Karier suami Mirdiyanti ini tidak berhenti, pada 20 Juli 2017 Heru ditarik ke istana oleh Presiden Joko Widodo. Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Djaharmansjah Djumala pada posisi Kepala Sekretariat Presiden. Ia kembali bekerja di bawah Joko Widodo, kali ini Heru bekerja di dalam lingkungan istana.
Sebagai Kepala Sekretariat Presiden Heru termasuk salah satu orang dekat dan kerap berinteraksi dengan Joko Widodo. Heru acapkali menemani Presiden Joko Widodo saat blusukan ke daerah-daerah maupun kunjungan ke luar negeri. Lima tahun Heru menjalani tugasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, pada 7 Oktober 2022 ia ditetapkan menjadi penjabat untuk mengisi kursi Gurbernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Anies Baswedan karena telah habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022.
Heru Budi Hartono dilantik pada 17 Oktober 2022 sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga 2024. Selanjutnya, jabatan Gubernur DKI Jakarta definitif akan ditentukan melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada November 2024.
KOMPAS.COM
Heru Budi Hartono (tengah) resmi dilantik menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan, pada Senin (17/10/2022). Acara pelantikan dilangsungkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Daftar penghargaan
- –
Penghargaan
–
KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (tengah), Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey T Machmudin (kanan), dan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menyampaikan keterangan pers tentang kegiatan Istana pada Bulan Kemerdekaan tahun 2022 di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (1/8/2022).
Persoalan Ibukota
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menangani tiga persoalan utama di ibu kota, yaitu penanganan banjir, kemacetan lalu lintas, dan tata ruang.
Penanganan banjir akan menjadi skala prioritas pertama. Program-program penanggulangan banjir yang sebelumnya telah dijalankan akan dilanjutkan, hanya akan ada evaluasi untuk penempatan maupun intensitas program. Untuk mengatasi permasalahan banjir tentunya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Salah satu program penanganan banjir yakni sumur resapan menurut Heru bukanlah hal yang buruk untuk mengantisipasi banjir. Sumur resapan cocok dibangun di lokasi tertentu, seperti Jakarta Selatan. Pasalnya, di wilayah tersebut memiliki banyak daerah cekungan. Demikian pula dengan program normalisasi sungai. Misalnya, tempat-tempat tertentu yang salurannya atau sungainya tidak bisa dinormalisasi, dapat dibuatkan sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak. Untuk pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Persoalan yang tidak kalah beratnya adalah mengurai kemacetan lalu lintas ibu kota. Penggunaan kendaraan pribadi yang terus bertambah dengan tingkat kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang telah mencapai 48 persen.
Untuk penanganan kemacetan lalu lintas DKI Jakarta telah mempunyai blue print atau rancangan yang jelas dan sudah bagus mulai dari Gubernur Wiyogo, dilanjutkan Gubernur Fauzi Bowo, hingga gubernur kini, sehingga program-program yang telah dijalankan oleh para Gubernur DKI sebelumnya akan dilanjutkan oleh Heru. Salah satunya program transportasi terpadu,seperti MRT yang harus dilanjutkan, tidak hanya dari Lebak Bulus sampai Kota, tetapi ada pula dari Pulogadung sampai ke Dukuh Atas.
KOMPAS.COM
Harta kekayaan
Total kekayaan Heru Budi Hartono tahun 2021 sebesar Rp31,98 miliar. Jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Februari 2022 terdiri dari harta tanah dan bangunan senilai Rp 23,45 miliar yang tersebar pada 12 bidang di Jakarta Timur, Bogor, Bekasi dan Kerawang.
Dalam laporan itu Heru Budi juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1,29 miliar yang terdiri dari tiga mobil, tiga motor, dan 1 sepeda brompton, harta bergerak lainnya Rp617,45 juta, surat berharga Rp3,69 juta, kas dan setara kas Rp12,67 miliar. Dalam laporan itu Heru Budi juga mencatatkan hutang sebesar Rp6,05 miliar, sehingga total harta kekayaan tahun 2021 tercatat sebesar Rp31,98 miliar.
Heru Budi Hartono tercatat telah menyampaikan laporan kekayaannya sebanyak sembilan kali. Laporan kekayaannya sejak menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah 2013, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2014, Wali Kota Jakarta Utara 2014, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016, Kepala Sekretariat Presiden 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 adalah sebagai berikut:
Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Daerah
- Laporan 28 Mei 2013, harta kekayaan sebesar Rp6.047.469.939
Wali Kota Jakarta Utara (2013-2018):
- Laporan 3 Juli 2014, harta kekayaan sebesar Rp7.803.656.902
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Laporan 20 November 2014, harta kekayaan sebesar Rp7.566.788.163
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Laporan 5 Januari 2016, harta kekayaan sebesar Rp11.614.934.971
Kepala Sekretariat Presiden
- Laporan 31 Desember 2017, harta kekayaan sebesar Rp17.594.004.659
- Laporan 31 Desember 2018, harta kekayaan sebesar Rp20.765.104.414
- Laporan 31 Desember 2019, harta kekayaan sebesar Rp22.177.736.063
- Laporan 31 Desember 2020, harta kekayaan sebesar Rp25.830.443.058
- Laporan 31 Desember 2021, harta kekayaan sebesar Rp31.987.685.032
Referensi
“Penjabat DKI 1 Tunggu Presiden”. Kompas, 14 September 2022.
“Kilas Metro: 3 Nama Calon Penjabat Gubernur Diserahkan”. Kompas, 15 September 2022.
“Penjabat SKI 1 Idaman Dewan dan Rakyat”. Kompas, 16 September 2022.
“Menemukan Sosok Penjabat Gubernur DKI Jakarta”. Kompas, 26 September 2022.
“Kilas Metro: Penjabat Gubernur Diharapkan Kerja Efektif”. Kompas, 10 Oktober 2022.
Biodata
Nama
Drs Heru Budi Hartono, MM
Lahir
Medan, 13 Desember 1965
Jabatan
Penjabat Gubernur DKI Jakarta (17 Oktober 2022-2024)
Pendidikan
Umum :
- Elementary School at Pakistan (1971-1974)
- SD Negeri 8 Jakarta Pusat (1975-1977)
- SMP PSKD I Jakarta Pusat (1978-1981)
- SMA Kerajaan Belanda, Den Haag (1981-1984)
- Bachelor’s degree, Hotel/Motel Administration/Management, Universitat Salzburg, Austria (1984-1985)
- Sarjana (S1) Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1985-1989)
- Sarjana (S2) Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1995-1998)
Khusus:
- Brevet A Pajak, Yayasan Artha Bhakti (1990)
- ADUM, Diklat Provinsi DKI Jakarta (1995)
- Manajemen Perencanaan Pembangunan oleh FEUI, LPEM UI (1998)
- Kursus Keuangan Daerah oleh FEUI, LPEM UI (1999)
- Manajemen Proyek dalam Diklat Provinsi DKI Jakarta (2000)
Karier
Pekerjaan:
- Jr Supervisor Purchasing PT Taijin Fiber Corporation (1989-1993)
- President Commissioner PT Delta Djakarta Tbk. (sejak 2014)
- Commissioner Bank DKI (sejak 2015)
- Anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (27 November 2019)
Pemerintahan
- Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara (1993-1995)
- Staf Bidang Penataan Program Kota Jakarta Utara (1995-1999)
- Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999-2002)
- Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002-2007)
- Kepala Bidang Umum Kota Jakarta Utara (2007-2008)
- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008-2012)
- Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta (2012-2013)
- Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta (2013-2014)
- Wali Kota Jakarta Utara (13 Januari 2014-27 Januari 2015)
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta (2014-2017)
- Kepala Sekretariat Kepresidenan (20 Juli 2017-2022)
- Penjabat Gubernur DKI Jakarta (Oktober 2022-2024)
Organisasi
—
Penghargaan
–
Karya
Buku
–
–
Keluarga
Istri
Mirdiyanti
Anak
Ghassani H
Sumber
Litbang Kompas