Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari

Film dokumentar “Dirty Vote” yang rilis pada 11 Februari 2024 menyita perhatian masyarakat Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. Film dokumentar ini menyoroti dugaan potensi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Feri Amsari bersama ahli hukum tata negara lainnya, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti memaparkan berbagai temuan data dalam film dokumenter tersebut.

Feri Amsari dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Pria kelahiran Padang, 2 Oktober 1980 ini adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Selain sebagai pengamat hukum tata negara, ia juga menjadi Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2017 hingga 2023. Feri juga aktif menulis soal korupsi, hukum, politik dan kenegaraan. Ia aktif menulis pada jurnal-jurnal ilmiah terkemuka, tulisannya juga banyak dimuat di berbagai media cetak nasional.

Jenjang pendidikan S1 Feri dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, hingga meraih gelar sarjana hukum pada 2004. Pendidikan S2 di universitas yang sama dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) cumlaude dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (MH). Pria berdarah Minang ini kemudian melanjutkan program magister perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat hingga tuntas pada 2014 dengan gelar Master of Laws (LL.M.)

Feri Amsari lahir di Padang pada 2 Oktober 1980. Ia bersekolah di tanah kelahirannya itu hingga kelas 3 di SD Inpres Pegambiran. Kemudian pindah ke Muaro Bungo, Jambi mengikuti perpindahan tugas ayahnya, dan melanjutkan di SD Negeri 290 hingga lulus pada 1993, dan menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Muara Bungo tahun 1996. Feri lalu menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Muara Bungo hingga lulus tahun 1999.

Setamat SMA, ia kembali ke kampung halamannya, dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Di kampus, Feri dikenal sebagai mahasiswa yang aktif. Sejumlah posisi penting di organisasi kemahasiswaan menjadi tanggungjawabnya. Ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa merangkap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2002 sampai 2003. Feri juga menjadi Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Universitas Andalas pada 2003-2004, dan Koordinator Kajian Hukum Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara FHUA.

Kegemarannya di dunia literasi juga membuat dirinya menjadi wartawan mahasiswa, dan dipercaya menjadi Dewan Redaksi Buletin Gema Justisia Fakultas Hukum Universitas Andalas. Beberapa tulisannya telah dimuat di berbagai media cetak. Bahkan ia pernah menjadi juara lomba karya tulis ilmiah mahasiswa tingkat universitas pada 2002. Di luar kampus, Feri aktif di organisasi antikorupsi, yakni sebagai salah satu pendiri Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FORMASI) Sumbar. Ia pernah aktif pula pada Badan Anti Korupsi (BAKo) Sumbar, dan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sumbar (MAK’S).

Tahun 2004, Feri menyelesaikan S1 Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan IPK 3,12. Skripsinya berjudul “Tugas dan Kewenangan Konstitusi dalam Mekanisme Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Keputusan MPR No.IV/MPR/2003 dalam Upaya Mewujudkan Konstitusi Indonesia yang Demokratis”.

Masih di perguran tinggi yang sama, Feri melanjutkan pendidikan S2 program kekhususan Hukum Tata Negara hingga meraih gelar Magister Hukum (MH) pada 2008, dengan tesis berjudul “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi”. Feri lulus berpredikat cumlaude dengan IPK 3,9. Feri kembali memperdalam ilmu pengetahuannya di bidang hukum dengan melanjutkan studi program magister perbandingan hukum Amerika dan Asia di William & Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat hingga lulus tahun 2014.

Feri Amsari menikah dengan Chitra Afsari, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Kiranaesha Omera, Qotrunada Autums, dan Shahzain Abdurrahman.

Artikel Terkait

8 Agustus 2020

Universitas Andalas

Untuk Kedjajaan Bangsa

12 Februari 2024

Sivitas Akademika Mengawal Perjalanan Bangsa

Rentetan penyimpangan dalam Pemilu 2024 mendorong gelombang seruan kritik dari berbagai kelompok sivitas akademika. Hadirnya...

Mengawali karier akademis di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari sebagai dosen bidang Hukum Tata Negara. Selain sebagai dosen, Feri dikenal sebagai kritikus, pakar hukum Tata Negara, aktivis, peneliti dan penulis. Selain menulis untuk dimuat di media cetak lokal dan nasional seperti Harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singglang, Haluan, dan lainnya. Feri juga kerap menulis untuk jurnal-jurnal ilmiah terkemuka terakreditasi dan terindeks Scopus.

Sejumlah sebutan melekat pada dirinya, yakni sebagai dosen, kritikus, pakar hukum tata negara, aktivis, penelit, dan penulis. Perhatiannya yang besar pada bidang hukum menempatkan dirinya sebagai peneliti dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2017-2023. Ia seorang aktivis yang gigih dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Ayah tiga orang anak ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, dan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

Feri juga aktif menulis dan menyuarakan pemikiran-pemikirannya soal hukum, politik, dan kenegaraan. Berbagai tulisannya telah dimuat di jurnal-jurnal ilmiah, media cetak lokal dan nasional. Di antaranya di Harian Kompas, Majalah Tempo, Sindo, Harian Padang Ekspres, Singgalang, Haluan dan media cetak lainnya.

Sejumlah buku juga telah dihasilkannya memberikan wawasan mendalam tentang isu-isu hukum dan politik di Indonesia, di antaranya Perubahan UUD 1945 (2011), Pembaruan Partai Politik di Indonesia (2020), Pemilu Serentak (2014), Proses Seleksi Hakim (2015), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI) (2009), dan Perubahan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konsitusi (Rajawali Press).

Suami dari Chitra Afsari ini juga aktif terlibat dalam berbagai tim dan kompetisi terkait karya tulis ilmiah, debat konstitusi, dan peradilan hukum, sebagai anggota maupun pelatih. Feri juga tergabung dalam kelompok kerja yang sama dengan Bivitri Susanti di Tim Percepatan Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Putra asli Minang ini juga tergabung dalam firma hukum Themis Indonesia bersama sejumlah pakar hukum kondang lainnya, seperti Usman Hamid, Nanang Farid Syam, dan Fadli Ramadhanil.

Anggota Masyarakat AntiKorupsi Sumatera Barat ini tengah menjadi sorotan ketika bersama dua pakar hukum tata negara lainnya, yaitu Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti memerankan tokoh dalam film dokumenter “Dirty Vote”. Film berdurasi 1 jam 57 menit yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024 itu menyita perhatian masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono itu menyoroti dugaan dan potensi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sedang berkuasa.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pengajar dan ahli hukum tata negara (dari kiri ke kanan) Bayu Dwi Anggono, Zainal Arifin Mochtar, Mahfud MD, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari berbicara kepada awak media perihal kesimpulan dan rekomendasi kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6 yang bertemakan Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif di Jakarta, Rabu (4/9/2019).