Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo

Alumnus Sosiologi UGM tahun 1983 ini terpilih sebagai Ketua LPSK periode 2019–2024. Hasto Atmojo Suroyo banyak berkutat pada isu sosial politik, kajian hukum, advokasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat terpinggirkan. Keterlibatannya di dunia sosial dan hukum telah dijalaninya sejak masih duduk di bangku kuliah. Bersama rekan-rekannya Hasto mendirikan Kelompok Studi dan Bantuan Hukum (KSBH) di Yogyakarta.

Usai mengantongi gelar sarjana tahun 1983, Hasto aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia (YLBHI) Jakarta hingga tahun 1993. Ia juga mengajar sebagai dosen Sosiologi hingga menjadi Dekan FISIP Universitas Nasional selama dua periode (2002–2006 dan 2006–2010). Pada saat yang sama ia terpilih menjadi salah satu anggota (komisioner) Komnas HAM periode 2002–2007.

Pria kelahiran Bandung, 9 Maret 1959 ini pada 2013 masuk dalam jajaran pimpinan LPSK dan menjadi salah satu Wakil Ketua LPSK pada 2018, hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua LPSK periode 2019–2024.

Hasto Atmojo Suroyo lahir di Bandung pada 9 Maret 1959. Terlahir dari keluarga berlatar belakang militer Hasto sejak kecil telah terbiasa hidup dengan disiplin tinggi. Ayahnya adalah seorang perwira TNI Angkatan Udara. Hasto sejak SMA telah tertarik dengan masalah kebudayaan, kehidupan sosial, dan politik.

Pergaulannya dengan berbagai kalangan saat masih di bangku SMA memberinya banyak literasi, terutama dari komunitas Bengkel Teater WS Rendra di Yogyakarta. Di komunitas ini ia banyak mendapat pengetahuan, bukan hanya tentang teater, tetapi ada pula kuliah dan literasi. Ilmu sosiologi kritis dan pendekatan-pendekatan sosiologi banyak ia peroleh selama berada di komunitas tersebut. Ilmu Sosiologi baginya banyak bermanfaat bagi masyarakat. Berangkat dari situ, ia mantap memilih jurusan Sosiologi di FISIP UGM hingga meraih gelar sarjana pada 1983.

Situasi sosial politik tahun 1978 melarang kehidupan organisasi mahasiswa di kampus, sehingga mahasiswa banyak beraktivitas di luar kampus untuk kegiatan yang bersifat non-kuliah, termasuk Hasto.

Dalam situasi kehidupan kampus yang demikian, Hasto bersama dengan teman-teman fakultas mendirikan organisasi bernama Kelompok Studi dan Bantuan hukum (KSBH) di Yogyakarta. Keaktifan Hasto sebagai mahasiswa tercermin dalam aktivitas di dalam komunitas ini. Perhatiannya pada masalah isu sosial politik di masyarakat kian tampak sejak di bangku kuliah. Dari aktivitasnya di KSBH ini, Hasto mulai terlibat dalam aktivitas advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat terpinggirkan.

Usai meraih gelar sarjana, Hasto banyak berkiprah di dunia hukum dan sosial. Ia pernah menangani kasus besar dalam advokasi yang membahas mengenai pembebasan tanah untuk pembangunan taman wisata Candi Borobudur dan Prambanan, juga masalah pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Kedungombo di Jawa Tengah.

Untuk lebih memperdalam pengetahuan dan bekal ilmu pada bidang yang digelutinya, Hasto melanjutkan pendidikan program master di Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (UI) hingga meraih gelar Master Kriminologi (M.Krim.) pada 2014.

BDM

Artikel Terkait

27 November 2022

Melindungi Perempuan dan Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merugikan beragam kalangan, terutama perempuan dan anak. Namun, lingkaran kekerasan di...

7 Desember 2023

Hari HAM: Sejarah dan Teori tentang Hak Asasi Manusia

Sejarah Hak Asasi Manusia dalam dunia internasional tidak lepas dari lahirnya Magna Charta di Inggris...

Usai menyandang gelar sarjana bidang Sosiologi dari FISIP UGM Hasto mengambil bagian di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta pada 1983. Sekitar sepuluh tahun, hingga 1993, Hasto bergabung bersama YLBHI. Di lembaga bantuan hukum ini, ia banyak mendapat pengalaman. Bekal ilmu Sosiologi-nya memberi persepktif lain terhadap kehidupan, termasuk persoalan hukum. Aktivitasnya banyak berkaitan dengan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat kecil dan terpinggirkan.

Sejak 1993 selepas dari YLBHI, Hasto selanjutnya lebih aktif sebagai dosen Sosiologi di FISIP Universitas Nasional (UNAS). Tahun 2002 ia terpilih sebagai Dekan FISIP UNAS masa jabatan 2002–2006. Pada tahun 2002 pula Hasto terpilih sebagai salah satu Anggota (Komisioner) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002–2007. Pada 2006 untuk kedua kalinya, Hasto menduduki jabatan Dekan FISIP UNAS. Ia kembali terpilih sebagai Dekan periode 2006–2010.

Hasto juga tercatat pernah menjabat sebagai Komisi Delegasi Ombudsman Indonesia di Canberra, Sydney, Australia tahun 2000. Selain itu, Hasto pernah melakukan penelitian dan program pengembangan di lembaga bantuan hukum Indonesia di Australia, Belanda, Malaysia, Jepang, hingga Taiwan.

Tahun 2013 Hasto mulai bergabung ke dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berada dalam jajaran pimpinan LPSK hingga dirinya menjadi salah satu Wakil Ketua LPSK. Pada 5 Desember 2018 Komisi III DPR RI menetapkan tujuh nama komisioner baru LPSK periode 2018–2023.

Ketujuh nama itu merupakan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari 14 calon komisioner. Ketujuh komisioner yang terpilih itu adalah Hasto Atmojo Suroyo, Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. Ketujuh anggota LPSK ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 232/P Tahun 2018 pada 26 Desember 2018, tentang pengangkatan keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Masa Jabatan 2018–2023.

Pada 7 Januari 2019, ketujuh anggota LPSK tersebut melakukan pengucapan sumpah jabatan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dua hari kemudian, pada 9 Januari 2019 dalam Rapat Pemilihan Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo terpilih secara mufakat sebagai Ketua LPSK periode 2019–2024. Rapat dihadiri oleh tujuh pimpinan LPSK.

Pada saat pemilihan bakal calon ketua LPSK, muncul dua nama calon, yaitu Hasto Atmojo Suroyo dan Edwin Partogi Pasaribu. Namun, kemudian Edwin mundur dari pencalonan ketua karena ia mendukung Hasto untuk menjadi ketua. Oleh karena bakal calon ketua LPSK hanya ada satu, para pimpinan LPSK sepakat Ketua LPSK periode 2019–2024 dijabat oleh Hasto Atmojo Suroyo.

CHRISTINA MUTIARANI JEINIFER SINADIA

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo memberi keterangan saat konferensi pers mengenai Tragedi Kanjuruhan, secara virtual, Kamis (13/10/2022) di Jakarta.

–

KOMPAS.COM

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur.