Edhy Prabowo

Anak Desa Tanjung Enim, Muara Enim ini awalnya bercita-cita menjadi tentara. Untuk mewujudkan itu dia pun mendaftar dan diterima di Akabri Angkatan Darat. Namun, ia hanya bertahan dua tahun di akademi tersebut dan harus meninggalkan status militernya tanpa pangkat.

Nasib mujur menghampiri dirinya ketika Edhy bertemu dengan Prabowo Subianto tahun 1993. Prabowo menampung dan membiayai pendidikannya di perguruan tinggi. Prabowo juga memintanya terus berlatih pencak silat. Ketekunannya berlatih membawanya menjadi atlet pencak silat nasional hingga mengikuti Pekan Olahraga Nasional dan menjadi pengurus  Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI).

Dia juga menjadi orang kepercayaan Prabowo Subianto dan terlibat dalam hampir seluruh kegiatan Prabowo, mulai dari organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia hingga menjadi kader Gerindra. Edhy dipercaya menduduki beberapa posisi di perusahaan milik Prabowo seperti perkebunan kelapa sawit, pabrik bubur kertas, ekspor kayu hingga jasa keamanan.

Karier politiknya diawali sebagai kader Gerindra. Kedekatannya dengan Prabowo membawanya menjadi caleg Gerindra di kampung halamannya di Sumatera Selatan. Berkat popularitas dan kerja kerasnya, Edhy terpilih menjadi anggota DPR RI dari Sumetera Selatan selama dua periode berturut turut. Ketika Presiden Jokowi menyusun kabinet, Eddy pun ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Putra dari pasangan Sutopo dan Sri Rejeki ini berasal dari keluarga sederhana di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan. Anak ke-5 dari sembilan bersaudara ini menamatkan pendidikan SD hingga SMA di kabupaten kelahirannya.

Edhy yang lahir pada 24 Desember 1972 ini terbilang siswa yang pandai di sekolahnya. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Muara Enim, dia diterima sebagai taruna di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Namun, pendidikan militer hanya dia jalani selama dua tahun dan Edhy harus meninggalkan akademi tersebut.

Keluar dari Akmil tak membuatnya patah arang. Edhy muda kemudian merantau ke Jakarta dan bertemu dengan Letnan Kolonel Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Dangroup III TNI AD. Prabowo menampungnya dan membiayai Eddy kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo Jakarta hingga lulus tahun 1997.

Seiring waktu berjalan, Edhy akhirnya dipercaya memegang beberapa perusahan milik Prabowo. Di sela kesibukannya sebagai pengusaha, ia masih bisa meningkatkan pengetahuannya dengan mengambil program magister manajemen di Swiss German University (SGU), Serpong. Setelahnya, ia mengambil program doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung.

Ia meraih gelar doktornya pada Maret 2020 dari Universitas Padjajaran Bandung dengan yudisium cum laude. Disertasinya berjudul “Komunikasi Persuasif Calon Legislatif dalam Kampanye Politik: Studi Kasus pada Pemilihan Caleg 2014-2019 Dapil I Sumatera Selatan” berhasil dia pertahankan di depan dewan penguji.

Disertasinya itu menyimpulkan calon legislatif yang memiliki modal sosial lebih efektif dalam mengambil simpati, empati, dan kepercayaan masyarakat di masa pemilihan umum ketimbang mereka yang memiliki modal material.

Perjalanan karier Edhy Prabowo tidak dapat dilepaskan dari bisnis milik Prabowo Subianto. Edhy mulai mengenal dunia bisnis ketika dia mengikuti Prabowo Subianto ke Jerman dan Yordania setelah ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jakarta.

Tahun 1998 ketika Prabowo berhenti dari dunia militer dan mendirikan PT Nusantara Energi, Edhy pun didapuk menjadi Asisten Direktur Utamanya. PT Nusantara Energi bergerak dalam bisnis migas dan kemudian mendirikan anak perusahaan yang bergerak di tambang batu bara dan kelapa sawit.

Tak hanya di bidang energi, Edhy juga bekerja di  PT Alas Helau, perusahaan milik Prabowo Subianto yang bergerak di perkebunan, kemudian berkarier di Tusam Hutan Lestari yang  bergerak di bidang kehutanan. Selain itu, Edhy Prabowo juga pernah menjadi Komisaris PT Kiani Lestari sebuah pabrik pengolahan bubur kertas yang kemudian berubah namanya menjadi PT Kertas Nusantara.

Meski banyak malang melintang dalam bisnis perkebunan, migas dan kertas Edhy tertantang untuk mendirikan jenis perusahaan lain, yaitu bisnis keamanan. Dia pun kemudian mendirikan perusahaan jasa keamanan yaitu PT Garuda Security Nusantara dan ia menjabat sebagai presiden direktur.

Ketika Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra tahun 2008,  Edhy sejak awal terlibat menjadi kader partai tersebut. Pada pemilu 2009, Edhy Prabowo terpilih sebagai anggota DPR  dari daerah pemilihan Muara Enim tanah kelahirannya yaitu Dapil Sumatera Selatan II. Dia bertugas di Komisi IV DPR RI membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan BUMN.

Edhy kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I setelah ia meraih 75.186 suara pada pemilu 2014. Dia menjadi Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan.

Pengalaman 10 tahun di DPR dan lima tahun di Komisi IV  yang mengurusi masalah kelautan dan perikanan menjadi pertimbangan utama Jokowi memilihnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Selain berkarier sebagai pengusaha dan politisi, Edhy juga aktif di organisasi pencak silat dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Di pencak silat ia aktif di organisasi seperti Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) dan Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI). Adapun di HKTI, Edhy mulai aktif sejak tahun 2005 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan HKTI.

Di PB IPSI, Edhy Prabowo menjadi Ketua Harian organisasi tersebut. Di pencak silat, namanya meroket ketika anak didiknya meraih 14 medali emas di ajang Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Capaian Pencak Silat tersebut mampu mendongkrak perolehan medali kontingen Indonesia.

Belum genap 100 hari menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy membuat kebijakan baru yaitu mencabut pelarangan ekspor benih lobster atau benur. Edhy mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan ini sekaligus merevisi aturan larangan ekspor benih lobster yang dibuat di era Susi Pudjiastuti, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.

Dengan dibukanya keran ekspor benih lobster, banyak pelaku usaha yang mendaftar menjadi eksportir. Menurut catatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dari 100 perusahaan yang mendaftar menjadi eksportir,  sebanyak 29 perusahaan dinyatakan memenuhi kriteria sebagai eksportir.

Kebijakan baru Edhy Prabowo lainnya adalah aturan alat tangkap cantrang yang sebelumnya dilarang digunakan. Edhy mengganti Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016 dengan mengeluarkan ketetapan baru Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ketetapan baru itu mengizinkan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan setelah sebelumnya dilarang. Cantrang adalah satu dari delapan jenis alat baru yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggenjot produktivitas penangkapan ikan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta staff kementrian berkunjung melihat proses pembibitan lobster