Agung Firman Sampurna

Agung Firman Sampurna adalah seorang birokrat berpengalaman yang berkecimpung di dunia birokrasi selama lebih dari dua dekade. Ia membangun karier secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

Karier di tingkat daerah dimulai dengan menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kemudian menjadi birokrat di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Setelah hampir satu dekade berkarier di daerah,  ia pun hijrah ke Jakarta dan menjadi birokrat di tingkat pusat yakni di Lembaga Administrasi Negara RI.

Agung kemudian masuk ke lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan RI sejak April 2012 sebagai anggota BPK yang dipilih oleh DPR RI. Setelah dua periode menjadi anggota BPK,  ia terpilih sebagai Ketua BPK sejak Oktober 2019 menggantikan ketua BPK sebelumnya Moermahadi Soerja Djanegara yang memasuki masa purnatugas.

Agung Firman Sampurna adalah anak pertama dari pasangan Kahar Muzakir, dan Suci Rohani. Sang ayah yang berasal dari Sumatera Selatan merupakan politikus senior dan anggota DPR dari Golkar selama empat periode berturut-turut yakni dari 2004 sampai sekarang (2019-2024). Adapun sang adik yakni Wahyu Sanjaya juga anggota DPR-RI dari Partai Demokrat dua periode yang kini duduk di Komisi II.

Meski lahir di Madiun, pada 19 November 1971,  Agung menghabiskan masa mudanya di Kota Palembang, Sumsel. Agung kecil menempuh pendidikan dasar di SD 65 Palembang dan lulus tahun 1984. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 1 Palembang. Setelah lulus SMP Tahun 1987, Agung menempuh pendidikan lanjutan di SMAN 1 Palembang dan lulus tahun 1990.

Setelah lulus SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sriwijaya (Unsri) Inderalaya. Ia menyandang gelar sarjana ekonomi dari kampus tersebut pada tahun 1996. Tak berselang kemudian, ia melanjutkan pendidikan strata 2 di Program Studi Administasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dan lulus tahun 1998. Kemudian berkarier sebagai pegawai negeri sipil di Sumatera Selatan.

Di tengah kesibukkannya sebagai abdi negara, Agung masih bisa meluangan waktu mengambil jenjang pendidian strata 3 di Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia. Agung menyelesaikan pendidikan doktoral dan meraih gelar doktornya tahun 2012.

Selain Pendidikan formal, Agung juga menempuh Pendidikan kedinasan, seperti Bimbingan Teknis Pelayanan Minimum, Departemen Dalam Negeri (1999), Adum/Diklatpim Tk.IV (2000), serta Prajabatan (1998). Ia juga memperoleh tiga International Certificate di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada 2007, meliputi Fiscal Decentralization and Local Governance Course Public Budgeting and Fiscal Management Course, serta Tax Policy, Fiscal Analysis and Revenue Forecasting Course.

Selepas menyandang gelar sarjana ekonomi dan master atminstrasi dan  kebijakan publik, Agung Firman Sampurna karier sebagai pegawai negeri sipil atau birokrat di tingkat lokal (Daerah Tingkat II). Ia ditugaskan di Kabupaten Musi Banyuasin, sebuah kabupaten di Sumatera Selatan yang dekat dengan Palembang.

Di kabupaten tersebut, Agung pernah bekerja sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik. Kemudian ia menjadi Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Tk.II (1998-1999). Ia juga pernah menjadi Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Pada tahun 2004, Agung mulai menjajaki karier di tingkat provinsi (Daerah Tingkat I). Ia mengepalai Sub Bagian Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan. Jabatan tersebut disandangnya hingga tahun 2005.

Dua tahun berselang, Agung memulai karier di tingkat nasional.  Awal karier di Jakarta, Agung menjabat Fungsional Umum pada Pusat Kajian Sumber Daya Aparatur di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI (2007-2011), kemudian pindah bagian sebagai Fungsional Umum pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN RI (2011)

Putra politikus senior Kahar Muzakir ini kemudian masuk ke lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan RI mulai April 2012. Ia terpilih sebagai anggota BPK RI periode 2012-2017 dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2012.

Sebelumnya, Komisi XI DPR telah melakukan uji kelayakan kepada 33 calon anggota BPK, Agung merupakan salah satu calonnya. Selanjutnya dalam rapat internal Komisi XI pada 7 Maret 2012, dilakukan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (voting). Dalam voting tersebut, Agung Firman Sampurna mendapat 28 suara dan terpilih sebagai anggota BPK hasil pergantian antar waktu.

Setelah resmi dilantik, Agung menempati posisi sebagai Anggota III BPK yang membidangi mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi.

Kemudian pada Juli 2013, ia menempati posisi anggota V BPK RI yang membidangi Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa).

Pada Oktober 2014, posisi Agung di BPK RI bergeser sebagai anggota I yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan, bidang pertahanan, keamanan dan hubungan internasional. Posisi itu dijabatnya hingga Tahun 2017.

Saat pergantian beberapa angota BPK pada 2017, Agung kembali terpilih. Ia menjabat anggota BPK untuk periode keduanya hingga 2022. Terpilihnya kembali Agung tak bisa lepas dari dukungan anggota DPR dari Partai Golkar. Namanya sudah dikenal karena ia anak seorang anggota senior DPR dari Partai Golkar, Kahar Muzakir yang menjabat tiga periode berturut-turut.

Pemilihan anggota BPK itu melalui voting yang dilakukan oleh Komisi XI DPR. Pada proses tersebut, Agung Firman Sampurna memperoleh 31 suara dan kemudian ditetapkan sebagai anggota BPK dalam rapat paripurna DPR. Agung pun kemudian mengucapkan sumpah jabatan pada 20 April 2017 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Setelah terpilih kembali sebagai anggota BPK, Agung tetap ditempatkan sebagai anggota I yang bertanggung jawab memeriksa atas laporan keuangan kementerian/lembaga di bawah kewenangan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I yang tugasnya meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Setelah terpilihnya 5 anggota BPK baru pada September 2019, sebulan kemudian anggota BPK mengadakan sidang pemilihan ketua dan wakil ketua baru. Dalam sidang tersebut semua anggota BPK secara musyawarah dan mufakat menunjuk Agung Firman Sampurna sebagai Ketua BPK pada 21 Oktober 2019.

Jabatan ketua BPK bakal dia emban hingga masa jabatan sebagai anggota BPK berakhir tahun 2022. Agung mengantikan posisi ketua BPK sebelumnya yakni Moermahadi Soerja Djanegara yang memasuki masa purnatugas.

Selain sebagai Ketua BPK, Agung juga aktif di organisasi olahraga bulu tangkis. Agung terpilih sebagai Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024 dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional (Munas) PBSI ke-23 pada 6 November 2020.

Ia mencalonkan diri sebagai ketua umum dengan mengantongi dukungan 29 dari 34 Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI. Pada sesi pemilihan ketua umum dalam Sidang Pleno IV, Ketua BPK yang maju sebagai calon tunggal terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum PP PBSI periode 2020-2024. Agung menggantikan posisi ketua umum sebelumnya yang dijabat mantan Menko Polhukam Jenderal TNI (purn) Wiranto.

Sebagai Ketua Umum PP PBSI, Agung memiliki misi mempertahankan kejayaan bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. Berbagai tantangan dan agenda besar di tahun 2021 menanti untuk menguji kepengurusan Agung. Mulai dari Piala Sudirman, Piala Thomas dan Uber, sampai Olimpiade Tokyo 2020 yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

Selain itu, Agung juga berencana membenahi tata kelola organisasi dan keuangan PBSI. Ia akan memperjelas tupoksi tugas masing-masing jabatan. Tata kelola organisasi menjadi wewenang ketua umum dan sekretaris jenderal. Sementara tata kelola keuangan berada di bawah naungan tim manajemen eksekutif. Tim ini akan dibentuk dari elemen Pengprov PBSI, serta orang berpengalaman dan mempunyai waktu untuk PBSI. Agung juga menjanjikan transparansi keuangan ke publik.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memberi keterangan kepada wartawan di Gedung BPK, Jakarta, Senin (29/6/2020), terkait pernyataan Benny Tjokro yang menuduh BPK melindungi Grup Bakrie dalam skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Agung membantah apa yang disampaikan Benny Tjokro dalam persidangan tersebut.

Presiden RI (2009-2014), Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada Agung Firman Sampurna pada Senin, 13 Oktober 2014 di Istana Negara. Saat itu, posisi Agung masih sebagai anggota BPK RI. Penghargaan tersebut diberikan untuk menghargai jasa dan pengabdian dalam berbangsa dan bernegara. Lima tahun kemudian, Agung kembali menerima penghargaan berupa Bintang Kartika Eka Paksi yang diberikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada Oktober 2019.

Selain itu, Agung juga mendapat anugerah pangkat bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ia dinilai berjasa dan berkontribusi pada pelestarian budaya, khususnya di Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta serta tradisi Nusantara pada umumnya. Pada Selasa (9/3/2021), Sri Susuhunan Paku Buwono (PB) XIII memberikan gelar kebangsawanan secara langsung di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Agung memperoleh gelar Kanjeng Pangeran Harya Dr. Agung Firman Sampurna Purnadiningrat, S.E., M.Si.

HUMAS PP PBSI

Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna yang juga Ketua BPK RI didampingi Ketua Harian Alex Tirta dan Wakil Sekretaris Jenderal PBSI Edi Sukarno berbicara dengan pemain dan pelatih dalam kunjungan ke pelatnas bulu tangkis Cipayung, Jakarta, 2 Februari 2021.