Lembaga

Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Prajurit TNI unjuk kebolehan dalam seni beladiri di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-74 TNI, Sabtu (5/10/2019). Selain atraksi beladiri, upacara peringatan HUT ke-74 TNI yang bertema “TNI Profesional Kebanggaan Rakyat” itu juga diisi dengan defile pasukan, pameran Alutsista, terjun payung dan juga aksi pesawat tempur.

Fakta Singkat

Dibentuk
5 Oktober 1945

Perubahan Nomenklatur
• Badan Keamanan Rakyat (1945)
• Tentara Keamanan Rakyat (1945)
• Tentara Republik Indonesia (1946)
• Tentara Nasional Indonesia (1947)
• Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (1949)
• Angkatan Perang Republik Indonesia (1950)
• Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1962)
• Tentara Nasional Indonesia (2000)

Panglima TNI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
(8 Desember 2017 – saat ini)

Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal TNI Andika Perkasa

Kepala Staf Angkatan Laut
Laksamana TNI Siwi Sukma Adji

Kepala Staf Angkatan Udara
Marsekal TNI Yuyu Sutisna

Laman
https://www.tni.mil.id/
https://tniad.mil.id/
https://www.tnial.mil.id/
https://tni-au.mil.id/

Regulasi
UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Perjalanan Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman Belanda yang berambisi menjajah kembali Indonesia melalui kekerasan bersenjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 23 Agustus 1945. Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945 BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pada 23 Januari 1946 terjadi perubahan nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional. Presiden secara resmi menyetujui berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947. Peresmian ini dilakukan untuk mengintegrasikan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat.

Selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, selain harus menata dirinya, dalam waktu yang bersamaan TNI harus menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pendidikan politik tentara (Pepolit), Biro Perjuangan dan TNI-Masyarakat. Tidak hanya itu saja, tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer, yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Sedangkan, tantangan dari luar negeri, yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enam puluhan. Pada 1 April 1999 di Markas Besar ABRI, Polri secara resmi berpisah dari ABRI. Atas desakan politik, pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. . Keluarnya Polri dari ABRI membuat organisasi ini hanya terdiri dari tiga angkatan, yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Sejarah TNI Angkatan Darat

KOMPAS/EDNA CAROLINE PATTISINA

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memeriksa kesiapan pasukan khusus TNI, Kamis (19/11/2020). Di Makopassus, Hadi yang didampingi Danjen Kopassus Mayjen Mohammad Hasan memeriksa perbekalan, latihan, hingga kemampuan menembak 530 anggota Kopassus.

Kelahiran TNI AD bersamaan dengan lahirnya TNI. Pada masa penjajahan Belanda, terbentuk pasukan bantuan yang beranggotakan orang-orang Bumi Putera dalam wadah KNIL (Koninklijke Netherlands Indische Leger) dan CORO (Corp Opleiding voor Reserve Officieren). Ketika penjajahan Jepang, pemuda dan pemudi Indonesia dilatih kemiliteran dalam organisasi PETA (Pembela Tanah Air). Pendidikan-pendidikan militer tersebut telah membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme, menumbuhkan kesadaran akan tugas membela harkat dan martabat bangsa serta menjadi cikal bakal dari TNI AD.

Angkatan Darat senantiasa menjadi bagian utama dalam dinamika transformasi sejarah TNI, mulai pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 23 Agustus 1945, pembentukan organisasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, selanjutnya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) hingga terbentuknya TNI.

Meskipun TNI AD lahir bersamaan dengan kelahiran TNI, namun hingga saat ini TNI AD memperingati hari kelahirannya dengan menggunakan momentum penting kemenangan TNI AD terhadap pasukan Sekutu dalam Pertempuran Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1999 dengan nama Hari Juang Kartika TNI AD.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan) tiba di lokasi acara buka puasa bersama keluarga besar TNI-Polri dan masyarakat di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Sejarah TNI Angkatan Laut

Berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemunculan BKR tidak terlepas dari peran tokok-tokoh bahariawan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine saat masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada zaman pendudukan Jepang.

Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah masih adanya potensi yang memungkinkannya menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal-kapal dan pangkalan walaupun pada saat itu angkatan bersenjata belum dibentuk. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut. Pada 25 Januari 1946 TKR Laut berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Laut (TRI Laut). Demikian pada pada tanggal 19 Juli 1946 TRI Laut kemudian dirubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang disyahkan bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi ALRI di Lawang, Malang.

Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan Menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat Indonesia. Di samping itu, mereka juga telah melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Kepahlawanan prajurit samudera tercermin dalam berbagai pertempuran laut dengan Angkatan Laut Belanda di berbagai tempat seperti Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon dan Pertempuran Laut Sibolga. Operasi lintas laut juga mampu menyusun pasukan bersenjata di Kalimantan Selatan, Bali dan Sulawesi. Keterbatasan dalam kekuatan dan kemampuan menyebabkan ALRI harus mengalihkan perjuangan di pedalaman, setelah sebagian besar kapal ditenggelamkan dan hampir semua pangkalan digempur oleh kekuatan militer Belanda dan sekutu. Sebutan ALRI Gunung kemudian melekat pada diri mereka, namun tekad untuk kembali berperan di mandala laut tidak pernah surut. Dalam masa sulit selama Perang Kemerdekaan ALRI berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM) dan lembaga Pendidikan di berbagai tempat. Pembentukan unsur-unsur tersebut menandai kehadiran aspek bagi pembentukan Angkatan Laut yang modern.

Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil KMB sejak tahun 1949 ALRI menerima berbagai peralatan perang berupa kapal-kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan Angkatan Laut. Langkah ini bersamaan dengan kondisi konsilidasi di tubuh ALRI, pembenahan organisasi dan perekrutan personel melalui lembaga pendidikan sebelum mengawaki peralatan matra laut.

Selama 1949—1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang organisasi, ALRI membentuk Armada Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Berdasarkan SK KSAL No. A. 4/2/10 tanggal 14 September 1959 ditetapkan berdirinya organisasi Komando Armada ALRI, yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 5 Desember 1959 oleh KSAL Komodor Laut R.E. Martadinata. Pada tanggal ini selanjutnya tiap tahun diperingati sebagai “Hari Armada”.

Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembelian dari berbagai negara. Penyiapan prajurit yang professional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon-calon prajurit strata tamtama, bintara dan perwira serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti Pendidikan luar negeri. Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, ALRI mulai menyempurnakan strategi, taktik maupun teknik operasi laut yang langsung diaplikasikan dalam berbagai operasi militer dalam rangka menghadapi gerakan separatis yang bermunculan pada tahun-tahun 1950 hingga 1959.

Saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman disintegrasi, pada 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965 ALRI mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRi dan menjadi kekuatan dominan. Dengan kekuatan tersebut pada tahun 1960-an ALRI disebut-sebut sebagai kekuatan Angkatan Laut terbesar di Asia.

Sejak tahun 1966 ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan upaya integrasi ABRI. Adanya integrasi ABRI secara organisatoris dan operasional mampu menyamakan Langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan dan pergeseran pasukan melalui laut.

Sejalan dengan semakin komplexnya permasalahan yang terjadi di laut, pemimpin memandang perlu untuk membagi dua Armada. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep.171/II/1985 tanggal 30 Maret 1985, Armada RI resmi di bagi menjadi dua kawasan wilayah kerja, yaitu Armada RI Kawasan Timur dan Armada RI Kawasan Barat. Pembagian wilayah kerja tersebut, juga secara bertahap melaksanakan Dispersi kekuatan Alut Sista yang semula seluruhnya berada di Armada Timur, sebagian di Dispersi ke Armada Barat, guna menyikapi perkembangan jaman dan tuntutan tugas semua wilayah kerja.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) terjun dari atas helikopter Bell-412 saat latihan Demo Militer dalam rangka persiapan HUT ke-69 TNI di Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Kamis (25/9/2014). Latihan dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Sejarah TNI Angkatan Udara

TNI AU bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada 23 Agustus 1945 untuk memperkuat Armada Udara yang saat itu sangat kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sejalan dengan perkembangannya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama TKR Jawatan Penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma.

Pada 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara. TRI Jawatan Penerbangan dihapuskan dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada 9 April 1946. Kini tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1971, AURI bertransformasi menjadi TNI AU sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Salah satu sejarah monumental yang selalu diperingati jajaran TNI AU tiap tahun adalah apa yang dinamakan Hari Bhakti TNI AU. Peringatan Hari Bhakti TNI AU, dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947.

Peristiwa Pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbang TNI AU masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Guntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga dan Ambarawa.

Peristiwa Kedua, jatuhnya pesawat DAKOTA VT-CLA yang megakibatkan gugurnya tiga perintis TNI AU masing-masing Adisutjipto, Abdurahman Saleh dan Adisumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu, bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.

Penembakan dilakukan oleh dua pesawat militer Belanda jenis Kittyhawk, yang merasa kesal atas pengeboman para kadet TNI AU. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI AU tersebut, sejak Juli 2000, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA (Ngoto) telah dibangun sebuah monumen perjuangan TNI AU dan lokasi tersebut juga dibangun tugu dan relief tentang dua peristiwa yang melatar belakanginya. Di lokasi monumen juga dibangun makam Adisutjipto dan Abdurachman Saleh beserta istri-istri mereka.

TNI AU bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada 23 Agustus 1945 untuk memperkuat Armada Udara yang saat itu sangat kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sejalan dengan perkembangannya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama TKR Jawatan Penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma.

Pada 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara. TRI Jawatan Penerbangan dihapuskan dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada 9 April 1946. Kini tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1971, AURI bertransformasi menjadi TNI AU sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Salah satu sejarah monumental yang selalu diperingati jajaran TNI AU tiap tahun adalah apa yang dinamakan Hari Bhakti TNI AU. Peringatan Hari Bhakti TNI AU, dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947.

Peristiwa Pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbang TNI AU masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Guntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga dan Ambarawa.

Peristiwa Kedua, jatuhnya pesawat DAKOTA VT-CLA yang megakibatkan gugurnya tiga perintis TNI AU masing-masing Adisutjipto, Abdurahman Saleh dan Adisumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu, bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.

Penembakan dilakukan oleh dua pesawat militer Belanda jenis Kittyhawk, yang merasa kesal atas pengeboman para kadet TNI AU. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI AU tersebut, sejak Juli 2000, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA (Ngoto) telah dibangun sebuah monumen perjuangan TNI AU dan lokasi tersebut juga dibangun tugu dan relief tentang dua peristiwa yang melatar belakanginya. Di lokasi monumen juga dibangun makam Adisutjipto dan Abdurachman Saleh beserta istri-istri mereka.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Helikopter milik TNI menerjunkan pasukan ke atas kapal selam saat simulasi pertempuran dalam Upacara Peringatan Ke 70 Hari TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Senin (5/10/2015). Dalam upacara tersebut, Presdien Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Visi TNI adalah “Terwujudnya TNI yang profesional dan modern yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global”.

Dalam menjalankan visi tersebut, TNI memiliki misi sebagai berikut :
“Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, menjadi kekuatan regional dan berperan serta secara global, mendukung kebijakan politik negara sebagai Poros Maritim Dunia.”

Peran, Fungsi dan Tugas TNI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi sebagai :

  1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
  2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman
  3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan
  4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah :

  1. Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
  2. Tugas pokok yang harus dilaksanakan, seperti :
    Operasi Militer Perang (OMP) merupakan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan ancaman berupa kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
    Operasi Militer selain Perang (OMSP) merupakan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan atau menghadapi ancaman selain kekuatan militer suatu negara baik ancaman itu menggunakan senjata maupun tidak bersenjata; serta untuk mendukung kepentingan nasional.
  3. Tugas lainnya merupakan tugas-tugas di luar Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tersebut di atas, TNI melaksanakan tugas lain berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara serta peraturan perundang-undangan.

Angkatan Darat

  1. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan
  2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain
  3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat
  4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Angkatan Laut

  1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
  2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
  3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
  4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut
  5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Angkatan Udara

  1. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan
  2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
  3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara
  4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara

TNI sebagai alat pertahanan negara terus berkomitmen untuk melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Sejumlah pesawat dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut melakukan manuver udara saat peringatan Hari Armada RI ke-72 di Dermaga Madura, Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/12/2017). Perayaan bertema “Armada RI Ksatria Pengawal Samudera dan Perekat Nusantara” itu menampilkan parade, defile pasukan, terjun payung, serta menghadirkan sejumlah alutsista seperti pesawat, tank, kapal perang dan kapal selam.

Struktur Organisasi TNI

Untuk menjalankan peran, fungsi dan tugas di atas, TNI memiliki organisasi yang terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. Postur dalam organisasi TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.

Markas Besar TNI terdiri atas Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelayanan, Badan Pelaksana Pusat, dan Komando Utama Operasi. Markas Besar Angkatan terdiri atas Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelayanan, Badan Pelaksana Pusat, dan Komando Utama Pembinaan. Susunan organisasi TNI diatur dalam Peraturan Presiden dan dijabarkan dalam Peraturan Panglima TNI.

Struktur Organisasi TNI. (Sumber: laman tni.mil.id)

Struktur Organisasi TNI Angkatan Darat

Struktur Organisasi TNI AD. (Sumber: laman TNI-AD)

Struktur Organiasi TNI Angkatan Laut

Struktur Organisasi TNI AD. (Sumber: laman TNI-AL)

Struktur Organisasi TNI AU

Struktur Organisasi TNI AU. (Sumber: laman TNI-AU)

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Aneka perlengkapan tempur Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) Armada I ikut dipamerkan dalam pembukaan Latihan Peperangan Laut Khusus di Panngkalan TNI AL Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (22/8/2020).

Panglima TNI dari Masa ke Masa

  1. Jenderal Soedirman
    Periode jabatan : 12 November 1945—29 Januari 1950
  1. Jenderal Mayor TB Simatupang
    Periode jabatan : 29 Januari 1950—4 November 1953
  1. Jenderal Abdul Haris Nasution
    Periode jabatan : Juni 1962—Februari 1966
  1. Jenderal Soeharto
    Periode jabatan : Juni 1968—Maret 1973
  1. Jenderal Maraden Panggabean
    Periode jabatan : 28 Maret 1973—17 April 1978
  1. Jenderal M Yusuf
    Periode jabatan : 17 April 1978—28 Maret 1983
  1. Jenderal LB Moerdani
    Periode jabatan : 28 Maret 1983—27 Februari 1988
  1. Jenderal Try Sutrisno
    Periode jabatan : 27 Februari 1988—19 Februari 1993
  1. Jenderal Edi Sudradjat
    Periode jabatan : 19 Februari 1993—21 Mei 1993
  1. Jenderal Feisal Tanjung
    Periode jabatan : 21 Mei 1993—12 Februari 1998
  1. Jenderal Wiranto
    Periode jabatan : 16 Februari 1998—26 Oktober 1999
  1. Laksamana Widodo Adi Sutjipto
    Periode jabatan : 26 Oktober 1999—7 Juni 2002
  1. Jenderal Endriartono Sutarto
    Periode jabatan : 7 Juni 2002—13 Februari 2006
  1. Marsekal Djoko Suyanto
    Periode jabatan : 13 Februari 2006—28 Desember 2007
  1. Jenderal Djoko Santoso
    Periode jabatan : 28 Desember 2007—28 September 2010
  1. Laksamana Agus Suhartono
    Periode jabatan : 28 September 2010—30 Agustus 2013
  1. Jenderal Moeldoko
    Periode jabatan : 30 Agustus 2013—8 Juli 2015
  1. Jenderal Gatot Nurmantyo
    Periode jabatan : 8 Juli 2015—8 Desember 2017
  1. Marsekal Hadi Tjahjanto
    Periode jabatan : 8 Desember 2017—Sekarang

Anggaran

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pesawat Casa NC212-200 gabungan dari Skuadron 600 Wing Udara 1 dan Skuadron 800 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut melakukan terbang formasi (fly pass) dengan latar belakang parade kapal perang saat gladi bersih peringatan HUT TNI di Selat Sunda, Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017).

TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keperluan anggaran diajukan oleh Departemen Pertahanan. Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021, pagu anggaran Kemenhan tahun 2021 ini mencapai Rp 136,995 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, untuk anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 117,909 triliun. Dari total jumlah anggaran tersebut, Kemenhan mengalokasikan sebagian untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Berdasarkan rincian anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Per program pada tahun 2020, Kemenhan mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp 1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp 5,06 triliun, matra laut Rp 2,77 triliun, dan matra udara Rp 2,19 triliun.

Sementara tahun 2021 ini, dengan total anggaran sebesar Rp 136,995 triliun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk alutsista mengalami peningkatan. Bila tahun lalu anggaran terkait alutsista hanya untuk modernisasi, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dukungan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,305 triliun.

Sementara itu untuk anggaran modernisasi dan harwat alutsista rinciannya sebagai berikut:

  1. TNI AD sebesar Rp 2,651 triliun untuk pengadaan material dan alutsista strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang, dan heli angkut sebesar RP 1,236 triliun.
  2. TNI AL sebesar Rp 3,751 triliun antara lain pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra lautm serta Rp 4,281 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista.
  3. TNI AU sebesar Rp 1,193 triliun antara lain untuk pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur senilai Rp 7,004 triliun.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Presiden Joko Widodo memiimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di ruang fasilitas produksi divisi Kapal Selam PT PAL, Surabaya, Senin (27/1/2020). Rapat terbatas membahas tentang kebijakan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Penanganan Covid-19

Dalam menghadapi wabah Covid-19, aparat keamanan diikutsertakan secara aktif menanggulangi pandemi Covid-19 dalam bermacam bentuk pelibatan. Peran TNI dalam menangani wabah ini sangat signifikan di banyak lini. TNI dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berupaya membantu di bidang medis maupun non medis. TNI juga memberikan perhatian kepada para tenaga medis dan tenaga pendukung TNI lainnya yang bertugas di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.

Kiprah TNI di Indonesia juga menunjukkan pengabdian yang luar biasa. Berawal dari observasi di Natuna, Kepulauan Riau; membuat rumah sakit di Pulau Galang, membawa logistik kesehatan dari Shanghai, China untuk diserahkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga menurunkan tenaga medis dan membuat rumah sakit-rumah sakit militer sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Sistem di rumah sakit darurat Wisma Atlet tidak akan bisa berjalan tanpa kehadiran tenaga-tenaga medis militer. Tidak hanya itu saja, fasilitas Kontainer Isolasi Medik Udara (KIMU) milik TNI AU dipasang pada pesawat Hercules C-130 A-1327 untuk mengisolasi pasien yang terindikasi Covid-19 saat proses evakuasi menggunakan pesawat.

Adanya Covid-19 juga berpengaruh pada kesiapan militer, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, aparat sipil yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan dinas-dinas, juga perlu sepenuh hati bekerja bersama-sama. Penggunaan aparat di Indonesia, terutama TNI dan anggota Kepolisian Negara RI, tidak lepas dari kultur masyarakat yang masih memandang orang berseragam sebagai sosok yang harus didengar

Komisi I DPR RI menyetujui refocusing APBN TNI T.A. 2020 sebesar Rp.199.834.329.000,- dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Komisi I DPR RI kembali memberikan dukungan kebutuhan tambahan anggaran TNI yang belum terdukung sebesar Rp.3.285.151.617.306,- (tiga triliun dua ratus delapan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam rupiah) yang ditujukan untuk pengerahan pasukan TNI dalam percepatan penanganan Covid-19 selama 150 hari dan untuk mendukung kebutuhan Alkes di 109 (seratus sembilan) Rumkit TNI dalam kesiapan penanganan Covid-19.

Pada 2021, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tetap melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 pada kebijakan pertahanan negara tahun 2021. Penanganan Covid-19 direalisasikan melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit Kemhan dan TNI. (LITBANG KOMPAS)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasukan TNI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, berbaris di bawah guyuran hujan saat Apel Gelar Pasukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk wilayah DKI Jakarta, Jumat (18/6/2021). Pemberlakukan PPKM Mikro ini dilakukan seiring jumlah kasus Covid1-9 yang terus meningkat.

Artikel dan Infografis Terkait

Referensi

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang lembaga resmi.

close