Sejarah Kebebasan Pers di Indonesia

Media massa seperti koran harian, mingguan, ataupun bulanan merupakan media penyampai berita pada masyarakat. Sejak sebelum Indonesia merdeka, platform penyampai informasi ini sangat berguna ikut membakar semangat revolusi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, kaum pergerakan semakin bersemangat terhadap tumbuhnya media cetak pasca-kemerdekaan.

Pers tidak berdiri sendiri, sebab pers tidak dapat hidup tanpa masyarakat, sehingga wajah pers sangat tergantung pada situasi sosial dan politiknya. Pers adalah institusi sosial atau lembaga masyarakat. Hubungan antara masyarakat sebagai audiens dan pers sebagai institusi saling membutuhkan. Pers memberitakan dan masyarakat mengonsumsi produk jurnalismenya.

Kebebasan pers selalu menjadi tantangan di negara manapun, baik di negara-negara barat maupun di Asia. Di negara barat, kebebasan pers seringkali dipertentangkan dengan pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada pers yang sama sekali bebas karena selalu berada dalam sistem politik dan aturan rezim yang sedang berjalan pemerintahannya.

Sementara itu, di negara berkembang kebebasan pers dituntut untuk menunjang pembangunan. Pada masa Orde Baru, pers seringkali disebut sebagai pers pembangunan. Kebebasan dan kreatifitas gagasan berita dituntut untuk tujuan memajukan pembangunan.

ARSIP KOMPAS

Satu-satunya foto saat harian Kompas dibreidel oleh pemerintah (21/01/1978). St Sularto (dikerubungi, berbaju putih), Purnama K (di belakang Sularto), Indrawan Sasongko (wajah menghadap Sularto) saat Kompas Dibreidel, tak boleh terbit selama dua minggu pada tahun 1978, karena nekat memberitakan demonstrasi mahasiswa. Ada larangan dari Departemen Penerangan untuk memberitakan aksi-aksi protes mahasiswa.

Pada tahun 1957, pemerintah Orde Lama pernah melakukan penahanan, sanksi ekonomi, sanksi perizinan bahkan pemenjaraan terkait dengan pemberitaan media. Bahkan surat kabar Harian Indonesia Raya, Pedoman, dan Nusantara dibubarkan pada Era Soekarno.

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, tercipta kondisi di mana politik adalah panglima, maka informasi pun harus sesuai dengan arah haluan politik. Soekarno melarang musik dan buku atau informasi dari barat, sehingga pada masa Orde Lama peredaran buku ataupun barang cetakan dari luar negeri dilarang. Soekarno juga mewajibkan setiap perusahaan pers memiliki Surat Izin Terbit.

Selain itu, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Penetapan Presiden atau Penpres Nomor 4 Tahun 1963 tentang aturan barang cetakan dari dalam maupun luar negeri. Semua barang cetakan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 adalah buku, brosur, surat kabar harian, majalah atau penerbitan, seperti poster dan surat yang disebarkan untuk khalayak ramai. Oleh sebab itu, harus dilaporkan pada Kejaksaan Negeri setempat untuk mendapat tanda tangan sebelum disebarluaskan.

Kejaksaan memiliki hak untuk melarang peredaran barang cetakan tersebut jika isinya dianggap bertentangan dengan jalannya Revolusi Indonesia ataupun dianggap mengganggu ketertiban masyarakat umum. Pihak penerbit harus mencantumkan nama dan alamat pada barang cetakan mereka, dan jika melanggar, penerbitnya dapat dikenakan denda.

Salah satu tujuan dari Penetapan Presiden Nomor 4/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum adalah untuk mengontrol informasi yang disebarluaskan pada masyarakat, apalagi jika sumbernya dari luar negeri.

Melalui Penetapan Presiden tersebut, pemerintah dapat mengambil alih barang cetakan itu untuk diamankan, ataupun Kejaksaan dapat langsung mencegah penyebaran informasi dari luar negeri. Situasi politik saat itu harus mendukung gagasan besar Revolusi arahan Presiden Soekarno, tetapi masyarakat masih mendapatkan informasi karena Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah memiliki 78 media cetak di seluruh Indonesia.

Setelah terjadi peristiwa berdarah Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu), pemerintah melarang beberapa penerbitan yang memiliki unsur komunisme dan Gestapu dengan terbitnya SK Menpen Nomor 112 Tahun 1965. Namun, saat itu tidak langsung diterapkan karena banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat yang diwakili oleh partai politik, seperti NU, Sekber Golkar, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, PSII, PERTI, dan Muhammadiyah. SK Menpen tersebut dapat membunuh media massa yang mendukung pemerintah dan ikut mengganyang peristiwa Gerakan Tiga Puluh September.

Kemudian pada 3 Desember 1965, Kepala Direktorat Pers dan Humas Departemen Penerangan, Kolonel Dharsono memanggil para pemimpin surat kabar tentang pengumuman media cetak yang masih boleh beredar. Dalam hal ini Departemen Penerangan menjadi pembina pers dalam era Demokrasi Terpimpin. Tentu saja, semua media bentukan PKI ataupun media pendukung PKI dan yang masih berkaitan dengan Gestapu dilarang terbit.

Menanggapi berbagai perubahan yang terjadi, insan pers Indonesia melakukan seminar Kebebasan Pers pada 4–5 Mei 1966 yang menghasilkan kesepakatan, yaitu mengembalikan kebebasan pers dengan mencabut Penpres Nomor 4/1963 dan Penpres Nomor 6/1963 serta aturan-aturan yang berada di bawahnya.

Insan pers menuntut agar wartawan Mochtar Lubis yang sudah ditahan pemerintah selama 9 tahun lamanya agar dibebaskan. Tuntutan lainnya termasuk mengembalikan unit percetakan milik swasta nasional yang dikuasai pemerintah pada tahun 1960–1961 pada pemilik yang berhak serta memberikan hak bekerja pada wartawan. Selain itu, persatuan wartawan juga meminta agar pemerintah mengeluarkan aturan atau undang-undang yang melarang bekas Gestapu/PKI dan golongan plin-plan bekerja dalam perusahaan pers.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah pewarta dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, seniman, dan beberapa elemen masyarakat bersama-sama menggelar aksi peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2014). Dalam aksi peringatan ini juga membagikan pamflet berisi ajakan peningkatan profesionalisme jurnalis serta kebebasan pers serta tuntutan pengusutan berbagai kasus kekerasan yang menimpa jurnalis dalam tugasnya.

Pada awal tahun 1966, mulai muncul usulan dibentuknya Undang-Undang Pokok Pers yang dimaksudkan agar pers lebih bertanggung jawab pada masyarakat dan tidak sekedar mencari sensasi atau bahkan untuk mengintimidasi.

Pengalaman perang ideologis lewat media massa sebelum pecah Gestapu menjadikan titik balik bagi media massa Indonesia. Saat itu, media massa justru menjadi teror dalam masyarakat untuk menyerang kelompok yang berbeda pandangan. Namun, di sisi lain perlu dipertimbangkan pentingnya peran pers dalam demokrasi sehingga Undang-Undang Pokok Pers harus menjamin hak hidup pers dan memerdekaan pers.

Dalam Konferensi Kerja Pers PWI pada Oktober 1966, Ketua Presidium Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto menyampaikan pidato agar media massa menggunakan pers untuk alat pembangunan dan pembina pendapat umum agar tercipta stabilitas politik, ekonomi dan sosial.

Setelah berakhirnya era Orde Lama, Soeharto juga meminta agar pers tidak lagi menjadi alat untuk teror dan kontra teror, justru media dapat menjadi alat untuk mengatasi konfrontasi psikologis dan konfrontasi fisik yang terjadi di masyarakat.

Kebebasan pers dilihat semakin penting maka dalam rapat kerja antara pimpinan DPRGR dan Menteri Kehakiman Profesor Umar Seno Adji dan wakil pemerintah Mayjen Sugiharto sepakat bahwa peraturan mengenai surat kabar harus bersumber dari undang-undang pokok pers. Pasal 2 ayat 3 dari Penpres 4 Tahun 63 dianggap tidak berlaku lagi, sehingga pemberedelan dan sensor dihapus. Hal ini tentu saja disambut baik oleh kalangan pers khususnya Ketua PWI.

Dorongan dibentuknya undang-undang pokok pers semakin menguat baik dari kalangan pers maupun masyarakat atau parlemen, maka dibentuklah Panitia Peninjuan SK Menpen 112/1965. Pada 20 April 1966 Menteri Penerangan W.J. Rumambi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 22/SK/M/1966 tentang Norma-norma Pokok Pengusahaan Pers dan mencabut SK Nomor 112/SK/M/1965.

Bersadarkan langkah tersebut, pemerintah memberikan izin pada kelompok usaha yang masuk kriteria surat kabar harian mendapat izin terbit. Sedangkan kelompok yang berasal dari parpol atau golongan lain harus mendapat izin dari Menpen untuk menerbitkan surat kabar harian. Jika membentuk pers nasional maka modal sepenuhnya dari dalam negeri dan bentuk perusahaan haruslah yayasan atau perusahaan milik kelompok.

Meskipun keran kebebasan pers dibuka, pemerintah melalui Ketua Panitia Peninjauan SK Menpen 112/1965, Brigjen Soetjipto SH menekankan bahwa insan pers harus memiliki rasa bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa Bangsa demi keselamatan Negara Republik Indonesia.

Walaupun demikian, bukan berarti pers bisa bebas menyampaikan berita apapun  pada masyarakat. Hal itu terjadi ketika delapan media cetak di-breidel dan dihentikan penerbitannya karena memuat berita dan foto Bung Karno di ruang kerjanya.

Menurut Jaksa Agung Mayjen Sugih Arto, insan media tidak dilarang memberitakan tentang fakta dan kebenaran tetapi harus memahami situasi yang baru saja dirintis Orde Baru. Media dilarang memuat berita yang bertentangan dengan semangat Orde Baru. Atas nama ketertiban umum, ada 8 media cetak yang ditutup sementara, walaupun kemudian diizinkan terbit kembali.

Pada awal Orde Baru, tepatnya tahun 1967, dibentuk Dewan Pers yang diketuai oleh Menteri Penerangan. Perjalanan kebebasan informasi publik yang digaungkan pada awal Orde Baru nyatanya selalu berada dalam pengawasan pemerintah, seperti yang diungkapkan Kastaf Kopkamtib Laksamana Soedomo. Soedomo menggaungkan pemerintah tidak mengekang  pers, tetapi media harus mengembangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, mengecek ulang informasi negatif, tidak boleh menghasut. Bahkan, jika ada perbedaan dengan pemerintah harus dilakukan secara wajar, harus menjaga kepentingan nasional.

Konsep tersebut menjadi sangat ambigu karena siapa yang berhak menentukan konsep kepentingan nasional dalam pemberitaan. Kekhawatiran itu bukanlah tanpa alasan, karena jika tidak ada standar ukuran konsep kepentingan nasional, arogansi kekuasaan dapat terjadi. Hal itu pula muncul seketika situasi politik tidak stabil, yaitu pada masa kampanye pemilihan umum tahun 1971.

Ketika Laksus Kopkamtibda Jaya (Jakarta) memerintahkan Harian Kami dan Duta Masyarakat milik NU tidak terbit pada tanggal 3 Juli 1971, dengan alasan melanggar minggu tenang kampanye. Meskipun Harian Kami terbit lagi pada 6 Juli dan Duta Masyarakat pada 7 Juli, yang menjadi pertanyaan adalah tuduhan apa yang menyebabkan dua media tersebut diberedel atau Surat Izin Terbit dibekukan sementara.

Menarik untuk dicermati karena pemberitaan yang dianggap melanggar bukan tentang kampanye, tetapi tentang orang-orang NU yang melarikan diri dari Indramayu karena intimidasi kelompok Angkatan Muda Siliwangi Golkar. Peristiwa itu membuat isu kebebasan media layak dipertanyakan kembali.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Puluhan wartawan yang tergabung dalam Komunitas Pers Indonesia (KPI) berunjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2001). Mereka menolak gagasan dihidupkannya kembali Departemen Penerangan, yang di masa Orde Baru terbukti membelenggu kebebasan informasi dan ekspresi masyarakat.

Di masa Orde Baru kepenguruasan PWI sempat pecah menjadi dua kubu, yaitu kubu B.M. Diah dengan kubu Rosihan Anwar. Kubu B.M. Diah hanya diam dan pasif ketika kasus penangkapan wartawan karena pemberitaan Sum Kuning, sementara wartawan kubu Rosihan mengritik penangkapan tersebut dan kubu PWI yang dilantik pemerintah adalah kelompok B.M. Diah.

Kebebasan informasi melalui media massa selalu diuji oleh beragam kasus dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Demikian halnya dengan kasus Sum Kuning di Yogyakarta, yaitu seorang gadis bernama Sum Kuning yang mengalami perkosaan kemudian kasusnya menjadi pelik karena disinyalir adanya keterlibatan keluarga anggota Polri.

Wartawan Mingguan Pelopor Djogya, Slamet Djabarudi ditahan oleh kepolisian Yogyakarta karena pemberitaannya tentang kasus Sum Kuning. Penahanan wartawan tersebut hingga membuat mahasiswa dan insan pers Yogyakarta mengajukan protes dan meminta Djabarudi dibebaskan dari tahanan. Nyatanya Djabarudi kemudian diadili di pengadilan Yogyakarta.

Informasi yang dianggap datang dari satu arah saja yaitu penguasa dirasakan oleh kelompok masyarakat yang kritis seperti mahasiswa. Seperti mahasiswa dari Dewan Mahasiswa ITB Bandung menghadap Kopkamtib Soedomo yang mengharapkan adanya kesamaan penafsiran tentang kebebasan  pers seperti dalam Pelaksanaan Instruksi No 28/74. Hal itu disebabkan masyarakat merasakan kebebasan informasi hanya satu arah saja yaitu dari pemerintah ke masyarakat dan tidak ada sebaliknya, sehingga tidak terjadi keseimbangan.

Masyarakat menginginkan terjadi keseimbangan, sehingga pers dapat mengungkapkan apa yang terjadi dalam masyarakat ke alamat pemerintah. Pertemuan yang terjadi pada Kamis, 2 Oktober 1975 tersebut dijawab sangat formal oleh Soedomo bahwa pemerintah akan mendukung terjadinya keseimbangan kebebasan informasi, dimana hal itu justru menunjukkan ketidakpuasan masyarakat pada suasana demokrasi yang ada.

Namun demikian, kebebasan pers tetaplah menjadi isu yang meresahkan bagi dunia pers, dalam pasal 28 UUD 1945 yang dirumuskan dalam UUD Pokok Pres Nomor 11 bahwa ditekankan adanya kebebasan yang bertanggungjawab. Dalam prakteknya konsepsi tersebut masih menimbulkan persoalan, perbedaan pendapat, kerisauan, prasangka, dan ketidakpastian harapan. Dalam dunia pers tidak mungkin selalu menampilkan persamaan dengan pemerintah, bisa jadi yang dihadirkan adalah dari sudut pandang yang berbeda dalam melihat persoalan.

Kebebasan pers merupakan bagian dari demokrasi Pancasila,  dalam realitasnya tidak hanya dipengaruhi oleh sistim formal juga oleh realitas materil yang seringkali tidak sama seratus persen.

Sedangkan di era Orde Baru tidak boleh ada perbedaan pendapat dengan pemerintah, perbedaan pandangan dengan pemerintah dapat mengakibatkan media cetak harian atau mingguan di stop penerbitannya. Padahal dalam demokrasi Pancasila perbedaan tidak dilarang, dan yang paling tepat adalah jika perbedaan pendapat dihakimi oleh pihak ketiga yaitu pengadilan. Insan pers lebih menyukai jika dalam pengadilan itu ada tiga pihak, yaitu pemerintah, dewan pers dan hukum.

Peran pemerintah yang sangat kuat dalam kebebasan pers di masa Orde Baru juga hadir dalam wajah Pangkopkamtib saat itu yang acapkali berbicara soal kebebasan informasi. Menurut Soedomo ketika berbicara dalam pembukaan Pekan Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Serikat Penerbit Surat Kabar, makna kebebasan pers masih diartikan bermacam-macam. Tentu saja pemerintah tidak akan mengakui bahwa kebebasan pers dibatasi oleh istilah”kebebasan yang bertanggungjawab”. Konsep yang bertanggungjawab ini menjadi sebuah beban bagi pers dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.

Bahkan Presiden Soeharto menegaskan bahwa kebebasan informasi yang perlu dikembangkan adalah untuk mendorong munculnya kreatifitas dengan tujuan menjamin kelancaran pembangunan dan keselamatan bangsa. Menurut Soeharto kebebasan hanya untuk kebebasan  tidak cocok untuk pembangunan dan Pancasila, hal itu menegaskan bahwa kebebasan informasi harus dibatasi oleh sebuah konsep pembangunan versi pemerintah.

Pada November 1976 Kaskopkamtib Laksamana Soedomo menegaskan Indonesia melarang majalah Newsweek dan jurnalisnya masuk wilayah Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan. Hal itu terjadi karena artikelnya tanggal 8 November 1976 yang berjudul Indonesia’s Fading Hope dianggap menghina kepala negara sebagai pimpinan nasional dan merugikan bangsa Indonesia.

Bahkan Menteri Penerangan Mashuri mengatakan bahwa Newsweek tidak lagi diizinkan beredar di Indonesia sampai majalah tersebut menindak tegas wartawan yang menulis artikel tersebut. Di masa Orde Lama Newsweek dilarang beredar di Indonesia karena haluan Demokrasi Terpimpin saat itu menolak berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Sedangkan di masa Orde Baru Indonesia justru memiliki hubungan politik dan bisnis yang baik dengan Amerika.

Pasca diberlakukannya UU Pokok Pers Nomor 11/1966 tercatat 28 media massa dicabut Surat Izin Terbitnya dan 2 surat kabar dicabut surat izin cetaknya. Beberapa media massa yang dibreidel yaitu Duta Masyarakat, Harian Sinar Harapan, Harian Nusantara, The Jakarta Times dan Harian Indonesia Raya. Di tahun 1978, Harian Kompas sempat ditutup selama dua minggu karena memberitakan isu aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Surabaya (FKPMS) menggelar orasi untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di perempatan jalan di depan Balai Pemuda Surabaya, Jumat (3/5/2002). Mereka menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kebebasan pers dan boikot terhadap pers yang membodohi dan tidak berpihak pada rakyat.