Mewaspadai Ancaman Kejahatan Siber

Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan kembali dengan insiden kebocoran data pribadi akibat serangan siber. Kali ini menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kelompok peretas ransomware Lockbit 3.0 mengaku sebagai dalang atas peretasan yang menyebabkan layanan bank syariah itu lumpuh selama kurang lebih lima hari.

Pada Sabtu (13/5/2023), kelompok itu menyatakan jika mereka menyerang BSI sejak Senin (8/5/2023) lalu. Data sebesar 1,5 terabita yang di antaranya memuat sembilan basis data berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta pelanggan dan pegawai BSI diklaim telah dicuri. Data itu mencakup, antara lain, nama, alamat, informasi dokumen, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi.

Peretas juga mengancam akan menjual data yang telah dicuri ke situs gelap (dark web). Manajemen bank diberi waktu 72 jam untuk menghubungi LockbitSupp dan menyelesaikan urusan itu.

Peretasan seperti itu sudah berkali-kali menimpa sejumlah lembaga dan korporasi di Indonesia. Sebelumnya, serangan siber yang menyebabkan kebocoran data pernah dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada bulan Maret lalu.

Senin (13/3/2023), Mario, pemilik akun Twitter @p4c3n0g3, mengunggah informasi bahwa Bjorka, peretas yang kerap mencuri dan membocorkan data pribadi, mengklaim memiliki data pribadi berkapasitas 5 gigabita berisi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon seluler, e-mail, jenis pekerjaan, dan nama perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Lembaga Riset Keamanan dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research/CISSReC) Pratama Persadha pada Selasa (14/3/2023), mengungkapkan, kebocoran 19 juta data di BPJS Ketenagakerjaan itu pertama kali diunggah di forum situs breached.to oleh Bjorka pada Minggu, 12 Maret 2023 pukul 05.37. Bjorka menjual data berukuran 5 GB senilai 10.000 dollar AS dengan memberikan sampel data gratis sebanyak 100.000 (“BPJS Ketenagakerjaan Investigasi Klaim Bjorka”, Kompas, 14 Maret 2023).

Serangan siber tak hanya menyerang lembaga dan korporasi, melainkan juga pejabat tinggi negara. Pada bulan September 2022 yang lalu, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, bocor dan dibagikan ke publik melalui grup Telegram. Data pribadi itu meliputi alama tempat tinggal, nomor tempat pemungutan suara, gelar, nama anggota keluarga, dan nomor vaksinasi.

Badan Siber dan Sandi Negara bahkan juga pernah mengalami serangan peretasan pada bulan Oktober 2021 yang lalu. Hal ini menunjukan bahwa lembaga pemerintah yang diberi tugas dalam mengawal keamanan siber pun masih lemah dalam sistem keamanan siber.

Tren serangan siber ini harus menjadi perhatian serius. Terlebih lagi karena penetrasi pengguna internet di Indonesia yang sangat besar. Penguatan kemanan siber menjadi hal wajib di tengah ancaman keamanan siber di dalam negeri, yang bukan tidak mungkin juga akan mengancam kedaulatan negara.

KOMPAS/AMIR SODIKIN

Derek Manky, Global Security Strategist Fortinet, berbicara dalam acara Konferensi Media Internasional di Shopia Antipolis, Nice, Perancis, Selasa (14/11/2017). Fortinet memprediksi, serangan siber tahun depan akan didominasi oleh penggunaan kumpulan botnet-botnet yang terhubung dalam jaringan hivenet dengan memanfaatkan kecerdasan buatan.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Pemanfaatan TIK mendorong terbentuknya suatu komunitas yang terhubung secara virtual dalam satu ruang yang sering disebut sebagai dunia maya atau ruang siber (cyberspace). 

Secara historis, istilah cyberspace sendiri pertama kali digunakan dan diperkenalkan oleh penulis novel fiksi ilmiah asal Amerika-Kanada, William Gibson pada 1982 dalam sebuah cerita di majalah Omni berjudul “Burning Chrome”, dan menjadi populer pada novel berikutnya, Neuromancer pada 1984, yang menggambarkan dunia maya atau cyberspace sebagai ciptaan jaringan komputer di dunia yang dipenuhi makhluk cerdas buatan.

Maskun dalam bukunya berjudul Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar menyatakan bahwa ruang siber merupakan sebuah realitas yang relatif baru dalam kehidupan manusia. Realitas baru ini terbentuk melalui jaringan komputer berbasis internet yang menghubungkan antarnegara dan antarbenua. Dalam hal ini, ruang siber telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, tanpa batas territorial, dan bahkan batas negara.

Merujuk Pedoman Pertahanan Siber, ruang siber didefinisikan sebagai ruang di mana masyarakat saling terhubung menggunakan jaringan komputer dan internet untuk melakukan berbagai kegiatan komunikasi sehari-hari, termasuk pertukaran data. Ringkasnya, ruang siber merupakan tempat komunikasi berbasis jaringan komputer dan internet.

Dalam perkembangannya, kehadiran ruang siber ini memunculkan fenomena kejahatan baru  yang disebut sebagai cybercrime atau kejahatan siber. Berdasarkan instrumen PBB dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria pada tahun 2000 mendefinisikan cybercrime ke dalam arti sempit dan arti luas.

Cybercrime dalam arti sempit adalah perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya.

Sedangkan dalam arti luas, cybercrime merupakan perilaku ilegal yang dilakukan melalui, atau terkait dengan, sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer sistem atau jaringan.

Sederhananya, kejahatan siber merupakan kejahatan melalui penggunaan teknologi yang berbasis komputer canggih dan jaringan internet.

Berdasarkan karakteristiknya, ada sejumlah karakter yang menonjol terkait kejahatan siber. Sesuai dengan sifat global internet, ruang lingkup kejahatan siber bersifat global. Dengan memanfaatkan interkoneksi internet, kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi, dari kamar tidur misalnya, tapi menimbulkan kerugian pada seseorang, atau institusi di tempat lain. Sehingga seringkali dilakukan secara trans-nasional, bersifat lintas batas territorial negara sehingga sulit dipastikan yuridikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku.

Internet juga memungkinkan anonimitas identitas, pelaku dengan lebih mudah menyembunyikan identitas mereka, menyebabkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Terlebih, tidak semua orang mengerti seluk beluk dunia siber.

Sebagian besar kejahatan siber adalah serangan terhadap informasi atau data tentang individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Meski kejahatan tidak terjadi sercara fisik, dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian material maupun non meterial, seperti uang, barang, data, kerahasiaan informasi, hingga martabat dan harga diri.

KOMPAS/ANTONY LEE

Salah seorang wartawan peserta Microsoft Underground Tour di Redmond, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat pada 2-3 November 2016, mengabadikan peta serangan malware atau malicious software (software jahat) yang disajikan dalam format visualisasi data menggunakan Power Map untuk Excel. Indonesia terbilang negara yang rentan terhadap kejahatan dunia maya.

Berbagai kasus ancaman kejahatan siber yang sudah berkali-kali menimpa instansi pemerintahan, korporasi, maupun perorangan menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan, terutama dalam perlindungan data. Hal ini harus disikapi serius, mengingat adanya tren peningkatan pengguna internet di Indonesia.

Berdasarkan laporan terbaru We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 212,9 juta orang per Januari 2023. Dari total populasi yang sebesar 276,4 juta, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,0 persen. Jumlah tersebut menunjukan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10 juta orang atau 5,2 persen dari tahun 2022 yang berjumlah sekitar 202 juta orang.

Kegiatan mencari informasi (83,2 persen) menjadi alasan utama orang Indonesia mengakses Internet. Selanjutnya, penggunaan internet didorong juga oleh kebutuhan mencari inspirasi (73,2 persen) dan berhubungan dengan teman dan keluarga (73,0 persen). Hal lain yang juga mendorong penggunaan internet di Indonesia ialah untuk mengisi waktu luang, mengikuti isu dan peristiwa terkini, dan lain sebagainya.

Dari laporan yang sama, pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktunya untuk mengakses internet rata-rata sekitar 7 jam, 42 menit per hari. Data-data dalam laporan Digital 2023 semakin menguatkan bahwa ruang siber kini telah semakin tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Sayangnya, warganet Indonesia masih belum sepenuhnya aman. Berbagai aksi kejahatan siber menghantui dan mengancam warganet Indonesia. Dalam laporan National Cyber Security Index (NCSI), tingkat keamanan siber Indonesia memiliki skor 63,64 dan berada di peringkat 47 dari 175 negara. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke-4, di bawah Malaysia (skor 79,22) yang memiliki kemanan siber terbaik di Asia Tenggara, Singapura (skor 71,43), dan Thailand (skor 64,94).

Indeks Keamanan Siber Negara-Negara di Asia Tenggara

Sumber: National Cyber Security Index (NCSI), diakses pada 23 Mei 2023.

Catatan: Ada 12 indikator yang digunakan oleh NCSI dalam membuat penilaian, yaitu: pengembangan kebijakan keamanan siber; analisisi dan informasi ancaman dunia maya, pendidikan dan pengembangan profesional; kontribusi terhadap keamanan dunia maya global; perlindungan layanan digital; perlindungan layanan esensial; layanan e-identifikasi dan kepercayaan, perlindungan data pribadi; tanggapa insiden dunia maya; manajemen krisis dunia maya; melawan kejahatan dunia maya; dan operasi militer siber.

Mengacu pada laporan NCSI tersebut, tingkat keamanan siber di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil monitoring Badan Siber dan Sandi Negara. Berdasarkan laporan Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022, setidaknya terdapat lebih dari 976 juta anomali trafik di Indonesia selama tahun 2022.

10 Negara Sumber Anomali Serangan Siber

Sumber: Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022, BSSN

Catatan: Jumlah anomali didapatkan dari hasil monitoring alamat IP sumber anomali. Alamat IP tersebut dapat menunjukan dari negara mana anomali berasal. Namun, negara-negara yang terdeteksi sebagai sumber anomali, belum dapat dipastikan sebagai negara asal anomali tersebut karena penyerang berpotensi menggunakan proxy yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan alamat IP asli penyerang.

Anomali trafik adalah pola trafik yang berbeda dengan pola trafik normal dan terjadi secara tidak wajar yang dapat mengindikasikan adanya serangan siber. Ancaman keamanan siber ini dirasakan oleh berbagai sektor strategis, di antaranya meliputi administrasi pemerintahan, energi dan sumber daya mineral, transportasi, keuangan, serta kesehatan. Selain itu, teknologi informasi, pangan, dan pertahanan.

Jumlah lalu lintas anomali pada tahun 2022 tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,6 miliar anomali, atau turun hingga 40 persen lebih. Meski demikian, jumlah anomali masih tetap terbilang cukup signifikan.

Sumber ancaman di ruang siber paling banyak berasal dari aktivitas malware dengan total presentase mencapai 56,84 persen. Malware merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin (informed consent) dari pemilik yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi.

Trafik Anomali Serangan Siber Indonesia Sepanjang 2022

Sumber: Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022, BSSN

Di posisi kedua, information leak atau kebocoran data menjadi serangan siber terbanyak dengan persentase 14,75 persen. Setelah itu, trojan activity sebesar 10,9 persen dan serangan siber lainnya yang dikelompokkan sebagai serangan lain-lain sebesar 17,51 persen.

Selain itu, sepanjang tahun 2022, dari hasil penelusuran pada Darknet, BSSN menemukan adanya Darknet Exposure yang berdampak pada 427 instansi di Indonesia. Darknet Exposure merupakan kondisi di mana terdapat data atau infomasi kredensial akun pada suatu instansi tertentu yang diekspos di darknet untuk dieksploitasi atau dicuri oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab serta dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Berdasarkan data di atas, sektor administrasi pemerintahan menjadi yang paling banyak terdampak, dengan jumlah data terekpos di darknet sebanyak 21.302 dari 133 instansi. Ini menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan siber pemerintah dan perlindungan data.

Terkait kerentanan di sektor pemerintah, Pendiri dan Ketua CISSReC (Communication Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengatakan, hal itu berhubungan dengan tidak terlalu dipedulikannya aspek pengamanan data dan lalu lintas komunikasi internet. Dengan demikian, membuat sektor pemerintah menjadi target yang sangat mudah (“Jumlah Serangan Siber Meningkat”, Kompas, 3 Juni 2020).

Sepanjang tahun 2022, BSSN telah mengirimkan 1.433 notifikasi indikasi insiden. Pemberitahuan paling banyak dikirimkan ke sektor administrasi pemerintahan, yakni 890 notifikasi. Sayangnya, tingkat kepatuhan kementerian dan lembaga dalam menindaklanjuti notifikasi itu juga masih rendah. Hal ini menunjukan masih minimnya kesiapan dan kesadaran akan keamanan siber yang berdampak pada lemahnya tingkat keamanan siber di Indonesia. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk.

KOMPAS/ANTONY LEE

Patti Chrzan, Senior Director for Strategic Programs, Microsoft Digital Crimes Unit (kanan), menjelaskan upaya Microsoft dalam menangani kejahatan siber dalam rangkaian kegiatan Microsoft Underground Tour di Redmond, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat pada 2-3 November 2016. Indonesia terbilang negara yang rentan terhadap kejahatan dunia maya.