Indeks Kebebasan Pers Dunia: Tantangan dan Masa Depan Pers

Pers dan media dalam negara demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Dalam masyarakat demokrasi, pers bertugas menjalankan peran-peran yang mendukung akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan inklusi dalam proses demokrasi. Lebih jauh, pers dan media diyakini menjadi institusi yang dapat melakukan checks and balances.

Atas dasar itulah, pers dinilai sebagai kekuasaan keempat, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Merujuk Bagir Manan dalam buku berjudul Politik Publik Pers, sebagai kekuasaan keempat tidak dilihat dari pembagian pengelolaan kekuasaan negara, tetapi sebagai suatu kekuatan sosial.

Pers sebagai kekuasaan keempat berada di luar fungsi-fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan negara. Namun, pers bertanggung jawab atas perikehidupan bernegara seperti memelihara demokrasi dan memperjuangkan tujuan bernegara.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas dengan baik dan berdampak terhadap perikehidupan bernegara atau sosial pada umumnya diperlukan suatu syarat yang tidak dapat ditawar, yaitu kemerdekaan atau kebebasan pers.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan belakang) bersama puluhan wartawan mempromosikan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day/WPFD) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 1-4 Mei 2017. dengan jalan santai di kawasan hari bebas kendaraan bermotor, Bunderan Hotel Indonesia (HI), Thamrin, Jakarta, Minggu (16/4/2017).

Dalam bahasa Indonesia, kata “pers” diambil dari bahasa Belanda. Secara etimologis, “pers” atau “press” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin pressus. Kata tersebut memiliki arti tekanan, tertekan, terhimpit, atau padat.

Sementara secara terminologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pers” dirumuskan sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sedangkan kebebasan atau kemerdekaan pers (freedom of the press) dalam kamus Merriam-Webster, didefinisikan sebagai “the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government” atau hak media massa untuk melaporkan berita tanpa kontrol pemerintah. Dari definisi ini, kemerdekaan pers berarti juga “independensi” dari segala perintah atau ketundukan pihak yang berkuasa.

Kebebasan atau kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Hal ini telah diatur dan dilindungi oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Meski demikian, merujuk kembali Bagir Manan, sebagaimana kemerdekaan atau kebebasan pada umumnya, dalam kebebasan pers senantiasa ada tanggung jawab yang melekat, seperti senantiasa menjunjung tinggi etik, kredibel, independen, seimbang, adil, check dan recheck, dan lainnya. Sebab, sejatinya kebebasan pers bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, membangun peradaban yang luhur yang berisi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Jurnalis di Malang Raya memeringati Hari Kebebasan Pers Sedunia dengan melakukan unjuk rasa damai di depan Balaikota Malang, Jawa Timur (3/5/2017). Selain menyerukan kebebasab pers, para pewarta media cetak, online, radio, dan televisi tersebut juga melakukan kampanye anti hoax atau kabar bohong yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 oleh Reporters Without Borders (RSF) yang memantau kondisi jurnalisme di 180 negara, dirilis pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, Rabu (3/5/2023), menunjukkan 31 negara masuk kategori situasi “sangat buruk”, 42 negara kategori “buruk” 55 negara kategori “bermasalah”, serta 52 negara masuk kategori “baik” dan “cukup baik”.

Dalam mengukur indeks, RSF didasari pada definisi kebebasan pers sebagai “kemampuan jurnalis sebagai individu dan kolektif untuk memilih, memproduksi, dan menyebarluaskan berita untuk kepentingan publik terlepas dari campur tangan politik, ekonomi, hukum, dan sosial dan tanpa adanya ancaman terhadap keamanan fisik dan mental mereka”.

Berlandaskan definisi itu, RSF menggunakan lima indikator kontekstual yang mencerminkan situasi kebebasan pers di setiap negara. Kelima indikator itu, antara lain, konteks politik, hukum, konteks ekonomi, konteks sosial-budaya, dan keamanan.

Dari total 180 negara yang dipantau RSF, lima negara menduduki peringkat tertinggi, yaitu Norwegia (skor 95,18), Irlandia (skor 89,91), Denmark (skor 89,48), Swedia (skor 88,15), dan Finlandia (skor 87,94). Adapun Norwegia telah menduduki peringkat pertama selama tujuh tahun berturut-turut. Bahkan, Norwegia berhasil meningkatkan skornya dari 92,65 pada tahun 2022 menjadi 95,18 pada 2023.

Kemampuan Norwegia mewujudkan kebebasan pers merupakan berkat iklim pers yang positif, kerangka hukum Norwegia melindungi kebebasan pers sangat kuat. Konstitusi menjamin kebebasan berekspresi dan hak atas informasi publik. Selain itu, secara keseluruhan, masyarakat dan negara mendorong jurnalisme independen dan pertukaran ide.

Sementara itu, lima peringkat terbawah dihuni oleh negara-negara Asia, yaitu Korea Utara (skor 21,72), China (skor 22,97), Vietnam (skor 24,58), Iran (skor 24,81), dan Turkmenistan (skor 25,82). Kelima negara tersebut memiliki masalah serius terkait kebebasan pers dan berpendapat, di mana lingkungan untuk jurnalisme sangat buruk. Situasi itu disebabkan di antaranya oleh rezim yang represif, penyensoran informasi, teror terhadap media, hingga kekerasan terhadap jurnalis.

Sebagai contoh, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), salah satu rezim paling otoriter di dunia, mengontrol informasi dengan ketat dan melarang keras jurnalisme independen. Di bawah kekuasaan Kim Jong-un, putra dan cucu mendiang diktator Kim Jong-il dan Kim Il-sung, mendasarkan kekuasaannya pada pengawasan, penyensoran, dan propaganda.

Pada 2017, pemerintah Korea Utara bahkan menghukum mati jurnalis Korea Selatan karena mengulas buku yang membahas kehidupan sehari-hari di Korea Utara. Pengadilan Korea Utara menilai hal tersebut sebagai kejahatan terkutuk dan penghinaan terhadap martabat.

Contoh lain adalah China. Setiap hari, Departemen Propaganda Partai Komunis Tiongkok mengirimkan pemberitahuan terperinci ke semua media yang mencakup panduan editorial dan topik yang disensor. Media yang berani melaporkan informasi “sensitif” seringkali ditahan, dan dalam beberapa kasus, disiksa. Menurut catatan RSF, China adalah penjara jurnalis terbesar di dunia, dengan lebih dari 100 orang saat ini ditahan.

RSF juga mencatatat, perkembangan teknologi digital telah menjadi ancaman baru bagi kebebasan pers. Teknologi digital telah menimbulkan industri konten palsu, perbedaan menjadi kabur antara benar dan salah, nyata dan artifisial, fakta dan rekayasa, membahayakan hak atas informasi. Contohnya adalah teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menghasilkan gambar dengan resolusi sangat tinggi sebagai tanggapan atas permintaan bahasa alami, telah “memberi makan atau umpan konten” kepada media sosial dengan foto palsu yang semakin realistis.

Dari data RSF, berdasarkan wilayah, Eropa, khususnya Uni Eropa, masih menjadi wilayah dunia yang memiliki situasi paling baik bagi jurnalis untuk bekerja. Meski demikian, masih ada sejumlah kasus sensor paksa, jurnalis dimata-matai dan menerima kekerasan. Perang di Ukraina juga telah memengaruhi Eropa Barat, yang terkadang kesulitan menemukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Sehingga beberapa negara telah membatasi pekerjaan jurnalistik dengan dalih “keamanan nasional”.

Namun, secara keseluruhan, kebebasan pers di Eropa masih dalam kondisi yang baik. Di kawasan ini, terdapat dua kali lebih banyak negara yang mengalami kenaikan skor pada Indeks 2023 dibandingkan negara yang turun.

Sedangkan wilayah yang paling berbahaya bagi jurnalis adalah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Lebih dari separuh negara yang ada di wilayah ini memiliki nilai skor yang sangat rendah terkait kebebasan pers. Hal ini disebabkan oleh situasi sosio-politik yang sangat buruk, seperti meningkatnya otoritarianisme dan konflik bersenjata.

Di Suriah (peringkat 175) mislanya, terus menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi jurnalis, yang terjebak dalam baku tembak antara tentara pembunuh Bashar al-Assad, milisi, dan intervensi Turki.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Aksi jurnalis di depan Markas Polda NTT (05/04/2022). Aksi itu terkait kekerasan yang dialami jurnalis di daerah itu.