Pilkada Serentak: Calon Tunggal, Kotak Kosong, dan Mandeknya Kaderisasi Partai

Meningkatnya kotak kosong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) menjadi persoalan tersendiri. Kemunculan calon tunggal awalnya merupakan solusi dari Mahkamah Konstitusi agar pilkada tidak tertunda selama dua tahun. Namun peraturan ini justru menjadi buah simalakama yang mendorong sejumlah petahana bersama dengan partai-partai politik “mendesain” agar tak ada lawan dalam pilkada.

Sejak Pilkada serentak berlangsung pada tahun 2015, gejala penyakit demokrasi berupa calon tunggal melawan kotak kosong sebenarnya sudah terlihat. Dari Pilkada serentak yang berlangsung di 269 daerah, tercatat tiga daerah dengan bakal calon petahana yang cukup kuat menggelar pilkada dengan calon tunggal.

Fenomena ini terus berlanjut pada Pilkada 2017. Pilkada yang berlangsung serentak di 101 daerah, diwarnai calon tunggal melawan kotak kosong di 9 daerah. Pada 2018 jumlah calon tunggal meningkat menjadi 16 daerah dari 171 daerah. Pada Pilkada 2020 jumlah calon tunggal semakin mendominasi dengan 25 paslon tunggal berkontestasi di 25 kabupaten/kota di 12 provinsi.

Menurut Ramlan Surbakti, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, setidaknya ada empat faktor penyebab maraknya fenomena kotak kosong, pertama parpol peserta pemilu gagal mempersiapkan kadernya, kedua proses pencalonan yang diatur dalam UU belum terbuka dan kompetitif, ketiga komposisi keanggotaan DPRD membuat satu partai sulit memenuhi ambang batas pencalonan, dan keempat ada celah untuk “membeli partai” agar menjadi calon tunggal (28/7/2018).

Hampir senada dengan Ramlan Surbakti, Syamsuddin Haris, Guru Besar Riset Lipi, menyebut ada tiga faktor penyebab demokrasi kotak kosong. Pertama, regulasi pilkada dalam bentuk UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terlalu berat untuk mengajukan paslon, kedua tingginya mahar politik, dan ketiga kegagalan atau mandeknya kaderisasi parpol (3/7/2018).

Terkait tingginya biaya politik pernah dikeluhkan oleh sejumlah tokoh. Mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti pernah mengungkap dimintai mahar puluhan miliar rupiah agar bisa diusung oleh Partai Gerindra dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018, mengaku dimintai mahar Rp 10 miliar oleh oknum partainya sendiri.

KOMPAS/MADINA NUSRAT

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Dedi Mulyadi, saat diwawancara, di kediamannya di Subang Jawa Barat, Selasa (28/5/2024), terkait dengan rencananya di kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang akan digelar serentak pada 27 November 2024.

Kotak kosong pertama kali digunakan pada Pilkada 2015. Seiring penyelenggaraan Pilkada istilah “kotak kosong” menjadi populer sekaligus menemukan pemaknaan baru. Kotak kosong adalah istilah untuk pilkada dengan satu pasangan calon sehingga kotak yang lain tak berisi nama calon atau kosong.

Menurut Titi Anggraini, anggota dewan pembina Perludem (Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Kotak kosong merupakan alternatif pilihan politik yang ditawarkan kepada pemilih. Titi menjelaskan, konsep kotak kosong di Indonesia hanya muncul saat pasangan calon yang mendaftar hanya satu saja. Padahal di luar negeri, kotak kosong berlaku juga untuk Pemilu dengan calon lebih dari satu (1/9/2024).

Kotak kosong memiliki istilah berbeda-beda di dunia. Seperti di India misalnya, kotak kosong dikenal dengan nama none of the above (NOTA), sementara di Kolombia kotak kosong dikenal dengan voto en blanco. Istilah kotak kosong juga dikenal di Perancis dengan nama vote blanc, dan Kanada dengan istilah I don’t support anyone. Karena di Indonesia konsep kotak kosong tidak ada untuk pemilu dengan calon lebih dari satu, maka pemilih cenderung merusak surat suara.

Mengutip Pasal 54D ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon tunggal dapat sah memenangkan pemilu bila memperoleh 50 persen dari suara sah. Bila tidak memenuhi angka itu pasangan calon tunggal kalah dari kotak kosong. Pilkada akan diulang dan pasangan calon dapat mencalonkan pada pemilihan berikutnya. Penjabat sementara kepala daerah akan memimpin daerah tersebut apabila kotak kosong yang menang.

KOMPAS/SUCIPTO

Sebuah spanduk yang mengajak warga untuk mencoblos kolom kosong atau kotak kosong jika tidak setuju dengan calon tunggal yang ada di Pilkada 2020 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (26/9/2020). Belum ada aturan detail terkait kampanye kolom kosong, KPU Balikpapan menyarankan warga melakukan sosialisasi.